sucyresky
16th February 2015, 11:06 AM
https://img.okezone.com//content/2015/02/16/320/1106268/pengadaan-lahan-ri-dinilai-seperti-jepang-glAyQ23j0Y.jpg
JAKARTA - Pengadaan tanah di Indonesia dalam rangka pembangunan infrastruktur dinilai seperti Jepang. Hal ini dikarenakan sulitnya melakukan pembebasan lahan.
"Sebagai negara yang statusnya berkembang, pengadaan tanah kita menuju seperti Jepang, butuh waktu yang cukup lama," kata Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto di kantornya, Senin (16/2/2015).
Menurutnya, hal tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena sulitnya pembebasan lahan. Sehingga, para investor sulit menjalankan proyek yang akan dilakukan.
"Pengadaan tanah ini punya peran terhadap pengadaan infra yang akan kita dorong. Kesempatan kita untuk mengejar itu paling lama 2025," tutur dia.
Dengan demikian, Luky menambahkan, mekanisme di lapangan harus diperbaiki. Dengan adanya revisi perpres yang sudah dilakukan pemerintah terkait pembebasan lahan dan proyek kerjasama pemerintah dengan swasta, dianggap merupakan momen yang bagus dalam memperbaiki perekonomian Indonesia.
"Kecepatannya belum seperti yang kita inginkan. Barangkali di pemerintahan sekarang bisa cepat seperti yang kita inginkan," ucap Luky.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/02/16/320/1106268/pengadaan-lahan-ri-dinilai-seperti-jepang)
JAKARTA - Pengadaan tanah di Indonesia dalam rangka pembangunan infrastruktur dinilai seperti Jepang. Hal ini dikarenakan sulitnya melakukan pembebasan lahan.
"Sebagai negara yang statusnya berkembang, pengadaan tanah kita menuju seperti Jepang, butuh waktu yang cukup lama," kata Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto di kantornya, Senin (16/2/2015).
Menurutnya, hal tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena sulitnya pembebasan lahan. Sehingga, para investor sulit menjalankan proyek yang akan dilakukan.
"Pengadaan tanah ini punya peran terhadap pengadaan infra yang akan kita dorong. Kesempatan kita untuk mengejar itu paling lama 2025," tutur dia.
Dengan demikian, Luky menambahkan, mekanisme di lapangan harus diperbaiki. Dengan adanya revisi perpres yang sudah dilakukan pemerintah terkait pembebasan lahan dan proyek kerjasama pemerintah dengan swasta, dianggap merupakan momen yang bagus dalam memperbaiki perekonomian Indonesia.
"Kecepatannya belum seperti yang kita inginkan. Barangkali di pemerintahan sekarang bisa cepat seperti yang kita inginkan," ucap Luky.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/02/16/320/1106268/pengadaan-lahan-ri-dinilai-seperti-jepang)