Cerita Sukses Jualan Boneka Tanpa Modal
http://finance.detik.com/read/2014/11/11/070350/2744550/480/cerita-sukses-jualan-boneka-tanpa-modal?fsubbs480

https://imageshack.com/i/ipEv28Tvj

akarta -Tak ada rumus khusus dalam menjalankan usaha. Bahkan pelakunya sendiri kadang takjub dengan apa yang terjadi dengan usahanya.

Sesuatu yang direncanakan kadang tak berhasil. Tapi sesuatu yang kadang tak direncanakan justru jadi jalan pembuka bagi kelancaran bisnisnya.

Muhammad Munaji (33) adalah salah satu orang yang sudah merasakan 'misteri' dalam usaha yang dijalaninya sejak lima tahun lalu sebagai pengusaha boneka dengan label Alfian Toys. Boneka sepertinya memang sudah menjadi pilihan dan jalan hidup bagi lelaki asal Rembang ini.

Ia memulai berkenalan dengan dunia boneka ketika menjadi karyawan di pabrik boneka di daerah Bekasi pada 1999. Ia menekuni profesi sebagai pekerja di pabrik boneka hingga tahun 2009.

Tahun 2009 merupakan titik balik pertama bagi perjalanan usahanya. Waktu itu, tanpa direncanakan olehnya, ada sebuah pabrik boneka di daerah Sentul, Bogor yang menawarinya untuk menjadi pemasok boneka di pabrik tersebut.

Pabrik tersebut bersedia menyewakan tempat usaha selama dua tahun plus memberikan bahan baku boneka. Syaratnya dia harus memproduksi boneka sesuai dengan pesanan pabrik tersebut.

Ia merasa takjub waktu itu, karena ia memulai usaha tersebut terhitung tanpa modal uang. Ia dimodali oleh orang lain. Setahun pertama pesanan pabrik tersebut lancar. Menjelang 1,5 tahun pesanannya mulai menurun. Hal ini membuat dirinya mulai ketar-ketir. Lelaki yang biasa dipanggil Aji ini memikirkan nasib 15 karyawannya bila pesanan menurun.

Di saat berbarengan pesanan menurun, pabrik tersebut memberi tawaran agar Aji bergabung. Aji mau bergabung di pabrik tersebut, tapi dengan syarat semua karyawannya ditarik dan dijadikan karyawan di pabrik tersebut. Tapi pihak pabrik menolak.

“Jadi menjelang dua tahun dan menjelang masa kontrak workshop boneka saya habis, pesanan dari pabrik justru menurun. Saya bingung waktu itu. Sempat diskusi ke istri juga tentang kelanjutan usaha ini apakah mau terus atau tidak. Kalau pesanan tetap fluktuatif saya khawatir usaha akan gulung tikar,” kata Aji.

Dia pun kemudian memutar otak dan mencari info tempat penjualan boneka. Jakarta adalah incaran berikutnya untuk mencari pembeli. Aji pun kemudian mencari pemesan di Jakarta dengan frekuensi 2-3 kali seminggu.

Pasar Gembrong, Pasar Pagi Mangga Dua, hingga Tangerang diputarinya untuk mencari pelanggan. Tapi hasilnya kurang memuaskan. Beberapa calon konsumen yang kebanyakan pedagang boneka hanya memesan sekitar 60 boneka dalam sebulan. Jika dalam satu area ada 5 pedagang boneka, maka ia hanya membuat sekitar 300 boneka.

“Dengan tenaga kerja saya yang jumlahnya belasan, pesanan itu bisa saya selesaikan dalam sehari. Sisanya terus karyawan harus ngapain. Terus terang bingung waktu itu,” tambahnya.

Di saat hatinya gundah, seorang buyer dari Jakarta meneleponnya. Dia mengaku mendapat kontak dari salah satu rekan Aji. Buyer tersebut datang ke workshopnya di daerah Citeureup, Bogor dan menyatakan berminat memesan boneka. Aji tak muluk-muluk waktu itu. Dengan pesanan seribu boneka perbulan, dia bisa menutup biaya produksi dan membayar gaji karyawan. Itu hal pertama yang ada di pikirannya.

Di luar dugaannya, orang tersebut ternyata memesan sebanyak 10 ribu boneka dan harus diselesaikan dalam waktu dua bulan. Aji pun kelimpungan. Bukan masalah kapasitas produksi yang tak bisa dipenuhinya, tapi modal untuk membeli bahan boneka yang tak ada.

Dia pun kemudian jujur menyatakan kepada calon pembeli tersebut bahwa dia tak punya cukup modal untuk membeli bahan yang menurut taksirannya nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Setelah menyatakan kondisinya, dia pasrah dan menyerahkan keputusan kepada calon pembeli apakah pesanan jadi diteruskan atau tidak.

Setelah berkata begitu, sang calon pembeli mengeluarkan dompet. Aji berpikir orang tersebut akan mengeluarkan cek. Sebab, tak mungkin uang sebanyak itu muat di dalam dompet. Tak disangka Aji, orang tersebut mengeluarkan selembar kartu nama sembari berkata: “Datang ke toko material boneka ini dan ambil sesuai kebutuhan. Bilang dari saya.” Kata calon pemesan.

Aji pun kemudian pergi ke toko di Bekasi sesuai petunjuk dari calon pembeli tersebut. Dan benar, hanya bermodal kartu nama dia bisa mengambil bahan dalam jumlah yang sangat banyak. Itulah titik balik kedua usaha Aji yang terjadi pada pertengahan 2011. Dan pembeli yang memodalinya kartu nama untuk membeli bahan tersebut menjadi pelanggannya hingga sekarang.

Menurut Aji, produksi boneka di workshopnya jumlahnya naik turun tergantung pesanan. Tapi rata-rata sekitar 5000 pcs per bulan dengan harga jual variatif antara Rp 20 ribu sampai di atas Rp 100 ribu. Dia tak membuka berapa omzet per bulannya.

“Yang penting itu bisa untuk menggaji karyawan secara lancar,” katanya.

Soal rencana ke depan, dia ingin membuat usaha ini mapan secara kualitas dan branding. Sekarang ini dia sedang mengajukan sertifikasi SNI dari Badan Standarisasi Nasional untuk produk Alfian Toys.

Sebab, isu mainan anak standar SNI sudah jadi isu nasional. Perajin seperti dirinya harus bisa memberikan garansi bahwa mainan yang diproduksinya memang aman bagi pembeli, khususnya anak-anak. Aji pun menyadari pentingnya mainan aman bagi anak sesuai standar SNI.

Selain itu dia juga mulai membangun sistem toko boneka online. Di era digital seperti sekarang ini, internet bisa jadi sarana untuk melakukan ekspansi bisnis. Dia yakin upaya-upaya yang dilakukan ini akan bermanfaat untuk mempertahankan dan juga membesarkan Alfian Toys.

Blok Mahakam ke Pertamina
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/22/143148926/Blok.Mahakam.ke.Pertamina

https://imageshack.com/i/exT6r34gj

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero). Hak pengelolaan ini berlaku pada 2017 setelah kontrak dengan Total E&P Indonesie berakhir. Meski demikian, Pertamina dapat bekerja sama dengan Total E&P Indonesie.

Dengan mengelola Blok Mahakam, Kalimantan Timur, Pertamina diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional, sehingga pendapatan dan cadangan minyak dan gas bumi (migas) akan naik.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagimin, di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Meski demikian, pemerintah ingin memastikan lebih dahulu penawaran dari Pertamina. Dari penawaran itu, akan ditentukan apakah pengelolaan bisa keseluruhan atau mayoritas.

”Pemerintah menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina. Namun, kami mengimbau Pertamina untuk menggandeng kontraktor sebelumnya,” kata Naryanto.

Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja seperti dikutip Antara mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina mekanisme pengelolaan Blok Mahakam ke depan setelah 2017.

”Kami memberikan Mahakam kepada Pertamina. Silakan Pertamina mengoptimalkan sebesar-besarnya bagi negara. Kami tunggu bagaimana maunya Pertamina,” katanya.

Widhyawan mengatakan, ada dua opsi mekanisme pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017. Pertama, dilakukan Pertamina sendiri. Kedua, bekerja sama dengan pengelola lama, yakni Total E&P Indonesie, dengan skema yang menguntungkan bagi negara. ”Namun, Pertamina tetap menjadi mayoritas dan operator di Blok Mahakam,” ujarnya.

Menurut Widhyawan, salah satu skema kerja sama yang mungkin dilakukan adalah Pertamina mendapat kesempatan mengelola blok migas milik Total di luar negeri. ”Kalau Total masih diajak di Mahakam, apa yang akan dia berikan kepada kita. Silakan keduanya melakukan pembicaraan bisnis. Kami akan memfasilitasi,” ujarnya.

Hanya saja, tambahnya, apa pun opsi yang akan dipilih, Pertamina harus meyakinkan kepada pemerintah bahwa Pertamina bisa memberikan yang terbaik bagi negara. Ia juga meminta Pertamina segera menyampaikan proposal pengembangan Blok Mahakam ke depan. ”Kalau dulu, pemerintah yang dikejar-kejar. Sekarang, kami yang akan terus tagih,” katanya.

Nursatyo Argo, Corporate Secretary Pertamina, mengatakan, Pertamina siap mengelola Blok Mahakam.

Hingga berita ini diturunkan, Vice President HR Communications and General Services Total E&P Indonesie A Noviyanto tidak menjawab pesan singkat dari Kompas.

Cepat laksanakan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto mengatakan, penyerahan Blok Mahakam kepada PT Pertamina merupakan hal positif. ”Sangat bagus. Dengan begitu ada kepastian. Namun, hal ini harus cepat dilaksanakan,” ujarnya.

Menurut Pri, tak masalah jika Pertamina akan memegang 100 persen hak pengelolaan Blok Mahakam atau pemegang hak mayoritas. ”Tidak perlu kaku apakah 100 persen atau tidak. Yang terpenting, Pertamina menjadi operator,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengungkapkan, Total E&P Indonesie dimungkinkan mengelola Blok Mahakam selama dua atau tiga tahun bersama PT Pertamina selama masa transisi (Kompas, 15/11).

Total sudah mengelola Blok Mahakam selama 47 tahun. Perusahaan migas multinasional asal Perancis itu memperoleh kontrak Blok Mahakam pada 1967. Pada 1997, Total mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. (ARN/PPG)

Perbaikan Cara Pengadaan Barang/Jasa Bisa Hemat Belanja Rp 50 Triliun
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/23/100800426/Perbaikan.Cara.Pengadaan.Barang.Jasa.Bisa.Hemat.Be lanja.Rp.50.Triliun

https://imageshack.com/i/pbXZxb2Cj

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menuturkan, masih ada peluang memperbesar ruang fiskal, selain dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meningkatkan penerimaan pajak lewat perbaikan adminstrasi serta perbaikan cara pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan beberapa peluang tersebut.

Bahkan, Andrinof memperhitungkan penggunaan e-procurement bisa menghemat anggaran belanja pemerintah hingga puluhan triliun.

“80 persen belanja barang/jasa pemerintah masuk LKPP, itu bisa menghemat Rp 50 triliun. Kalau total belanja ada Rp 800 triliun lebih, dan 80 persen-nya masuk sistem LKPP, e-procurement, maka itu, menurut hasil uji pelaksanaan, bisa menghemat antara 8-10 persen,” kata Andrinof kepada wartawan, akhir pekan ini.

Sekadar informasi, LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk lewat Perpres No 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, Andrinof menambahkan, peluang memperbesar ruang fiskal bisa dilakukan dengan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

kabinet kerja yang sekarang sudah mulai bekerja, sebagaimana slogannya: kerja, kerja, kerja, opus, opus, opus nampaknya memberikan angin segar untuk mengatasi jurang keterpurukan Indonesia yang selama ini menganga lebar, namun kabinet kerja ini mudah-mudahan tidak terjebak dengan kebiasaan yang dialami dan dilakukan sebelumnya hanya untuk profit, profit, dan profit namun lupa bahwa rakyat Indonesia perlu dilayani secara sosial. Jangan-jangan nanti di akhir kekuasaan, justru yang dihadapi adalah penjara karena profit yang diperoleh tidak dikelola untuk kemakmuran rakyat tetapi untuk segelintir orang saja.

Kelola Blok Mahakam, Pertamina Diminta Gandeng Total
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/24/104505726/Kelola.Blok.Mahakam.Pertamina.Diminta.Gandeng.Tota l

https://imageshack.com/i/iqlI1nCtj

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan status pengelolaan Blok Mahakam yang akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM juga meminta kepada Pertamina untuk menggandeng Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelumnya.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderan (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin meminta Pertamina tetap menggandeng operator sebelumnya, yakni Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation setelah kepemilikan mayoritas saham diberikan kepada Pertamina.

Adapun untuk proses saat ini pemerintah sedang menunggu penawaran saham dari perusahaan migas BUMN pelat merah ini. Naryanto bilang, penawaran 100 persen dari Pertamina belum tentu disepkati.

“Pemerintah akan lihat dulu berapa penawaran dari Pertamina bisa 100 persen bisa 51 persen. Tapi yang pasti mereka harus menggandeng kontraktor sebelumnya,” ungkap dia kepada Kontan, Minggu (23/11/2014)

Terkait alasan mengapa Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina, Naryanto bilang, bahwa sudah saatnya pemerintah mengedepankan kepentingan negara. Bahkan, pemerintah juga berharap Pertamina lebih mampu memaksimalkan transfer informasi dan teknologi guna memenuhi faktor fairness di industri hulu Migas.

Sementara itu, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widhyawan Wiraatmaja mengatakan, pengelolaan Blok Mahakam memiliki dua opsi. Diantaranya, dilakukan Pertamina sendiri atau bekerja sama dengan pengelola lama dengan skema yang menguntungkan bagi negara.

”Namun, Pertamina tetap menjadi mayoritas dan operator di Blok Mahakam,” kata dia dalam pesan singkatnya kepada Kontan, Minggu (23/11/2014).

Ia menambahkan, kontrak resmi Blok Mahakam ke Pertamina akan segera disahkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Terkait dengan ditunjuknya Pertamina perihal pengelolaan Blok Mahakam, di Kalimantan Timur, Plt Direktur Utama Pertamina, Muhammad Husen mengapresiasi sikap pemerintah terkait pemberian mayoritas kepemilikan saham kepada Pertamina

“Tujuannya, untuk menjaga produksi demi kepentingan negara. Dari target lifting migas sampai pendapatan negara,” tuturnya.

Perihal menggandeng pengelola yang lama, Pertamina akan melakukan kajian atas besaran hak pengelolaan saham yang akan diberikan kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

Sebelumnya, Total E&P selalu mengeluarkan dana Rp 2,5 Trilun tiap tahunnya untuk pengembangan Blok Mahakam. Husen bilang, akan melakukan apapun demi peningkatan. produksi Blok tersebut. “Tapi yang perlu dicatat dan saya sampaikan adalah Pertamina akan melaksanakan apa pun yang diputuskan pemerintah,” ujarnya.

Husen menegaskan, untuk itu pihaknya akan segera menyusun langkah-langkah yang memastikan kegiatan migas di Blok Mahakam tidak terganggu dan bisa meningkatkan produksi. (Pratama Guitarra)

Ini Rencana Pengembangan Angkutan Massal Pekotaan 5 Tahun ke Depan
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/24/101000726/Ini.Rencana.Pengembangan.Angkutan.Massal.Pekotaan. 5.Tahun.ke.Depan

https://imageshack.com/i/p91qvJv2j

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang penyelesaian proyek-proyek strategis infrastruktur transportasi, salah satunya dengan pengembangan angkutan massal perkotaan.

"Pembangunan angkutan massal perkotaan di mana saja akan dibangun. Di Jakarta ada MRT, monorel di Surabaya dan Bandung. Ada kereta api perkotaan di 9 kota," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Bappenas, pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel yang akan dilakukan antara lain MRT Jakarta (utara-selatan dan barat-timur), monorel dan tram Surabaya, serta monorel Bandung.

Selain itu, kereta api perkotaan juga akan dikembangkan di 9 kota metropolitan, yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.

Sementara Buss Rapid Transit (BRT) akan dikembangkan di 29 kota besar, diantaranya di Pekanbaru, Batam, Padang, Bogor, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Gorontalo, dan Ambon.

Pengembangan BRT meliputi pembangunan jalur khusus bus, pengadaan armada bus, pembangunan halte, dan pembangunan sistem kontrol/ATCS.

Bappenas memperhitungkan, anggaran yang dibutuhkan untuk sektor transportasi perkotaan 2015-2019 mencapai Rp 115 triliun. Pendanaan bersumber dari dukungan APBN sebesar Rp 90 triliun, APBD Rp 15 triliun, BUMN sebesar Rp 5 triliun, dan swasta Rp 5 triliun.

Hemat BBM, Walikota Bogor Gowes dan Wakilnya Naik Angkot
http://news.liputan6.com/read/2138439/hemat-bbm-walikota-bogor-gowes-dan-wakilnya-naik-angkot

https://imageshack.com/i/idrYbAKKp

Liputan6.com, Bogor - Program Walikota Bogor Bima Arya melarang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bogor membawa kendaraan pribadi pada Hari Senin telah dilakukan hari ini. Ia pun berangkat menggunakan sepeda ke tempat kerjanya di Balaikota.

Walikota Bogor itu menggowes sepeda dari rumah dinas di Jalan Padjajaran menuju kantor Balaikota Bogor, bersama dengan rombongan pejabat lainnya.

Pantauan Liputan6.com, Senin (24/11/2014), dirinya berangkat gowes pukul 07.30 WIB menggunakan sepeda dari rumah dinasnya. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit bagi Bima untuk tiba di kantor Balaikota yang jaraknya sekitar 2 kilometer (km).

Sementara, Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman berangkat ke kantornya menggunakan angkutan kota (angkot). Ia pun terlihat melambaikan tangan untuk menghentikan angkot di depan rumah dinas, dan bergabung bersama penumpang lain.

Bima mengatakan, program sehari tanpa kendaraan pribadi ini bertujuan salah satunya untuk penghematan BBM. Sebab kemarin BBM telah mengalami kenaikan harga‎. "Selain itu, program ini juga untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor," kata dia di Balaikota Bogor, Senin (24/11/2014).

Bima menuturkan, selain kendaraan pribadi, kendaraan dinas juga tidak boleh dipakai hari ini. Program sehari tanpa kendaraan pribadi ini sifatnya masih intruksi atau imbauan, sehingga bagi PNS yang masih menggunakan kendaraan pribadi belum dikenai sanksi.

"Program ini masih percobaan, jadi belum ada sanksi. Tapi nanti kita akan buat catatan-catatan kecil bila ada kesalahan-kesalahan," ungkap dia.

Ia optimistis program ini akan berjalan dengan baik, karena atmosfer di Kota Bogor masih mendukung bagi para PNS untuk menggunakan sepeda menuju kantor. "Cuaca di Kota Bogor berbeda dengan tempat lain. Di sini udaranya masih bersih dan sejuk sehingga masih memungkinkan untuk membawa sepeda ke kantor," tutur dia.

Pantauan Liputan6.com, banyak PNS yang lebih memilih naik angkot ketimbang naik sepeda. Tempat parkiran di Balaikota Bogor terlihat sepi. Tidak ada tumpukkan kendaraan di parkiran baik roda dua maupun roda empat.

Pro-Kontra

Imbauan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto tentang pelarangan PNS menggunakan kendaraan pribadi saat ngantor pada hari Senin begitu terasa dampaknya. Lingkungan Balaikota Bogor menjadi bebas kendaraan baik dinas maupun pribadi.

Pantauan Liputan6.com, gerbang masuk Balaikota hanya terbuka setengah. Selain itu beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) terlihat berjaga di beberapa akses pintu keluar-masuk.

"Hari ini ada pemberlakuaan satu hari tanpa kendaraan di lingkungan Pemkot," ujar Nanang, salah satu petugas Sat Pol PP di Balai Kota Bogor.

Tak lama, Nanang pun mengarahkan kendaraan yang masuk untuk memarkirkan kendaraannya di lahan parkir gedung sebelah Pemkot.

Meski demikian, imbauan tersebut menuai pro-kontra dari masyarakat.

Nur, (42) salah satu PNS di Pemkot Bogor mengatakan sudah mengetahui adanya pemberlakuan satu hari tanpa kendaraan, melalui surat edaran.

"Kalau saya sih ngga masalah, soalnya setiap hari saya memang naik angkutan umum kalau ke kantor," papar dia.

Berbeda dengan Asep, juru parkir bank swasta yang gedungnya tepat bersebelahan dengan kantor pemerintahan kota Bogor.‎ Dirinya menilai imbauan wali kota terlalu berlebihan.

Asep mengaku kewalahan menata parkir, karena masih ada beberapa pegawai pemkot yang masih membawa kendaraan dan parkir di gedung sebelah. "Parkir di sini kan jadi sempit, untuk apa ada lahan parkir di balaikota? Peraturan yang aneh," kata Asep. (Tnt/Mut)

RI Perlu Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
http://bisnis.liputan6.com/read/2138423/ri-perlu-pengelolaan-sumber-daya-air-terpadu

https://imageshack.com/i/iqIbMe1hj

Liputan6.com, Jakarta - Ketahanan air kini menjadi sorotan. Lantaran pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi menyebabkan tingginya konflik penggunaan air.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekernaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi menuturkan, air yang berasal dari permukaan maupun air tanah memang punya peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seimbang dan berkelanjutan.

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tinggi menyebangkan konflik penggunaan air besar seperti memburuknya kualitas air yang disebabkan oleh polusi, limbah industri rumah tangga, perkotaan, penurunan permukaan tanah dan meningkatnya bahaya banjir.

"Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor sumber daya air," ujar Mudjiadi, Senin (24/11/2014)

Ia menuturkan, kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada air. Undang-undang 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia melindungi dan mensejahterakan segenap bangsa Indonesia.

"Untuk itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata Mudjiadi.

Melihat kondisi itu, beberapa instansi pemerintah mengadakan Indonesia Water Learning Week (IWLW). Program ini diadakan dalam rangka mendukung proses perencanaan pengelolaan air secara terpadu. Acara ini diadakan di Hotel Sultan mulai 24-26 November 2014 yang menyoroti betapa pentingnya air sebagai elemen kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Dengan menekankan ketahanan untuk Indonesia, IWLW tidak hanya melihat permasalahan yang ada pada saat ini saja, tetapi juga perkembangan tantangan di masa depan," ujar Mudjiadi. (Pew/Ahm)

Seluruh Provinsi di Indonesia Sudah Tetapkan UMP dan UMK 2015
http://bisnis.liputan6.com/read/2138166/seluruh-provinsi-di-indonesia-sudah-tetapkan-ump-dan-umk-2015

https://imageshack.com/i/pbVRyALfj

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

"Semua sudah mengumumkan, terdiri dari 29 provinsi yang menetapkan UMP, dan empat provinsi yang menetapkan UMK. Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (23/11/2014).

Provinsi yang pertama kali menetapkan UMP 2015 adalah Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat menjadi yang paling terakhir. Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen.

Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi yang menaikkan UMP tertinggi dan Nusa Tenggara Timur yang terendah. "Kalau dikalkulasikan UMP rata-rata secara nasional Rp 1,78 juta. Angka ini hanya sekitar Rp 13.600 lebih rendah dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional," terang dia.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

"UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja," jelas dia. (Ndw)

Pemerintah Bebaskan Biaya Akta Pendirian Koperasi
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/22/195148526/Pemerintah.Bebaskan.Biaya.Akta.Pendirian.Koperasi

https://imageshack.com/i/ippNrvt9j

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga membebaskan biaya akta pendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro. Pembebasan biaya akta pendirian ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

"Kita sudah teken MoU (nota kesepahaman) dengan teman-teman notaris bagaimana semangat koperasi tumbuh lagi, membuat usaha mikro bergeliat," kata Puspayoga di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Ia mengatakan, selama ini pelaku usaha kecil kerap kesulitan modal dalam mengembangkan bisnisnya. Kondisi mereka pun semakin sulit karena sukar memperoleh pinjaman modal dari bank. Atas pertimbangan kondisi tersebut, kata Puspayoga, pihaknya mendorong pelaku usaha kecil untuk membentuk koperasi.

"Cari ke bank kan enggak boleh karena bukan subyek hukum, jadi kita dorong dia buat koperasi," ujar dia.

Oleh karena itu, Puspayoga meminta kepada para notaris untuk membebaskan biaya akta pendirian koperasi oleh pelaku usaha kecil. Jika pun notaris ingin mengenakan biaya, kata Puspayoga, pemerintah berjanji akan memberikan subsidi biaya pembuatan akta pendirian koperasi tersebut.

Ia pun berharap program ini bisa mulai berjalan pada tahun depan. "Baru kemarin kita teken (MoU dengan notaris), mudah-mudahan tahun depan bisa jalan karena kita kan harus sosialisasi dengan notaris-notaris di daerah," sambung Puspayoga.

Politikus PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa koperasi usaha kecil yang tumbuh di Indonesia saat ini mencapai 200.000-an unit. Namun, di antara ratusan unit tersebut, diperkirakan hanya 40.000 unit yang aktif.

Mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Puspayoga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengalirkan pemotongan subsidi BBM kepada para pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada pelaku usaha kecil dan koperasi adalah dengan mengadakan pelatihan. "Maksimal Rp 25 juta per satu kali pelatihan. Kita juga harus selektif, bermanfaat ya," ucap dia.

Lima Provinsi dengan UMP 2015 Tertinggi di Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138592/lima-provinsi-dengan-ump-2015-tertinggi-di-indonesia

https://imageshack.com/i/f0HTZ1Hbj

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

"Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Berdasarkan data yang diperoleh Liputan6.com dari Kemenakertrans, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Sedangkan terendah ditempati oleh Nusa Tenggara Timur.

Rata-rata kenaikan UMP 2015 secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138489/daftar-lengkap-ump-2015-di-seluruh-indonesia

https://imageshack.com/i/f0AFSYMLj

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

"Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

"UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja," jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

1. Nanggroe Aceh Darussalam

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memutuskan untuk kenaikan UMP 2015 sebesar 8,57 persen menjadi Rp 1,9 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,75 juta. UMP yang ditetapkan pemprov Aceh tersebut lebih tinggi 9,67 persen dari KHL yaitu Rp 1,732 juta. UMP di Serambi Mekah tertuang dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2014.

