Pemerintah mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera memperbaiki dan membangun kilang minyak mentah agar mampu melaksanakan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola minyak dan gas bumi (Migas), yakni penghapusan BBM non subsidi jenis Premium. Targetnya, dalam dua tahun bahan bakar minyak (BBM) beroktan 88 ini sudah tidak beredar lagi di Indonesia.
"Kami ingin Pertamina menyelesaikan masalah kilang dalam waktu yang tidak terlalu lama," tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil dalam Konferensi Pers Kebijakan Harga Baru BBM Subsidi di Jakarta, Rabu (31/12/2014).
Upaya ini ditempuh sesuai usulan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang merekomendasikan penghapusan produksi BBM RON 88 atau Premium dan beralih ke RON yang lebih tinggi seperti Pertamax atau oktan 92.
"Kalau kilang minyak diperbaiki, seperti usulan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, kita tidak perlu lagi RON 88. Jadi Pertamina diberikan tugas, dan tugas ini adalah bagian dari kebijakan baru," terang dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, rekomendasi tersebut sudah dikomunikasikan kepada pemegang saham maupun Pertamina.
"Makanya kami sepakat memberi waktu selambat-lambatnya dua tahun untuk (Pertamina) mempersiapkan diri supaya RON 88 bisa ditinggalkan dan beralih ke RON 92 atau RON lebih tinggi," jelasnya.
Tujuannya, menurut Sudirman, untuk memperbaiki mutu atau kualitas BBM di Indonesia menjadi lebih baik serta mendorong persaingan lebih sehat.
"Setiap rekomendasi kita terima dengan baik, tapi persiapannya akan dilihat dari pelaksana. Dalam dua tahun ini, mudah-mudahan Pertamina bisa melakukan adjustment," tukas dia.
sumber