15th August 2012, 12:42 PM
|
|
|
Sek Cam
Join Date: 16 Jul 2012
Userid: 17
Location: Bandung
Posts: 1,860
Real Name: Endar Agustyan
Likes: 43
Liked 80 Times in 48 Posts
|
AGAR EFEKTIF MENGAIRI 2014,
Pemerintah Siapkan Tim Verifikasi Bendungan Jatigede
Selasa, 14 Agustus 2012 | 13:07
http://www.investor.co.id/home/pemer...jatigede/42794
Quote:
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tim verifikasi terkait penyelesaian lahan proyek pembangunan Bendungan Jatigede yang berada di Sumedang, Jawa Barat agar dapat beroperasi secara efektif mengairi 90 ribu hektar lahan persawahan mulai 2014.
"Kesimpulan dari rapat hari ini adalah pentingnya membentuk tim verifikasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN),"," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa.
Menurutnya dari verifikasi tersebut, pemerintah akan menentukan langkah-langkah berikutnya.
Hatta menjelaskan tim yang dipimpin Gubernur Jawa Barat tersebut dibutuhkan untuk melakukan verifikasi terhadap 3.000 kepala keluarga yang telah mendapatkan ganti rugi sejak pembebasan lahan pada 1980-an namun belum meninggalkan tempat proyek pembangunan bendungan.
"Kita menyadari karena sejak pembebasan lahan awal sejak 1980-an, ada hal-hal yang tersisa seperti masalah sosial karena sebagian saudara-saudara kita masih ada di situ," katanya.
Menurut dia, dengan adanya tim verifikasi ini maka pemerintah akan mengupayakan agar penyelesaian proyek pembangunan ini selesai pada akhir 2013, karena waduk senilai Rp4 triliun ini memiliki manfaat banyak bagi masyarakat sekitar.
"Waduk akan mengairi 90 ribu hektar sawah dan akan ada 10 ribu megawatt listrik, menahan banjir yang dialami dan sebagai pusat pariwisata tentunya, jadi bisa menjadi aktivitas ekonomi baru di daerah tersebut, jadi manfaatnya luar biasa," katanya.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan tim samsat ini beranggotakan Pangdam Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat agar proses verifikasi dalam segera selesai pada tahun ini.
Ia menjelaskan tim tersebut akan bekerja melakukan administrasi dan pengecekan ulang terhadap para kepala keluarga yang masih bernaung di kawasan proyek bendungan untuk menghindari potensi lahirnya masalah sosial.
"Ada 3.000 kepala keluarga yang lahan mereka sudah dibebaskan itu belum pindah, ketika mereka harus pindah mereka berkata sudah tidak punya apa-apa lagi dan uang ganti rugi sudah habis. Itu masalah sosial yang paling pelik," ujarnya.
Selain itu, tim verifikasi ini akan bekerja untuk mencari kelengkapan data dari kepala keluarga tersebut, apakah yang bersangkutan telah menerima ganti rugi lahan sejak tahun 1980-an karena banyak diterima laporan palsu terkait kepemilikan lahan.
"Jangan-jangan orang yang dibebaskan lahannya sudah keluar, sudah punya lahan dan rumah baru, terus ada orang yang mengklaim di situ. Makanya kejadian klaim atau pengakuan seperti itu harus diverifikasi, siapa yang mengaku," kata Ahmad.
Dengan demikian, apabila proses verifikasi telah selesai, Ahmad mengharapkan ada solusi yang tepat dari klaim penyelesaian lahan ini agar masalah sosial dapat diredam dan proyek pembangunan yang sebagian besar dibiayai oleh investor China dapat terus berjalan. (ant/gor)
|
|
|
|
|
|