forumku - View Single Post

endar.agustyan · 19th September 2012, 02:33 PM

^ so true

Ekonomi Indonesia Bisa Masuk 7 Besar Dunia

http://assets.kompas.com/data/photo/...512620X310.jpg

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, ekonomi Indonesia bisa masuk menjadi tujuh besar dunia dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan melakukan efisiensi dalam bidang energi.

"Saya sependapat, Indonesia kalau bisa mempertahankan pertumbuhan dan pembangunannya, kita bisa masuk enam atau tujuh besar negara terbesar," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/9/2012) malam.

Menkeu mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan target tersebut adalah pengelolaan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan adanya produktivitas sektor pertanian.

"Tantangannya di tiga sektor utama, pengelolaan energi dengan baik, pengelolaan sumber daya manusia khususnya dengan keahlian seimbang, dan peningkatan serta perbaikan produktivitas di sektor pertanian," katanya.

Sebelumnya, Chairman McKinsey Indonesia, Raoul Oberman, menilai Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada 2030, mengalahkan Jerman dan Inggris.

"Dengan meningkatkan produktivitas secara signifikan, Indonesia menjadi negara yang semakin diperhitungkan di tingkat global," katanya.

Menurut Raoul, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus diuntungkan dengan sejumlah tren yang kuat, seperti peningkatan jumlah kelas menengah hingga sekitar 90 juta orang.

"Kecuali China dan India, pertumbuhan kelas menengah Indonesia lebih tinggi dibanding negara mana pun di dunia. Ini sinyal bagi pelaku bisnis dan investor internasional akan berbagai peluang baru yang menjanjikan," ujar Raoul.

Dalam 15 tahun mendatang, kelas konsumen global diestimasikan mencapai 1,8 miliar orang yang mayoritas berada di Asia sehingga akan meningkatkan permintaan sumber daya dan komoditas Indonesia. Untuk itu, tambah Raoul, dari saat ini Indonesia harus bisa secara impresif meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 4,6 persen atau 60 persen lebih tinggi dari rata-rata produktivitas di suatu dekade terakhir.

"Indonesia juga perlu mengatasi isu kesenjangan sosial dan mengelola kebutuhan yang melonjak akibat meningkatnya kelas konsumen agar dapat memenuhi target pertumbuhan domestik bruto (PDB) jangka panjang," ujarnya.

PLATFORM EKONOMI: Indonesia sulit keluar dari neo liberal

http://www.bisnis.com/articles/platf...ri-neo-liberal

Quote:

JAKARTA: Siapapun presiden Indonesia pada 2014 tidak akan bisa keluar dari platform ekonomi neo-liberal karena pengintegrasian ekonomi Indonesia dengan kebijakan yang dianut negara adidaya tersebut sudah terlalu jauh.

Demikian dikemukakan oleh pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy dalam satu diskusi bertema Negara Ad Hoc: tolak kenaikan TTL-BBM.” Menurutnya, terkuncinya berbagai kebijakan pemerintah dengan aliran neoliberal sangat sulit untuk dilawan dengan cara-cara biasa sehingga memerlukan cara revolusi.

Dia mengatakan satu-satunya jaminan capres 2014 akan menjalankan ekonomi berdasarkan konstitusi UUD 45 adalah apabila dia menjalankan Pasal 9 dengan sungguh-sungguh. Pasal itu berbunyi presiden memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

“Pada 2014 tidak ada jaminan, siapapun presidennya, akan menjalankan ekonomi konstitusi karena dia sudah terkunci dengan kebijakan neo-liberal,” ujarnya. Bahkan, dia menyebutkan, pada 2007 Presiden SBY mengatakan tidak menganut aliran neo-liberal.

Namun, pada kenyataannya, presiden tidak bisa membuktikan janjinya karena dia mengakui Indonesia perlu mengintegrasikan ekonominya secara global, ujar Ichsanuddin.

Ichsanuddin pun menuding rencana pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) dan bahan bakar minyak tidak lepas dari pengaruh kebijakan yang bersifat neo-liberal. Kebijakan itu, ujarnya, pada akhirnya menyengsarakan masyarakat luas, namun menguntungkan pihak asing.

“Siapaun presidennya, sepanjang dia bergantung pasda negara adidaya dan perjanjian bilateral maupun mulitlateral maka dia akan tetap neoliberal,” ujarnya pada disksui yang dihadiri antara lain pengamat ekonomi dari Econit, Henry Saparini, Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon dan pakar komunikasi, Tjipta Lesmana.

Ichsanuddin pun meyakini kalaupun Prabowo Subianto yang jadi presiden, meski mengaku mengusung ekonomi kerakyatan, akan sulit untuk keluar dari jeratan neoliberal.(msb)

Morotai akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia

http://www.antaranews.com/berita/333...nomi-indonesia

Quote:

Ternate (ANTARA News) - Penyelenggaraan Sail Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, akan menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk merealisasikan pengembangan daerah itu sebagai salah satu pusat pertembuhan ekonomi di Indonesia.

