Para pekerja mengusulkan penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) untuk menggunakan mata uang asing, dolar Amerika. Menanggapi hal itu, Wakil Presden Jusuf Kalla mengaku kurang setuju, dan hanya berpesan untuk lebih menjaga kedaulatan bangsa.
"Hormati rupiah saja dong," kata Jusuf Kalla di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurut Jusuf Kalla, sebagai warga negara Indonesia, memang seharusnya semua transaksi di dalam negeri hingga penetapan standar UMP menggunakan mata uang rupiah.
Sebelumnya perwakilan buruh dari DKI Jakarta mengusulkan penetapan UMP dengan menggunakan mata uang Dolar AS tersebut dikarenakan lebih bercermin terhadap apa yang dilakukan di beberapa negara tetangga.
Salah satunya di Malaysia dan Thailand. Dengan ditetapkan menggunakan dolar nilai upah pekerja Malaysia tahun ini sudah mencapai Rp 3,4 juta per bulan, Filipina Rp 3,6 juta per bulan, Thailand Rp 3,2 juta per bulan, dan Singapura yang jauh lebih tinggi. Sedangkan upah DKI Jakarta masih Rp 2,7 juta per bulan.
Tidak hanya itu, dari pengukuran nilai komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di DKI Jakarta juga dibatasi hanya 60 item. Di negara lain, pengukuran nilai KHL atau biasa disebut Cost Private Indeks(CPI) diukur atas seluruh kebutuhan hidup pekerja. Hal ini yang membuat upah buruh di Indonesia tergolong upah buruh murah.
sumber