Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan sangat berhati-hati untuk membuat kebijakan terutama soal ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, tak ingin kebijakan yang keluar berbenturan dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Ia mencontohkan seperti yang ada di Yogyakarta.
"Di Jogja itu ada, pengabdian bukan berdasarkan kontraktual. Misalnya sudah senang sama majikan. Aspek seperti itu hidup di masyarakatnya. Pengaturan kultural tempat ada problem regulasi dan kebudayaan masyarakat," kata dia di Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Lalu dia mengatakan, saat mengeluarkan kebijakan tak ingin menutup kesempatan bagi pekerja yang lain. Dia mengungkapkan, Depnaker pernah mengajukan syarat untuk buruh migran mesti lulusan SMP dengan maksud agar lebih kompetitif. Namun hal itu juga dikhawatirkan menutup kesempatan yang lain untuk lulusan SD.
"Tentu secara pribadi ide baik, tapi. bagaimana prosesnya dengarkan suara masyarakat," ujar Hanif.
Di sisi lain, pihaknya akan mengupayakan supaya tenaga kerja Indonesia supaya dapat bersaing terutama menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Caranya, dia menuturkan perlunya peningkatan kompetensi baik untuk pekerja dan calon pekerja.
"Melalui berbagai training pelatihan pendidikannya jadi holistik, misalnya memasuki dunia kerja pendidikan digenjot," tutur Hanif.
Tidak hanya itu, dirinya juga akan menggenjot adanya sertifikasi profesi. "Peningkatan sertifikasi profesi, ini penting. Kompetensi satu hal, sertifikasi satu hal. Skill di Indonesia di tempat lain juga skill," tukas dia.
sumber