2. Sumatera Utara (Sumut)

Pemprov Sumut menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,625 juta per bulan, atau naik 7,91 persen dari sebelumnya Rp 1,505 juta. Angka UMP tersebut sekitar 27,85 persen dari KHL yaitu Rp 1,271 juta. UMP di Sumut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.44/0972/KPTS/2014.

3. Sumatera Barat (Sumbar)

UMP 2015 di Sumbar ditetapkan pada 27 Oktober 2014 sebesar Rp 1,615 juta per bulan, atau naik 8,39 persen dari sebelumnya Rp 1,49 juta. Angka ini juga lebih tinggi 9,55 persen dari KHL di provinsi tersebut Rp 1,474 juta. UMP di Sumbar tertuang dalam SK Gubernur 562-802-2014.

4. Riau

Pemprov Riau telah menaikkan UMP 2015 sebesar 10,47 persen menjadi Rp 1,878 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yaitu Rp 1,872 juta per bulan. UMP Riau tertuang dalam SK Gubernur No.Kpts.749/x/2014.

5. Kepulauan Riau

UMP 2015 di Kepulauan Riau diputusakan naik 17,36 persen menjadi Rp 1,954 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,665 juta. Angka ini lebih tinggi 2,7 persen dari KHL Rp 1,902 juta. UMP Kepulauan Riau tertuang dalam SK Gubernur 1201 Tahun 2014.

6. Jambi

Pemprov Jambi menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,71 juta, atau naik 13,83 persen dari sebelumnya Rp 1,502 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,708 juta. Keputusan UMP 2015 Jambi tertuang dalam SK Gub No.554/Kep.Gub/Dinsosnakertrans/2014.

7. Sumatera Selatan (Sumsel)

Diputuskan pada 31 Oktober 2014, Pemprov Sumsel telah menaikkan UMP 2015 sebesar 8,15 persen menjadi Rp 1,974 juta per bulan. UMP yang setara dengan KHL di wilayah tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 675/Kpts/Disnakertrans/2014.

8. Bangka Belitung (Babel)

UMP di Negeri Laskar Pelangi ini naik 28,05 persen menjadi Rp 2,1 juta per bulan pada 2015, dari sebelumnya Rp 1,64 juta. UMP ini lebih tinggi sedikit dari dari KHL di Babel yang dipatok Rp 2,082 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No 188.44/696/TK.T/2014.

9. Bengkulu

Pemprov Bengkulu telah menaikkan UMP 2015 sebesar 11,11 persen menjadi Rp 1,5 juta, dari sebelumnya Rp 1,35 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yang dipatok Rp 1,499 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: X/475.XV/2014.

10. Lampung

UMP 2015 di Lampung dipatok Rp 1,581 juta atau naik 13,01 persen dari sebelumnya Rp 1,399 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 9,57 persen dari KHL di Lampung Rp 1,442 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: G/813/III.05/HK/2014.

11. Banten

Pemprov Banten menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,6 juta atau naik 20,75 persen dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Angka ini lebih tinggi 14 persen dari KHL sekitar Rp 1,403 juta. Keputusan itu tertuang dalam Kep.Gub No.561/Kep.427-hak/2014.

12. Bali

UMP 2015 di Bali diputuskan naik 5,09 persen menjadi Rp 1,621 juta, dari sebelumnya Rp 1,542 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,612 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 58 Tahun 2014.

13. DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah mengetok kenaikan UMP 2015 sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik 10,6 persen dari sebelumnya Rp 2,441 juta. Angka ini lebih tinggi 6,38 persen dari KHL di ibukota provinsi yaitu Rp 2,538 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Pergub No. 176/GUB/XI/2014 pada tertanggal 14 November 2014.

14. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pemprov NTB telah menaikkan UMP 2015 sebesar 9,92 persen menjadi Rp 1,33 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,21 juta. Angka ini lebih rendah 7 persen dari KHL di provinsi itu yang dipatok Rp 1,43 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No.561-687 tahun 2014.

15. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2015 di NTT ditetapkan Rp 1,25 juta atau naik 8,7 persen dari sebelumnya Rp 1,15 juta. Angka ini lebih rendah 24,34 persen dari KHL di daerah itu yang tercatat Rp 1,652 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep. Gub NTT No. 248/KEP/HK/2014.



16. Kalimantan Barat (Kalbar)

UMP 2015 di Kalbar naik 13,04 persen menjadi Rp 1,56 juta, dari sebelumnya Rp 1,38 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari KHL sebesar Rp 1,504 juta. Keputusan yang ditetapkan pada 28 Oktober itu tertuang dalam SK Gub No.505 Tahun 2014.

17. Kalimantan Selatan (Kalsel)

Pemprov Kalsel telah menetapkan kenaikan UMP 2015 sebesar 15,43 persen menjadi Rp 1,87 juta, dari sebelumnya Rp 1,62 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 10,59 persen dari KHL Rp 1,691 juta per bulan. Keputusan tersebut terangkum dalam SK gub No. 188.44/0566/KUM/2014.

18. Kalimantan Tengah (Kalteng)

Kalteng adalah provinsi pertama yang mengumumkan UMP 2015 yaitu pada 25 Agustus 2014. Kenaikan UMP di provinsi ini naik 10 persen menjadi Rp 1,896 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,723 juta per bulan. Angka ini hanya lebih rendah atau hanya 84,13 persen dari KHL di daerah itu yang sudah mencapai Rp 2,254 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 29 Tahun 2014.

19. Kalimantan Timur (Kaltim)

UMP 2015 di Kaltim diputuskan naik 7,41 persen menjadi Rp 2,026 juta, dari sebelumnya Rp 1,886 juta. Angka ini setara dengan KHL yang dipatok di daerah tersebut. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gub No. 561.K.683/2014.

20. Gorontalo

Pemprov Gorontalo memutuskan untuk menaikkan UMP 2015 sebesar 20,75 persen menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Meski naik cukup tinggi, namun angka ini masih di bawah KHL yang ditetapkan di daerah itu Rp 1,864 juta. Keputusan itu terlampir dalam SK Gub Gorontalo No. 426/13X/2014.



21. Sulawesi Utara (Sulut)

UMP 2015 di Sulut ditetapkan Rp 2,15 juta atau naik 13,16 persen dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Angka ini 30,94 persen di atas KHL Rp 1,641 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No. 34 tahun 2014.

22. Sulawesi Tenggara (Sultra)

Pemprov Sultra menaikkan UMP 2015 sebesar 18 persen menjadi Rp 1,652 juta, dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Angka ini hanya lebih tinggi 1,87 persen dari KHL yang dipatok Rp 1,621 juta. Keputusan itu tertuang dalam Pergub No.69 Tahun 2014.

23. Sulawesi Tengah (Sulteng)

UMP 2015 di Sulteng diputuskan naik 20 persen menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1,25 juta. Angka ini sudah memenuhi standar KHL 1,499 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur No.561/566/Disnakertrans-G.ST/2014.

24. Sulawesi Selatan (Sulsel)

Pemprov Sulsel telah menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 2 juta, atau naik Rp 200 ribu dari sebelumnya Rp 1,8 juta. Angka ini 2,56 persen di atas KHL Rp 1,95 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 2060/X/Tahun 2014.

25. Sulawesi Barat (Sulbar)

UMP 2015 di Sulbar ditetapkan sebesar Rp 1,655 juta atau naik 18,25 persen dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Meski sudah naik, namun besaran UMP di Sulbar masih lebih rendah dari KHL yang ditetapkan Rp 1,981 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK GGH Tahun 2014.

26. Maluku

UMP 2015 di Maluku naik 16,61 persen menjadi Rp 1,65 juta, dari sebelumnya Rp 1,415 juta. Angka ini masih lebih rendah dari KHL di provinsi itu sebesar Rp 2,197 juta per bulan. Keputusan kenaikan UMP tersebut tertuang dalam SK Gub No. 228 Tahun 2014.

27. Maluku Utara

UMP 2015 di Maluku Utara ditetapkan naik 9,5 persen menjadi Rp 1,577 juta, dari sebelumnya Rp 1,44 juta. Angka ini hanya 67,62 persen dari KHL yaitu Rp 2,333 juta per hulan. Keputusan itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 248/KEP/HK/2014.

28. Papua

UMP 2015 di Papua tercatat naik 7,5 persen menjadi Rp 2,193 juta, dari sebelumnya Rp 2,04 juta. Angka ini lebih tinggi dari KH yang ditetapkan Rp 2,171 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.4/383.

29. Papua Barat

UMP 2015 di Papua Barat naik 7,75 persen menjadi Rp 2,015 juta, dari sebelumnya Rp 1,87 juta. Angka ini sekitar 89,35 persen atau lebih rendah dari KHL Rp 2,55 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep gubernur Nomor 561/229/10/2014.

(Ndw/igw)

Ini Cara Perbaiki Sungai di Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138484/ini-cara-perbaiki-sungai-di-indonesia

https://imageshack.com/i/kqr8BXASj

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, banyak sungai di Indonesia dalam kondisi sakit sehingga harus ada perbaikan siklus hidrologi untuk menyembuhkannya.

Djoko mengatakan, saat ini kondisi sungai tidak seimbang, banjir saat musim hujan kekeringan saat kemarau. Padahal seharusnya debit air tetap stabil di segala kondisi.

"Sungai di Indonesia musim hujan banjir dan kemarau kecil sekali airnya, artinya kehandalan kita harus menjaga debit tidak jauh berbeda. Sungai Indonesia banyak sakit, debit maksimum dibagi minimum besar, hujan banyak sungai sakit keras bahkan koma," kata Djoko, saat menghadiri Indonesia Water Learning Week, di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurut Djoko, kondisi tersebut harus segera diatasi dengan cara memperbaiki siklus hidrologi. Perbaikan siklus hidrologi ini dengan menjaga proses penguapan air dari hulu hingga hilir, sehingga air tidak hanya terbuang ke laut.

"Itu kita perbaiki salah satunya perbaiki siklus hidrologi, air di darat menguap turun hujan, masuk kali masuk laut terserap dalam bumi. Sekarang ini, air hujan dengan cepat masuk sungai lari ke laut tidak sempat kita gunakan," paparnya.

Menurut Djoko, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun banyak penampung air seperti waduk sangat baik. Hal tersebut akan menjamin pasokan air untuk persawahan sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan.

"Jadi pak Presiden kita sekarang bangun waduk sangat rasional, bangun irigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum disambut dua regulasi, meningkatkan debit, andalan jaringan irigrasi tidak berwaduk dan meningkatkan sungai-sungai jadi waduk," pungkasnya. (Pew/Ahm)

Tak Butuh Bank, Industri akan Punya Lembaga Pembiayaan Sendiri
http://bisnis.liputan6.com/read/2138552/tak-butuh-bank-industri-akan-punya-lembaga-pembiayaan-sendiri

https://imageshack.com/i/idkqSnAcj

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk lembaga pinjaman khusus untuk pembiayaan industri strategis.

Namun rencana ini masih harus menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari mengatakan lembaga ini nantinya bukan bersifat seperti bank yang melayani jasa penyimpanan uang, tetapi lebih menekankan kepada penyediaan modal bagi pembangunan industri.

"Ini bukan seperti bank, tetapi lembaga pinjaman yang tugasnya terutama menyediakan dokumen keuangan untuk investasi di bidang industri, karena ini kan berbeda dengan bisnis-bisnis lain. Lembaga ini beda dengan bank komersial, itu harapkan kita," ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Dia menjelaskan alasan pentingnya pembentukan lembaga ini karena selama ini kesulitan berkompetisi dengan sektor lain dalam mendapatkan pinjaman.

Menurut dia, perbankan yang bersedia membiayai pembangunan industri semakin lama semakin berkurang.

Sedangkan yang bersedia membiayai sektor komersial lain seperti perdagangan dan properti semakin banyak.

"Sektor industri dulu pernah jadi prioritas, sekarang semakin menurun. Ini karena resikonya," katanya.

Syarat dari pembentukan lembaga ini yang terpenting yaitu harus memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dari lembaga perbankan, memberikan pinjaman untuk jangka panjang dan bisa mengantisipasi resiko gagal.

"Jadi itu harus diperhatikan," lanjutnya.

Karena bukan seperti perbankan, maka dana yang dihimpun dari lembaga pinjaman ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Detail mengenai dana saya belum hapal tapi salah satu kita akan minta dari APBN. Ini jadi sifatnya seperti lembaga penjamin ekspor," jelas dia.

RUU Lembaga Pembiayaan Industri ini merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. RUU tersebut rencana akan diajukan ke DPR dan diharapkan bisa segeral selesai dalam 2 tahun.

"Tugas kita menyelesaikan RUU dulu dalam 2 tahun. Tahun ini kita masukan ke prolegnas. Mudah-mudahan pada 2015 mulai dilakukan pembahasan. Ya kalau sudah diperintah UU tahun depannya bisa selesai," tandas dia. (Dny/Nrm)

Mendag Ingin Percantik Pasar Tradisional jadi Modern
http://economy.okezone.com/read/2014/11/25/320/1070236/mendag-ingin-percantik-pasar-tradisional-jadi-modern

https://imageshack.com/i/iqlhfVNYj

JAKARTA - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menargetkan akan merevitalisasi sejumlah pasar tradisional di Indonesia. Revitalisasi ini dilakukan agar pasar tradisional tersebut tidak kalah saing dengan pasar modern.
Pagi ini, Selasa (25/11/2014) Menteri Rahmat Gobel yang didampingi Dirjen PDN, mengunjungi Pasar Meruya Hilir Jakarta Barat. Kunjungan ini dalam rangka penyerahan kartu identitas pengguna tempat usaha(KIPTU) dan penyerahan pinjaman KUR dan Kupedes. "Ini kunjungan saya yang keenam ke pasar. Dari enam kunjungan, saya sudah dapat gambaran bagaimana bentuk pasar yang harus dibangun dalam program Kemendag. Baik bangun pasar baru, atau renovasi," kata Mendag.

Mendag menyebut, Pasar meruya adalah contoh revitalisasi dari pasar tradisional ke pasar modern. Tapi menurut dia pasar ini masih memiliki beberapa kekurangan.

"Seperti kurang higiene, lalu masih ada lalat. Kalo bersih, pedagang dan pembeli juga nyaman bertransaksi," imbuhnya.

Kepada pedagang dan pengelola pasar, Mendag menghimbau agar selalu menerapkan 5K. Di antaranya, ketertiban, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kerapihan. Ini akan menyempurnakan konsep pasar yang akan dibangun.

"Selain itu jangan lupa pola kerja juga harus diubah. Kalau mau bersaing ya kita harus mau berubah," pungkasnya.

Puspayoga Targetkan Miliki Data Base Koperasi & UKM
http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069758/puspayoga-targetkan-miliki-data-base-koperasi-ukm

https://imageshack.com/i/f01cD4qrj

JAKARTA - Menteri Koperasi & UKM Anak Agug Gede Ngurah Puspayoga menginginkan Kementerian yang saat ini dipimpinnya memiliki data base mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Indonesia.
Pasalnya, saat ini pihak kementeriannya hanya memiliki data pada 2006, dan hal tersebut akan menyulitkan pada saat membuat perencanaan. Untuk itu, dirinya mengaku tengah berkoordinasi dengan Bappenas, 23 Kementerian dan Lembaga yang menaungi UKM, serta masing-masing Kelapa Daerah untuk mengumpulkan data.

Di bawah ini adalah petikan wawancara redaksi Okezone dengan Puspayoga belum lama ini.Jumlah UKM dan Koperasi di Indonesia saat ini ada berapa?



Kita belum ada data base, masih koordinasi dengan Bappenas. Yang sekarang ini, koperasi ada 206.000, yang aktif sekira 70 persen. Tapi yang ikut Rapat Anggota Tahunan (RAT) cuma 50 persen, 50 persennya lagi enggak, jadi yang aktif cuma 35 persen ya. Kalau UKM, di 2006 saja datanya sudah 57 juta.

Bentuk koperasinya paling banyak yang seperti apa pak? Kalau program Koperasi yang paling banyak?

Yang paling banyak Koperasi simpan pinjam. Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu bank yang laksanakan, masih dibutuhkan oleh masyarakat, tapi NPL (rasio kredit bermasalah) sudah 4,2 persen secara nasional. Ini lampu merah, malah kalau didaerah-daerah tertentu bisa 20 persen atau 12 persen.

Target punya data base kapan pak ?

Mudah-mudahan 2015 sudah digarap Bappenas. saya sudah bertemu dengan Andrinof (kepala Bappenas).



Setelah punya data base itu, apa rencana bapak?

Nantinya, program-programnya berdasarkan data base itu. Karena kalau kita gak punya data base, perencanaannya seperti apa itu agak sulit. Menentukan Indikator berhasil atau tidak juga sulit. Kita punya data terakhir itu 2006. Sudah lama sekali. Sudah jauh.

Selama tunggu data base jadi, ada rencana pak ?

Di Indonesia ada 23 kementerian dan lembaga yang menangani UKM, pasti mereka punya data masing-masing. Itu di luar data-data UKM yang dimiliki perbankan. Kita akan koordinasikan dan juga di daerah-daerah juga sudah ada data tuh. Nanti kita kumpulkan juga. Cuma enggak semua data UKM daerah bagus, cuma Jawa, Bali dan Sulawesi yang bagus.

(rzk)

Bank Agris Bidik Segmen UMKM
http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/457/1070048/bank-agris-bidik-segmen-umkm

https://imageshack.com/i/pdZ0iJAaj

JAKARTA - PT Bank Agris memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan komersial. Pasalnya, Agris akan berfokus dalam sektor perkebunan bisnis produktif, melalui penyaluran kredit Mikro Agris Solusi (MAS).

Direktur Utama Bank Agris Sia Leng Ho menyatakan bahwa meskipun ekonomi masih belum terlalu cerah, namun, pihaknya tetap ekspansi di kredit.

"Walaupun target ekonomi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar 16 persen. Memilih ke sektor ekspansi kredit, karena Agris masih kecil modalnya. Jadi kita ekspansi kredit lebih besar dari pada target rata-rata nasional," paparnya di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Dirinya menjelaskan, bahwa MAS akan menjangkau ke peternak ayam ,ikan dan udang. "Selain itu, sektor perdagangan besar dan kecil atau eceran," tambahnya.

Sekedar informasi, bank yang masuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1 ini, memiliki target kredit tahun 2014 sebesar Rp2,53 triliun. Pada akhir Oktober 2014 terealisasi sebesar Rp2,3 triliun. Sedangkan, target tahun 2015 untuk kredit sebesar Rp3 triliun.

(rzy)

Empat Kementerian Bersatu Bangun Kawasan Terpadu di Lampung
http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069980/empat-kementerian-bersatu-bangun-kawasan-terpadu-di-lampung

https://imageshack.com/i/eyfme4Vyj

JAKARTA - Sebanyak empat kementerian yang terdiri atas Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pupera akan membangun sebuah kawasan terpadu di Lampung. Kawasan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektare (ha) yang merupakan milik dari Pertamina.
"Kebetulan besok ada kunjungan presiden ke Lampung. Itu rencananya mendevelop kawasan terpadu. Termasuk besok ada Pak Jonan, Ibu menteri BUMN dan Menteri PU juga ada di Lampung ," kata Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin (24/11/2014). Sudirman menjelaskan, dalam kawasan terpadu seluas 3.000 ha tersebut nantinya akan dibangun kawasan industri beserta power plantnya. Selain itu nantinya kawasan terpadu ini juga akan dilengkapi dengan jalan tol, jalur kereta, hingga pelabuhan.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut pembangunan kawasan terpadu tersebut tengah di diskusikan.

"Kita mau bicarakan itu termasuk dengan Pertamina. Rencananya besok itu presiden dan para menteri akan bicara mengenai garis besarnya bagaimana merealisasikannya. Tapi yang jelas kepingin ada optimalisasi aset maupun sumber daya BUMN," jelas Rini.

Mendag Akan Beri Insentif untuk Petani Cabai
http://economy.okezone.com/read/2014/11/21/320/1068979/mendag-akan-beri-insentif-untuk-petani-cabai

https://imageshack.com/i/p5vwfXsKj

JAKARTA - Pemerintah berencana akan memberikan insentif pada petani khususnya petani cabai. Ini dilakukan agar harga cabai menjadi lebih terkendali di saat pasokan kurang akibat cuaca ekstrem.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan bahwa pola kenaikan harga cabai ini selalu sama siklusnya. Menurut dia, cabai sangat rentan terhadap dua musim ekstrem, yaitu kemarau dan hujan.

"Akibatnya, pasokan berkurang dan harga naik. Jadi supaya tidak terjadi lagi, kita ingin ke depan para petani khususnya petani cabai ini bisa memproduksi cabai ini apapun musimnya," kata dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

"Bagaimana petani bisa tetap menanam dalam cuaca ekstrem. Jadi dibuatkan sumur, selama hujan air tersebut ditampung, dan jika musim kemarau mereka bisa tetap mengairi sawahnya. Air di sumur itu dilarikan pakai mesin, jad petani tetap bisa panen," tambahnya. Sri menyebut, insentif ini bisa diberikan dalam berbagai bentuk, seperti Teknologi. Selain insentif di bidang teknologi, insentif dari segi distribusi juga bisa dilakukan. Misalnya dengan kendaraan yang memadai, atau kondisi jalanan yang baik. "Insentif dari segi distribusi bagi mereka sebenarnya enggak muluk-mulukmya. Misalnya saat mereka perlu bis untuk ngangkat hasil lahan, atau bisa juga jalanan yang tidak rusak, itu yang mereka butuhkan," tukas dia.

(mrt)

PENGAMAT: REFORMASI SEKTOR PAJAK TINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/11/25/38512/pengamat-reformasi-sektor-pajak-tingkatkan-penerimaan-negara.html

https://imageshack.com/i/ipu3BM3Aj

WE Online, Jakarta - Pengamat pajak Darussalam menilai pentingnya reformasi sektor pajak dan pembenahan struktural, agar pemerintah bisa memenuhi realisasi penerimaan pajak yang setiap tahunnya nyaris tidak pernah mencapai target.

Darussalam dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11/2014) mengatakan ada tiga tahapan reformasi pajak yang harus dilakukan pemerintah yakni reformasi kelembagaan, administrasi perpajakan, dan aturan perpajakan.

Menurut dia, target penambahan pajak tahun 2015 sebesar Rp600 triliun mustahil bisa diwujudkan tanpa diriingi sejumlah pembenahan struktural yang menjadi penghambat pertumbuhan penerimaan pajak selama ini.

"Sebelum pembenahan tiga hal tersebut dilakukan, jangan banyak berharap penerimaan pajak bisa melonjak. Saat ini, tren pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun hanya 10 persen hingga 20 persen, jadi tidak mungkin bisa tumbuh Rp600 triliun yang artinya tumbuh mencapai 50 persen tanpa ada pembenahan," katanya.

Ia menambahkan idealnya kebijakan pembenahan dan reformasi tersebut diikuti dengan langkah intensifikasi yang akan mendorong ekstensifikasi pajak, apalagi secara tidak langsung subyek pajak dari orang pribadi atau perusahaan dapat bertambah.

Darussalam ikut menyarankan, Direktur Jenderal Pajak yang baru dari hasil seleksi terbuka jabatan, tidak dibebani terlebih dahulu dengan target pajak yang tinggi, karena pembenahan tiga hal tersebut membutuhkan waktu setidaknya dua tahun.

Namun, pengamat Danny Darussalam Tax Center ini mengapresiasi proses seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Pajak yang berlangsung transparan dengan Tim Panitia Seleksi yang memiliki integritas serta melibatkan PPATK/KPK.

"Ini demi membangun pondasi awal perpajakan yang kuat. Dalam dua tahun tersebut, bukannya penerimaan tak tumbuh, tetap tumbuh, tapi tumbuh siginifikannya, hasil dari reformasi yang dilakukan. Kita jangan melulu berpikiran untuk jangka pendek saja," katanya.

Hal serupa diungkapkan Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako yang mengatakan tanpa pembenahan dan gebrakan baru, target pajak yang tinggi menjadi sesuatu yang tidak masuk akal untuk tercapai.

Ia menambahkan penerimaan pajak selama ini tidak tercapai karena minimnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, padahal potensi pajak berbanding dengan jumlah penduduk Indonesia, sangat besar.

"Dari 250 juta penduduk, yang punya penghasilan dan wajib bayar pajak itu sekitar 50 persen. Tapi yang terdaftar hanya 30 juta saja, dan itupun yang patuh membayar pajak hanya tiga juta saja. Ini perlu kebijakan khusus," kata Ronny.

Menurut Ronny, sejauh ini sistem perpajakan Indonesia memiliki kelemahan dalam mengindentifikasi siapa saja yang wajib membayar pajak, sehingga sistemnya harus dibuat sederhana, misalnya setiap yang memiliki penghasilan harus mempunyai NPWP atau pajak bisa dibayar online dan sebagainya.

Ia mengatakan, salah satu obat untuk mengatasi masalah potensi pajak adalah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Pengampunan pajak yang dimaksud bukanlah menghilangkan kewajiban tunggakan pajak kepada wajib pajak, melainkan memangkasnya agar hanya membayar pajak sekian persen dari tunggakan.

Ronny menyakini hal tersebut mampu mendongkrak partisipasi dari para wajib pajak, sehingga di kemudian hari penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya dapat makin bertambah signifikan.

"Jika ada hambatan politik, buat saja dalam bentuk Perppu (peraturan pengganti Undang-undang, karena memang mendesak, kita butuh uang. Setelah diampuni, ke depannya yang masih mengemplang pajak langsung saja dipidana," tambahnya. (Ant)

Editor: Cipto

Foto: Sufri Yuliardi

DPR MINTA PERTAMINA KELOLA SENDIRI BLOK MAHAKAM
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/11/23/38440/dpr-minta-pertamina-kelola-sendiri-blok-mahakam.html


https://imageshack.com/i/ey57wFdej

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Kurtubi meminta PT Pertamina (Persero) mengelola sendiri Blok Mahakam, Kaltim, agar memberikan manfaat maksimal bagi negara.

"Dengan 100 persen Blok Mahakam dimiliki Pertamina maka negara juga mendapat manfaat sebesar 100 persen," ujarnya di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Menurut politisi Nasdem tersebut, keputusan pemerintah memberikan Mahakam yang sebelumnya dikelola Total E&P Indonesie ke Pertamina merupakan langkah tepat.

