Backlog atau angka kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah mencapai 13,5 juta unit. Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menggarap 1 juta unit rumah per tahun.
"1 juta setahun. Ada dibangun Perumnas, pengembang. Itu PU buat kebijakan dan atur anggaran agar ini rumah subsidi atau bukan. Perumnas ditugaskan pemerintah bangun perumahan rakyat, bukan bangun rumah mewah, bukan ruko. Rumah sederhana lah," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (15/12/2014).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljo, menuturkan pihaknya mau menambah anggaran kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP.
"APBN Rp 4,6 triliun sedangkan FLPP Rp 5,1 triliun. Jadi hampir Rp 10 triliun. Sekarang kita mau ajukan lagi Rp 2-3 triliun," kata Basuki.
"Tadi dilihat kalau FLPP tidak free, tapi dengan KPR dulu. Meringankan MBR mungkin bisa 400-500 ribu rumah. Walaupun masih ada yang 20% dari anggaran disiapkan misalnya untuk nelayan, yang miskin, untuk TNI/polri, untuk di perbatasan sekitar," tambahnya.
Basuki menjelaskan, pula kebijakan pembangunan perumahan di masa mendatang tidak hanya membangun sendiri tapi menggerakkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, FLPP, menggerakkan bank, serta pengembang lain untuk mengatasi backlog ini.
"Kalau misalnya kita bangun sendiri bisa 1 juta dengan pola itu, kemudian dari pengembang, swadana bisa 1 juta. 6 tahun bisa kita atasi. Karena tiap tahun pasti naik," tandas Basuki.
sumber