Balikpapan - Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki tiga kawasan ekonomi strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah, namun kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan adalah soal pembebasan lahan.
"Kita memiliki tiga kawasan industri strategis nasional namun masih terkendala pembebasan lahan. Saya minta bupati dan wali kota fokus untuk pembebasan lahan kawasan itu," kata Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di Samarinda, Selasa.
Ketiga kawasan ekonomi strategis yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri itu, yakni Kawasan Industri Kariangau Balikpapan dan Buluminung Penajam Paser Utara.
Kawasan industri atau klaster industri berbasis gas dan kondensat di Bontang serta kawasan khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan Economic Zone (MBTKEZ) di Kabupaten Kutai Timur.
"Salah satu kawasan yang saat ini sudah mendapat dukungan penuh pemerintah pusat serta siap dibangun dengan investasi pengusaha dari Rusia yakni kawasan industri Buluminung di Penajam yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Kariangau Balikpapan," kata Awang.
Disebutkan investasi yang akan masuk di Buluminung terkait pengembangan kawasan dan rel kereta api yang dibangun PT Kereta Api Borneo (KAB) anak perusahaan Russian Railways mencapai US$ 5,482 miliar atau sekitar Rp72 triliun, katanya.
"Lahan yang tersedia untuk pembangunan dan pengembangan kawasan Buluminung seluas 5.000 hektare. Sedangkan kawasan Kariangau Balikpapan tersedia lahan mencapai 3.500 hektare," kata Gubernur.
Pihak investor dari Rusia yang akan membangun di kawasan Buluminung memerlukan lahan seluas 850 hektare. Sementara izin yang telah dikeluarkan Bupati Penajam Paser Utara sekitar 289 hektare dan yang sudah clean and clear mencapai 220 hektare, ujarnya. "Ini proyek yang sangat besar dan kita berterima kasih kepada pihak Rusia yang mau membangun dan mengembangkan kawasan Buluminung dengan membawa duit sebesar US$ 5,482 miliar," jelasnya.
Namun, guna percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan industri maupun kawasan khusus itu diperlukan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), katanya.
Gubernur secara khusus meminta pihak BPN untuk pro aktif mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Utamanya, para bupati maupun walikota dalam pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kawasan industri.
"Saya minta para bupati maupun walikota yang wilayahnya masuk dalam program pembangunan dan pengembangan kawasan industri maupun kawasan khusus untuk berkoordinasi bahkan bekerjasama dengan pihak BPN guna pembebasan lahan," kata Awang.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/31...san-lahan.html