"Kenapa tepat? Karena Total sudah mengelola selama 50 tahun. Jadi, sudah cukup," katanya

Ia menjelaskan alasan kedua adalah karena cadangan migas di Blok Mahakam masih besar. "Terbukti, Total masih berkeinginan melanjutkan pengelolaan Mahakam," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, kalau Pertamina mengelola 100 persen Mahakam maka pemanfaatan gas buat domestik bisa lebih mudah dan maksimal. Negara bisa mengatur pemanfaatan gas Mahakam buat konversi bahan bakar kendaraan dari minyak ke gas lalu untuk rumah tangga, listrik, pupuk, dan industri juga bisa lebih maksimal.

Dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada minyak sekaligus mengurangi impor dan subsidi BBM. "PLN dan industri juga tidak lagi berteriak kekurangan gas," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Kurtubi, Pertamina sebaiknya tetap membuka dulu opsi berkolaborasi dengan Total sepanjang perhitungan secara ekonomi menguntungkan bagi negara.

"Lakukan pembicaraan b to b. Tawarkan opsi swap ke Total yang paling menguntungkan bagi negara. Kalau memang tidak ada titik temu maka kembali ke opsi dikelola 100 persen oleh Pertamina," ujarnya.

Dalam skenario kolaborasi tersebut, lanjutnya, Total yang masuk (farm in) ke Mahakam setelah 2017. Menurut Kurtubi, mekanisme pertukaran (swap) Mahakam dengan aset Total di luar negeri juga memiliki sejumlah keuntungan bagi Pertamina. Pertama, memberi kesempatan Pertamina berekspansi ke luar negeri sehingga Indonesia bisa menambah cadangan, terutama minyak di luar negeri.

"Kepemilikan Pertamina di blok luar negeri ini akan meningkatkan ketahanan energi," ujarnya.

Lalu, memberikan jaminan pasokan minyak bagi kilang Pertamina sehingga mengurangi peran pihak ketiga (trader) dan sekaligus mafia.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menyerahkan Mahakam ke Pertamina. "Sekarang, tergantung Pertamina sanggup tidak mengelola sendiri," katanya.

Menurut dia, kalau memang Pertamina mengelola 100 persen Mahakam maka mesti ada jaminan produksi tidak turun. Namun, seperti halnya Kurtubi, Agus juga meminta Pertamina membicarakan skema bisnis pengelolaan Mahakam bersama Total.

"Pertamina bisa saja mengelola blok milik Total di luar negeri asalkan menguntungkan bagi negara dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia," katanya.

Pemerintah berencana untuk menyerahkan pengelolaan Mahakam ke Pertamina pascahabis kontrak dengan Total E&P Indonesie pada 2017. Selanjutnya, Pertamina bisa mengelola 100 persen Mahakam atau mengajak Total dengan kompensasi memperoleh blok milik perusahaan asal Perancis tersebut di luar negeri.

Total menandatangani kontrak Blok Mahakam pada 31 Maret 1967 dengan masa selama 30 tahun. Pada 1997 Total mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga berakhir 31 Maret 2017. (Ant)

Editor: Cahyo

Foto: Sufri Yuliardi

Indonesia jadi negara pengelola pemukiman terbaik Asia Pasifik
http://www.merdeka.com/uang/indonesia-jadi-negara-pengelola-pemukiman-terbaik-asia-pasifik.html

https://imageshack.com/i/p86y5Px0j

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) kembali menggelar Asia Pacific Regional Expert Group Meeting for Habitat III. Pergelaran ini merupakan pelatihan negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDC) seperti Nepal, Kamboja, Laos, Timor Leste, Myanmar dan Fiji untuk menyusun National Report tentang pencapaian penanganan pemukiman di negara masing-masing.

Direktur Jendral Cipta Karya KemenPU-Pera, Imam S Ernawi mengatakan sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian penangan pemukiman yang baik di kawasan Asia Pasifik, Indonesia akan memberikan dukungan bagi proses penyusunan National Reportnya. Indonesia, lanjutnya, dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian yang baik dalam penanganan permukiman di kawasan Asia Pasifik.

"Setiap anggota negara perlu menyusun National Report yang berisi capaian dari pelaksanaan pembangunan perkotaan selama 20 tahun, isu pembangunan saat ini, serta future challenges yang akan dihadapi, baik dalam skala lokal maupun global," ujarnya saat acara 'Asia Pasific Regional Expert Group Meeting' di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia, National Report akan menghasilkan rekomendasi berupa kebijakan untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman laik huni dan berkelanjutan. "Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pencapaian yang baik dalam penanganan permukiman di kawasan Asia Pasifik. Karena itu, UN Habitat telah meminta Indonesia untuk menjadi mitra kerja sekaligus leader di kawasan Asia Pasifik," jelas dia.

Tawaran penguatan kemitraan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Executive Director UN Habitat pada Mei 2015 mendatang. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan setingkat menteri-menteri di kawasan Asia Pasifik untuk membahas isu global di bidang permukiman dalam rangka persiapan konferensi Habitat III.

"Perlunya melihat isu urbanisasi secara luas dengan memperlihatkan agenda pembangunan paska 2015," ungkapnya.

Kaya air, Indonesia potensi bangun PLTA 75.000 MW
http://www.merdeka.com/uang/kaya-air-indonesia-potensi-bangun-plta-75000-mw.html

https://imageshack.com/i/f0TzLavnj

Merdeka.com - Indonesia disebut memiliki cadangan air hingga 3.900 miliar meter kubik per tahun. Ini merupakan cadangan air terbesar kelima di dunia.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan sumber daya air sebesar itu berpotensi menghasilkan listrik sebesar 75.000 megawatt. Menurutnya, potensi itu lebih besar dari kapasitas pembangkit listrik yang ada di Tanah Air di mana sekitar 50 ribu megawatt.

"Saya dengan saat ini sedang dikaji pembangunan pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, dan minihidro. Banyak yang tertarik investasi, tinggal pemerintah mempermudah aturan," katanya saat menjadi pembicara di seminar "Indonesia Water Learning Week 2014", Jakarta, Senin (24/11).

Sayang, menurut Djoko, cadangan air 3.900 miliar meter kubik tersebut tersebar tak merata. Semisal, wilayah air melimpah terdapat di Jawa, dan Kalimantan. Sementara, wilayah kering terdapat di Nusa Tenggara Timur.

"Waktu produksi air juga tak merata. Hujan hanya terjadi beberapa bulan dalam setahun."

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mujiadi mengatakan, pemerintah bakal menyelesaikan studi pembangunan PLTA pada Desember mendatang. Ini lantaran tidak semua bendungan bisa dioptimalkan untuk pembangkitan listrik berkapasitas besar.

"Kami lagi hitung potensi dari 203 bendungan yang ada. Karena kapasitas bendungan dan PLTA-nya kan jelas lain-lain."

Jika potensinya di bawah 1 megawatt, lanjutnya, pemerintah bisa membangun pembangkit listrik mikrohidro dan minihidro.

Pembangunan 29 Bendungan Ditarget Rampung 5 Tahun
http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069948/pembangunan-29-bendungan-ditarget-rampung-5-tahun

https://imageshack.com/i/f0TzLavnj



JAKARTA - Pemerintah merencanakan pembangunan 50 bendungan dalam kurun waktu lima tahun sampai 2019. Namun, di tahun 2019 nanti diperkirakan hanya 29 bendungan yang sudah bisa selesai.

"Bendungan itu untuk pengembangan 1 juta area irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta area irigasi," ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mudjiadi saat acara Indonesia Water Learning Week (IWLW) di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Mudjiadi menambahkan, bendungan tersebut juga digunakan untuk percepatan pemanfaatan potensi air yang ada untuk air baku dan pembangkit listrik tenaga air.

"Dana yang dibutuhkan sekitar Rp400 triliun untuk pembangunan puluhan waduk itu," tambah Mudjiadi.

Dengan dana yang tidak sedikit itu, potensi pendanaan sektor swasta perlu diperhatikan dan diakomodasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Hal ini sejalan dengan kesadaran akan arti penting kepastian pasok air, lingkungan yang sehat dan tingkat perlindungan terhadap daya rusak air dalam bisnis.

(rzy)

BRI Makassar Terbitkan 3.500 Smart Card
http://ekbis.sindonews.com/read/929032/34/bri-makassar-terbitkan-3-500-smart-card-1416848400

https://imageshack.com/i/hllA52Tcj


MAKASSAR - Dalam menunjang program pemkot Makassar menuju kota dunia khususnya dalam aktifitas pemerintahan, manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerbitkan sebanyak 3.500 smart card atau kartu pintar.

Kartu ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran Debit Card (Kartu ATM) Brizzi (Uang Elektronik) sekaligus berfungsi sebagai alat akses data ke sistem Pemkot Makassar.

Kartu pegawai berbundling kartu BRI ini dapat mengakses data kepegawaian, data kependudukan, data rekam medik dan data pajak bumi dan bangunan. Keberadaan Smart Card ini juga mendukung program Less Cash Society (LCS) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Data dalam Smart Card tersimpan dengan aman karena ada kunci tertentu yang tidak bisa diakses/dibaca oleh orang yang tidak memiliki Smart Card ini. Melalui Smart Card ini diharapkan baik jajaran Pemkot maupun seluruh penduduk kota Makassar dapat membawa manfaat positif.

Menurut Kepala Kanwil BRI Makassar Kuswinyoto, ditargetkan sebanyak 25.000 kartu yang akan diterbitkan, namun tahap awal baru disebar sebanyak 3.500 yang dapat dimanfaatkan tidak saja untuk kebutuhan administrasi pemerintahan. Tapi juga, dapat digunakan bertransaksi di lebih dari 20.000 ATM BRI di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemegang kartu dapat dimanfaatkan di 3.400 EDC merchant yang saat ini sudah tersedia di BRI, khusus di Makassar dapat di manfaatkan di 33 merchant yang menjadi mitra BRI mulai untuk kebutuhan belanja di swalayan, kuliner hingga lifestyle.

“Kartu ini memberikan banyak manfaat bagi pemkot Makassar, tidak saja untuk alat pembayaran. Tapi juga, dapat merekam data kepegawaian, data kependudukan, data rekam medik, hingga data pajak bumi bangunan,”ujarnya disela-sela peluncuran kartu di hotel Sahid Jaya Makassar, Selasa (25/11/2014).

Kuswinyoto menjelaskan, kartu ini memiliki banyak fungsi atau one card for all karena dapat diakses melalui personal computer (PC) maupun ponsel berbasis android.

Masih kata Kuswinyoto, pelayanan smart card semakin ditunjang dengan sejumlah infrastruktur BRI yang telah tersebar di wilayah Makassar diantaranya 36 unit kantor cabang, 28 unit kantor Cabang PPembantuan 1.111 mesin ATM. Telah tersedia pula 345 kantor unit ditunjang 156 layanan teras dan 51 unit teras keliling.

“Smart card mempunyai dua fungsi yaikni, sebagai Kartu Debit dan Brizzi. Dengan jaringan BRI yang terbesar dan tersebar, akan sangat bermanfaat bagi setiap penggunannya. Pengguna kartu juga akan semakin nyaman bertransaski, karena BRI merupakan satu-satunya perbankan mempunyai fasilitas satelit pribadi. Jadi sudah tidak ada lagi akses ofline semua menggunakan teknologi online, baik di pelosok hingga di kota-kota besar," paparnya.

Saat ini, Bank BRI telah memiliki 10.234 Kantor BRI di seluruh Indonesia, ATM 19.685 unit, mini ATM sebanyak 8.760 unit. Dimana semua fasilitas itu hadir untuk mempermudah masyarakat dalam hal bertransaksi.

Sementara itu, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memaparkan, kartu ini nantinya dapat dimiliki sebanyak 1.680.000 penduduk kota Makassar, karena mereka memiliki Makassar Smart Card dari BRI.

Rambah Perumahan, PDAM Depok Capai 8.000 Pelanggan
http://ekbis.sindonews.com/read/929031/34/rambah-perumahan-pdam-depok-capai-8-000-pelanggan-1416848400

https://imageshack.com/i/f0B9LcFPj

DEPOK - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok memastikan pada pertengahan 2015 mendatang pihaknya sudah memperluas wilayah jaringan instalasi. Hal itu seiring dengan rampungnya sebagian instalasi jaringan PDAM ke perumahan warga.

Manajer Perencanaan dan Pengembangan Pengawasan Teknik PDAM Tirta Asasta Kota Depok, Dirman menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembangunan jaringan pipa transmisi di wilayah Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari. Nantinya ada dana sharing dari APBD Kota Depok untuk membangun penambahan JDU dan retikulasi.

"Pada 2015 mendatang kami juga merencanakan pembangunan jaringan retikulasi. Jadi sekitar pertengahan 2015 kami bisa melayani pelanggan terutama yang sudah ada jaringannya," ujar Dirman kepada wartawan, Selasa (25/11/2014).

Dengan begitu PDAM Depok dapat mencapai 8.000 pelanggan. Sejak berpisah dengan PDAM Tirta Kahuripan Bogor tahun 2013, PDAM Depok sudah memiliki 6.000 pelanggan. "Namun, karena keterbatasan jaringan, maka kami akan bangun dan penuhi itu dulu," ungkapnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Yuni Indriani mengungkapkan, sasaran dari sosialisasi peraturan daerah itu tak lain agar para pengembang perumahan yang berada di wilayah Bojongsari nantinya dapat menggunakan air bersih dari PDAM.

"Hal itu untuk meminimalisir gangguan yang berdampak langsung pada lingkungan setempat agar tidak kekurangan air. Kami berharap, ke depan para pengembang tidak lagi menggunakan sumur bor karena akan mengurangi air artesis yang ada," tandasnya.

Pertamina Pede Bisa Bersaing dengan SPBU Asing
http://ekbis.sindonews.com/read/929006/34/pertamina-pede-bisa-bersaing-dengan-spbu-asing-1416848400

https://imageshack.com/i/exezZRgCj

JAKARTA - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, minat masyarakat dalam mengkonsumsi BBM non subsidi semakin meningkat.

Hal tersebut telah diantisipasi oleh PT Pertamina (Persero) agar masyarakat tidak beralih Ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perusahaan asing.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyebutkan, strategi Pertamina agar tidak kalah dengan SPBU asing di antaranya menurunkan harga BBM non subsidi mendekati harga BBM bersubsidi.

"Disparitas (perbedaan harga) kan sudah makin tipis. Kita lihat lah sekarang," kata Hanung, di SPDN Cilincing, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Selain itu menurut Hanung, Pertamina juga meningkatkan pelayanan di SPBU dan mutu kualitas BBM, dengan begitu perusahaan energi nasional tersebut optimis bisa bersaing dengan SPBU perusahaan asing.

"Layanan SPBU kita kan sudah kita perbaiki. Mutu dan kualitas kita bagus. Mesin kita juga sudah bagus. Kita pede (percaya diri) lah ya," ungkapnya.

Hanung menambahkan, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, penjualan BBM non subsidi jenis Pertamax mengalami peningkatan sebesar 40%.

Dalam beberapa hari terkahir penjualan pertamax mengalami peningkatan dari bisanya 2.500 Kilo liter (Kl) per hari meningkat menjadi 3.800 KL per hari.

"Saya perkirakan dalam 2-3 bulan bisa sampai 8.000-10.000 Kl per hari. Dari sekitar 2.500-an Kl tadi," tuturnya.

Hanung mengungkapkan, sebelum kenaikan konsumsi pertamax, konsumsi premium mencapai 81 ribu Kl, beberapa hari sempat mengalami penurunan mencapai 56 ribu Kl per hari.

"Jadi kalau kita berharap pertamax naik 2.500 ke 10 ribu, tentunya ada pengurangan pemakaian di premium," tutupnya.

SIDO: Jamu Bisa Jadi peluang Bisnis Masyarakat
http://ekbis.sindonews.com/read/929212/34/sido-jamu-bisa-jadi-peluang-bisnis-masyarakat-1416934800

https://imageshack.com/i/p4Me50Z0j

JAKARTA - Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat mengatakan, produk jamu dapat menjadi peluang bisnis di masyarakat.

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dijadikan peluang bisnis dari produk ramuan tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, dan kecantikan tersebut.

"Saya juga melihat di jamu lebih banyak peluangnya, yaitu masyarakat bisa lakukan bisnisnya mulai dari pertanian, kemudian sebagai bahan baku, juga sebagai ilmu itu sendiri. Jadi, jamu harus dikembangkan sebagai jamu," ujarnya dalam konferensi pers acara Seminar 6 Tahun Jamu Brand Indonesia di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Selain itu, menurut dia, produk jamu juga dapat diproduksi menjadi beberapa bahan jadi maupun sebagai obat.

"Selain peluang bisnis, jamu juga dapat menjadi produk kosmetik, kemudian minuman. Selanjutnya, menurut saya, dapat menjadi peluang untuk dapat mengembangkan jamu menjadi sebagai obat pendamping, pendamping dari obat farmasi atau obat primary," ujarnya.

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jamu, dirinya akan mendukung penuh jamu sebagai brand asli Indonesia.

"Semoga 6 tahun jamu brand Indonesia akan membuat jamu Indonesia ke depannya lebih bisa ditindaklanjuti agar jamu maju. Sebagai pengusaha, saya mendukung jamu brand Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia RI Puan Maharani mendukung pengembangan kampung jamu di Tanah Air. Karena itu, dia berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait mendorong upaya pengembangan produk jamu brand Indonesia.

"Saya akan koordinasi dengan jajaran swasta maupun pemerintah daerah provinsi agar bisa sinergi memanfaatkan potensi bahan baku jamu agar menjadi alternatif obat di Indonesia," tutur dia.

Indonesia Harus Punya Perusahaan Reasuransi Raksasa
http://ekbis.sindonews.com/read/929169/34/indonesia-harus-punya-perusahaan-reasuransi-raksasa-1416934800

https://imageshack.com/i/iqyz1qQOj

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia harus memiliki perusahaan reasuransi berkapasitas besar.

Dia mengatakan, hal tersebut untuk menekan angka defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Selama ini perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia berkapasitas kecil. Sehingga tidak mampu menampung semua polis asuransi.

"Ya ada yang terdata, Reindo tapi kan kecil sekali kapasitasnya. Harus diperbesar supaya reasuransi itu ada di wilayah kita," katanya di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya, akibat tidak adanya perusahaan yang dapat menampung polis asuransi, uang mereka justru dilempar keluar negeri.

"Ya. Semua uang asuransi, jadi polis-polis kita ini asuransi kan mereka reasuransi lagi. Uangnya dilempar keluar, karena perusahaan reasuransi enggak ada yang besar di sini," ujar Bambang.

Tiru Jokowi, Warga RI Diimbau Minum Jamu Setiap Jumat
http://bisnis.liputan6.com/read/2139607/tiru-jokowi-warga-ri-diimbau-minum-jamu-setiap-jumat

https://imageshack.com/i/eyHLZdLmj

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia mengimbau agar pemerintah menggalakkan program minum jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata mempunyai kebiasaan menenggak temulawak setiap pagi.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum GP Jamu Indonesia, Charles Saerang. Menurutnya, gerakan minum jamu harus mulai dilakukan, bukan sekadar mengonsumsi teh dan kopi setiap pagi.

"Pak Rachmat Gobel (Menteri Perdagangan) mencanangkan minum jamu setiap hari Jumat. Kalau setiap Jumat pakai batik, kenapa nggak kita minum jamu juga karena Pak Jokowi minum temulawak setiap pagi," ungkap dia saat ditemui dalam acara 'Peringatan 6 Tahun Jamu Brand Indonesia' di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Kata Charles, apabila satu orang warga Indonesia mengonsumsi bahan-bahan jamu misalnya temulawak atau produk jamu jadi, maka akan mendongkrak pendapatan para petani temulawak yang sangat miskin di negara ini.

"Sekira 70 persen perusahaan jamu pakai temulawak karena manfaatnya enak tidur, enak makan dan enak ke belakang. Temulawak itu jantungnya Indonesia, jangan sampai diambil Malaysia atau negara lain," tegas dia.

Jamu, sebutnya, adalah obat tradisional turun temurun yang diperkenalkan masyarakat Jawa. Jamu bukan produk kuno, melainkan identitas negara ini sehingga harus tetap diangkat dan dilestarikan keberadaannya.

"Kita punya aset luar biasa untuk memproduksi jamu, karena ada 30 ribu tanaman obat di Indonesia belum digali. Produk ini potensial dan mampu bersaing dengan obat tradisional dari negara lain misalnya Tiongkok," papar dia.

Charles berharap, pemasaran produk jamu harus disingkronkan dengan sektor pariwisata Indonesia. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Tanah Air dan mengangkat budaya Indonesia. (Fik/Ndw)

Salurkan Bansos, RI Ingin Contoh Kesuksesan Brasil
http://bisnis.liputan6.com/read/2139609/salurkan-bansos-ri-ingin-contoh-kesuksesan-brasil

https://imageshack.com/i/f0LxrHsij

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah secara bertahap telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam rangka kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui transfer langsung kepada masyarakat dengan melalui layanan uang elektronik.

Adapun penyaluran bantuan melalui transfer langsung ke masyarakat kurang mampu tersebut pertama kali dilakukan oleh Pemerintahan Brasil.

"Kita belajar dari Brasil, Presiden ingin lakukan penyaluran bantuan sosial ini mencontoh dari kesuksesan Brazil," kata Bambang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Dengan penyaluran bantuan melalui transfer tunai tersebut, dikatakan Bambang, memiliki banyak kelebihan yang diantaranya pertama, bantuan bisa langsung tepat sasaran tanpa harus ada biaya-biaya tambahan lain.

Kedua, dengan hal itu maka secara otomatis akan meningkatkan akses keunagan masyarakat Indonesia yang hingga saat ini dikenal masih sangat kurang.

Ketiga, layanan penyaluran bantuan secara transfer langsung tersebut juga dapat mencegah tindak korupsi mengingat hal itu mampu memotong jalur penyaluran bantuan yang harus melalui beberapa birokrasi.

"‎jadi sekarang nomor telepon juga menjadi nomor rekening, dan kalau kita sudah transfer, para penerima bantuan bisa pergi ke kantor pos untuk mencairkan itu," jelas Bambang. (Yas/Ndw)

Dianggap Lemah, Pertamina Mampu Kelola Blok Mahakam
http://www.neraca.co.id/bisnis-indonesia/47940/Dianggap-Lemah-Pertamina-Mampu-Kelola-Blok-Mahakam

https://imageshack.com/i/pd2YTOVcj

Jakarta - Pemerintah dinilai meragukan kemampuan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam. Namun sejumlah pihak justru meyakini Pertamina memiliki kemampuan secara teknologi untuk mengelola blok migas tersebut. Meski mengakui bahwa Pertamina memiliki kelemahan dalam kemampuan finansial.

Direktur Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan jika Pertamina diberikan hak penuh untuk mengelola Blok Mahakam, maka seluruh aset yang ada di Blok Mahakam juga ikut diambil alih seperti teknologi dan sumber daya manusia yang bekerja di Blok Mahakam kecuali tenaga kerja asing. Menurut dia, secara teknologi Pertamina sangat mampu untuk mengelola Blok Mahakam. Sebab di beberapa blok migas di luar negeri, Pertamina sanggup melakukan pengeboran migas. "Kalau secara teknologi itu sangat bisa. Omong kosong teknologi Pertamina tidak mampu," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11).

Kendati demikian, Ferdinand mengakui Pertamina lemah dalam segi finansial karena antara rasio utangnya sudah mencapai 55 persen daripada aset. Namun, pemerintah jangan menjadikan beban utang yang dimiliki Pertamina sebagai penghalang untuk mengelola Blok Mahakam.

Ferdinand juga mengatakan jika Pertamina tidak mampu secara finansial, maka hal itu bisa diperbantukan melalui sindikasi perbankan nasional. Dia menambahkan peran sindikasi perbankan masih mampu untuk membiayai operasional Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam. "Pertamina jangan sampai ragu. Jadi ini masalah kemauan bangsa apakah mau berdaulat atau tunduk terhadap asing," ungkap Ferdinand. Ferdinand juga meminta tak setengah-setengah dalam mengambil alih Blok Mahakam untuk dikelola PT Pertamina (Persero). Jika pemerintah masih setengah-setengah, akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan kembali Blok Mahakam untuk dikelola perusahaan asing.

Niat pemerintah untuk mengambil alih Blok Mahakam terkesan memaksa Pertamina untuk mengikutsertakan pengelola yang lama, yaitu Total E&P. Padahal jika Pertamina mengikutsertakan pengelola lama maka Indonesia hanya akan mengambil sebagian kecil dari gas yang dihasilkan Blok Mahakam.

Sebab jika pengambilalihan Blok Mahakam berdasarkan saham mayoritas 51% untuk Indonesia dan Total E&P 49%, itu tidak ada gunanya untuk bangsa Indonesia. Jika penguasaan Blok Mahakam hanya 51%, itu membuktikan keinginan pemerintahan Jokowi untuk menciptakan kedaulatan dan kemandirian energi hanya janji belaka.

Dia menilai, lebih baik pemerintah Indonesia kembali menyerahkan secara utuh kepada pihak asing, lalu pemerintah kembali melakukan renegosiasi bagi hasilnya agar Indonesia mendapatkan lebih banyak. Menurut Ferdinand, Jokowi harus berani mengambil sikap dalam pengelolaan Blok Mahakam. Jika Jokowi berani mengambil alih Blok Mahakam, maka popularitas Jokowi yang awalnya sempat turun akibat kebijakan kenaikan BBM akan kembali naik seiring kebijakan pengambil alihan Blok Mahakam.

"Saran saya daripada setengah hati kembalikan ke asal, tinggal pemerintah renegosiasi," kata dia. Sementara itu, pengamat energi Tri Widodo berpendapat Pertamina sangat sanggup untuk mengelola Blok Mahakam. Pasalnya, secara keunggulan perusahaan migas, Pertamina ternyata lebih unggul daripada Petronas karena teknokrat migas Petronas rata-rata belajar di Pertamina.

Senada dengan Ferdinand, menurut Tri, Pertamina hanya lemah dalam segi finansial, namun jika Blok Mahakam memiliki potensi yang lebih dan dapat dikelola dengan benar, perbankan pun tidak segan-segan untuk memberikan pinjaman kepada Pertamina."Pertamina sangat sanggup, orang Petronas saja belajar dari Pertamina," kata dia.

Sedangkan, pengamat energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan seharusnya pemerintah memiliki komitmen agar Indonesia dapat mandiri dalam ketahanan energi, artinya kemandirian untuk mampu mengelola mandiri sektor energi. Dia menjelaskan komitmen pemerintah harus jelas yaitu mengambil alih Blok Mahakam kemudian dikelola oleh Pertamina.

