Gedung Kantor Pusat Ditjen Pajak. (Foto: Dok. pajak.go.id)
Imbauan agar masyarakat melaporkan seluruh harta bendanya yang dibeli dari penghasilan yang kena pajak, termasuk handphone hingga sepeda langsung mendapat tanggapan beragam. Beberapa pihak bahkan menilai jika kebijakan itu dilakukan untuk menutup penerimaan negara.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan jika aturan pelaporan harta tersebut sudah ada sejak lama. Menurut dia, aturan tersebut bertujuan agar masyarakat tertib dalam melaporkan harta kekayaannya dalam SPT.
"Itu kan harta pada prinsipnya kalau harta harus dilaporin lah, kan HP ada yang Rp 15 juta, belajar tertib saja," kata Ken di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9).
Adapun laporan harta tersebut tidak akan menambah beban pajak. Sebab, saat masyarakat membeli smartphone, mereka sebenarnya sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ken meminta masyarakat tak perlu panik.
"Sebenarnya kalian beli HP sudah ada PPN. Tapi uang untuk beli HP ini dari penghasilan, dilaporin saja, enggak apa," katanya.
Jika sudah dilaporkan dalam SPT, smartphone tersebut akan tercatat sebagai aset wajib pajak. Contohnya, wajib pajak memiliki smartphone seharga Rp 10 juta. Jika dia memiliki sepuluh smartphone tersebut, maka total asetnya sebesar Rp 100 juta.
"Dihitung aset. Misal kamu punya HP 10, harganya Rp 10 juta, jadi kan Rp 100 juta. Jadi punya uang Rp 100 juta untuk beli itu. Punya uang itu sudah dilaporkan belum?," jelasnya.
Selain smartphone, Ken juga meminta masyarakat untuk melaporkan harta yang masuk dalam kategori barang mewah untuk dicatat dalam SPT Tahunan.
"Ini kan sifatnya self assesment, dilaporin aja. Tapi jangan itu terlalu didramatisir. Kalau HP segini masa harus dimasukin, kami juga enggak nge-check amat, patuh enggak harus melaporkan HP. Masa komporku harus dilaporin juga, ya enggak juga lah," ujarnya.
https://kumparan.com/angga-sukmawija...rkan-dalam-spt