forumku.com logo Forumku Borobudur Budaya Indonesia
forumku  

Go Back   forumku > Indonesia > Indonesia Membangun! > Business and Economy!
Register Register
forumku.com kerja sama promosi forumku.com kerja sama promosi Pusat Cutting Sticker 5 December 2012 - 4 Maret 2013
Notices

Business and Economy! Main Forum Description

Post New Thread  Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 4th November 2014, 08:12 AM   #1
Sek Des
 
Join Date: 30 Oct 2014
Userid: 2753
Posts: 301
Likes: 0
Liked 2 Times in 2 Posts
Default Tiga Kartu Jokowi, Antisipasi Kenaikan Harga BBM



Quote:
VIVAnews - Setelah dua pekan dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) . Peluncuran ketiga kartu itu dilakukan di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat, Senin 3 November 2014.

Selain di Kantor Pos Pasar Baru yang dihadiri Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, kartu itu juga diluncurkan di empat kantor pos lain di Jakarta. Yaitu Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang dan Kantor Pos Fatmawati.

Langkah Pertama

Setelah diluncurkan Jokowi menjamin tak akan ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan. Menurut Jokowi kartu-kartu itu adalah langkah awal pemerintah dalam upaya menjamin akses pendidikan dan kesehatan bagi rakyat yang tidak mampu.

"Ini step pertama, ini kayak dulu di Jakarta. Step pertama pegang ini dulu, nanti step berikutnya kita membenahi rumah sakit," katanya. usai peluncuran di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat.

Namun Jokowi menyadari pelaksanaan program kartu-kartu itu bukan tanpa hambatan. "Di lapangan pasti ada (hambatan). Kan kita belum ngerti kurangnya ruang di rumah sakit. Tapi yang jelas sekarang masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan," ujarnya.

Setelah peluncuran, menurut Jokowi kartu akan terus dibagikan ke semua kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Namun, Jokowi tak menjelaskan mengenai adanya tumpang tindih dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"Nanti teknis tanyakan ke Bu Menteri Kesehatan. Mustinya ngapain dapet dobel-dobel," katanya.

Era Baru

Secara bertahap, KKS akan menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu. Pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Selain KKS, Jokowi juga membagikan Kartu Sim yang berisi uang elektronik untuk mengakses KKS, KIP, dan KIS.

Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatakan pada tahap awal ini, pemerintah membagikan KKS, Kartu HP, KIP dan KIS kepada 1 juta keluarga kurang mampu. Keseluruhan program menurutnya adalah era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

"Yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas," katanya.

Simpanan Keluarga Sehat menurut Bambang adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan menurutnya ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bantuan menurutnya juga disalurkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga BBM pada 2013 lalu.

Uang Elektronik

Pemerintah menurut Bambang menyadari layanan perbankan masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Oleh karena itu pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) berupa uang elektronik.

Bambang mengatakan melalui LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka menurut Bambang bisa mengirim dana lewat telepon seluler dan mengambil uang melalui agen yang ditunjuk.

"Oleh bank yang menyimpan dana mereka," ujarnya.

Menurut Bambang penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial sudah diuji coba dengan hasil yang baik kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan di empat provinsi.

Sementara KIP diperuntukkan bagi anak-anak usia 7-18 tahun dari keluarga kurang mampu. Baik yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 157.943 anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu.

Pemerintah juga membagikan KIS kepada 4.451.508 indvidu yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu. KIS adalah perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diluncurkan oleh pemerintah sebelumnya.

Peluncuran tahap awal dilakukan di 19 kabupaten dan kota di 9 provinsi. Mulai dari Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar dan Karo. Peluncuran diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Desember 2014.

Pemutakhiran Data

Bambang menambahkan pemerintah juga akan memperbarui data penerima kartu. “Tahun depan akan di-update data terbaru,” ujarnya

Bambang mengatakan anggaran yang digunakan untuk menopang KIS masih menggunakan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tahun ini anggaran yang dialokasikan jumlahnya sekitar Rp20 triliun.