MEA 2015 Dianggap Sebagai Peluang Produk Lokal
http://www.neraca.co.id/perdagangan/47922/MEA-2015-Dianggap-Sebagai-Peluang-Produk-Lokal

https://imageshack.com/i/iqwcgZtHj

Jakarta – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada akhir 2015 dianggap sebagai peluang produk lokal untuk mengembangkan produk sehingga bisa bersaing dengan produk asing lainnya. Hal tersebut seperti diungkapkan Presiden Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero) M. Arif Zainuddin di Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia, MEA harus dihadapi dengan optimistis dan yakin produk lokal bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai upaya mendorong perusahaan berkompetisi di tingkat global. “Menghadapi MEA 2015, Surveyor Indonesia telah melakukan pemetaan potensi pasar bisnis dalam negeri agar bisa lebih kompetitif,” ujarnya.

Ia mengatakan, strategi yang dikembangkan oleh Surveyor Indonesia juga sejalan dengan penguatan dan peningkatan kompetensi perusahaan melalui transformasi usaha, penguatan sumber daya manusia, pengembangan usaha, serta peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja Surveyor Indonesia, lanjut dia, dilakukan melalui pelatihan secara berkala bagi SDM, peningkatan teknologi peralatan, pembentukan bisnis proses yang lebih sederhana dan terukur, serta membangun aliansi strategis dengan berbagai perusahaan sejenis baik di dalam maupun luar negeri. "Untuk jasa verifikasi sendiri, Surveyor Indonesia optimistis dalam menyongsong pemberlakuan MEA 2015 karena melihat terus tumbuhnya produk agro dan non agro di tanah air," katanya. Pihaknya yakin tidak akan menyia-nyiakan peluang dari pemberlakuan MEA 2015 karena sebagai salah satu lembaga surveyor yang sudah dikenal dan teruji. Kendati demikian, kata dia, meningkatkan perfomance perusahaan, Surveyor Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada pasar ASEAN semata, tapi telah masuk dalam pasar global.

Muncul Keraguan

Dalam menghadapi MEA muncul keraguan dari sejumlah pihak di dalam negeri. Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), misalnya, menyatakan kekhawatirannya terhadap industri makanan dan minuman (mamin) di dalam negeri.

Gapmmi menilai industri mamin di Indonesia belum siap menghadapi MEA. Menurut Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman, industri mamin Indonesia skala kecil masih berada di level dua. Ini jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Karenanya, sulit bagi produk mamin lokal untuk bersaing dengan produk luar. “Makanya, kami sangat berat menghadapi MEA 2015 mendatang,” ujarnya.

Kehigienisan dan keamanan produk mamin dinilai masih menjadi faktor mengapa produk lokal sulit bersaing dengan produk dari negara lain. Selain faktor masih minimnya prasarana dan sarana yang disiapkan pemerintah. Adhi menyebutkan, kehigienisan mamin Indonesia masih satu level di bawah Singapura dan Malaysia. Produk mamin Indonesia masih banyak menggunakan bahan berbahaya, seperti formalin. Selain itu, tingkat higienitas masih belum terjaga. Air untuk mencuci bahan mamin ataupun alat memasaknya tidak terjamin kebersihannya. “Harusnya pemerintah membangun infrastruktur sanitasi yang memadai dan sesuai dengan standar internasional. Jika prasarana dan sarananya sudah memadai maka pelaku industri kecil ini bisa termotivasi untuk meningkatkan kualitas,” ujar Adhi.

Sulitnya produk lokal untuk bersaing dengan produk luar juga disampaikan oleh mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Saat ini, kata Hidayat, produk Indonesia masih dianggap mahal dibandingkan negara lain. Harga yang mahal dinilainya akan membuat produk lokal sulit bersaing dengan produk luar yang lebih murah. Padahal, dalam persaingan pasar bebas, masyarakat akan mencari harga barang yang lebih murah untuk dapat dikonsumsi.

“Jangan anggap enteng pasar tunggal ASEAN ini. Karena, nantinya memungkinan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Sehingga, kompetisi akan semakin ketat,” ujar Hidayat.

Hidayat juga mengingatkan jangan sampai kasus pasar bebas ASEAN-Cina (ACFTA) terulang lagi. Saat itu, Indonesia belum siap menghadapi pasar bebas dengan Cina. Namun, pemerintah dan pelaku industri diam saja. "Saat produk dari Cina masuk ke Indonesia, ada 221 komoditas kita yang kalah bersaing," katanya.

Untuk siap menghadapi MEA 2015, Hidayat menyarankan pemerintahan baru nanti untuk membentuk sebuah tim yang mampu mewakili pemerintah dan merangkul semua unsur. Selain itu, pemerintahan baru harus bisa meningkatkan infrastruktur, meminimalisasi ketergantungan terhadap impor, dan memangkas bea dalam negeri yang membuat biaya produksi mahal. Direktur Perdagangan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa Indonesia harus siap menghadapi MEA 2015 dan pasar bebas dunia 2020. Untuk menuju ke situ, menurutnya, perlu pembenahan infrastruktur sebagai salah satu penunjang logistik nasional.

Konsumsi Pertamax Naik, Pertamina Tambah Impor
http://www.neraca.co.id/perdagangan/47942/Konsumsi-Pertamax-Naik-Pertamina-Tambah-Impor

https://imageshack.com/i/pccdmZjDj

Jakarta – Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi Rp8.500 per liter. Harga tersebut tak jauh berbeda dengan harga BBM non subsidi dengan selisih Rp1.400. Dengan selisih yang tidak terlalu jauh tersebut, membuat masyarakat mulai beralih dengan mengkonsumsi BBM non subsidi sehingga konsumsi BBM non subsidi khususnya pertamx pun ikut melonjak, bahkan sampai 40%.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan peningkatan konsumsi BBM non subsidi atau pertamax mencapai 40% sehingga pihaknya akan nembah stok pertamax dengan mengimpor 1 juta barel. “Konsumsi pertamax dalam beberapa hari ini naik 40%, karena sebagian masyarakat beralih ke BBM non subsidi setelah kenaikan harga BBM,” ujar Hanung, di Jakarta, Selasa (25/11).

Hanung mengungkapkan, akibat tingginya permintaan pertamax, Pertamina harus menambah stok dengan mengimpor pertamax pada Desember nanti. “Desember kita impor pertamax tambahan sebanyak 3-4 kargo di mana 1 kargonya 250.000 barel," ujarnya. Hanung menambahkan, Pertamina juga akan menambah tangki-tangki timbun BBM khusus pertamax di beberapa terminal BBM di Indonesia. "Yang jelas pasokan BBM aman, Pertamax cukup hingga 40 hari lebih," tuturnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan, saat ini konsumsi bensin pertamax di Jakarta naik hingga 100%. Namun Ali tidak mau mengatakan secara rinci berapa liter konsumsi bensin pertamax di Jakarta saat ini. “Kenaikan konsumsi pertamax ada, cuma itu beberapa daerah saja. Seperti Jakarta naik sampai 100%. Tapi secara nasional sekitar 20-30%,” ujar Ali. Menurut Ali, naiknya harga BBM bersubsidi beberapa waktu yang lalu membuka peluang untuk peralihan konsumen dari premium ke pertamax. “Secara nasional berdasarkan data terakhir kemarin, sudah terjadi peralihan sebesar 20% dari premium ke pertamax,” kata dia.

Meski terjadi peralihan konsumsi, kata Ali, Pertamina akan terus memantau perkembangan kondisi yang ada. Pertamina ingin melihat apakah peralihan tersebut sebagai salah satu bentuk dari efek psikologis dari masyarakat. Pertamina akan memonitor selama dua minggu hingga satu bulan ke depan untuk melihat perkembangan perubahan pola konsumsi masyarakat dari premium ke pertamax.

Di Bandung, Asisten Manajer External Relation Marketing Operation Region 3 Jakarta-Jawa Barat (Jabar)-Banten Pertamina Mila Suciani mengatakan penaikan harga BBM subsidi membuat perbedaan harga premium dan pertamax menjadi relatif tipis.

Hal tersebut diharapkan membuat masyarakat beralih mengkonsumsi BBM nonsubsidi. “Pascakenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp8.500, terdapat indikasi peralihan konsumsi dari premium ke pertamax," ujarnya. Untuk wilayah Jawa bagian barat, kenaikan konsumsi pertamax di berbagai SPBU meningkat beragam mulai 30% hingga 200% dari konsumsi normal sebelum penaikan harga BBM bersubsidi. Meski terjadi peningkatan konsumsi pertamax, pihaknya belum dapat memastikan kondisi tersebut akan berlangsung tetap atau hanya sementara.

Pertamina mengapresiasi masyarakat yang telah sadar untuk beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Untuk menjaga kesetiaan konsumen, pihaknya terus berusaha memonitor stok BBM agar selalu tersedia. Sementara itu, di Kota Magelang, Jawa Tengah, juga mengalami hal yang serupa. Ketua Regu Petugas SPBU Menowo (4156101) Kota Magelang, Tri Priyono mengatakan naiknya konsumsi ini salah satunya karena selisih harga yang tidak terlampau jauh. Apalagi, ada wacana harga Pertamax di daerah-daerah juga akan turun seperti di kota besar yang sudah dibandrol Rp 9.950/liter.

Dia menuturkan, sebelum harga Premium naik, pihaknya menjual Pertamax rata-rata 800 liter setiap hari. Setelah harga Premium naik, penjualan Pertamax melonjak hingga lebih dari 1.000 liter per hari. Dominasi sepeda motor, terutama tahun pembuatannya di atas tahun 2000. “Memang naik, tapi secara umum penjualan Pertamax masih lebih rendah dibanding Premium. Setiap hari kami isi 16.000 liter Premium dan habis, tapi 16.000 liter Pertamax akan habis dalam waktu satu bulan kemudian. Artinya, permintaan Premium masih jauh lebih tinggi,” paparnya.

Menurutnya, masyarakat mulai melirik Pertamax selain harga, juga karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Seperti lebih irit, memiliki kadar oktan lebih tinggi (92 oktan), dan bagus untuk kinerja mesin kendaraan.

Indonesia Perlu Tingkatkan Investasi ke Luar Negeri
http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/20/1069864/indonesia-perlu-tingkatkan-investasi-ke-luar-negeri

https://imageshack.com/i/eydIYJEzj

JAKARTA - Indonesia dirasa harus mulai menyeimbangkan antara pemasukan dari foreign Direct Investment (FDI) alias investasi asing langsung, dengan FDI Outflow. Pasalnya, masuknya Investasi Langsung ke dalam negeri dapat menumbuhkan perekonomian negara.
Head of International Trade Research Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyrakat (LPEM UI), Kiki Verico, menyatakan bahwa Investasi Langsung Ke luar negeri yang dilakukan Indonesia masih relatif rendah, dibandingkan dengan investasi langsung luar negeri yang masuk ke Indonesia.

"FDI Indonesia yang keluar negeri cuma USD16,1 miliar pada 2014. Sedangkan, FDI yang ke dalam Indonesia USD230,3 miliar pada 2013," kata dia di Hotel Aryadutha, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Investasi langsung ke luar negeri tersebut, lanjut dia, bisa digunakan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pasalnya, untuk mendapatkan investor yang ingin berinvestasi langsung ke Indonesia, pemerintah butuh meningkatkan tenaga kerja yang memadai.

"Karena sekarang tenaga kerja kita masih berada di tingkat bawah, dibandingkan negara lain. Selain itu, untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas kita membutuhkan adanya pendidikan bagi ke tenagakerja Indonesia,"ungkapnya.

(mrt)

Surat Utang RI Diprediksi Jadi Primadona
http://economy.okezone.com/read/2014/11/21/20/1069002/surat-utang-ri-diprediksi-jadi-primadona

https://imageshack.com/i/f0nKukdXj

JAKARTA - Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) memproyeksikan trend imbal hasil (yield) obligasi bertenor 10 tahun, akan menguat 1,5 persen menjadi 9,5 persen. Kenaikan ini, didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate).
Direktur Utama IBPA Wahyu Trenggono mengatakan, berbeda dengan trend indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sempat turun akibat aksi ambil untuk (profit taking kemarin), Indonesia Bond Indexes (Indobex) justru masih terpantau naik.

"Ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam jangka pendek (kenaikan BBM) itu positif. Yang harus kita lihat ke depan adalah tekanan inflasi dan suku bunga the fed," ungkapnya usai peluncuran Indobex di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/11/2014). Selain itu, pasar surat hutang juga diperkirakan tumbuh di level 11 persen hingga 12 persen. Ini berbanding dengan IHSG,yang tumbuh 18,95 persen. Diikuti penerbitan surat utang baru oleh korporat mencapai Rp 60 triliun dari jumlah tahun ini sebesar Rp 35 triliun. "Obligasi korporasi akan tumbuh positif mengingat 2015 kondisi inflasi sudah normal," ujarnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, minat investor asing sendiri terutama terhadap obligasi negara masih akan tinggi tahun depan. Indeks obligasi negara naik 11,93 persen sejak awal tahun (year to date/ytd). "Tapi memang yang butuh dicermati adalah mengenai pergerakan nilai tukar rupiah karena investor asing melihat itu," imbuhnya.

Sekadar informasi, kepemilikan asing di pasar Surat Utang Negara (SUN) domestik mencapai Rp 464,18 triliun atau naik 1,19 persen sejak awal pekan di tengah pelemahan ekonomi global dimana pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal-III 2014 terkoreksi 0,4 persen dari setahun sebelumnya.

Cara BI Majukan Ekonomi Indonesia
http://economy.okezone.com/read/2014/11/21/20/1068942/cara-bi-majukan-ekonomi-indonesia

https://imageshack.com/i/f0O0Kk4Ij

JAKARTA - Indonesia dinilai mempunyai peluang untuk menjadi salah satu negara besar, negara dengan peringkat ekonomi nomor tujuh. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan.

"Ada kesempatan Indonesia untuk jadi negara besar, negara dengan peringkat ekonomi nomor 7, dan itu harus didukung oleh langkah-langkah strategis," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut dia, Indonesia perlu meningkatkan daya saing, juga kemandirian ekonomi. Namun, di sisi lain Indonesia juga harus mempersiapkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan.

"Inisiatif kita di Indonesia untuk melakukan pendalaman pasar keuangan untuk perkuat sektor keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, itu akan terus kita tingkatkan dan kita sudah ada roadmap ini 20 tahun ke depan apa yg akan dilakukan," jelasnya.

Tapi inisiatif internasional juga dinilai penting untuk mendukung tujuan Indonesia menjadi negara yang kuat.

"Inisiatif internasional seperti inisiatif dengan islamic development bank yang akan membangun Syariah bank itu, dan undangan China untuk infrastruktur itu kita juga harus respons positif," tandasnya.

RI Paling Jarang Ngutang Dibandingkan Malaysia & Singapura
http://economy.okezone.com/read/2014/11/21/20/1068877/ri-paling-jarang-ngutang-dibandingkan-malaysia-singapura

https://imageshack.com/i/id9aXevej

JAKARTA - Perkembangan surat utang Indonesia, baik korporasi maupun pemerintah, hingga Juli 2014 mencapai USD123 miliar. Angka tersebut, masih di bawah Malaysia yang mencapai USD328 miliar, Thailand USD283 miliar serta Singapura USD247 miliar.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku perkembangan surat utang di Tanah Air masih terbilang tertinggal. Dia menjelaskan, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, maka Indonesia sudah tertinggal dari pembiayaan.

"Pada saat yang sama PDB Indonesia di atas Malaysia, Thailand dan Singapura. Sehingga, secara relatif PDB pasar surat utang indonesia masih tertinggal," tuturnya dalam peluncuran Indonesia Bond Index (Indodex), di Jakarta, Jumat (20/11/2014).

Meskipun begitu, dia mencatat pertumbuhan surat utang RI terhitung pesat. Lantaran, dalam waktu lima tahun, untuk obligasi pemerintah tercatat naik 110 persen dari Rp 581,7 triliun menjadi Rp1.220,9 triliun. Sedangkan, untuk korporasi naik sebanyak 140 persen, dari sebelumnya Rp88,5 triliun menjadi Rp217,4 triliun sampai Juli 2014.

"Hal ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dalam kaitannya dengan pasar modal di Indonesia, khususnya surat utang," ungkapnya.

Terlebih dirinya mengatakan, akan terus mendorong perkembangan surat utang. Hal tersebut diperlukan, mengingat surat utang sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

"Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya pengembangan pasar surat utang Indonesia yang terarah dan berkesinambungan. Saat ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tengah berkoordinasi secara intensif dalam membahas inisiatif yang perlu dilakukan untuk pengembangan surat utang," tandasnya.

Kurangi Ekspor, Cara Selamatkan Ekonomi Indonesia
http://economy.okezone.com/read/2014/11/21/20/1068876/kurangi-ekspor-cara-selamatkan-ekonomi-indonesia

https://imageshack.com/i/p1O6zsopj

JAKARTA - Demi menjaga perekonomian Indonesia agar tahan terhadap gejolak ketidakpastian global, reformasi struktural sektor riil harus dilakukan. Terutama dalam mengurangi jumlah ekspor.

"Kalau masih didominasi ekspor maka akan sangat rentan ekonomi kita terhadap gejolak ekonomi dunia," ucap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat acara Rakernas bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Bambang menambahkan bahwa kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik saat ini. Bahkan, hanya ekonomi Amerika saja yang pertumbuhan ekonominya positif.

"Ekspor kita volume terganggu dan harganya juga," tambah Bambang.

Tahun Depan Pemerintah Beri Insentif Kawasan Industri
http://economy.okezone.com/read/2014/11/25/20/1070392/tahun-depan-pemerintah-beri-insentif-kawasan-industri

https://imageshack.com/i/exsEfoJbj

JAKARTA - Pemerintah telah menargetkan untuk memberikan insentif pada kawasan industri. Hal ini dilakukan pasca negatifnya pertumbuhan manufaktur di Indonesia. Sehingga banyak pabrik yang perlu diperhatikan.

"Kalau mereka butuh perumahan nanti kita sediakan. Kawasan industri mereka membutuhkan rusunawa," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil saat ditemui di The Ritz Carlton Pacific Place, Selasa (25/11/2014).

Sofyan menambahkan, pemerintah juga akan melihat kebutuhan kawasan industri sehingga lebih memudahkan para pekerja. Misalnya, jalan tol ke kawasan industri atau koneksi kereta api ke kawasan industri. "Tahun depan saya kira sudah bisa dimulai insentif itu," tambah Sofyan.

Menurut dia, pemberian insentif ini menjadi penting agar industri yang di luar negeri dan tidak kompetitif lagi bisa pindah ke Indonesia. Seperti yang diketahui, sektor manufaktur merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

"Banyak orang yang punya pabrik kemudian meninggalkan pabriknya dan jadi importir," kata Sofyan.

Menkeu Tak Lagi Khawatir Harga Minyak Mentah Naik
http://economy.okezone.com/read/2014/11/25/20/1070373/menkeu-tak-lagi-khawatir-harga-minyak-mentah-naik

https://imageshack.com/i/idHtyDhij

JAKARTA - Negara -negara eksportir minyak yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)‎ saat ini sedang mencari cara untuk meningkatkan harga minyak mentah kembali ke posisi USD115 per barel. Saat ini, harga minyak mentah tergelincir di kisaran USD75 per barel.
Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan tidak khawatir jika dalam beberapa waktu ke depan harga minyak mentah kembali naik. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah tidak akan menutup kemungkinan akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Tapi kita lihat dong (harga minyak mentah). Saya pikir naiknya tidak akan drastis, kan OPEC bukan satu-satunya yang menentukan produksi dunia masih ada yang di luar OPEC, jadi tidak masalah," kata Bambang di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/11/2014). Menurut Bambang, pemerintah memahami bagaimana cara mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Terlebih dahulu Indonesia pernah bergabung sebagai menjadi anggota OPEC. ‎"Ya saya rasa OPEC akan lakukan tindakan dengan mengurangi produksi, kuota, suplai harga naik, karena mereka ada kepentingan untuk itu," jelasnya.

Pada dasarnya, Bambang menjelaskan dengan kebijakan menaikan harga BBM subsidi, saat ini pemerintah tengah fokus dalam mengalokasikan dana penghematan subsidi tersebut ke sektor produktif.

Outlook Menkeu, BBM Naik Ekonomi RI Bakal Tumbuh 5,8%
http://economy.okezone.com/read/2014/11/25/20/1070288/outlook-menkeu-bbm-naik-ekonomi-ri-bakal-tumbuh-5-8

https://imageshack.com/i/f0UeqpMyj


JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan ekonomi outlook Indonesia untuk 2015. Bambang menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,8 persen dalam APBN 2015 akan tercapai.

Mantan Menteri Keuangan di era SBY ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai atas kebijakan menaikkan harga BBM subsidi yang dilakukan pada tahun ini. Pasalnya, dengan naiknya harga BBM subsidi akan menghemat anggaran mencapai Rp100-Rp140 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. "Kenaikan fuel subsidi akan bisa digunakan untuk infrastruktur dan sektor produktif lainnya, sehingga angka pertumbuhan ekonomi di tahun depan bisa 5,8 persen dengan melihat formulasi dari kasus ini. Kita akan lihat anggaran yang baru," kata Bambang di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Bambang menegaskan, pada prinsipnya pemerintah akan gunakan anggaran untuk penuhi visi dan misi yang sudah dicanangkan dan mulai dilakukan pada tahun depan,

"Kita juga selalu berpikir positif dengan makin banyaknya foreign direct investment. Kita tetap optimistis pertumbuhan ekonomi tumbuh secara sustainble," sebutnya.

Menurut Bambang, tantangan ke depan memang tidak akan mudah namun Indonesia saat ini sudah solid dan mampu melewati beberapa krisis yang terjadi belakangan ini,

"Kebijakan memprioritaskan untuk ekonomi yang lebih tahan. Komitmen kami, atas paham presiden di tahun depan," tukasnya.

Cara Ekonomi RI Tumbuh 5,8% Tahun Depan
http://economy.okezone.com/read/2014/11/26/20/1071056/cara-ekonomi-ri-tumbuh-5-8-tahun-depan

https://imageshack.com/i/ey8mbIkwj

JAKARTA - Tahun depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,8 persen di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Target ini bisa dicapai jika pemerintah melakukan beberapa langkah di antaranya recovery investasi.

"Itu proyeksi saya ya, artinya itu harus dua hal yang terjadi, sebenarnya tiga hal yang harus ada recovery investasi," kata Deputy Country Director Indonesia Resident ADB Edimon Ginting di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Edimon menambahkan, langkah lainnya yakni pemerintah perlu mengupayakan agar kegiatan ekspor dapat ditingkatkan. Mengingat membaiknya ekonomi Amerika Serikat (AS), perlu meningkatkan ekspor manufaktur ke negeri Paman Sam tersebut.

"Ada kesempatan ini Amerika membaik pertumbuhannya, dia biasanya ekspor lebih banyak manufakturing, komoditi masih lemah karena itu kita harus memperkuat manufakturing kita," tegasnya.

Menurut Edimon, hal ini tidak terlepas karena pemerintah saat ini memiliki ruang lebih besar untuk investasi, maka pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

"Dia harus sebagai drive investasi ya infrastruktur, kalau ini sudah drive yang lain akan follow, ya private dan lain akan follow di infrastruktur," kata Edimon.

Lanjut Edimon mengungkapkan, hal yang terpenting adalah pemerintah mempercepat proses perizinan satu pintu terpadu agar investasi semakin masuk ke Indonesia

"Karena yang paling banyak di infrastruktur kita kan perizinan, begitu pemerintah cepat perizinan cepet itu akan mendrive ekonomi kita," pungkasnya.

Kenaikan BBM Bawa Dampak Positif ke Surat Utang
http://economy.okezone.com/read/2014/11/21/20/1068937/kenaikan-bbm-bawa-dampak-positif-ke-surat-utang

https://imageshack.com/i/iqjyXywYj

JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah membawa dampak positif pada pasar surat utang. Pasar surat utang atau obligasi, mengalami peningkatan permintaan akibat kebijakan tersebut.
"Ini menunjukkan kebijakan pemerintah dalam jangka pendek itu positif," kata Direktur Utama Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Ignatius Girendroheru di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan pengalihan subsidi tersebut pada awal pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar Obligasi langsung mengalami kenaikan.

"Berarti pasar positif. Bahkan sampai 19 November saat Bank Indonesia (BI) umumkan BI rate, yang biasanya kenaikan itu akan berimbas ke pasar obligasi, kita lihat Indobex dan obligasi masih naik," ujarnya.

MENDAG ANUGERAHI ENAM KOTA PEDULI KONSUMEN
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/11/28/38704/mendag-anugerahi-enam-kota-peduli-konsumen.html

https://imageshack.com/i/exyGpBrIj

WE Online, Jakarta - Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel menetapkan enam kota berstatus Daerah Peduli Konsumen 2014 kepada Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Surakarta, dan Denpasar.

Mendag juga menganugerahkan gelar Perusahaan Peduli Tertib Ukur 2014 kepada enam perusahaan pada PT Medco E&PIndonesia, PT Odira Energy Persada, PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, PT PGN (Persero) Tbk SBU DW I, Perusahan Timbangan SSS-Solo, dan PT Semen Tonasa Biringere-Pangkep Sulawesi Selatan.

"Setelah meraih penghargaan, saya berharap perusahaan harus secara tertib menera dan meneraulangkan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemetrologian," kata Mendag Rachmat dalam keterangan resmi yang diterima Warta Ekonomi di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Mendag Rachmat menyatakan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap konsumen.

"Kegiatan ini penting guna meningkatkan hubungan kerja sama yang lebih baik dengan pelanggan serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik," jelasnya.

Sementara itu, guna mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat Kementerian Perdagangan telah membangun sistem perizinan online.

"Sistem perizinan online ini akan memudahkan masyarakat dalam proses membuat perizinan," pungkas Rachmat.

Penulis: Cahyo Prayogo

Editor: Cahyo

Foto: Boyke Siregar

PERTAMINA: KONSUMSI PERTAMAX MULAI MENINGKAT
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/11/28/38699/pertamina-konsumsi-pertamax-mulai-meningkat.html

https://imageshack.com/i/f0kpn4hWj

WE Online, Semarang - Konsumsi bahan bakar minyak jenis pertamax oleh masyarakat mulai meningkat seiring dengan berkurangnya konsumsi premium akibat penyesuaian harga, kata General Manager Marketing Operation Regional IV PT Pertamina Jateng-DIY Subagyo Hari Moeljanto.

"Dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu konsumsi premium di kalangan masyarakat sudah mulai turun," katanya di Bali, Jumat (28/11/2014).

Penyesuaian harga untuk BBM jenis premium itu mengakibatkan disparitas harga antara premium dan pertamax tidak terlampau besar sehingga masyarakat cenderung menggunakan jenis BBM yang lebih baik, terutama bagi kalangan menengah atas.

Harga pertamax saat ini Rp9.950/liter, sedangkan premium setelah penyesuaian harga dari Rp6.500/liter, saat ini menjadi Rp8.500/liter.

Berdasarkan data PT Pertamina MOR IV, dalam satu minggu penurunan konsumsi BBM premium bisa mencapai tujuh persen, sedangkan migrasi konsumsi dari premium ke pertamax sudah mencapai antara 60-70 persen.

Menurut dia, realisasi konsumsi pertamax jika dihitung di setiap depot saat ini mencapai 143 KL, padahal sebelumnya 85 KL/depot.

"Dengan adanya kenaikan harga BBM jenis premium ini kami berharap kecenderungan akan terus membaik yaitu semakin banyak masyarakat yang mengonsumsi BBM nonsubsidi tersebut," katanya.

Subagyo mengatakan konsumsi pertamax justru akan meringankan konsumen mengingat kualitas BBM jenis tersebut lebih baik dibandingkan dengan premium.

"Jika dari sisi konsumen, dengan menggunakan pertamax kondisi mesin kendaraan akan lebih baik, tarikannya bagus, dan jadwal perawatan akan lebih lama, sedangkan bagi negara akan meringnkan beban subsidinya," katanya. (Ant)

Editor: Cipto

Foto: Sufri Yuliardi

MENTERI AMRAN: SWASEMBADA PANGAN HARGA MATI
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/11/27/38667/menteri-amran-swasembada-pangan-harga-mati.html

https://imageshack.com/i/eyOgLOQRj

WE Online, Medan - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan swasembada pangan adalah harga mati yang harus dicapai untuk memastikan pemenuhan kebutuhan rakyat.

Menteri Amran menyampaikan optimismenya terhadap keberhasilan Indonesia dalam swasembada pangan. "Nyawa saya sebagai taruhannya. Kita harus yakin bisa mencapai swasembada," katanya di Medan, Kamis (27/11/2014).

Menurut Mentan, swasembada pangan adalah target besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang harus dicapai, meski tantangan dan hambatannya sangat banyak. Sebagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam swasembada pangan maka ia tidak mau terganggu dengan hal-hal sepele dalam meraih target tersebut. "Bangsa kita akan disegani kalau bisa swasembada," katanya.

Selain dapat memperkuat kedaulatan bangsa, swasembada juga dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh generasi bangsa. "Apa tega anda anak cucu kita 'disuapin' Vietnam dan Myanmar?" ujar Mentan.

Ia mengatakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang merupakan mimpi besar bangsa tersebut adalah penyuluh pertanian. Melalui penyuluhan yang baik, pelaku usaha pertanian akan memiliki cara dalam bercocok tanam guna mendukung target besar bangsa dalam swasembada pangan. "Dengan pemberdayaan penyuluh akan kita getarkan dunia," katanya. (Ant)

Editor: Cahyo

Foto: Boyke Siregar

INDONESIA HARUS REBUT KEMBALI SAHAM TELKOMSEL
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/11/27/38652/indonesia-harus-rebut-kembali-saham-telkomsel.html

https://imageshack.com/i/idTWgKpvj

WE Online, Mataram - Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram M Firmasnyah menilai pemerintah Indonesia perlu merancang kembali strategi mengambil alih PT Telekomunikasi Selular (Tbk) sebagai perusahaan pelat merah yang berkuasa penuh karena merupakan sumber pemasukan negara.

"Dengan keuntungan lebih dari Rp 43 triliun per tahun, kepemilikan nasional Telkomsel akan menjadi sumber pemasukan yang menggiurkan bagi negara," katanya di Mataram, Rabu (26/11/2014).

Ada beberapa alasan, menurut dia, pemerintah harus sekuat tenaga mengambil alih saham Telkomsel secara penuh. Salah satunya adalah jumlah kepemilikan saham asing pada Telkomsel masih relatif sedikit dibandingkan Indosat yang sudah mencapai 41 persen.

Dari total 100 persen saham Telkomsel, sebesar 35 persen dikuasai Singapore Telecom (SingTel). Selebihnya dikuasai PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) yang merupakam badan usaha milik negara (BUMN).

"Jadi, menurut saya, karena kendala anggaran pemerintah prioritaskan dulu yang relatif murah. Walaupun tidak mudah bagi pemodal asing melepas Telkomsel dan Indosat," ujarnya.

Kecenderungan ke depan, kata Firmansyah, industri telekomunikasi tetap menjadi bisnis yang menggiurkan. Secara umum, perusahaan telekomunikasi diprediksi akan terus mendulang keuntungan di Tanah Air, terlebih pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

"Jadi, belasan bahkan puluhan triliun rupiah yang akan dikeluarkan pemerintah untuk mengambil alih saham Telkomsel bukanlah hal yang sia-sia," ujar Firmansyah.

Menurut dia, ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa faktor telekomunikasi berhubungan erat dengan proses pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Dengan kemajuan telekomunikasi akan mudah membangun cluster industri atau membangun entitas bisnis baru sehingga skala ekonomi menjadi luas dan efisien.

Di samping itu, proses pengawasan kemitraan dari unsur pemerintahan terbawah, yaitu desa dengan pemerintah pusat menjadi lebih mudah.

"Apalagi pemerintah telah menganggarkan dana untuk pemerintahan desa yang mencapai Rp 1,4 miliar per tahun," sebutnya.

Ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang masih mahal biaya internet dan juga masih lambat kecepatannya. Oleh sebab itu, dengan penguasaan penuh oleh pemerintah ketika memberikan subsidi untuk mempermurah dan mempercepat akses internet pada masyarakat maka akan meningkatkan daya saing masyarakat di Tanah Air, khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Hal yang paling utama juga, menurut Firmansyah, penguasaan internet oleh asing akan mengancam kebocoran informasi penting dalam negeri.

"Apalagi, ke depan Indonesia akan menghadapi pasar bebas maka strategi pemerintah sebagai kekuatan nasional dalam memenangi persaingan bisnis menjadi mudah diketahui asing," katanya. (Ant)

Editor: Cahyo

Foto: Sufri Yuliardi

2015, BANK DKI TARGETKAN NAIK KELAS JADI BANK BUKU III
http://wartaekonomi.co.id/read/2014/11/27/38684/2015-bank-dki-targetkan-naik-kelas-jadi-bank-buku-iii.html

https://imageshack.com/i/pdoqkxDGj

WE Online, Jakarta - Bank DKI Jakarta menargetkan dapat naik derajat dari bank umum kelompok usaha (BUKU) II menjadi BUKU III pada tahun 2015 mendatang. Bank "pelat merah" itu pada awal tahun depan akan mendapat tambahan modal sebesar Rp 5 triliun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami yakin bisa menambah modal hingga Rp 5 triliun pada awal tahun depan karena APBD DKI Jakarta menganggarkan tambahan modal kepada kami sebesar Rp 1,5 sampai 3 triliun," kata Direktur Operasional Bank DKI Martono Suprapto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Martono menambahkan bahwa secara keseluruhan pada awal 2014 modal Bank DKI sebesar Rp 2,95 triliun. Dengan mempertimbangkan perhitungan sampai akhir tahun maka ia memperkirakan modal Bank DKI bisa meningkat hingga Rp 4 triliun.

"Dengan adanya tambahan modal dari pemprov, kami yakin bisa mencapai Rp 5 triliun di tahun depan," imbuhnya.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama ingin memaksimalkan potensi Bank DKI Jakarta supaya bisa setara dengan bank nasional. Ahok bercita-cita ingin menjadikan Bank DKI naik kelas menjadi bank BUKU IV.

Penulis: Ferry Hidayat

Editor: Cahyo

Foto: Sufri Yuliardi

Kopkar Dinilai Solusi Peningkatan Kesejahteraan Buruh
http://ekbis.sindonews.com/read/929956/34/kopkar-dinilai-solusi-peningkatan-kesejahteraan-buruh-1417096297

https://imageshack.com/i/hlHsJqQPj

BANDUNG - Keberadaan koperasi karyawan (kopkar) dinilai bisa menjadi alternatif solusi bagi peningkatan kesejahteraan buruh. Betapa tidak, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang mengancam kesejahteraan kalangan buruh.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikor Kecil dan Menengah (KUMKM) Jawa Barat Anton Gustoni kepada wartawan, Kamis (27/11/2014).

“Meskipun sudah ada penetapan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) dan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, tapi tetap saja dipandang tidak menjamin meningkatkan kesejahteraan. Pada kenyataannya buruh meminta kenaikan upah dan tiap tahun, penetapan UMK selalu berlangsung panas,” tuturnya.

Karenanya, dia menyarankan kepada kalangan buruh untuk mengoptimalkan keberadaan kopkar. Menurutnya, karyawan di sebuah perusahaan dapat membentuk sebuah koperasi. Dengan potensi keanggotaan yang sangat banyak, koperasi karyawan akan mudah berkembang. “Target segmen bisnisnya juga mengarah kepada buruh,” sebutnya.

Dia menerangkan, ada sejumlah kopkar sudah masuk kategori kelas koperasi besar dengan aset miliaran rupiah. Dari 25.252 koperasi yang ada di Jabar, peringkat 4 besar merupakan koperasi karyawan.

“Bentuk usaha yang dijalankan oleh kopkar bisa beragam unit usaha mulai dari serba usaha, simpan pinjam dan lain-lain. Dengan begitu, kopkar bisa cepat tumbuh dengan banyaknya unit usaha tersebut. Jika sebuah koperasi hanya mengandalkan simpan pinjam, maka akan sulit untuk tumbuh,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya mendorong kopkar berskala besar untuk tidak hanya masuk data base, tetapi lebih dari itu. Kopkar dengan kategori kelas koperasi besar didorong untuk bisa ‘go internasional’.

“Kami menghadirkan Koperasi Sento yang berasal dari Jepang untuk memberikan pembekalan kepada kopkar besar. Mereka sangat maju dan berskala internasional, bahkan memiliki sejumlah perusahaan,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Kemitraan dan UMKM Iwan Gunawan mengatakan, buruh wajib mendukung kopkar dengan cara menggunakan produk/jasa yang dimiliki kopkar. Dengan cara ini koperasi akan cepat tumbuh.

“Tidak hanya buruh, perusahaan juga wajib mendukung pertumbuhan kopkar ini. berbagai cara bisa dilakukan seperti membeli bahan baku atau peralatan operasional melalui koperasi. Kemajuan kopkar akan melahirkan benefit bagi buruh juga perusahaan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan mendapat dukungan permodalan dari kopkar,” paparnya.

Keberadaan kopkar ini, kata dia, akan merangsang jiwa kewirausahaan buruh. Dengan cara ini maka buruh akan mendapat pendapatan tambahan selain dari upah.

“Unit usaha yang ada di kopkar bisa dimanfaatkan oleh para buruh untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mereka. Misalnya, mereka memasok barang kebutuhan yang dijual di kopkar,” katanya.

Bone Pilot Project Sentra Produksi Kedelai
http://ekbis.sindonews.com/read/929943/34/bone-pilot-project-sentra-produksi-kedelai-1417093272

https://imageshack.com/i/p403qTguj

MAKASSAR - Produksi kedelai secara nasional masih sangat rendah, akibatnya pemerintah kerap kali melakukan impor yang berdampak pada rendahnya nilai tukar rupiah.

Hal inilah yang mendasari Bank Indonesia khususnya wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) bekerja sama dengan Pangdam VII Wirabuana mencari lahan untuk mengembangkan salah satu komoditi andalan Sulsel ini.

Setelah melakukan survey ke sejumlah kabupaten, akhirnya ditunjuk kabupaten Bone yang memang memiliki potensi lahan maupun sarana yang dapat dijadikan lokasi pengembangan kedelai.

Lokasi yang dipilih pengembangan produksi kedelai yakni desa Mappesangka dengan memanfaatkan lahan sawah seluas 50 hektare. Secara resmi, komitmen menjadikan kabupaten Bone sebagai percontohan ditandai dengan penanam perdana bibit kedelai oleh perwakilan Bank Indonesia oleh Deputi Kepala BI Sulampua Grup Ekonomi dan Keuangan, Causa Iman Karana disaksikan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle serta Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sulsel Muh Aris.

BI menjalin kerjasama dengan Kodam VII Wirabuana untuk mendampingi pengelolaan lahan kedelai yang akan digarap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa tersebut.

Menurut Deputi Kepala BI Sulampua Grup Ekonomi dan Keuangan, Causa Iman Karana, komitmen ini dilakukan untuk membantu mengurangi defisit impor kedelai dengan memanfaatkan program bantuan sosial, makanya disalurkan BI menyalurkan dana ratusan ratusan juta untuk membantu bibit, pupuk, mesin pompa pengairan dan bantuan operasional petani kedelai di Kabupaten Bone.

“Diharapkan dengan lahan seluas 50 hektar dapat menghasiklan 70 ton kedelai setiap kali panen. Jika berhasil tentunya hasil produksi diharapkan dapat menutupi kebutuhan konsumsi kedelai dalam negeri," ujarnya, Kamis (27/11/2014).

Wakil Bupati Bone Ambo Dalle menjelaskan, kabupaten Bone pernah mengalami kejayaan tanaman kedelai di sekitar tahun 1989. Namun, harga kedelai yang cenderung fluktuatif, dan dipermainkan spekulan, membuat banyak petani berhenti menanam.

“Kami berterima kasih ke BI dan TNI dengan program ini dapat meningkatkan kesejahterana petani, apalagi selama ini kami mampu memproduksi sekitar 9.000 ton kedelai," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Sulsel M Haris menguraikan, harga kedelai pernah menyentuh Rp2.300 perkilogram, dengan produktivitas rata-rata 1,5 ton perhektare, berarti kedelai ini dijual cuma Rp4 juta perhektare.

Dibandingkan dengan komoditas lain, seperti jagung yang bisa menghasilkan 7 ton perhektare dengan harga Rp3.000 perkilogram. Berarti harganya Rp21 juta perhektare.


“Pemerintah saat ini tengah menjalin kerjasama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk membeli kedelai milik petani. Sebetulnya perjanjiannya sudah jalan sejak tahun ini. Tapi bulog belum bisa, karena terkendala anggaran dan pembiayaan. Bahkan, Bulog dan Pemerintah mematok harga HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Rp7.600 perkilogram jika itu bisa wujudkan tentu dapat menjaga harga petani,” katanya.

Tahun ini, Sulsel menargetkan bisa memproduksi hingga 65 ribu ton kedelai sepanjang 2014, atau meningkat dari tahun lalu sebesar 49 ribu ton. Konsumsi Sulsel sendiri cuma sekitar 30% dari produksi itu. Selebihnya kita suplai ke Jawa. Saat ini, impor kedelai kita sampai 1,2 juta ton pertahun.

Daerah lain yang dikembangkan sebagai sentra pertanian kedelai, antara lain Wajo, Soppeng, Maros, Jeneponto, dan Bulukumba.

Pelayanan Informasi PLN Raih Peringkat Terbaik II Nasional
http://ekbis.sindonews.com/read/929932/34/pelayanan-informasi-pln-raih-peringkat-terbaik-ii-nasional-1417090961

https://imageshack.com/i/ipcbyNS1j

JAKARTA - Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) menganugerahi peringkat terbaik II kepada PT PLN (Persero) atas Pelayanan Informasi melalui Internet kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kemeterian (LPKN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perguruan Negeri Tinggi (PTN) pada Anugerah Media Humas (AMH) 2014. Terbaik 1 kategori ini diraih oleh KPK dan terbaik 3 oleh Universitas Brawijaya.

Penganugerahan tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung kepada Deputi Manajer Hubungan Internal PLN Pusat Ida Wardani di Bandung, Kamis (26/11/2014).

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengggelar pertemuan Bakohumas tahunan tingkat nasional 2014, di Hotel Haris, Kota Bandung, selama tiga hari, Selasa-Kamis (25-27 November 2014).

Pelayanan Informasi melalui Internet dinilai berdasarkan Kinerja website perusahaan dengan indikator desain visual, loading time, interactivity (kemampuan webiste untuk mengakomodir respond dari pengguna website), usability (kemampuan sistem agar mudah digunakan).

Selain itu dinilai juga dari konten/isi dari website apakah ada ketersediaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Website PLN (www.pln.co.id) memang mengakomodir informasi-informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi KIP tersebut dikelompokkan menjadi satu menu KIP, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi perusahaan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan, RUPTL dan lain-lain dengan mudah dapat mengaksesnya.

“Pelayanan informasi publik melalui internet menjadi sangat penting di era teknologi informasi saat ini. Hal ini juga diperkuat melalui Keputusan Direksi (Kepdir) No. 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero).

Tahun lalu, PLN berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai terbaik 1 Keterbukaan Informasi Publik 2013 untuk kategori BUMN,” demikian dikutip dari laman resmi PLN, Kamis (26/11/2014).

PLTA 6.300 MW Akan Dibangun dalam 10 Tahun
http://ekbis.sindonews.com/read/929883/34/plta-6-300-mw-akan-dibangun-dalam-10-tahun-1417082296

https://imageshack.com/i/p5KAgRvAj

JAKARTA - Potensi air di Indonesia yang cukup besar mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemerintah maupun pengembang listrik swasta untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 6.300 megawatt (MW) dalam 10 tahun ke depan.

Berdasarkan Hydropower Potential Study, potensi tenaga air di Indonesia mencapai 75.000 MW, setelah dilakukan proses penyaringan terdapat 25.600 MW yang layak untuk dikembangkan.

Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan PLN Nasri Sebayang mengatakan, saat ini baru sekitar 5.000 MW atau 7% dari potensi PLTA yang telah dimanfaafkan.

"Sejak tahun 2011, pemerintah dan PT PLN telah menyusun Masterplan Hydro Power yang merekomendasikan pengembangan pembangkit tenaga air dengan total kapasitas sebesar 12.900 MW di 87 lokasi, yang dinilai layak secara teknis dan ekonomis serta layak secara lingkungan untuk dikembangkan sampai 2027," kata Nasri di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Nasri menuturkan, pemanfaatan sumber energi terbarukan melalui pembangunan PLTA juga membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi listrik, yang diproyeksikan akan terus meningkat sebesar rata-rata 9% per tahun.

Pembangunan PLTA ini juga akan membantu upaya verifikasi energi dan konservasi sumber energi primer, memperbaiki bauran energi, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Usaha mengoptimalisasikan sumber daya air melalui bendungan besar merupakan bagian dari upaya membantu membangun ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, alternatif selain BBM," ucapnya.

Pasar Konstruksi Diperkirakan Berkembang Pesat
http://ekbis.sindonews.com/read/929815/34/pasar-konstruksi-diperkirakan-berkembang-pesat-1417074493

https://imageshack.com/i/iq9FetZXj

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan tahun depan pasar jasa konstruksi akan berkembang pesat. Ini seiring dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, program-progam untuk pengembangan jasa konstruksi maritim perlu menjadi perhatian pelaku nasional agar tidak menjadi porsi asing.

"Sebagai industri jasa unggulan, kita yakin industri konstruksi Indonesia dalam satu atau dua tahun mendatang akan dapat berdiri sama tinggi dengan pesaingnya di wilayah ASEAN," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Konstruksi dan Pertanahan Bambang Sujagad mengatakan, dari sisi tenaga kerja jasa konstruksi, Indonesia diyakini memiliki daya saing komparatif yang relatif tinggi di lingkungan ASEAN.

Indonesia memiliki 600.000 insinyur dengan kompetensi yang bisa disejajarkan dengan negara lainnya. Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah agar daya saing semakin kompetitif.

"Peningkatan daya saing tersebut dapat ditunjang dengan pembentukan regulasi dan kebijakan persaingan pembangunan infrastruktur, sertifikasi pelaku industri dan jasa konstruksi, serta peningkatan keahlian dan keterampilan," terangnya.

Bambang menjelaskan, meski ASEAN akan menjadi pasar tunggal, namun bukan berarti bisa bebas tanpa aturan.

Untuk melakukan usaha jasa konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) harus bekerja sama dengan Badan Uaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) yang berkualifikasi besar dalam bentuk joint operation atau joint venture dengan penyertaan modal asing.

"Saat ini dibatasi maksimal sebesar 55% untuk kontraktor dan 51% untuk konsultan. Batasan tersebut akan menjadi 70% setelah terbentuknya MEA," ujar dia.

Dwi Soetjipto Berambisi Jadikan RI Berdaulat di Sektor Energi
http://economy.okezone.com/read/2014/11/28/19/1072066/dwi-soetjipto-berambisi-jadikan-ri-berdaulat-di-sektor-energi

https://imageshack.com/i/iqUTtUrmj

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan akan membuat BUMN energi ini sebagai ujung tombak mencapai kedaulatan di sektor energi. Menurutnya, dari akar hingga ke ujung harus bisa dijamah oleh Pertamina.
"Seperti yang disampaikan tadi dapat arahan beberapa hal prioritas buat Pertamina jadi ujung tombak agar Indonesia berdaulat di bidang energi. Dijabarkan lebih jauh lagi, Hulu, tengah, dan hilir," kata Dwi di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Dwi menambahkan, prioritas tersebut menekankan efisiensi dan produktivitas baik di hulu maupun di hilir. Namun, dia meminta waktu untuk melakukan review kembali terhadap kinerja Pertamina selama ini.

Selain itu, Dwi juga akan melakukan review ulang mengenai proses bisnis Pertamina yang sudah ada sampai saat ini. "Mapping proses apa yang best practice, baik internasional dan domestik. Apabila ada proses yang belum best practise, transformasi ke sana. Akan laksanakan pengkajian sebaik-baiknya," tutupnya.

Sekadar informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno secara resmi mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Dwi Soetjipto dipilih dari total 17 orang kandidat calon sebelumnya.

RI Diramalkan Jadi Kiblat Pangan Dunia
http://economy.okezone.com/read/2014/11/28/320/1071891/ri-diramalkan-jadi-kiblat-pangan-dunia

https://imageshack.com/i/f0ylCxXBj

MEDAN - Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil pertanian. Bahkan sektor pertanian memiliki potensi membawa Indonesia menjadi negara kuat dari segi ketahanan pangan.

"Dengan memiliki tanah yang subur, iklim yang mendukung, Indonesia akan menjadi kiblat pangan dunia di masa mendatang. Tetapi itu hanya akan terwujud jika Indonesia mampu memaksimalkan potensi pertanian yang ada," sebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Jumat (28/11/2014).

Khusus untuk produksi padi, lanjut Erry, Sumut telah menargetkan pencapaian produksi padi mencapai 3,8 juta ton untuk tahun 2014.

Target tersebut diharapkan tercapai dengan adanya perbaikan saluran irigasi, alat dukung tanam, bibit dan pembekalan keahlian tanam padi kepada petani.

"Tahun 2015 mendatang, peran Petugas Penyuluh Pertanian akan kita tingkatkan. Teknologi pertanian terus berkembang, sementara pengetahuan petani dalam memaksimalkan lahan pertanian masih terbatas. Petani Sumut harus mendapat bekal pengetahuan agar agar cerdas mengolah lahannya," harap Erry.

(wdi)

RI Berpeluang Rajai Ekspor Baju Muslim
http://economy.okezone.com/read/2014/11/28/320/1071908/ri-berpeluang-rajai-ekspor-baju-muslim

https://imageshack.com/i/eyNp060Tj

JAKARTA - Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raja di pasar ekspor busana muslim. Di mana produsen baju muslim Indonesia memiliki warna tersendiri.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menilai yang menjadi kelebihan adalah desain busana muslim yang lebih variatif. Terlebih lagi Indonesia didukung oleh masyarakat yang mayoritas memeluk Agama Islam.

Namun, dirinya mengatakan bahwa untuk sampai pada tujuan tersebut, Indonesia harus pintar dalam menentukan sasaran negara ekspor.Bagaimana sebenarnya kans pemain Tanah Air? Di bawah ini adalah petikan wawancara Okezone dengan Puspayoga belum lama ini.

Menurut bapak, produk UKM apa yang mempunya peluang untuk berkibar di kancah global?

Kemarin dari hasil pameran UKM, pakaian muslim itu menarik. Kalau kita mau ekspor muslim kita harus tahu sasaran negara kita mana saja, kan enggak mungkin kita ekspor baju muslim ke Jepang.

Lalu yang dimaksud dengan raja seperti apa?

Indonesia itu punya peluang jadi raja ekspor di dunia untuk pakaian muslim. Sekarang yang ekspor busana muslim sudah ada, cuma rajanya enggak ada.

Kita punya peluang untuk jadi raja ekspor busana muslim. Kita ini menang di desain. Kita berpeluang untuk jadi raja.

Kenapa sekarang belum jadi raja?

Karena kita belum ada yang top. Yang kecil-kecil banyak tapi yang top belum ada. Masih sangat terbuka kesempatan ini untuk masyarakat, untuk UKM, untuk hadapi MEA.

Menteri Puspayoga Minta Koperasi Salurkan Pupuk Subsidi
http://economy.okezone.com/read/2014/11/28/320/1071916/menteri-puspayoga-minta-koperasi-salurkan-pupuk-subsidi

https://imageshack.com/i/iqd8Pukuj

JAKARTA – Saat ini kebutuhan para petani adalah pupuk subdisi. Namun faktanya di lapangan pasokannya tersendat.

Melihat problem tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga memiliki keinginan untuk mengalihkan distribusi pupuk bersubsidi ke seluruh koperasi.

Saat ini, koperasi baru diberikan hak mendistribusikan 11 persen dari total pupuk bersubsidi. Mimpinya ini bukan tanpa alasan, dirinya meyakini jika ini terjadi akan memajukan usaha koperasi tersebut.

Berikut adalah penjelasan Puspayoga kepada Okezone saat ditemui belum lama ini.

Mengenai distribusi pupuk bagaimana pak?

