Penyebaran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menuai masalah. Banyak dari penerima kartu justru menggadaikannya karena kurang mengerti penggunaan kartu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof A Chaniago mengaku telah mendapat laporan terkait penggadaian KPS di sejumlah daerah.
"Sudah dapat laporan, dan memang jumlahnya banyak. Tapi angkanya saya tidak tahu persis karena ada ribuan Kepala Keluarga (KK)," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).
Menurutnya, penggadaian KPS kepada warga lain termasuk ke rentenir disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan KPS dengan sistem perbankan. Dan sampai saat ini, kata Andrinof, pemerintah terus mensosialisasikan KPS.
"Itulah gunanya pembangunan sosial, jangan cuma bangun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saja. Ubah perilaku, cara berpikir kita," tegas dia.
Pemerintah, lanjutnya, terus mengevaluasi penyebaran KPS sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi ke seluruh penduduk miskin Indonesia sekira 15 juta KK. "Itu kami langsung evaluasi. Tapi Pak Presiden kan mengimbau uangnya ditabung," pungkas Andrinof.
sumber