Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dipastikan akan mengerek tarif angkutan umum. Bahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mematok kenaikan tarif angkutan maksimum 10 persen.
Penyesuaian tersebut tentu akan memicu dampak inflasi tambahan dan harus segera dikendalikan. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bergerak untuk tetap menjaga inflasi dengan menggelar rapat koordinasi.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro yang terburu-buru meninggalkan rakor mengatakan, pemerintah dan BI membahas inflasi.
"Kalau kenaikan tarif angkutan 10 persen itu hanya untuk antar kota, tapi dalam kota belum," ucap dia sambil melaju menggunakan mobil bernopol B 1189 RFS itu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo juga ikut meninggalkan rakor dengan tergesa-gesa. Namun dia menuturkan, koordinasi pengelolaan inflasi dengan pemerintah berjalan baik.
"Pertemuan kami sangat produktif, dan Tim Pengendali Inflasi melaporkan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian, dan BI," ujar Agus.
Saat ini, kata Agus, pemerintah dan BI akan mengupayakan untuk menjaga dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi di angkutan umum, baik antar kota maupun di dalam kota.
"Serta akan ada upaya menjaga agar harga pangan strategis terkendali supaya inflasi terkendali sehingga memberikan dampak positif," tandas dia komentari kebijakan setelah BBM naik.
sumber