Selama ini distribusi pupuk diserahkan pada mekanisme pasar, saya kemarin semenjak dilatik menjadi menteri melakukan koordinasi kepada Kementerian Perdagangan untuk menyarankan distribusi pupuk dialihkan ke koperasi.

Koperasi untuk distribusi pupuk sekarang dapat jatah 11 persen. Tinggal Bagaimana supaya bisa meningkat menjadi 100 persenlah, jadi koperasi yang menjadi distributor. Sambil kita menata koperasi yang lain.

Mana saja koperasi yang sudah siap menjadi distributor, mana yang masih disiapkan. Kita harapkan jatah 11 persen itu meningkat lagi, naik lagi, paling tidak 25 persenlah ya, supaya bisa mengangkat koperasi itu sendiri.

Apakah Rahmat Gobel (Menteri Perdagangan) setuju pak?

Setuju. Jadi tinggal teknis. Kita sudah koordinasi dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Saya bilang 'Bisa dikasih kesempatan tidak?' Mendag setuju, di sini tingkat deputi sudah lakukan koordinasi terkait ini.

Apakah nanti akan ada perubahan UU pak?

Bukan undang-undang, tapi peraturan menteri.

(wdi)
BERITA TERKAIT

Menkop UKM Berambisi Sejahterakan Keluarga Petani
http://economy.okezone.com/read/2014/11/24/320/1069754/menkop-ukm-berambisi-sejahterakan-keluarga-petani

https://imageshack.com/i/p16p2Wc8j

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki target yang diberikan kepada menteri-menteri di Kabinet Kerja. Salah satu menteri yakni Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang dipercaya menjabat sebagai menteri Koperasi dan UKM, membeberkan targetnya.
Salah satunya adalah bisa terkait swasembada pangan. Berikut adalah penjelasan Puspayoga kepada Okezone saat ditemui belum lama ini. Apa fokus pemerintahan Jokowi?

Target kita selain swasembada pangan, mensejahterakan masyarakat pesisir. Di pemerintahan ini, menteri sekarang ini harus bekerja sama, enggak bisa jalan sendiri-sendiri. Misalnya untuk swasembada pangan, Kementerian PU difokuskan membuat bendungan, irigasi, untuk mendukung swasembada pangan.

Kita tugas di Kemenkop, misal kaitannya dengan petani, petaninya urusan mentan, nah bagaimana kelurga si petaninya itu bagian kemenkop. Bagaimana keluarga petani memiliki nilai tambah. Kita lakukan pelatihan.

Pelatihannya seperti apa pak?

Itu beda-beda ya, tentu sesuai daerah masing-masing. Setelah dilatih, kita berikan modal maksimal Rp25 juta, ini yang kita lakukan. Fokus pada swasembada pangan.

Komandonya siapa pak ?

Ini sasarannya beda, masing-masing sudah punya fokus. Misal Kementerian PU fokus pada irigasi, bendungan, Kementan pada petaninya, kita menkop pada keluarganya.

Misalnya nelayan, nelayannya itu urusan KKP, nah keluarga nelayannya itu bagian Kemenkop. Jadi bagaimana caranya ketika si nelayan pulang tidak berhasil di laut membawa ikan, di rumah keluarganya bisa bertahan. Jadi harus saling bersinergi, enggak bisa sendiri-sendiri. Kalau Komandonya tetap di masing-masing kementerian.

Target swasembada pangan ?

Tiga tahun ditargetkan kita sudah swasembada pangan. Makanya dikerjakan secara bersama-sama, semua menteri berkoordinasi, enggak bisa kerja sendiri-sendiri.

Ini Cara Pemerintah Dorong Produksi Udang
http://bisnis.liputan6.com/read/2140046/ini-cara-pemerintah-dorong-produksi-udang

https://imageshack.com/i/eyB4LqgYj

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi udang sebanyak 755 ribu ton pada 2015 meningkat dari tahun ini sebanyak 699 ribu ton. Produksi udang sebanyak 70 persen akan didominasi oleh udang vaname.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengatakan, perlu ketersediaan benih dan induk unggulan dengan jumlah yang memadai untuk merealisasikan target tersebut.

"Pada 2015, kami membutuhkan sekitar 54 miliar ekor benih udang baik vaname, windu maupun udang galah, untuk menunjang peningkatkan produksi udang yang telah di tetapkan. Benih dan induk udang ini harus tersedia secara kontinyu dan terjaga kualitasnya," kata dia dalam keterangannya seperti ditulis, Jumat (28/11/2014).

Dia menerangkan, selama ini kecukupan kebutuhan induk udang masih berasal dari impor. Untuk mengejar target perlu mendorong produktivitas dalam negeri.

"Ke depan kami akan mendorong produsen induk udang vaname unggul yang berasal dari dalam negeri, baik itu dari instalasi pemerintah maupun dari swasta. Target yang kami tuju adalah perimbangan penyediaan induk unggul dari impor dan produsen dalam negeri atau 50:50. Sehingga kita dapat menuju kemandirian," lanjutnya.

Selain itu, dia juga menerangkan akan meningkatkan ketersediaan benih udang. Menurut Slamet, selama unit pembenihan udang hanya berlokasi di Pulau Jawa. Padahal potensi beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Kalimantan Timur memiki potensi yang besar untuk pengembangan udang.

"Sehingga perlu kami dorong untuk pembangunan unit peembenihan udang yang mendekat ke sentra produksi udang," tandas dia. (Amd/Ahm)

Permudah pembelian tiket, Garuda Indonesia gandeng 7-Eleven
http://www.merdeka.com/uang/permudah-pembelian-tiket-garuda-indonesia-gandeng-7-eleven.html

https://imageshack.com/i/hlQlM2oKj

Merdeka.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terus memperlebar sayap bisnisnya guna menggenjot laba. Kali ini perseroan menggandeng perusahaan ritel PT Modern Sevel Indonesia.

Dalam aksi korporasinya ini, Garuda Indonesia menambah layanan 24 jam kepada konsumen terkait penyediaan layanan pembelian tiket perjalanan Garuda Indonesia dan anak usaha Garuda Indonesia, Citilink serta pemilihan hotel-hotel di Indonesia maupun internasional.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Garuda Indonesia Erik Meijer mengatakan, sebagai permulaan, kerja sama ini menggandeng lima outlet 7-Eleven.

"Kami terus melakukan inovasi untuk memberi layanan kepada para konsumen selama 24 jam. Operasional penerbangan adalah dua puluh empat jam. Jadi kami harus memenuhi keinginan konsumen," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Sabtu (29/11).

Direktur Aerotravel S Saptono dan Presdir PT Modern Sevel Indonesia Henri Honoris menambahkan kerja sama ini diharapkan makin memaksimalkan keuntungan bagi pelanggan kedua belah pihak.

"Pada tahap awal, lima outlet Sevel yang melayani pembelian tiket Garuda dan Citilink. Selanjutnya dilakukan 144 outlet Sevel," papar Satono.

Sedangkan, selama tiga hari pada tanggal 28-30 November 2014, pembelian tiket Garuda dan Citilink melalui outlet Sevel tersebut akan diberikan diskon.

Ini jurus Wamenkeu Mardiasmo genjot penerimaan pajak
http://www.merdeka.com/uang/ini-jurus-wamenkeu-mardiasmo-genjot-penerimaan-pajak.html

https://imageshack.com/i/idtUIr90j

Merdeka.com - Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, dirinya akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak menggantikan Fuad Rahmany pada 1 Desember mendatang. Menjabat sebagai Plt Dirjen Pajak selama satu bulan terakhir di 2014 dinilai berat lantaran penerimaan pajak masih jauh dari target.

Meski demikian, Mardiasmo mengaku memiliki cara-cara khusus untuk menggenjot penerimaan pajak sesuai target.

"Komitmen yang kemarin sudah kita lakukan. Kanwil-kanwil akan saya undang satu per satu, potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan seperti apa. Jadi kita target, kemarin kan pak menteri sudah memimpin semua kanwil, dan masing-masing sudah sampaikan targetnya. Ada yang 95 persen, ada yang 96 persen," jelas Mardiasmo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Dirinya bersama kementerian keuangan, lanjut Mardiasmo, akan terus melakukan pengawasan terhadap pencapaian target dari masing-masing kantor wilayah.

"Kalau jauh deviasinya kita panggil. Kalau perlu saya muter beberapa kanwil yang dekat-dekat karena ada yang mengatakan, misalnya Banten, dia menyatakan bisa 100 persen, kita lihat LTO (large taxpayers office)-nya, yang agak besar sampai 55-56 kita lihat satu-satu. Kita pelototi lah satu-satu sekarang," tuturnya.

Mardiasmo masih enggan menyebut target minimal penerimaan pajak yang potensial dihimpun hingga akhir tahun. Dirinya berharap penerimaan pajak bisa sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

"Kita masih mengharapkan kalau bisa sesuai target. Tapi kita tahu ini agak berat, tapi kita ekstra effort. Nanti kanwil akan saya panggil satu per satu, barangkali ada yang bisa diprospek, kita push terus," tutupnya.

Pengusaha Properti Australia Ingin Jalin Kerjasama dengan Ridwan Kamil
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/28/174144126/Pengusaha.Properti.Australia.Ingin.Jalin.Kerjasama .dengan.Ridwan.Kamil

https://imageshack.com/i/f0qp4Rqwj

BANDUNG, KOMPAS.com – CEO Crown Group Iwan Sunito berharap bisa bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ia ingin membahas pembangunan Bandung masa depan di mata sesama arsitek.

“Beberapa waktu lalu, Dino Patti Djalal (Menlu era Presiden SBY) akan mempertemukan saya dengan Ridwan Kamil. Mendengarnya saya excited banget, karena dia (Ridwan Kamil) seorang arsitek,” ujar Iwan di Bandung, Jumat (28/11/2014).

Iwan mengaku banyak mendengar kiprah Ridwan Kamil. "Semakin banyak mendengar, semakin besar keinginannya untuk bertemu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat," lanjutnya.

Baginya, wali kota yang berlatar belakang arsitek sangat mengerti pembangunan kota secara visual. “Hal yang dibicarakan, tentu bagaimana membangun Kota Bandung. Apa yang bisa saya sumbangsihkan atau kerjasamakan dengan Kota Bandung,” tutur raja apartemen Australia ini.

Bandung, sambung Iwan, berpotensi dalam pengembangan apartemen kelas internasional. Apalagi Bandung memiliki banyak kelebihan. Seperti alamnya, kuliner, hingga fesyen. “Kalau ada yang memiliki tanah cukup besar di lokasi yang strategis kenapa tidak. Saya ingin banget mengembangkan bisnis di Bandung,” kata dia.

Indonesia Genjot Produk Rempah Unggulan
http://ekbis.sindonews.com/read/930437/34/indonesia-genjot-produk-rempah-unggulan-1417180827

http://imageshack.com/a/img538/9507/eElXCe.jpg

BANDUNG - Dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah Indonesia di mata dunia, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dewan Rempah Indonesia terus menggenjot beberapa jenis rempah unggulan.

Setidaknya, ada tiga jenis rempah yang diandalkan yakni pala, lada, dan panili.

‪Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Gamal Nasir mengatakan, pengembangan tiga komoditas tersebut akan dilakukan dengan strategi peningkatan skala ekonomi budidaya, penerapan teknologi, standar mutu, dan penguatan industri pengolahan.‬

"Indonesia sudah dikenal sebagai surganya rempah-rempah sejak zaman penjajahan. Banyak negara penjajah memperebutkan Indonesia karena kekayaan rempahnya," ujar dia di sela Pertemuan Rempah Nasional 2014 di Hotel Horizon Kota Bandung, Jumat (28/11/2014).

Namun, dia menyebutkan, beberapa periode terakhir ini produksi rempah-rempah di Indonesia makin menurun. Hingga 2013, luas tanam rempah-rempah di Indonesia mencapai 943.720 hektare dengan produksi total 310.609 ton.

"Jumlah itu meliputi komoditas cengkeh, lada, pala, kayu manis dan panili yang dibudidayakan oleh 1,78 juta KK petani," tuturnya.‬

Lebih lanjut dia menuturkan, ‪ada berbagai permasalahan yang menjadi kendala utama dalam produksi rempah saat ini. Di antaranya, keterbatasan bibit unggul, sarana produksi dan teknologi yang belum memadai, tata niaga yang belum efisien dan beberapa kendala lain.

"Akibatnya, kualitas dan kuantitas produksi rempah Indonesia menurun hingga 40%-60% dari kualitas standar yang diakui pasar dunia," kata dia.

Dirut Pertamina Akan Kaji Blok Mahakam
http://ekbis.sindonews.com/read/930895/34/dirut-pertamina-akan-kaji-blok-mahakam-1417323220

https://imageshack.com/i/f0EzK1SNj

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto usai berlari bersama dalam acara Pertamina Eco Run berbicara soal kelangsungan Blok Mahakam dan pembangunan kilang minyak.

Dia mengaku sudah melakukan pertemuan dengan manajemen lama Pertamina untuk membahas Blok Mahakam pada Sabtu (29/11/2014) malam.

"Kami bertemu dengan manajemen yang lama, disampaikanlah isu-isu, salah satunya Mahakam. Kawan-kawan sudah melakukan studi sampai kepada posisi bagaimana mengambil alih Blok Mahakam," ujarnya di Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Dwi menuturkan, akan melakukan pengecekan kembali soal Blok Mahakam. Hal itu dilakukan agar pengambialihan balok tersebut bisa berjalan lancar dan lebih baik.

Pertamina sebelumnya menyatakan siap untuk mengelola blok tersebut lantaran optimistis mampu mengelolanya seiring dengan masih minimnya eksplorasi perseroan di dalam negeri. Adapun transisi pengelolaan blok tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun.

Sementara untuk pembangunan kilang minyak, Dwi mengungkapkan, dia sedang memikirkan bagaimana Pertamina bisa mengambil nilai tambah (added value) sebanyak-banyaknya.

"Kita revitalisasi kilang yang ada, dan membangun yang baru, termasuk oil tank. Jadi, kita tak terlalu dipepet posisi krisis. Kalau bisa Pertamina berinvestasi sendiri, ya dilakukan. Kalau tidak, kita harus menggandeng mitra strategis," ujarnya.

Sukseskan Program 100 Juta Pohon, Pertamina Gelar Eco Run
http://ekbis.sindonews.com/read/930849/34/sukseskan-program-100-juta-pohon-pertamina-gelar-eco-run-1417319649

https://imageshack.com/i/eyhWZiiuj

JAKARTA -
PT Pertamina (Persero) menggelar kegiatan maraton Pertamina Eco Run sebagai rangkaian pembuka HUT Pertamina ke-57, yang puncaknya akan dihelat pada 10 Desember 2014.

Pertamina Eco Run, yang diikuti sekitar 6.000 peserta silepas oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dengan mengambil start dan finish di Kantor Pusat Pertamina.

Menurut Dwi, Pertamina Eco Run bukan sekadar lomba lari biasa, melainkan bagian dari kegiatan perusahaan dalam upaya mendukung kegiatan tanggung jawab sosial, yakni Menabung 100 Juta Pohon.

Dalam kegiatan ini, setiap peserta Pertamina Eco Run otomatis menyumbang 20 bibit pohon. Bahkan, lanjut Dwi, selain mendapatkan medali, setiap finisher secara otomatis telah menyumbangkan 1.000 bibit .

“Sesuai dengan temanya, Hijaukan Indonesia, Hijaukan Dunia, Pertamina Eco Run merupakan olah raga pertama dengan eco concept, di mana seluruh peserta dan juga finisher kami ajak untuk berkontribusi menyukseskan program CSR perusahaan, yaitu Menabung 100 Juta Pohon yang sangat sejalan dengan Hari Menanam Pohon, yang dicanangkan oleh pemerintah pada 29 Desember 2014,” tutur Dwi di sela acara Pertamina Eco Run di Jakarta, Minggu (30/11/2014)

Pertamina Eco Run terbagi dalam dua jarak, yakni 3,3 mil dan 5,7 mil yang melintasi rute mulai Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara - Medan Merdeka Barat (berputar di patung Arjuna Wiwaha) - Medan Merdeka Barat (berputar di depan Museum Gajah) - Medan Merdeka Selatan dan finish di Kantor Pusat Pertamina.

Untuk jarak 5,7 mil, peserta memulai start dari Medan Merdeka Barat menuju Jalan MH. Thamrin (berputar di Bundaran HI), kembali ke Medan Merdeka Barat (berputar di depan Museum Gajah) - Medan Merdeka Selatan dan finish di Kantor Pusat Pertamina.

Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh para pecinta lari dari dalam dan luar negeri, tetapi juga seluruh masyarakat dari berbagai lapisan termasuk pelajar. Untuk ajang ini, Pertamina menyediakan hadiah dan asuransi yang totalnya mencapai Rp827 juta.

Incar kelas menengah, Perumnas jual apartemen harga Rp 400 juta
http://www.merdeka.com/uang/incar-kelas-menengah-perumnas-jual-apartemen-harga-rp-400-juta.html

Merdeka.com - Perumnas menawarkan produk apartemen di bilangan Jakarta Timur untuk kelas menengah ke bawah mulai harga Rp 400 juta. Pengerjaan proyek ini dilakukan Perumnas dengan menggandeng PT Bakrieland.

GM Regional III Jabodetabek Perumnas, Andi Patria Nusantara, mengatakan pihaknya akan meluncurkan 5 tower tahap 2 di mana pembangunan dimulai pada Maret 2015. Ditargetkan proyek selesai pada akhir 2016.

"Rusunawa Sentra Timur Residence atau bernama Brown Tower. Perumnas menggandeng PT Bakrieland untuk membangun kawasan apartemen di bilangan Jakarta Timur bernama Sentra Timur Residence," ujarnya saat acara 'Launching Tower Brown' di Sentra Timur Residence, Jakarta, Sabtu (29/11).

Perumnas mengusung konsep harga terjangkau, lokasi strategis, sarana dan prasarana pendukung dalam merealisasikan ekspansi bisnis perseroan.

"Kami menawarkan harga mulai Rp 400 juta hingga Rp 500 juta dengan macam-macam tipe apartemen mulai tipe studio 21 dan 24 serta dan tipe 36," jelas dia.

Konsep apartemen berupa Rusunami ini memiliki lantai 24 di mana diisi dengan 23 unit apartemen per lantainya. Pendanaannya sendiri berasal dari pinjaman perbankan dan kas internal.

"Investasi ada modal sendiri dan pinjaman kalau perlu, modal sendiri per tower 30 persen dari investasi total Rp 143 miliar satu tower, kalau untuk 5 tower ini sebesar Rp 550 miliar, " ungkapnya.

Dia menambahkan pertumbuhan kota Jakarta yang semakin padat, harga perumahan semakin terkerek naik dan tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat, merupakan tantangan Perumnas untuk terus berupaya dalam memenuhi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

RI Incar Pasar Makanan Uni Emirat Arab
http://bisnis.liputan6.com/read/2140489/ri-incar-pasar-makanan-uni-emirat-arab

https://imageshack.com/i/ipWNyxbrj

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mulai membidik kawasan Timur Tengah sebagai pasar potensial untuk menumbuhkan nilai ekspor makanan olahan.
Konsumsi makanan menjadi pengeluaran utama negara-negara di kawasan tersebut. Diprediksi konsumsi makanan mencapai 49,1 juta ton pada 2017 dengan pertumbuhan sebesar 3,1 persen tiap tahunnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Nus Nuzulia Ishak mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) merupakan hub atau pintu masuk ekspor bagi negara-negara sekitar yang membutuhkan berbagai macam produk. Sementara ekspor makanan olahan Indonesia ke UEA pada 2013 baru mencapai 17.886 ton dengan nilai US$ 50,35 juta.

"Ini peluang menuju pasar yang lebih besar," ujar Nus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Dia menjelaskan, pertumbuhan ini digerakkan oleh pertumbuhan populasi, kenaikan pendapatan per kapita, dan booming-nya industri pariwisata di kawasan Timur Tengah.

UEA kini masih menduduki posisi ke-19 sebagai negara tujuan ekspor produk makanan olahan. Dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor produk makanan olahan ke UEA mengalami tren pertumbuhan positif sebesar 9,23 persen.

"Nilai ekspor makanan olahan ke UEA pada periode Januari-Agustus 2014 mencapai angka US$ 35,29 juta dan tumbuh 9,62 persen dibandingkan periode yang sama setahun lalu," tandas dia. (Dny/Ahm)

Kegunaan Kartu Nelayan untuk Isi BBM
http://economy.okezone.com/read/2014/11/30/19/1072608/kegunaan-kartu-nelayan-untuk-isi-bbm


https://img.okezone.com//content/2014/11/30/19/1072608/kegunaan-kartu-nelayan-untuk-isi-bbm-wEvaoL8S0Z.jpg

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah membuat program kartu nelayan. Kartu ini dibuat agar Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan kepada nelayan yang benar-benar menghasilkan ikan.

"Jadi dari Kementerian terkait, uang itu ditempatkan sesuai waktunya. Kemudian diinject ke dalam kartu," ucap Direktur Utama (Dirut) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir saat ditemui di Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Sofyan menambahkan dengan kartu tersebut para nelayan bisa mengetahui jatah BBM per bulannya. Sehingga jika pergi ke pelelangan ikan, maka harus menggunakan kartu tersebut.

"Sehingga pemerintah, tempat pelelangan tahu ini si badu yang dapat BBM sekian liter waktu berangkat bawa ikan sejumlah sekian," ungkap Sofyan.

Dengan adanya kartu nelayan diharapkan jatah BBM jatuh ke tangan nelayan yang tepat. Bukan untuk nelayan yang berbisnis jual beli BBM.

"Nanti dia mikir karena subsidinya besar ngapain melaut. Jadi si nelayan menjadi pengusaha BBM donk," tutur Sofyan.

Dwi Soetjipto Pede Pertamina Masuk 50 besar Dunia
http://economy.okezone.com/read/2014/11/30/19/1072576/dwi-soetjipto-pede-pertamina-masuk-50-besar-dunia

https://img.okezone.com//content/2014/11/30/19/1072576/dwi-soetjipto-pede-pertamina-masuk-50-besar-dunia-PWMNDP5eTj.jpg

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut PT Pertamina (Persero) berpotensi masuk 50 besar perusahaan besar dunia dalam Fortune Global 500. Saat ini perusahan pelat merah migas ini diurutan 123.

Menanggapi hal ini Drektur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi dan bukanlah hal yang sulit jika dalam implementasinya menghadirkan prinsip-prinsip sesuai rules.

"Why not," tegas Dwi di kantornya, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Dwi menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah Pertamina mengambil peran kunci dalam mengelola potensi sumber daya alam, sehingga akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Tinggal bagaimana kita bisa melangkah ke sana. Yang utama adalah agar Pertamina ambil peran kunci melaksanakan visi bumi, air dan isinya bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat banyak," paparnya.

Sebelumnya, Rini berpendapat, Pertamina mempunyai potensi besar untuk bertengger di urutan 50 sebagai perusahaan besar di dunia. Saat ini, BUMN itu menduduki peringkat ke-123 dalam Fortune Global 500 pada 2014.

"Jadi Pertamina bisa jauh lebih baik dari itu (123) karena Indonesia punya sumber energi migas besar," ujarnya.

Hindari Krisis BBM, Dwi Soetjipto Bangun Kilang Baru
http://economy.okezone.com/read/2014/11/30/19/1072553/hindari-krisis-bbm-dwi-soetjipto-bangun-kilang-baru

https://img.okezone.com//content/2014/11/30/19/1072553/hindari-krisis-bbm-dwi-soetjipto-bangun-kilang-baru-6UXvpxmrLx.jpg

JAKARTA - Saat ini usia kilang minyak di Indonesia sudah sangat tua, sehingga membuat kerugian karena produksi yang dihasilkan tidak ada nilai tambah. Untuk itu, PT Pertamina (Persero) bakal membangun kilang minyak baru guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Itu bagaimana kita mengambil added value sebanyak-banyaknya. Revitalisasi kilang yang ada dan membangun yang baru, termasuk oil tank," kata Dwi dikantornya, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Dwi menambahkan, hal ini juga dilakukan agar menghindari krisis BBM yang menghantui Indonesia karena selalu melakukan importasi.

"Jadi kita tak terlalu di pepet posisi krisis," sebutnya.

Dalam pembangunan kilang ini, Dwi menyebut akan dilakukan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain.

"Kalau bisa Pertamina berinvestasi sendiri, ya dilakukan. Kalau tidak kita harus menggandeng mitra strategis," tegasnya.

Perbankan RI Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
http://ekbis.sindonews.com/read/930976/34/perbankan-ri-harus-jadi-tuan-rumah-di-negeri-sendiri-1417340746

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2014/11/30/34/930976/perbankan-ri-harus-jadi-tuan-rumah-di-negeri-sendiri-rK4.jpg

JAKARTA - Maraknya kehadiran bank asing di Indonesia ‎mengharuskan perbankan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-BankNasional (Perbanas) Sigit Pramono‎ mengatakan, menyangkut kepemilikan bank asing di perbankan nasional, sebaiknya tidak hanya sekedar retorika politik yang diributkan secara musiman.

Menurutnya, harus ada langkah nyata agar perbankan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti Peraturan Pemerintah No 29/1999 harus dicabut. Pasalnya, selama pertauran ini masih berlaku, maka Indonesia tidak bisa mencegah jika bank nasional akhirnya jatuh ke tangan asing.

Kemudian, Indonesia harus menyusun kembali visi, misi, dan aristektur perbankan nasional di masa depan, serta harus merevisi undang-undang perbankan.

Selain pengaturan kepemilikan, dia menilai, Indonesia juga harus mampu membuat kebijakan yang dapat memanfaatkan kehadiran bank-bank asing secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) atau pemerintah segera memberlakukan ketentuan yang mewajibkan cabang bank asing menjadi perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia.

"Sebenarnya tidak ada serbuan bank asing di Indonesia dan kehadiran bank asing bukan tanggung jawab Jokowi karena memang mereka sudah lama. Namun, kehadiran bank asing harus jadi alarm untuk membesarkan bank-bank kita," kata Sigit kepada wartawan di Jakarta akhir pekan ini.

Harus diakui, dia menjelaskan bahwa sampai kapanpun dalam era globalisasi, tekanan asing untuk mendominasi pasar domestik Indonesia akan tetap ada.

Saat ini, peraturan perbankan masih sangat terbuka dan terlalu memudahkan bank asing untuk masuk dan tumbuh di dalam negeri, tetapi tidak sebaliknya.

Karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya peraturan seperti UU, PBI dan lain-lain yang bertujuan untuk melindungi sektor strategis dalam negeri (pangan, energi, dan keuangan). Selain berupa peraturan, konsolidasi BUMN juga mutlak diperlukan.

"Saat ini‎, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN memiliki aset sekitar 38% dari total aset perbankan nasional," ungkapnya.‎

Dwi Diyakini Mampu Benahi Internal Pertamina
http://ekbis.sindonews.com/read/930928/34/dwi-diyakini-mampu-benahi-internal-pertamina-1417332181

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2014/11/30/34/930928/dwi-diyakini-mampu-benahi-internal-pertamina-qok.jpg

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, dipilihnya Direktur Utama Pertamina dari eksternal perusahaan, diyakini bisa melakukan pembenahan di internal Pertamina.

Menurut dia, Pertamina saat ini memerlukan pembenahan di internal dan berbagai sisi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan minyak dan gas (migas) plat merah tersebut.

"Kasarnya begini, dengan Pak Dwi (Soetjipto) masuk, ini kan orang luar ke Pertamina, membuat mudah bagi dia untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Jadi, kalau dia di dunia yang sama, dia ada perasaan tegang dan segan," kata Satya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (30/11/2014)

Satya menilai bahwa Dwi bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan yang kembali dipercaya oleh masyarakat.

"Kalau di Pertamina kan bukan dirut selamanya. Kalau tidak bagus, ya dicopot. Tapi kita beri kesempatan dia untuk membenahi Pertamina ini," ujarnya.

Satya meyakini mantan Bos Semen Indoensia tersebut memiliki kemampuan yang baik di bidang manajemen. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan perusahaan holding semen yang dinahkodainya menembus pasar luar negeri.

"Semoga juga beliau mampu membuat Pertamina jadi perusahaan yang besar tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri," tandasnya.

Terkait dipilihnya orang luar sebagai Dirut Pertamina, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mencoba membenahi Pertamina.

"Saya melihat begini, kalau pemerintahan Jokowi itu mencoba untuk menaruh orang-orang baru, itu tercermin dari beberapa ya, diantaranya Dirut Pertamina yang tak punya latar belakang migas. Itu menurut saya baik," ujar Satya.

Satya melanjutkan, tujuan dipilihnya orang dari eksternal untuk menduduki jabatan sebagai Bos Pertamina itu, tak lain untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat hilang, yang menyangkut masalah sektor minyak dan gas (migas) Indonesia.

"Dalam konteks Pertamina, saya lihat dipilihnya Pak Dwi Soetjipto, tujuannya adalah untuk membenahi Pertamina supaya lebih maju. Misalnya, masalah ketidaktegasan pemerintah dan pejabat Pertamina sebelumnya soal Petral. Pak Dwi saya harap bisa membenahi," ujarnya.

Tak hanya itu, Satya juga berharap, selain membenahi internal Pertamina, Dwi dapat bergegas membawa Pertamina ke kancah internasional sebagai perusahaan migas yang memiliki nama di mata asing karena di Indonesia, nama Pertamina sudah besar.

"Apalagi Pak Dwi yang kita tahu kan sudah bisa mengekspansi Semen Indonesia, bahkan saya dengar yang terakhir sudah sampai ASEAN. Saya yakin, itu juga bisa dilakukan di Pertamina, sehingga Pertamina bisa go international," ujarnya.

Tol Laut Diklaim Dapat Memangkas Biaya Logistik
http://ekbis.sindonews.com/read/930595/34/tol-laut-diklaim-dapat-memangkas-biaya-logistik-1417237128

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2014/11/29/34/930595/tol-laut-diklaim-dapat-memangkas-biaya-logistik-Mag.jpg

MAKASSAR - Direktur Utama Pelindo IV Mulyono mengatakan, jika program tol laut di pelabuhan terealisasi, maka dapat memangkas biaya logistik.

Menurutnya, konsep tol laut yang ada di pelabuhan ini terkait adanya kapal petikemas yang berlayar rutin dan terjadwal dari wilayah Indonesia Barat ke timur dan sebaliknya.

"Jika program ini terealisasi akan memangkas biaya logistik nasional yang saat ini masih tidak kompetitif, sekaligus menjaga disparitas harga barang Indonesia Barat dan Timur sehingga terkendali. Tak hanya itu, dapat mendorong penyebaran industri ke wilayah Timur Indonesia," paparnya, Jumat (28/11/2014).

Mulyono mengungkapkan, kontribusi angkutan laut dalam sistem pengangkutan barang di wilayah Indonesia sangat tinggi, di mana angkanya mencapai 90% dibandingkan angkutan udara. Makanya, sangat diharapkan tol laut ini bisa terwujud.

Dia menjelaskan, saat ini tren muatan barang dengan peti kemas makin meningkat dan menjadi kebutuhan, bahkan dapat mengakomodir kapal-kapal dengan kemampuang mengangkut barang mencapai 15.000 teus dari yang ada saat ini dikisaran 800 teus sekali bongkar diarea peti kemas.

Sementara, pelabuhan Makassar dengan panjang dermaga 850 meter hanya mampu menangani 900.000 teus petikemas pertahunnya, sementara tempat penyimpanan hanya mampu menampung 500.000 teus.

Mulyono menguraikan, jalur tol laut di Indonesia timur yang dimaksudkan, yakni dari Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya ke Makassar.

Kemudian dari Makassar ke Sorong dan Bitung, dimana di dua jalur tersebut wilayahnya sangat dekat dari luar negeri seperti Philipina, Jepang dan Pantai Barat.

"Jalur tol laut sebenarnya juga dipersiapkan untuk mengantisipasi era perdagangan bebas ASEAN tahun depan. Pelabuhan Bitun bisa dijadikan pintu gerbang produk Indonesia menuju ASEAN, Jepang dan Korea. Sementara, pelabuhan Sorong bisa membuka pintu barang Indonesia dikirim ke Australia dan negara-negara Pasifik," tutur Mulyono.

Di sisi lain, Komisaris Utama PT Pelindo IV Agus Purwoto menyatakan, pengembangan pelabuhan akan diarahkan agar terintegrasi dengan kawasan industri. Di mana, untuk salah satu tantangan dalam mewujudkannya dengan membangun tol laut.

(izz)

Kadin: Saatnya Alihkan Transportasi Darat ke Laut
http://economy.okezone.com/read/2014/12/01/320/1073020/kadin-saatnya-alihkan-transportasi-darat-ke-laut

https://img.okezone.com//content/2014/12/01/320/1073020/kadin-saatnya-alihkan-transportasi-darat-ke-laut-3JOF6nWFtd.jpg

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk membuka akses tol laut. Rencana tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Sudah saatnya mengalihkan transportasi barang ke laut," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Teknologi Informasi dan Informatika Didie Suwondo di Hotel Pullman Central Park Jakarta Senin (1/12/2014)

Dia menjelaskan bahwa selama ini transportasi darat baru dimanfaatkan 7 persen dan 90 persen lewat transportasi laut. Bagaimana bisa memanfaatkan konektivitas antar pulau ke pulau yang lain.

Dengan pengalihan transportasi darat ke laut tentunya akan mewujudkan disparitas harga. Bisa tercapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Tentunya perlu dukungan insentif dari pemerintah.

"Tol laut itu baik, untuk kapal besar. Pelabuhan kecil, juga harus ada kapal kecil. Melihat Indonesia sebagai negara archipelago," katanya.

Pemerintah Akan Bangun Tol Bakauheni-Palembang
http://economy.okezone.com/read/2014/12/01/320/1073018/pemerintah-akan-bangun-tol-bakauheni-palembang

https://img.okezone.com//content/2014/12/01/320/1073018/pemerintah-akan-bangun-tol-bakauheni-palembang-kENlVT3AKS.jpg

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berencana akan membangun jalan tol dari Pelabuhan Bakauheni sampai Palembang. Adapun panjang jalan tol di Sumatera ini diperkirakan mencapai lebih dari 500 kilometer (km).
Menteri PU-Pera Basuki Hadi Muljono menuturkan, guna mengembangkan proyek tersebut, pemerintah akan menggandeng PT Hutama Karya dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Nantinya, dua BUMN konstruksi tersebut akan bekerja sama dengan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry.

"Hari ini kami diundang sama Menteri BUMN untuk membicarakan proyek ini yang merupakan untuk menindaklanjuti perintah dari bapak Presiden terkait kunjungan kemarin," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12/2014). Dia melanjutkan, tahap awal proyek tersebut adalah pembebasan tanah selama 2015 hingga 2016. Dana pembebasan tanah sepanjang 500 km itu akan ditanggung APBN. "Setelah itu baru konstruksinya akan dimulai pada 2017 selama dua tahun. Targetnya selesai sampai 2019," tukasnya.

Rencananya proyek tersebut akan memakan investasi senilai Rp45 triliun. Basuki menekankan bahwa nilai tersebut di luar biaya pembebasan lahan yang ditanggung APBN. "Kami akan membentuk tim teknis bagaimana pelaksanaan dan pengembangannya nanti," pungkasnya.

Dahlan Targetkan Jadi Petani Kaliandra Terbesar dalam 3 Tahun
http://economy.okezone.com/read/2014/12/01/320/1073004/dahlan-targetkan-jadi-petani-kaliandra-terbesar-dalam-3-tahun

https://img.okezone.com//content/2014/12/01/320/1073004/dahlan-targetkan-jadi-petani-kaliandra-terbesar-dalam-3-tahun-xvMzj141MY.jpg

JAKARTA - Menjadi petani kaliandra terbesar di Indonesia merupakan impian dari Menteri Badan Usaha Milik Negara era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Dahlan Iskan. Untuk mencapai tujuannya tersebut, dirinya menargetkan akan tercapai selama tiga tahun.

"Saya harap dalam tiga tahun bisa jadi penanam kaliandra terbesar di Indonesia," jelas Dahlan saat ditemui di Balai Kartini, Senin (1/12/2014).

Selain itu, Dahlan juga menargetkan akan menanam 200 hektare di masing-masing wilayah. Setidaknya ada sekitar 30 wilayah yang akan disasar Dahlan untuk memperluas tanaman kaliandra merah miliknya.

"Target 200 hektare di masing-masing wilayah, rencana 30 wilayah tapi kita lihat dulu di lima, enam wilayah, dua sampai tiga bulan kita lihat lagi. Kita lihat dulu tumbuhnya kaliandra atau duit," tuturnya.

Dalam waktu dekat dia berencana menanam di wilayah Tambora, Kalimantan Timur dan Pulau Mongondo Sulawesi. "Karena hujan semangat turun. Mulai penanaman kaliandra di Singkep, Tambora, Kaltim, Pulau Mongondo," tukasnya.

(rzy)

Kebijakan Menteri Susi Buat Harga Ikan Segar Murah
http://economy.okezone.com/read/2014/12/01/320/1073002/kebijakan-menteri-susi-buat-harga-ikan-segar-murah

https://img.okezone.com//content/2014/12/01/320/1073002/kebijakan-menteri-susi-buat-harga-ikan-segar-murah-4QAQrNnERL.jpg

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menduga kebijakan moratorium atau penghentian izin sementara kapal tangkap ikan berukuran besar oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat harga ikan segar turun.

Pasalnya, selama ini kapal tangkap ikan terutama yang asing berpotensi melakukan pencurian ikan atau illegal fishing yang merugikan negara mencapai Rp300 triliun per tahun.

Turunnya harga ikan segar merupakan salah satu faktor penghambat laju inflasi sebesar 0,02 persen.

"Ada faktor penghambat laju inflasi yaitu ikan segar. Andil hambat inflasi sebesar 0,02 persen dan membuat harganya turun mencapai 0,37 persen," kata Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurut Suryamin, kebijakan pemerintah yang melarang pencurian ikan (illegal fishing) membuat produksi-produksi ikan yang biasanya langsung diekspor, namun sekarang sudah tidak bisa lagi.

"Jadi hasil ikannya ke tahan, sehingga dijual di dalam negeri membuat harganya murah karena stok ikan segar banyak," imbuhnya.

Kadin: Saatnya Alihkan Transportasi Darat ke Laut
http://economy.okezone.com/read/2014/12/01/320/1073020/kadin-saatnya-alihkan-transportasi-darat-ke-laut

https://img.okezone.com//content/2014/12/01/320/1073020/kadin-saatnya-alihkan-transportasi-darat-ke-laut-3JOF6nWFtd.jpg


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk membuka akses tol laut. Rencana tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Sudah saatnya mengalihkan transportasi barang ke laut," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Teknologi Informasi dan Informatika Didie Suwondo di Hotel Pullman Central Park Jakarta Senin (1/12/2014)

Dia menjelaskan bahwa selama ini transportasi darat baru dimanfaatkan 7 persen dan 90 persen lewat transportasi laut. Bagaimana bisa memanfaatkan konektivitas antar pulau ke pulau yang lain.

Dengan pengalihan transportasi darat ke laut tentunya akan mewujudkan disparitas harga. Bisa tercapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Tentunya perlu dukungan insentif dari pemerintah.

"Tol laut itu baik, untuk kapal besar. Pelabuhan kecil, juga harus ada kapal kecil. Melihat Indonesia sebagai negara archipelago," katanya.

Larangan PNS Rapat di Hotel Pangkas 30% Anggaran Kementerian
http://bisnis.liputan6.com/read/2140900/larangan-pns-rapat-di-hotel-pangkas-30-anggaran-kementerian

http://bisnis.liputan6.com/read/2140900/larangan-pns-rapat-di-hotel-pangkas-30-anggaran-kementerian#

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah resmi melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk rapat di luar kantor mulai hari ini, 1 Desember 2014.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengklaim anggaran yang bisa dihemat dari kebijakan larangan rapat bagi pegawai negeri sipil (PNS) di luar kantor termasuk di hotel, bisa mencapai 25-30 persen.

Dia mencontohkan, misal anggaran Kementerian PAN-RB mencapai Rp 100 miliar maka anggaran yang dihemat 25-30 persen dari jumlah tersebut kecuali anggaran untuk pegawai.

Tak hanya itu, Yuddy juga tengah berupaya mengubah pola pikir kementerian dari sebelumnya melihat kinerja, berdasarkan anggaran yang ditentukan.

Namun, ujarnya dalam pemerintah Presiden Joko Widodo prestasi akan dinilai dari semaksimal mungkin menekan anggaran kemudian melihat kinerjanya.

"Kinerja itu tidak sekadar menghabiskan anggaran, laporan benar dan prestasi. Dengan uang sedikit, pengeluaran sedikit, hasilnya maksimal, perlu revoluasi mental," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah langkah dilakukan Yuddy. Dari langkah moratorium pegawai sampai perampingan struktur organisasi terhadap nomenklatur kementerian yang baru.

"Jangka panjang menghasilkan postur kepegawaian yang sehat," tutup Yuddy. (Amd/Ndw)

Pemerintah Ingin Dorong Jumlah Investasi dari Jepang
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/01/133929826/Pemerintah.Ingin.Dorong.Jumlah.Investasi.dari.Jepa ng

http://assets.kompas.com/data/photo/2014/10/30/144547120141030-132746-2780x390.JPG

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan tidak alergi dengan investasi asing, dan bahkan cenderung mendorong aliran modal asing masuk dan ambil bagian dalam pembangunan Indonesia.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Saleh Husin mengatakan, salah satu investor yang didorong untuk lebih banyak berinvestasi adalah pemodal dari Jepang. "Kita berharap investasi Jepang di Indonesia itu bisa meningkat," tutur Saleh seusai menyampaikan pidato pembukaannya dalam acara Business Matching dengan IHI Group asal Jepang di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (1/12/2014).

Menurut Saleh, data menunjukkan bahwa investasi asal Jepang ke Indonesia lebih kecil jika dibandingkan investasi Negeri Sakura tersebut ke negara lain di Asia Tenggara. Hal ini amat disayangkan. Pasalnya, Indonesia menawarkan iklim dan return investasi yang lebih menjanjikan.

"Kita kan masih di bawah, sekitar 17 persen kalau dibandingkan investasi Jepang di Thailand, kalau tidak salah 35 atau 43 persen. Ini kan tentu yang kita minta mereka untuk bisa meningkatkan investasinya di Indonesia," ujarnya.

Sebagai catatan, saat Amerika Serikat dan dunia secara keseluruhan menghadapi krisis ekonomi di tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil. Ini bisa menjadi pertimbangan menarik bagi investor khususnya investor asal Jepang.

"Mereka tahu Indonesia punya masa depan investasi yang jauh lebih baik dari negara lain. Sehingga kalau mereka sdh investasi di Thailand, Malaysia, mereka lihat situasi politik gak terlalu kondusif. (Inilah) salah satu daya tarik Indonesia," pungkasnya.

Pengusaha Jepang Diarahkan untuk Investasi di Infrastruktur Maritim
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/20/125051326/Pengusaha.Jepang.Diarahkan.untuk.Investasi.di.Infr astruktur.Maritim?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan

http://assets.kompas.com/data/photo/2014/11/20/104651020141120-101453-1780x390.jpg

AKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang megarahkan perusahaan asal negeri sakura tersebut untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya pada bidang pembangunan infrastruktur maritim.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki telah menghubungi pemilik perusahaan Jepang di Indonesia untuk membahas rencana investasi tersebut. “Sudah saya kontak perusahaan Jepang di Indonesia untuk membahas bagaimana kami bisa memberikan investasi dengan Indonesia di biddang infrastruktur mariti,” kata Tanizaki di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Menurut Tanizaki, Pemerintah Jepang sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan kerjasama yang sudah dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifk (APEC) di Beijing, Cina, 10 November lalu.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tingkat tinggi tersebut, Pemerintah Jepang sepakat untuk melakukan pertemuan tingkat kerja terkait dengan kerjasama pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan tol laut.

“Pertemuan pembahasan termasuk tol laut. Saya berpikir (pertemuan lebih baik dilakukan) secepat mungkin. Bisa juga tahun ini, tapi paling lambat tahun depan,” sambung Tanizaki.

Ia juga menegaskan bahwa Jepang berkomitmen untuk meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Tahun depan, Jepang berharap bisa menjadi investor nomor satu di Indonesia. Mengenai nilai investasi yang direncanakan Jepang ditanamkan di Indonesi tahun depan, Tanizaki enggan mengungkapkannya.

Selain membahas masalah investasi, dalam pertemuan hari ini Tanizaki dan Wapres Kalla membahas pembenahan infrastruktur pasca bencana alam. “Karena dua negara mengalami bencana terlebih lagi sekitar tiga tahun lalu ada gempa dahsyat di Jepang dan Indonesia membantu memberikan bantuan dukungan. jadi saya ucapkan terima kasih,” ujar dia.

Investor Jepang Tertarik Bangun Pabrik Mesin Kapal
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/01/132649726/Investor.Jepang.Tertarik.Bangun.Pabrik.Mesin.Kapal ?
utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan

http://assets.kompas.com/data/photo/2013/09/18/102507420130918-110826780x390.JPG

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, memboyong investor asal Jepang, IHI Group, ke Indonesia untuk berinvestasi. Namun sebelumnya, investor tersebut minta diperkenalkan pada perusahaan Indonesia yang bisa menjadi rekanan.

"Jadi saya dari Tokyo datang ke sini untuk mempertemukan pihak IHI ini dengan pengusaha Indonesia melalui pertemuan atau seminar hari ini," ujar Yusron ketika ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2014).

IHI Group sebenarnya sudah cukup lama berinvestasi di Indonesia. Menurut Yusron, perusahaan tersebut tertarik untuk meningkatkan investasi yang sudah ada dan melebarkan sayapnya dalam industri lain, khususnya industri kapal.

Salah satu faktor pendorong yang membuat investor asal Jepang tersebut tertarik, menurut Yusron, adalah arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang gencar menggairahkan sektor maritim.

"Mereka ingin lebih kuatkan lagi investasi yang sudah ada, berinvetasi baru, termasuk juga investasi di bidang lain. Mereka sudah ada, pabrik crane untuk angkat barang di pabrik. Lalu kemungkinan untuk engine mesin kapal mau bangun pabriknya di sini. Presiden Jokowi mau bangun kekuatan maritim kita, jadi saya sebagai dubes Indonesia di Jepang menghubungi ahli kapal, kita coba tarik Jepang untuk mesin kapal," katanya.

Yusron juga menyebutkan, IHI akan tetap berkontribusi dalam infrastruktur, khususnya pembangkit listrik. Selain itu, dia menyebutkan bahwa IHI akan bergerak pula di sektor pemeliharaan pesawat. "Termasuk pengembangan pemeliharaan pesawat kita. Jadi arahnya ke sana," kata Yusron.

Sementara Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan, pihaknya akan menghubungkan IHI dengan perusahaan lokal terkait. "Nanti (kerjasamanya) pasti dikenalkan ke perusahaan lokal yang sejalan dengan mereka misalnya dengan Rekayasa Industri," sebutnya.

Neraca Perdagangan RI Kembali Surplus
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/01/1246277/Neraca.Perdagangan.RI.Kembali.Surplus

http://assets.kompas.com/data/photo/2013/09/25/1856380shutterstock-120833416780x390.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com – Neraca perdagangan Indonesia akhirnya kembali surplus, setelah dalam beberapa bulan mengalamu defisit. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan pada bulan Oktober 2014 mengalami surplus sebesar 23,3 juta dollar AS. Ekspor RI tercatat sebesar 15,35 miliar dollar AS, sedangkan impornya tercatat sebesar 15,33 miliar dollar AS.

Informasi saja, bulan September lalu, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar 270,3 juta dollar AS. Hal itu merupakan defisit bulan kelima sepanjang tahun ini.

Kepala BPS, Suryamin menuturkan, volume neraca perdagangan juga mengalami surplus sebesar 30,7 juta ton, dimana ekspor tercatat sebesar 43,84 juta ton, sementara impornya tercatat sebesar 13,18 juta ton.

“Pada (neraca perdagangan) Oktober, surplus dari non-migas lebih tinggi dari defisit migas,” kata Suryamin dalam paparan, Senin (1/12/2014).

Suryamin mengatakan, pada Oktober, neraca perdagangan non-migas mengalami surplus sebesar 1,13 miliar dollar AS, sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 1,11 miliar dollar AS.

Defisit deraca perdagangan migas disebabkan defisit perdagangan minyak mentah sebesar 141,3 juta dollar AS. Sedangkan defisit hasil minyak masih tinggi mencapai 2,109 miliar dollar AS.

“Secara kumulatif Januari-Oktober 2014, neraca perdagangan masih defisit 1,64 miliar dollar AS, dimana defisit migasnya mencapai 10,72 miliar dollar AS, sedangkan surplus perdagangan non-migas sebesar 9,08 miliar dollar AS,” kata Suryamin.

Masih defisit dengan ASEAN
Perdagangan RI dengan negara-negara di kawasan ASEAN pada Oktober 2014 masih mengalami defisit sebesar 58,6 juta dollar AS. Secara kumulatif Januari-Oktober 2014, defisit neraca perdagangan dengan negara-negara di ASEAN mencapai 1 miliar dollar AS.

“Kita kalahnya dengan Thailand. Dengan lainnya, seperti dengan Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, kita surplus baik Oktober maupun kumulatif Januari-Oktober,” imbuh Suryamin.

Sementara itu, neraca perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa mengalami surplus baik pada Oktober 2014 yang sebesar 387,7 juta dollar AS, maupun kumulatif Januari-Oktober 2014 yang sebesar 3,46 miliar dollar AS.

“Ini membuktikan UE sudah membaik. Mudah-mudahan berdampak positif pada ekspor kita. Tapi secara kumulatifnya dengan Jerman dan Peranci kita masih defisit,” kata Suryamin.

Adapun neraca perdagangan dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, AS, India, Australia, Kore Selatan, serta Taiwan mencetak defisit 231,2 juta dollar AS, pada Oktober 2014. Pun secara kumulatif Januari-Oktober 2014, juga mengalami defisit 2,8 miliar dollar AS.

Bali Harus Jadi Pioner Handycraft & Mebel
http://economy.okezone.com/read/2014/12/02/320/1073541/bali-harus-jadi-pioner-handycraft-mebel

https://img.okezone.com//content/2014/12/02/320/1073541/bali-harus-jadi-pioner-handycraft-mebel-oec8c0x6xd.jpg

JAKARTA - Produk-produk buatan tangan asal (handycraft) milik Indonesia memang memiliki kualitas yang cukup baik. Sebut saja Bali, yang memiliki kualitas bagus dan bisa terus dikembangkan lagi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menyebutkan, Bali harus menjadi tempat acuan para turis untuk melihat kualitas produk buatan tangan Indonesia. Oleh karenanya, produk yang dibuat harus sesuai dengan standar internasional.

"Bali harus menjadi pioner terdepan dalam menerapkan tertib ukur, karena banyak turis yang datang, Kalau kita bicara kualitas kita bicara tertib ukur," kata Rachmat di Balai Budaya Bali, Selasa (2/12/2014). Sebagai fasilitas dari pemrintah, maka Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) atau sertifikat untuk barang-barang yang terbuat dari kayu, agar standarisasinya sesuai. "Yang dijual masyarakat Bali merupakan produk berkualitas, dan tidak ada duanya, tetapi mengenai standarisasi harus dibuatkan," tambahnya.

Menurut dia, produk handycraft dan juga mebel dapat digaungkan sama halnya seperti batik yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia. "Dan ini adalah kekuatan produk kita karena dilandasi dengan budaya, dari budayalah membuat produk yang berkualitas," pungkasnya.

Indofarma Siap Pangkas Jam Kerja Karyawan Perempuannya
http://economy.okezone.com/read/2014/12/02/320/1073640/indofarma-siap-pangkas-jam-kerja-karyawan-perempuannya

https://img.okezone.com//content/2014/12/02/320/1073640/indofarma-siap-pangkas-jam-kerja-karyawan-perempuannya-8y4mtaGxK6.jpg

JAKARTA - PT Indofarma Tbk (INAF) tak merasa terganggu atas rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang akan memotong waktu kerja wanita selama dua jam pada awal tahun mendatang.

"Kita sih tidak masalah orang jam tiga atau setengah sempat sore sudah pulang," tutur Direktur Utama Indofarma Arief Budiman di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa, (2/12/2014). Menurut dia, bila peraturan tersebut sampai di berlakukan, maka perseroan juga akan menerapkan peraturan jam kerja itu di perusahaannya.

