Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) , Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) , Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) , serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diberi tanda tangan Nota Kesepakatan (MoU) berkenaan Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, serta Penegakan Hukum dalam rencana Seleksi CPNS 2018.
Jadi bentuk prinsip pemerintah dalam wujudkan seleksi CPNS tahun 2018 yg aman, transparan, serta bersih dari KKN.
“Penandatanganan ini buat menanggung pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 berjalan aman, bersaing, adil, rasional, transparan, bersih dari praktek KKN, serta tak ditarik ongkos, ” kata Menteri PANRB Syafruddin selesai acara penandantanganan MoU di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (28/9) lewat info wartawan.
Syafruddin mengatakan, dengan MoU ini dikehendaki bukan hanya bisa menambah mutu metode seleksi CPNS saja, namun bisa juga menanggung ada penegakan hukum bilamana berlangsung cyber crime.
“Kami mengharapkan ada support pengawasan external, penyelidikan seandainya berlangsung kecurangan terlebih yg menuju terhadap tindak pidana, dan antisipasi pengamanan pada perbuatan unjuk perasaan dari pihak yg terdampak oleh karena ada seleksi CPNS tahun 2018 ini, ” pungkasnya.
Menteri juga animo deretan Polri yg bersedia memberi dukungan usaha pengawalan proses seleksi CPNS tahun 2018.
“Seleksi CPNS tahun ini bakal kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan peraturan metode merit sama seperti dirapikan dalam UU ASN buat membuahkan ASN yg lebih bermutu, profesional, kompeten serta akuntabel, yg pada gilirannya bisa menyangga pembangunan nasional buat menambah kesejahteraan warga serta tingkatkan daya saing bangsa, ” ujarnya.
Diterangkan, pelaksanaan seleksi CPNS memanfaatkan metode Ujian Nasional Berbasiskan Pc (UNBK) Kemendikbud dengan Computer Assisted Test (CAT) BKN.
“Ini dilaksanakan biar lebih mendekatkan peserta dengan area Seleksi Kompetensi Basic (SKD) serta Seleksi Kompetensi Sektor (SKB) di sebagian kabupaten/kota, ” katanya.
Area lingkup kerja sama-sama itu mencakup pertukaran data serta/atau kabar, pemberian pengamanan, penegakan hukum, koreksi penerapan UNBK, penyelarasan tekhnis serta kursus untuk proktor serta pengawas propinsi, penyelarasan tekhnis serta kursus untuk proktor serta pengawas kabupaten/kota oleh proktor serta pengawas yg udah memperoleh kursus.
Tidak hanya itu, juga dalam penyiapan infrastruktur serta perabotan partisan UNBK, persiapan serta pelaksanaan SKD serta SKB, dan monitoring serta pelajari pelaksanaan SKD serta SKB.
Baca Juga:*
contoh bioteknologi*
Kementerian PANRB bakal memastikan kabupaten/kota yg bakal memanfaatkan CAT BKN serta UNBK. Menteri PANRB akan juga bikin Surat Edaran terhadap Gubernur, Bupati dan Walikota terkait pekerjaan serta tangung jawab dan penggunaan media laboratorium pc di sekolah buat pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 dengan UNBK.
Baca Juga:*
lingkungan hidup*
Dan Kemendikbud yg bertindak sebagai pihak ke dua, miliki sejumlah pekerjaan serta tanggung jawab. Salah satunya, bikin penataan terkait pengaturan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 memanfaatkan UNBK.
Pekerjaan beda merupakan bikin Prosedur Operasional Standard serta Pakta Jujur dan berkarakter kuat pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 memanfaatkan UNBK yg diserasikan dengan Prosedur Operasional Standard BKN.
Artikel Terkait:*
pencemaran udara*
Kemendikbud akan juga membuat team buat bekerjasama dengan cara mendalam dengan BKN, mengatur penerapan UNBK berkenaan manajemen data peserta, bank bab, pemrosesan hasil seleksi dengan CAT BKN, bikin penjadwalan pelaksanaan SKD serta SKB memanfaatkan UNBK.