sucyresky
15th December 2014, 11:16 AM
https://img.okezone.com//content/2014/12/14/20/1079073/pembangunan-daerah-jadi-lambat-bila-dak-dihentikan-hJma4X1C6K.jpg
JAKARTA - Wacana penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menimbulkan perlambatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, wacana tersebut perlu dipikirkan lebih lanjut.
"Efeknya ya bisa jadi seperti itu, karena pola pembangunannya jadi tidak efisien dan standar," ungkap Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati kepada Okezone di Jakarta, Senin (15/12/2014).
Sistem punishment yang diungkapkan Jokowi tersebut, menurut Enny sebaiknya disertakan dengan pendekatan terlebih dahulu di setiap daerah. Hal ini membuat kejelasan yang lebih dimengerti pada daerah-daerah tersebut.
"Terkait DAK itu tidak bisa begitu saja diterapkan punishment, harus ada pendekatan dulu," kata dia.
Pendekatan ini dimaksudkan agar pemerintah pusat bisa mengevaluasi penggunaan DAK. Sehingga alasan-alasan mengenai keterlambatan penyerapan anggaran DAK bisa diketahui dan dicarikan solusinya.
"Daerahkan sebenarnya hanya menjalankan dari pusat saja kecuali kalau mereka diberi tanggung jawab sendiri," tambah Enny.
SUMBER : Okezone.com (http://cf6.co/4xnb)
JAKARTA - Wacana penghentian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menimbulkan perlambatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, wacana tersebut perlu dipikirkan lebih lanjut.
"Efeknya ya bisa jadi seperti itu, karena pola pembangunannya jadi tidak efisien dan standar," ungkap Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati kepada Okezone di Jakarta, Senin (15/12/2014).
Sistem punishment yang diungkapkan Jokowi tersebut, menurut Enny sebaiknya disertakan dengan pendekatan terlebih dahulu di setiap daerah. Hal ini membuat kejelasan yang lebih dimengerti pada daerah-daerah tersebut.
"Terkait DAK itu tidak bisa begitu saja diterapkan punishment, harus ada pendekatan dulu," kata dia.
Pendekatan ini dimaksudkan agar pemerintah pusat bisa mengevaluasi penggunaan DAK. Sehingga alasan-alasan mengenai keterlambatan penyerapan anggaran DAK bisa diketahui dan dicarikan solusinya.
"Daerahkan sebenarnya hanya menjalankan dari pusat saja kecuali kalau mereka diberi tanggung jawab sendiri," tambah Enny.
SUMBER : Okezone.com (http://cf6.co/4xnb)