Pertimbangan pemerintah mengembangkan Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia di dasarkan pada beberapa faktor, di antaranya besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah seluas 1.800 km persegi itu, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata.

"Jadi pengembangan Morotai sebagai pusat pertumbuhan Indonesia akan dikerahkan dari potensi kelautan dan perikanan serta pariwisata itu, disamping potensi lainnya seperti sektor pertanian dan jasa," kata Menko Kesra yang juga Ketua Panitia Pengarah Sail Morotai, Agung Laksono.

Perairan di Pulau Morotai terdapat sedikitnya 160 jenis ikan yang laris di pasaran dengan potensi produksi sedikitnya 150 ribu ton per tahun, sementara yang dimanfaatkan selama ini masih kurang dari 50 persen.

Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten yang dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri terpisah dari Halmahera Utara (Halut) pada 2009 itu, juga sangat potensial untuk usaha budi daya, seperti budi daya ikan kerapu, rumput laut dan mutiara.

Agung Laksono mengatakan, potensi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai juga sangat menarik, terutama wisata peninggalan sejarah Perang Dunia II dan wisata bahari, baik panorama pasir pantai maupun keindahan bawah laut.

Adanya potensi pariwisata peninggalan Perang Dunia II di Pulau Morotai sangat prospektif untuk pengembangan wisata minat sejarah dan wisata nostalgia bagi masyarakat dari negara yang pernah terlibat Perang Dunia II di Morotai, seperti dari Amerika Serikat, Australia dan Jepang.

Oleh karena itu, Panitia Sail Morotai mengundang para veteran Perang Dunia II untuk hadir pada kegiatan tersebut dengan harapan mereka nantinya akan membantu mempromosikan keberadaan peninggalan sejarah Perang Dunia II di Morotai setelah kembali ke negaranya nanti.

Menurut Agung Laksono, pertimbangan lainnya adalah karena letaknya sangat strategis yakni berada di bibir Pasifik, sehingga akan menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk datang menanamkan investasi di daerah itu.

Selain itu juga sebagai komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah terluar, mengingat Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu daerah terluar Indonesia yang berbatasan dengan Filipina.

Pengembangan Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan tidak hanya memberi kontribusi peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Morotai dan kabupaten/kota lainnya di Malut, tapi juga di provinsi lainnya di Kawasan Indonesia Timur.

Asia Pasifik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Sail Morotai, Sabtu, mengatakan, Morotai, termasuk Bitung, Sulawesi Utara dan Biak di Papua memiliki peran strategis dalam menghadapi kebangkitan ekonomi Asia Pasifik.

Oleh karena itu pengembangan Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan basis pada potensi kelautan dan perikanan serta pariwisata sangatlah penting dalam menghadapi kebangkitan ekonomi Asia Pasifik tersebut.

Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk mewujudkan hal tersebut, seperti menjadikan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta memasukan daerah itu dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pemerintah, kata Presiden RI, juga akan terus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan berbagi infrastruktur di Morotai serta mendorong para investor, baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasi di daerah itu.

Kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk pembenahan infrastruktur di Morotai telah dimulai sebelum penyelenggaraan Sail Morotai yang totalnya sekitar Rp500 miliar, di antaranya untuk pembenahan Bandara Pittu Trip Daruba dan penambahan panjang dermaga Daruba.

Pemerintah juga sebelumnya sudah menjalin kerja sama dengan investor dari Taiwan untuk mengembangkan industri perikanan di Morotai dan diharapkan setelah Sail Morotai akan semakin banyak investor yang datang menanamkan investasi di daerah itu.

Gubernur Malut, Thaib Armayin mengatakan, Pemprov Malut terus pula mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pembangunan infrastruktur di Morotai, karena pemprov menilai bahwa jika Morotai telah berkembang dampak positifnya akan dirasakan pula oleh seluruah masyarakat di provinsi ini.

Pengalokasian APBD untuk pembangunan infrastruktur di Morotai telah digenjot sejak 2011 bersamaan dengan persiapan penyelenggaraan Sail Morotai. Jumlah dana APBD Malut yang diarahkan ke daerah itu dalam dua tahun terakhir mencapai Rp300 miliar lebih.

Pemprov Malut mengharapkan kepada pemerintah pusat agar mengalokasian pula anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada daerah di sekitar Morotai, seperti untuk pembangunan jalan lingkar Halmahera agar daerah ini nantinya bisa pula mengikuti perkembangan di Morotai.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Universitas Khairun Ternate, Hasbi Yusup MS, mengharapkan agar komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan Pulau Morotai menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia jangan hanya menggebu-gebu saat penyelenggaraan Sail Morotai.

Masalahnya sesuai pengalaman selama ini pemerintah sering memprogramkan sesuatu terkait dengan penyelenggaraan suatu kegiatan di daerah, tapi program itu kemudian menjadi tidak jelas seiring dengan selesainya kegiatan itu.