Untuk memastikan bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sama dengan aset yang dimilikinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membongkar transaksi keuangan sang bupati.
Seperti diketahui, Budhi tercatat mempunyai total kekayaan Rp23,8 miliar berdasarkan LHKPN periode 2020.
Firli mengaku bakal memeriksa lebih mendalam mengenai LHKPN dengan aset yang dimiliki oleh Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.
"Penyidik akan melihat LHKPN pada tersangka maupun dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK," ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Minggu 5 September 2021.
Firli menyebut bahwa LHKPN seharusnya menjadi alat kontrol bagi penyelenggara negara termasuk Budhi. Penerapan LHKPN yang baik, kata Firli, memang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pihaknya hingga saat ini.
Laporan LHKPN, harta kekayaan Budhi mengalami kenaikan Rp4 miliar selama satu tahun. Perbandingan itu dilakukan dari laporan LHKPN 2 April 2020 (periodik 2019) dan 25 Januari 2021 (periodik 2020).
Pada laporan 2020, total harta kekayaan Budhi 19.756.271.453 (19,7 miliar). Sedangkan pada laporan 2021, hartanya meningkat jadi Rp23.812.717.301 (23,8 miliar).
Diketahui, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budhi diduga terlibat kasus korupsi kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018.
sumber