Metrotvnews.com, Jakarta: Riset Mandiri Institute dan Oliver Wyman memperlihatkan jika pasar finansial Indonesia relatif masih dangkal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Padahal sektor keuangan yang kuat dan dalam sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan serta menciptakan kestabilan perekonomian.
"Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur. Kebutuhan itu tidak mungkin hanya dipenuhi oleh sistem perbankan karena keterbatasan dana pihak ketiga," ujar Advisory Board Mandiri Institute Budi G Sadikin di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Rendahnya pendalaman pasar keuangan terlihat dari jumlah emiten saham di Bursa Efek Indonesia yang hanya 540 perusahaan, sedangkan Thailand dengan 1.400 perusahaan dan di Malaysia 2.360 perusahaan. Jumlah emiten obligasi domestik di Indonesia sebanyak 140 perusahaan dan masih kecil jika dibandingkan dengan 304 emiten di Thailand dan 1.008 di Malaysia.
Sementara itu, tingkat partisipasi investor ritel di pasar keuangan Indonesia baru mencapai 0,2 persen dari total populasi atau sekitar 450.000 investor. Sedangkan partisipasi investor ritel di India telah mencapai dua persen dari total populasi. Karenanya, tingkat kontribusi pasar saham Indonesia ke Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 49 persen, dibandingkan Thailand 111 persen, Malaysia 141 persen, atau India 149 persen.
Oleh karena itu, Budi yang juga merupakan Direktur Utama Bank Mandiri itu menyarankan perlunya membangun infrastruktur pasar keuangan yang memungkinkan adanya kontribusi signifikan kepada pembiayaan pembangunan.
Budi menambahkan, saat ini seluruh pemangku kepentingan perlu menginvestasikan seluruh sumber daya untuk membangun infrastruktur pasar keuangan agar pemerintah mendapatkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan, selain dari sektor perbankan maupun pinjaman luar negeri.
Dia juga menambahkan pembangunan infrastruktur pasar keuangan dapat dilakukan melalui kombinasi kebijakan moneter, publik dan fiskal.
“Misalnya, relaksasi ataupun deregulasi dalam hal perizinan sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses emisi," pungkasnya.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...-infrastruktur