Gedung Ditjen Pajak (Foto: setkab.go.id)
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi akan pensiun pada awal Desember 2017. Artinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus segera menyiapkan calon orang nomor satu di otoritas pajak.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, memperkirakan skema penggantian Dirjen Pajak akan dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Sri Mulyani, mengingat waktu penggantian jabatan yang kurang dari dua bulan lagi.
Jika menggunakan skema seleksi terbuka atau lelang jabatan, maka waktu yang diperlukan seharusnya lebih lama.
"Penunjukkan langsung kayaknya, enggak ada proses lelang," ujar Prastowo usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (11/10).
Terakhir kali proses lelang jabatan Dirjen Pajak dilakukan pada tahun 2015, saat itu terpilih Sigit Priadi Pramudito. Sigit menjabat sebagai Dirjen Pajak hanya dalam waktu sepuluh bulan, tersingkat dalam sejarah. Dia mundur dari jabatannya karena merasa tak mampu mengejar setoran pajak yang waktu itu sebesar Rp 1.294 triliun.
Prastowo melanjutkan, jika Sri Mulyani menggunakan skema lelang jabatan, ada kemungkinan beberapa nama muncul, seperti para ahli dan akademisi, yakni Fasial Basri, Amien Sunaryadi, dan Sudiman Said.
"Kalau lelang itu bisa melalui Keppres, orang-orang tertentu bisa masuk, seperti Faisal Basri, Amien Sunaryadi, Sudirman Said, atau bekas CEO siapa mislanya bekas CEO Garuda, atau jangan-jangan butuh seperti itu?" jelasnya.
Sebelumnya Prastowo mengatakan, saat ini yang terpenting adalah kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi Dirjen Pajak. Dirinya pun menyarankan agar Sri Mulyani bisa memetakan masalah terlebih dahulu.
Dalam pemetaan tersebut, perlu dirumuskan tantangan terbesar dalam perpajakan, masalah terberat, hingga kekuatan Ditjen Pajak. Setelah itu baru bisa dibuat profil yang bisa menjawab kebutuhan itu.
"Apakah leadership yang kuat, akseptabilitas, integritas, kompetensi? Perlu disusun indikatornya dulu," katanya.
Adapun hal utama yang harus dimiliki seorang Dirjen Pajak adalah jiwa kepemimpinan atau leadership. Prastowo pun menyebutkan seorang mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution, yang bisa dijadikan contoh.
"Menurut saya yang utama adalah leadership-nya kuat, supaya bisa menuntaskan reform, kayak Pak Darmin. Tentu saja integritas jadi syarat mutlak, tapi tak cukup hanya orang bersih, kompetensi bisa dibantu tim yang kuat. Pertanyaannya kan what kind of leadership do they really need?" jelas Prastowo.
https://kumparan.com/michael-agustin...i-dirjen-pajak