Menteri Kesehantan Nila Moeloek mengatakan, KIS yang digagas Jokowi memiliki perbedaan dengan produk sebelumnya. KIS menurut Nila ditujukan pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan bayi baru lahir.

“Kartu ini sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN akan diubah kartunya menjadi KIS, hanya ganti kartu dan menyempurnakan program JKN,” katanya.

KIS menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Diperkirakan KIS akan dibagikan kepada sekitar 88,1 juta warga yang menjadi sasaran, lebih banyak dari jumlah 86,4 juta warga yang mejadi sasaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemegang KIS ditanggung pemerintah melalui BPJS, dengan premi sebesar Rp19.225 per orang.

Distribusi dan Pencairan

Agus F Handoyo, Direktur Surat dan Paket Pos Indonesia mengatakan Pos Indonesia bersama dengan Bank Mandiri siap menjadi bagian operasional dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat melalui program-program itu.

"Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap. Untuk permulaan akan diberikan kepada sekitar 600 warga di Jakarta terlebih dahulu," katanya.

Petugas Bank Mandiri yang melayai warga di Kantor Pos Mamang Prapatan, Rizky, mengatakan pendistribusian dana bantuan menggunakan sistem uang elektronik. Menurutnya setiap warga berhak mendapatkan sebuah kartu ponsel yang bisa digunakan untuk cek saldo dan pengiriman notifikasi uang yang masuk.

"Jadi nomor itu sekaligus jadi rekening mereka," katanya.

Suryati, warga Kemang Timur, yang menerima program bantuan mengaku tidak terlalu mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pencairan uang elektronik itu.

"Tadi sudah diajarkan sama petugas cara cek saldonya. Sekali dua kali saya bisa ngerti," kata ibu dua anak itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri acara peluncuran di Kantor Pos Fatmawati. Dia melihat langsung proses pencairan simpanan uang elektronik,.

"Prosesnya singkat, hanya tujuh menit. Kalau bisa dipercepat lagi, supaya tidak banyak yang antre," ujarnya.

Respons DPR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengapresiasi peluncuran kartu. "Ya saya hanya baca di media. Sepanjang itu untuk kesejahteraan rakyat," ujar Setya di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut politisi Partai Golkar itu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus betul-betul memperhatikan rakyat. "Saya apresiasi bagaimana mendukung rakyat kecil," katanya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingkatkan pemerintah untuk merealisasikan program-program melalui peluncuran kartu tanpa harus menabrak Undang-undang.

"Sebagai gagasan untuk melayani masyarakat bagus-bagus saja. Tapi kita lihat mekanismenya bagaimana, anggaran dari mana. Jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah ada," ujarnya.

Antisipasi Kenaikan BBM

Pakar Kebijakan Publik Riant Nugroho mengatakan peluncuran kartu untuk mengamankan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dari imbas kenaikan BBM. Menurutnya, kelompok-kelompok itu memang harus diamankan dari keterpurukan ekonomi apabila nantinya pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM.

Namun Riant mengingatkan agar upaya pengamananan kali ini berbeda dengan sebelumnya yang selalu memberikan bantuan langsung berupa uang tunai. Menurutnya apa yang dilakukan Jokowi adalah upaya jangka panjang agar kelompok masyarakat paling bawah secara ekonomi mampu melakukan mobilisasi sosial ekonomi menjadi masyarakat yang memiliki penghasilan.

"Agar mereka juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian nasional," katanya ketika dihubungi VIVAnews.

Menurut Riant masyarakat juga jangan hanya mampu dan bangga menerima bantuan. Penerima bantuan menurutnya harus mampu segera melepaskan diri dari ketergantungannya kepada negara. Karena jika negara terus menerus memberikan bantuan maka lama kelamaan tingkat ketergantungan masyarakat justru akan semakin menguat.

"Itu berbahaya bagi perekonomian kita," ujarnya.

