Capai Rp21,30 T, Impor Ponsel Harus Diperketat

[miss_nha]

Pemerintah diharapkan lebih memperketat impor telepon selular (Ponsel) yang volume maupun nilainya terus meningkat sejak 2010. Karena jika tidak dibatasi, dikhawatirkan akan semakin sulit menggaet investor membangun pabrik ponsel di tanah air.

Direktur Public Trust Institue Hilmi Rahman Ibrahim mengemukakan, volume impor ponsel legal pada 2013 sudah mencapai 53,4 juta unit dengan nilai USD1,829 miliar atau Rp21,30 triliun (kurs Rp11.651 per USD). Angka ini jauh melonjak dibanding 2010 yang volumenya baru tercatat 40,5 juta unit dengan nilai USD1,526 miliar.

“Itu baru ponsel yang diimpor secara legal, yang ilegal juga lebih banyak,” kata Hilmi di Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Sementara dilihat dari negara asal, menurut Hilmi, China menjadi negara pengimpor terbanyak, yaitu 37 juta lebih atau 85 persen dari total impor 2013, dengan berbagai merk, mulai Nokia, Samsung, Mito, Evercross, Smartfren, dan lain-lain.

Dari sisi harga, lanjut Hilmi, impor ponsel didominasi oleh low end product dengan harga di bawah Rp1 juta sebanyak 80,7 persen, antara Rp1 juta-Rp2,5 juta sebanyak 12,9 persen, harga antara Rp2,5 juta-Rp5 juta sebanyak 3,7 persen, dan di atas Rp 5 juta sebanyak 2,6 persen.

Jadi, menurut Hilmi, meskipun merknya bermacam-macam, pasar ponsel di tanah air didominasi oleh impor dari China, dengan harga yang semakin lama semakin murah atau terjangkau. Dengan kata lain, negara-negara maju penghasil ponsel mengalihkan lokasi produksinya ke negara-negara lain dengan mempertimbangkan aspek kemudahan investasi, lebih efisien dan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang.

"Inilah yang harus kita rebut, dengan mendorong pemerintah memperketat aturan impor ponsel, agar para produsen mau berinvestasi di Indonesia, yang jumlah pasarnya tidak perlu diragukan,” papar Hilmi.

Hilmi juga mensinyalir, selain impor resmi, sesungguhnya impor ponsel secara ilegal saat ini jumlahnya jauh lebih besar. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengendalian impor, di antaranya dengan menerapkan ketentuan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI), dan stikerisasi dengan maksud memberantas peredaran impor ilegal.

Terkait dengan upaya memperketat impor ponsel itu, Hilmi Rahman Ibrahim menyarankan pemerintah memperkuat peran strategis PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai sebagai surveyor/pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) untuk produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan computer tablet.

"Tugas kedua BUMN itu perlu lebih difungsikan tidak sekedar sebagai pelaksana VPTI, tetapi juga memberikan evaluasi & laporan agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan lanjutan dalam pembatasan impor ponsel,” papar Hilmi.

Diakui Hilmi, PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia tentunya sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam pengendalian impor. Namun laporan tersebut hanya akan menjadi fungsi administrasi semata layaknya database importasi ponsel, jika pemerintah tidak menindaklanjuti laporan tersebut untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan tumbuhnya industri ponsel di tanah air.


SUMBER