sucyresky
12th January 2015, 07:53 AM
https://img.okezone.com//content/2015/01/11/20/1090678/jokowi-harus-perbaiki-data-pajak-YbDrbOOwZN.jpg
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat memperbaiki data terkait perpajakan nasional. Pasalnya, target penerimaan pajak Indonesia belakangan ini tidak mampu dicapai dengan baik.
Pengamat ekonomi Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, jumlah wajib pajak (WP) individu sebesar 60 juta, namun yang tercatat aktif membayar pajak hanya sebesar 23 juta.
"Begitu juga dengan perusahaan sekitar 20 juta perusahaan teregister tetapi hanya 550 ribu yang aktif bayar pajak," tambahnya di Jakarta, Minggu (11/1/2015).
Dahnil menjelaskan, tugas Presiden Jokowi yang utama adalah memperbaiki data mengenai perpajakan tersebut, agar ke depan kebijakan ekonomi tidak salah arah.
"Karena episentrum pusat kejahatan perpajakan itu ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada di pegawai pajak," tutupnya.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/01/11/20/1090678/jokowi-harus-perbaiki-data-pajak)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat memperbaiki data terkait perpajakan nasional. Pasalnya, target penerimaan pajak Indonesia belakangan ini tidak mampu dicapai dengan baik.
Pengamat ekonomi Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, jumlah wajib pajak (WP) individu sebesar 60 juta, namun yang tercatat aktif membayar pajak hanya sebesar 23 juta.
"Begitu juga dengan perusahaan sekitar 20 juta perusahaan teregister tetapi hanya 550 ribu yang aktif bayar pajak," tambahnya di Jakarta, Minggu (11/1/2015).
Dahnil menjelaskan, tugas Presiden Jokowi yang utama adalah memperbaiki data mengenai perpajakan tersebut, agar ke depan kebijakan ekonomi tidak salah arah.
"Karena episentrum pusat kejahatan perpajakan itu ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada di pegawai pajak," tutupnya.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/01/11/20/1090678/jokowi-harus-perbaiki-data-pajak)