Riant mengutarakan jika anggaran negara hanya disalurkan untuk memberikan bantuan sosial maka beban negara akan semakin berat. Akibatnya pajak yang dibebankan pada korporasi kian lama juga semakin berat. Dia mengingatkan pajak korporasi di Indonesia sebesar 28 persen jauh lebih tinggi dari Singapura, China, Jepang dan Korea Selatan. Padahal pelayanan publik dan kebijakan investasi di negara-negara itu menurutnya jauh lebih baik dari Indonesia.

"Tentu pemerintah tidak menginginkan investor lari dari tanah air," katanya.

Riant mengatakan pemerintah seharusnya mendorong masyarakat agar mampu membangun solidaritas dan memperkuat kohesi sosial. Dia memberi contoh sistem bapak angkat dan orang tua asuh yang selama ini sudah dijalankan harus lebih disempurnakan lagi. Sehingga jika ada masalah atau goncangan secara ekonomi, masyarakat tidak terus-menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah.

"Pak Jokowi harus terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakannya melalui penyaluran kartu-kartu itu," ujarnya.

BBM Segera Naik
Wakil Presiden Jusuf Kala, memberikan komentarnya terhadap isu kenaikan BBM yang belum direalisasikan pemerintah sampai saat ini.

Ketika ditanyai mengenai kuota BBM bersubsidi yang akan habis pada 22 November mendatang, seperti yang dikatakan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng, JK menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM akan direalisasikan bulan ini.

"Pokoknya bulan inilah," kata JK ditemui di kantornya di kompleks Istana Senin, 3 November 2014.

JK menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM merupakan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif. Salah satu pengalihannya yaitu kepada kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut JK, dana KIP, KIS, dan KKS bersumber dari pengalihan subsidi.

"Mengalihkan subsidi itu kan efeknya kenaikan harga, tapi kan kita mengalihkan subsidi," katanya.

JK menambahkan jika sebelumnya subsidi diberikan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat, sekarang subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Menurutnya, kenaikan BBM akan dilaksanakan jika kartu KIP, KIS dan KKS sudah tersebar.

"Tunggu penyebaran kartu tersebar," ujarnya. (adi)
http://fokus.news.viva.co.id/news/re...ikan-harga-bbm
akiyamashinichi is offline   Reply With Quote
Post New Thread  Reply

Bookmarks



Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Jual Printer ID Card, Printer Kartu dan Printer Barcode Harga Murah aureajaya Printer dan Scanner 1 19th September 2015 11:27 AM
Kenaikan Harga BBM Belum Berimbas ke IMAS alnpr Business and Economy! 1 29th June 2013 07:40 AM
Sisi Lain Kenaikan Harga BBM Subsidi alnpr Business and Economy! 0 9th June 2013 04:18 PM
Kenaikan Harga BBM 'Badai' untuk Petani & Nelayan alnpr Business and Economy! 1 5th June 2013 04:48 PM
TNI antisipasi Laut China Selatan andi.teguh Forum Militer dan Pertahanan | Defence and Military 1 13th February 2013 11:38 AM


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 03:30 AM.


forumku.com is supported by and in collaboration with

forumku.com kerja sama promosi kiossticker.com 5 December 2012 - 4 Maret 2013 Web Hosting Indonesia forumku.com kerja sama promosi my-adliya.com forumku.com kerja sama promosi situsku.com

Peserta Kontes SEO Forumku :

kontes SEO: business review

Positive Collaboration :

positive collaboration: yukitabaca.com positive collaboration: smartstore.com positive collaboration: lc-graziani.net positive collaboration: Info Blog

Media Partners and Coverages :

media partner and coverage: kompasiana.com media partner and coverage: wikipedia.org media partner and coverage: youtube.com

forumku.com
A Positive Indonesia(n) Community
Merajut Potensi untuk Satu Indonesia
Synergizing Potentials for Nation Building

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.
Google Find us on Google+

server and hosting funded by:
forumku.com kerja sama webhosting dan server
no new posts