sucyresky
23rd March 2015, 07:52 AM
https://img.okezone.com//content/2015/03/21/20/1122163/sulitnya-menagih-pajak-online-perusahaan-asing-aNTmeaIWAQ.jpg
JAKARTA – Banyak website asing yang membidik pasar Indonesia. Sebut saja Youtube, Facebook, dan platform hotel online Agoda. Perusahaan ini pun berhasil mendapat keuntungan dengan nilai yang cukup fantastis. Sayangnya, situasi tersebut tidak memberi manfaat bagi negara lantaran bisnis online perusahaan asing tersebut tidak terjangkau aturan pajak.
Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mengendus fenomena ini sejak lama. Hanya, DJP belum bisa menagih pajak dari keuntungan di segmen Indonesia. Pasalnya, mereka tidak memiliki kantor perwakilan secara permanen di Tanah Air.
"DJP sudah membuat kajian tentang fenomena ini sejak 2013. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan tingkat penetrasi internet yang tinggi menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku bisnis e-commerce asing," ujar Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office, Kementerian Keuangan, yang juga tergabung dalam Tim Perpajakan E-Commerce DJP, Nufransa Wira Sakti, kepada Okezone.
Menurutnya, apabila pembayaran iklan atau pembelian barang melalui situs luar negeri, maka sepanjang situs tersebut tidak mempunyai perwakilan secara tetap atau permanen di Indonesia, DJP tidak dapat memungut pajaknya.
Demikian juga sebaiknya, akan sangat sulit untuk meminta pembeli dari Indonesia untuk memungut pajak dari pelaku bisnis e-commerce luar negeri tersebut.
Idealnya, lanjut Nufransa, pengelola situs yang konsumennya banyak yang berasal dari Indonesia, pebisnis tersebut membentuk kantor perwakilan di Tanah Air untuk meningkatkan bisnisnya dan sekaligus dapat dikenakan pajak di Indonesia.
"Namun, Pemerintah Indonesia tidak dapat memaksakan hal tersebut, karena bisnis melalui Internet dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja," ujar Nufransa yang juga penulis ‘Buku Pintar Pajak E-Commerce’.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/03/21/20/1122163/sulitnya-menagih-pajak-online-perusahaan-asing)
JAKARTA – Banyak website asing yang membidik pasar Indonesia. Sebut saja Youtube, Facebook, dan platform hotel online Agoda. Perusahaan ini pun berhasil mendapat keuntungan dengan nilai yang cukup fantastis. Sayangnya, situasi tersebut tidak memberi manfaat bagi negara lantaran bisnis online perusahaan asing tersebut tidak terjangkau aturan pajak.
Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mengendus fenomena ini sejak lama. Hanya, DJP belum bisa menagih pajak dari keuntungan di segmen Indonesia. Pasalnya, mereka tidak memiliki kantor perwakilan secara permanen di Tanah Air.
"DJP sudah membuat kajian tentang fenomena ini sejak 2013. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan tingkat penetrasi internet yang tinggi menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku bisnis e-commerce asing," ujar Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office, Kementerian Keuangan, yang juga tergabung dalam Tim Perpajakan E-Commerce DJP, Nufransa Wira Sakti, kepada Okezone.
Menurutnya, apabila pembayaran iklan atau pembelian barang melalui situs luar negeri, maka sepanjang situs tersebut tidak mempunyai perwakilan secara tetap atau permanen di Indonesia, DJP tidak dapat memungut pajaknya.
Demikian juga sebaiknya, akan sangat sulit untuk meminta pembeli dari Indonesia untuk memungut pajak dari pelaku bisnis e-commerce luar negeri tersebut.
Idealnya, lanjut Nufransa, pengelola situs yang konsumennya banyak yang berasal dari Indonesia, pebisnis tersebut membentuk kantor perwakilan di Tanah Air untuk meningkatkan bisnisnya dan sekaligus dapat dikenakan pajak di Indonesia.
"Namun, Pemerintah Indonesia tidak dapat memaksakan hal tersebut, karena bisnis melalui Internet dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja," ujar Nufransa yang juga penulis ‘Buku Pintar Pajak E-Commerce’.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/03/21/20/1122163/sulitnya-menagih-pajak-online-perusahaan-asing)