"Kalau jadi diberlakukan, ya kita ikuti," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana akan memotong waktu kerja untuk pekerja wanita selama dua jam pada awal tahun 2015 mendatang. Peraturan tersebut,disinyalir guna mengurangi beban wanita pekerja yang juga sebagai ibu rumah tangga di rumah.

BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Banyak yang Naik Kelas
http://economy.okezone.com/read/2014/12/02/20/1073608/bpk-laporan-keuangan-pemerintah-banyak-yang-naik-kelas

https://img.okezone.com//content/2014/12/02/20/1073608/bpk-laporan-keuangan-pemerintah-banyak-yang-naik-kelas-jz7z0focAQ.jpg

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah banyak mengalami kemajuan. Ini ditandai dengan perolehan opini auditor yang semakin baik, terutama opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Secara umum, kualitas laporan keuangan pemerintah makin meningkat yang terlihat dari perolehan opini WTP yang makin banyak di tahun 2013," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis saat melaporkan hasil pemeriksaan semester I di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (02/12/2014).

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 64 Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 19 LKKL termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL.

Sementara itu untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BPK memberikan opini WDP. "Untuk laporan keuangan pemerintah daerah paling banyak opini WDP sebanyak 276," tambah dia.

Menurutnya, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini WTP selama lima tahun terakhir.

Selain itu, terdapat masalah yang menghambat perolehan opini WTP antara lain karena kelemahan pengelolaan aset tetap yang tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas tidak sesuai dengan ketentuan, penatausahaan persediaan tidak memadai serta pelaksanaan belanja modal dan barang tidak sesuai dengan ketentuan.

Indofarma Tingkatkan Ekspor Produk Obatnya Antisipasi Pasar Bebas
http://economy.okezone.com/read/2014/12/02/278/1073580/indofarma-tingkatkan-ekspor-produk-obatnya-antisipasi-pasar-bebas

https://img.okezone.com//content/2014/12/02/278/1073580/indofarma-tingkatkan-ekspor-produk-obatnya-antisipasi-pasar-bebas-1miPu3T0s2.jpg[/IMG]

JAKARTA - PT Indofarma Tbk (INAF) berencana meningkatkan ekspor produk obatnya ke negara kawasan Asia lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015.

"Negara tujuan ekspor kita yang sudah berjalan meliputi Afganistan, Irak, Nigeria. Mungkin kita akan lakukan penjajakan ke kawasan Asia seperti Vietnam dan Timur Leste," papar Direktur Utama INAF Arif Budiman di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Akan tetapi, rencana tersebut pasalnya masih terganjal beberapa hal. Khususnya minat pasar yang dinilai belum terlalu melirik.

"Kami sudah laksanakan ekspor, cuma sekarang produksi yang (kita) ekspor masih belum banyak pembelinya. Tapi, rencana ke depan ada untuk tambah ekspor," ujar Arif.

Di sisi lain, perseroan mengaku telah menjajaki kerjasama dengan salah satu produsen obat-obatan serta makanan bayi asal Kanada.

"Tahun depan mungkin sudah mulai masuk, kita bantu pengemasan dan penjualannya dari produk Kanada itu, yang khusus diperuntukan bagi ibu dan anak," tandasnya.

BI Beri Penghargaan Perusahaan yang Rajin Lapor Devisa Hasil Ekspor
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/02/125416126/BI.Beri.Penghargaan.Perusahaan.yang.Rajin.Lapor.De visa.Hasil.Ekspor

http://assets.kompas.com/data/photo/2014/01/09/2120030agus-marto-2780x390.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memberikan penghargaan kepada perusahan yang menjalankan kewajiban pelaporan antara lain Lalu Lintas Devisa (LLD), Devisa Hasil Ekspor (DHE), Sistem Informasi Debitur (SID), serta Laporan Bulanan Bank Umum (BLU), Selasa (2/12/2014).

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo mengapresiasi para pelapor terbaik tersebut, dalam Temu Akhir Tahun 2014 Gubernur Bank Indonesia dengan Pelapor LLD, DHE, SID, LBU. "Kami bahagia di Indonesia makin banyak institusi yang tertib lapor," kata dia.

Agus pun mengimbau perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan untuk mematuhi. Menurut Agus, dengan mematuhi pelaporan maka akan memberikan kebaikan bagi perusahaan bersangkutan dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa BI tengah berkoordinasi dengan pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengkaji semua aspek pelaporan dan kondisi umum dari materi LLD, DHE, SID, dan LBU.

"Kami apresiasi kepada para pemenang penghargaan. Insya Allah bisnis bapak ibu semakin baik ke depannya," ucap Agus.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) BI, Wiwik Sisto Widayat mengatakan jumlah perusahaan pelapor terus mengalami peningkatan setahun terakhir. Per Oktober 2014 tercatat 119 pelapor LLD dari Bank yang merupakan jumlah seluruh bank yang beroperasi di Indonesia.

Adapun pelapor LLD berasal dari Lembaga Bukan Bank (LBB) tercatat 2.420 pelapor, bertambah dari posisi Desember 2013 yang berjumlah 2.383 pelapor. Pada periode sama, pelapor LLD Utang Luar Negeri (ULN) meningkat jumlahnya dari 2.273 pelapor menjari 2.449 pelapor.

Adapun pelapor DHE per Oktober 2014 tercatat 2.104 pelapor DHE dari Bank dan 201.332 pelapor dari eksportir. Sedangkan untuk SID, pada periode sama tercatat 1.478 pelapor, meningkat dari posisi Desember 2013 berjumlah 1.435 pelapor.

"Sementara itu, untuk pelapor LBU tercatat 3.605 pelapor per Oktober 2014 meningkat dari posisi Desember 2013 yang berjumlah 3.019 pelapor," kata Wiwik.

Berikut di bawah ini adalah para penerima penghargaan sebagai pelapor terbaik.
Pelapor LLD-Bank
1. PT Bank Sumitomo Mitsui Indoensia
2. Citibank, NA 3. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk

Pelapor LLD-LBB
1. PT Indo Bharat Rayon
2. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
3. Exxonmobil Oil Indonesia Inc.

Pelapor LLD-ULN
1. PT Oto Multiartha
2. PT The Master Steel Manufactory
3. PT Astra Sedaya Finance

Pelapor DHE-Bank
1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2. The Hongkong & Shanghai Banking Co
3. The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd

Pelapor DHE-Eksportir
1. PT Musim Mas
2. PT Adaro Indonesia
3. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Pelapor SID
1. PD BPR BKK Purbalingga
2. PT AEON Credit Service Indonesia
3. PD BPR Bank Bapas 69

Pelapor LBU
1. PT Bank Central Asia, Tbk
2. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Moratorium Berdampak, Aktivitas Kapal Bekas Impor Berkurang
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/02/110022926/Moratorium.Berdampak.Aktivitas.Kapal.Bekas.Impor.B erkurang

http://assets.kompas.com/data/photo/2012/04/26/1403024780x390.JPG

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan moratorium izin kapal dan penanganan penangkapan ikan ilegal mulai berdampak. Di lapangan, jumlah kapal bekas impor yang berada di perairan Indonesia berkurang drastis. Beberapa negara juga mulai merespons kebijakan Indonesia tersebut.

”Dari sistem pemantauan kapal perikanan diketahui, pada 15 Oktober terdapat 933 kapal eks asing berada di perairan Indonesia. Namun, setelah moratorium diberlakukan diketahui, pada 19 November hanya tinggal 164 kapal,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi, di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Ia menyebutkan, ada beberapa kemungkinan terkait dengan kapal-kapal itu. Sebagian kembali ke negara asalnya dan sebagian lagi bersembunyi dengan mematikan pemancar.

”Namun, kalau saja pemancar itu dimatikan, kami masih bisa mengetahui keberadaannya,” kata Susi menyebut dampak kebijakannya untuk memerangi penangkapan ikan secara ilegal.

Ia juga menyebutkan, beberapa kedutaan telah meminta maaf atas perilaku nelayannya dan menghormati keputusan Indonesia.

Dampak lainnya, kini pengusaha yang benar-benar ingin berinvestasi di sektor perikanan mulai berdatangan. Mereka menyatakan, dengan kebijakan itu, para pemilik kapal akan merasa terproteksi.

”Pemilik kapal ada yang menceritakan, selama ini, ketika pulang, kapal hanya mendapat muatan separuh. Mereka merasa ditipu karena anak buah kapal menjual separuh muatan sebelum kembali.

Susi juga menceritakan, para pemilik kapal dan pedagang di sejumlah daerah mulai mudah mendapatkan berbagai jenis ikan.

Minat investasi

Di tempat terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto, dalam konferensi pers, di Jakarta, mengatakan, pihaknya berencana menggelar Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia bertema ”Mengembalikan Kejayaan Ekonomi Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat” pada 8-9 Desember 2014.

Suryo mengatakan, Kadin Indonesia berkewajiban menyesuaikan program ke depan yang diselaraskan dan disinergikan dengan program-program pemerintah. (SAN/NAD/LKT/MAR)

Pemerintah: Pertamina Harus Ambil Alih Blok Migas yang Kontraknya Akan Habis
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/02/063700226/Pemerintah.Pertamina.Harus.Ambil.Alih.Blok.Migas.y ang.Kontraknya.Akan.Habis

http://assets.kompas.com/data/photo/2013/05/27/1124064-bur-anjungan-blok-mahakam-780x390.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menuturkan banyak pekerjaan rumah yang menanti Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan jajaran direksinya.

Selain menyoroti soal kilang-kilang minyak yang sudah memasuki usia senja, Sofyan juga menekankan agar Dwi bersiap untuk mengambil alih blok-blok minyak yang kontraknya akan segera habis.

“Banyak PR Pertamina yang harus dibereskan, seperti masalah kilang yang sudah tua, storage, eksplorasi. Lalu, mempersiapkan diri untuk mengambil-alih sumur-sumur yang sudah habis kontraknya,” kata Sofyan, Senin (1/12/2014).

Sofyan berharap Dwi dapat membentuk tim yang solid, sehigga tercipta kerjasama yang baik untuk memperkuat Pertamina menjadi national oil company andal. “Karena national oil company kita masih kecil dibanding negara lain,” kata dia.

Sebagai informasi, Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina memutuskan mengangkat Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama Pertamina 2014-2019. Bersamaan dengan itu, rapat juga menetapkan tiga nama sebagai direktur, yaitu Ahmad Bambang, Yenny Andayani, serta Arief Budiman.

JNE Ingin Caplok Perusahaan Asing
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/01/091416826/JNE.Ingin.Caplok.Perusahaan.Asing
http://assets.kompas.com/data/photo/2014/04/21/1432360shutterstock-155773382780x390.jpg

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pelaku usaha beramai-ramai mencanangkan strategi untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan. Tak ketinggalan, perusahaan penyedia jasa logistik, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE), mulai ingin mengakuisisi perusahaan asing di wilayah Asia Tenggara demi menyambut pasar bebas itu.

Tiki JNE mensyaratkan, perusahaan yang akan mereka akuisisi harus berbisnis di negara dengan karakteristik konsumen yang sama dengan Indonesia. "Kalau mirip, kami tertarik," ujar Managing Director Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, Johari Zein, pekan lalu.

Hingga kini, pilihan Tiki JNE jatuh kepada Filipina dan Thailand. Selain karakateristik masyarakatnya yang mirip dengan Indonesia, pertimbangan perusahaan itu adalah industri e-commerce dua negara itu yang sedang berkembang. Sayang, manajemen perusahaan ini belum mau membocorkan nama perusahaan yang tengah mereka incar.

Johari menceritakan, niatan mengakuisisi perusahaan logistik tak cuma menjadi hasrat Tiki JNE. Perusahaan ini juga mengaku beberapa kali telah dipinang oleh perusahaan logistik asing. Alasan para calon peminang itu adalah potensi pasar Indonesia yang besar dengan 250 juta penduduk. "Tapi, kami tak tertarik untuk menjual perusahaan," kata Johari.

Fenomena perusahaan jasa logistik untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia menandakan persaingan bisnis logistik bakal makin ketat. Oleh karena itu, selain berencana melebarkan sayap ke mancanegara, Tiki JNE juga pasang tiga strategi untuk menguatkan pasar domestik.

Pertama ialah memperkuat jaringan bisnis di dalam negeri. Sebelumnya, manajemen perusahaan ini mengaku memiliki 5.000 hub di Indonesia. Di Ibu Kota, perusahaan ini memiliki empat hub besar dengan 400 titik transit.

Kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia dan yang ketiga ialah memanfaatkan teknologi. Tiki JNE sedang menggagas penggunaan mesin swalayan pengiriman barang. Nanti, konsumen bisa mencatatkan barang yang akan mereka kirim melalui mesin serupa anjungan tunai mandiri (ATM).

Mesin itu memuat alat untuk menimbang barang, informasi tujuan pengiriman, dan harga pengiriman. "Itu self assessment dan kalau sudah selesai, tinggal bayar ke kasir," kata Johari. Tiki JNE berharap bisa bekerja sama dengan peritel minimarket untuk menempatkan mesin itu.

Upaya lain untuk memanfaatkan teknologi adalah mengoperasikan sepeda listrik sebagai kendaraan distribusi. Pengoperasian sepeda listrik ini sebagai antisipasi rencana Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang akan melarang kendaraan bermotor melintasi Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat.

Tiki JNE sudah menyebar sekitar 100 sepeda listrik. Biaya investasi per sepeda listrik ini seharga Rp 12 juta.

Pemerintah Menargetkan Swasembada Gula
http://ekbis.sindonews.com/read/931987/34/pemerintah-menargetkan-swasembada-gula-1417518450

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2014/12/02/34/931987/pemerintah-menargetkan-swasembada-gula-uF6.jpg

SURABAYA - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan swasembada gula.

Untuk mencapai itu, Rini hari ini meninjau PG Gempolkrep, Mojokerto Jawa Timur milik PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) untuk mengetahui kondisi pabrik-pabrik di Jawa Timur (Jatim).

Saat ini, gula menjadi perhatian serius pemerintah, karena kualitas gula yang dimiliki pabrik-pabrik lokal tidak kalah dengan gula-gula impor yang didatangkan dari luar negeri.

"Swasembada gula harus diwujudkan. Gula menjadi satu dari beberapa komoditas pangan yang ditargetkan Presiden Joko Widodo untuk mencapai swasembada dalam 3-5 tahun mendatang. Komoditas pangan lainnya adalah beras, kedelai, jagung, dan daging," kata Rini, Selasa (2/12/2014).

Dia menekankan semua BUMN pergulaan harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai perhatian utama. Saat ini, pemerintah akan terus mencari jalan supaya kesejahteraan petani tebu di dalam negeri bisa terangkat.

Petani akan bisa mendapatkan nilai tambah bukan hanya dari gula saja, tetapi dari berbagai produk turunan komoditas tebu.

Untuk itu, Rini mendorong BUMN pergulaan supaya menggiatkan diversifikasi bisnis. BUMN pergulaan didorong tidak hanya fokus pada produksi gula, tapi juga produk turunan tebu lainnya, seperti bioetanol, listrik berbasis ampas tebu, hingga pupuk.

Selama itu, petani hanya mendapatkan penghasilan dari bagi hasil gula dan penjualan tetes tebu saja. Namun dengan adanya pabrik yang terintegrasi dengan produksi-produk turunan tebu non-gula, maka petani juga akan bisa mendapatkan tambahan pendapatan.

"Selain bioetanol, ada listrik, pupuk cair dan masih banyak lagi. Semua harus dikembangkan," ujarnya.

(izz)

Jokowi Perintahkan Daerah Perbatasan Harus Dapat Listrik
http://ekbis.sindonews.com/read/932022/34/jokowi-perintahkan-daerah-perbatasan-harus-dapat-listrik-1417523985

http://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2014/12/02/34/932022/jokowi-perintahkan-daerah-perbatasan-harus-dapat-listrik-OPP.jpg

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk menangani daerah yang belum dialiri listrik terutama untuk daerah perbatasan.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Kemenko Ekonomi lapangan banteng sore ini, Selasa (2/12/2014).

"Pada pertemuan Presiden dengan TNI, Panglima Kotama dan Kajati di Bogor pada Jumat lalu beliau memerintahkan kalau bisa daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau luar yang berpenghuni harus kondisinya minimal sama dengan tetangganya. Yaitu dialiri listrik," ujar dia.

Indroyono mengatakan, saat ini ada 47 perbatasan dan pulau-pulau terluar sudah ada listriknya dan mengalami surplus. Sehingga harus dialirkan ke daerah lain yang membutuhkan listrik.

"Contohnya di Timor Leste sekarang ini pasokan listrik di sana 165 MW dengan pemakaian jadi mereka masih surplus 55 MW. Jadi seperti yang belum dialiri kayak NTT, itu listriknya harus dapat," tandasnya.

Presiden Jokowi Berencana Hapuskan Dividen BUMN
http://economy.okezone.com/read/2014/12/03/320/1074300/presiden-jokowi-berencana-hapuskan-dividen-bumn

https://img.okezone.com//content/2014/12/03/320/1074300/presiden-jokowi-berencana-hapuskan-dividen-bumn-nmoALpbr9O.jpg

JAKARTA - Guna mengembangkan aksi korporasi dan ikut andil di dalam pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menghapus setoran bagi hasil keuntungan atau dividen bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

"Jika mungkin, BUMN itu tidak ada dividen. Supaya BUMN itu bisa berkembang cepat untuk melakukan berbagai program-program pembangunan infrastuktur dan lain-lain," kata Sofyan.

Sofyan menjelaskan, arahan dari Presiden Jokowi ini karena menginginkan para BUMN lebih besar dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya selama ini, tidak semua BUMN mendapatkan keuntungan dalam hal bisnisnya.

"Jadi jika mungkin ya BUMN itu tidak diambil dividen. Bapak Presiden berpendapat bahwa jauh lebih efisien kalau dividen itu tetap di BUMN sehingga BUMN bisa melakukan investasi yang banyak di infrastruktur," tegasnya.

Selain itu, untuk membesarkan BUMN ini, pemerintah pun berencana agar BUMN ini dapat suntikan modal dari pemerintah. Modal ini digunakan untuk mendorong BUMN menjadi ujung tombak pembangunan dalam negeri.

"Di samping itu juga nanti akan diupayakan PNM yang banyak melalui BUMN karena proses pemilihan proses pembangunan infrastruktur itu jauh lebih efisien lebih cepat," tukasnya.

Pengurangan Dividen, Vitamin Buat BUMN
http://economy.okezone.com/read/2014/12/03/320/1074325/pengurangan-dividen-vitamin-buat-bumn

https://img.okezone.com//content/2014/12/03/320/1074325/pengurangan-dividen-vitamin-buat-bumn-PnfPrIMrA1.jpg

JAKARTA - Pemerintah berwacana akan mengurangi setoran dividen untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun 2015. Hal itu disambut antusias oleh Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji.

"Ini akan berdampak sangat baik. Kemampuan keuangan otomatis jadi akan bertambah. Alhasil potensi untuk utangnya jadi menurun," tutur Nur ketika hendak menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Nur menambahkan, perusahaan-perusahaan BUMN juga akan mempunyai dorongan internal untuk membangun perusahaannya. Dengan begitu keuangan akan semakin sehat.

"Dampaknya kemampuan keuangan BUMN akan jadi bagus. Akan ada daya internal untuk membangun," pungkasnya.

Sofyan Djalil Sebut Peralihan Premium ke Pertamax Luar Biasa
http://economy.okezone.com/read/2014/12/03/19/1074227/sofyan-djalil-sebut-peralihan-premium-ke-pertamax-luar-biasa

https://img.okezone.com//content/2014/12/03/19/1074227/sofyan-djalil-sebut-peralihan-premium-ke-pertamax-luar-biasa-zoi3PUgn0B.jpg

JAKARTA - Dengan naiknya harganya Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, konsumsi BBM non subsidi, khususnya Pertamax melambung tinggi karena disparitas harga yang tidak terlalu jauh.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut peralihan konsumsi BBM subsidi ke BBM non-subsidi mencapai 50 persen dari yang biasanya.

"Luar biasa sekali peralihannya dari Premium ke Pertamax. Konsumsi pertumbuhan pertamax hampir 50 persen. Cukup bagus," tegas Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Menurut Sofyan, dengan disparitas yang tidak terlalu jauh, membuat pola pikir masyarakat berubah dan beralih ke Pertamax yang mempunyai kualitas yang lebih bagus.

"Artinya orang mulai merespons selisih harga yang nggak banyak itu mulai menggunakan Pertamax," sebutnya.

Terkait penurunan harga Pertamax, Sofyan menyerahkan semuanya kepada PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur. Harga Pertamax ini mengikuti harga minyak dunia.

"Itu keputusan Pertamina. Yang penting sekarang harga yang subsidi. Sekarang kita akan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya," jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dengan peralihan konsumsi ini memperkirakan impor premium berkurang.

"Sebenarnya baru sedikit ya, karena sudah menjelang akhir tahun. Jadi tetap ada kemungkinan short satu minggu terakhir, kita akan atasi," pungkasnya.

Pengusaha Gula Minta Pemerintah Buka Keran Impor
http://economy.okezone.com/read/2014/12/03/320/1074224/pengusaha-gula-minta-pemerintah-buka-keran-impor

https://img.okezone.com//content/2014/12/03/320/1074224/pengusaha-gula-minta-pemerintah-buka-keran-impor-RlKBOUvcWT.jpg

JAKARTA - Industri gula rafinasi berlomba-lomba meminta kepada pemerintah untuk membuka keran impor raw sugar. Permintaan tersebut didasarkan pada imbas dari kelangkaan bagan baku yang dihadapi oleh industri gula rafinasi.

Industri gula rafinasi berharap pemerintah mengabulkan kuota impor raw sugar sebanyak 3,2 juta ton di tahun depan.

"Empat dari 11 pabrik gula rafinasi sudah berhenti karena kesulitan bahan baku, yang dikhawatirkan kelangkaan bahan baku ini akan berimbas pada berkurangnya ketersediaan barang untuk industri makanan dan minuman di tahun depan," ungkap Ketua Umum AGRI, Wisnu Hendraningrat dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Menurutnya, pemerintah harus mulai melihat impor gula memiliki dua sisi. Satu sisi pemerintah jangan membuka lebar impor gula untuk melindungi industri gula tebu nasional. Tapi di satu sisi pemerintah juga harus bisa menjaga ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman di dalam negeri.

"Pemerintah, industri gula tebu dan industri gula rafinasi harus sesegera mungkin mewujudkan konsep cross ownership, konsep ini akan memberikan solusi jangka panjang terhadap semua pihak," jelasnya.

Dalam perjalanannya konsep tersebut akan memberikan kesejahteraan kepada petani karena tidak ada lagi persaingan antara gula rafinasi dan gula konsumsi.

"Dengan adanya konsep cross ownership dan percepatan perluasan lahan tebu, maka akan terwujud industri gula yang kuat dengan pabrik raw gula yang mantap dan pabrik tebu yang mumpuni," tandasnya.

Ekspor Tambang ke Jepang Tak Lagi Terhambat
http://economy.okezone.com/read/2014/12/03/320/1074214/ekspor-tambang-ke-jepang-tak-lagi-terhambat

https://img.okezone.com//content/2014/12/03/320/1074214/ekspor-tambang-ke-jepang-tak-lagi-terhambat-cjz4GaGbeC.jpg

JAKARTA – Pemerintah sempat menghentikan ekspor bahan tambang mentah ke Jepang. Pasalnya, para perusahaan tambang tersebut diwajibkan memiliki smelter.

Staf Khusus Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gusmardi Bustomi mengungkapkan, ekspor bahan pertambangan ke Jepang sudah tidak lagi bermasalah.

"Sejak pemerintahan baru belum ada komunikasi dan pendekatan dan beranggapan pemerintah Jepang tidak mempermasalahkan," ujarnya di Gedung Kemendag, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Dia mengatakan, perusahaan yang sudah berkomitmen membangun smelter bisa melakukan kegiatan ekspor lagi.

"Mereka yang sudah bangun smelter akan bisa ekspor nikel lagi dengan BK rendah sehingga suplai ke Jepang tidak terganggu lagi, balik ke normal lagi. Semoga ke depannya Jepang tidak akan gugat lagi, mudah-mudahan ga ada masalah," ucapnya.

Menurut dia, sebelumnya juga sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

"Beberapa waktu lalu ada langkah-langkah yang diambil Kemenkeu tentang pajak ekspor. Yang bentuknya tentu bertahap sesuai dengan hasil yang dihasilkan perusahaan pertambangan," tandasnya.

336 Pasar Tradisional Bakal Direvitalisasi pada 2015
http://bisnis.liputan6.com/read/2142219/336-pasar-tradisional-bakal-direvitalisasi-pada-2015

http://bisnis.liputan6.com/read/2142219/336-pasar-tradisional-bakal-direvitalisasi-pada-2015#

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai menyusun langkah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna merealisasikan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar tradisional dalam lima tahun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina mengatakan, pihaknya menargetkan 336 pasar tradisional akan direvitalisasi pada 2015. Adapun anggaran untuk revitalisasinya akan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dimasukan dalam anggaran kementerian 2015.

"Dalam program 2015, ada dana alokasi khusus Kemendag untuk ke 336 pasar karena akan ada 336 kabupaten kota yang kita alokasikan. Nanti ditambah dari kementerian lagi. Kalau kurang dari 1.000 (pasar) kita akan usulkan untuk ditambah," ujar Srie di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Dia menjelaskan, untuk mencapai target revitalisasi 1.000 pasar per tahun, Kemendag telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain. Hal ini karena program revitalisasi pasar bukan hanya dilakukan oleh Kemendag.

Menurut Srie, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian telah mempunyai program pembangunan pasar petani, Kementerian Koperasi dan UKM punya program bantuan sosial bagi pasar di wilayah kecamatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program revitalisasi pasar nelayan dan sebagainya.

"Itu kami integrasikan, dan sudah rapatkan. Jadi bukan hanya Kemendag yang melakukan revitalisasi pasar khususnya pada 2015, karena sudah ada anggarannya masing-masing," kata dia.

Srie mengungkapkan, selama 4 tahun terakhir, Kemendag telah menyelesaikan revitalisasi 583 pasar. Usai direvitalisasi, pasar-pasar kemudian serahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.

"Ke depan, konsep revitalisasinya seperti perbaikan secara fisik, manajemen pengelolaan, revitalisasi ekonomi, revitalisasi budaya, bagaimana pasar tradisional menjadi pusat kegiatan budaya dan sosial," tandasnya. (Dny/Ahm)