sucyresky
12th June 2015, 07:35 AM
https://img.okezone.com//content/2015/06/11/19/1164108/dapat-iupk-freeport-diharap-serahkan-royalti-lebih-besar-um4jx0yWOT.jpg
JAKARTA - Pembentukan izin usaha baru PT Freeport Indonesia dari bentuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), lantaran tidak menginginkan negara mengalami kerugian.
"Intinya kita tidak ingin (Freeport) stop operasi yang nantinya idle (tidak jalan) dan kita sibuk cari siapa pemain. Jadi siapa yang rugi? Ya bangsa sendiri," ucapnya Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Satya Widya Yudha, di Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Oleh karena itu, dengan adanya izin usaha baru tersebut diharapkan PT Freeport Indonesia dapat lebih mempunyai komitmen untuk lakukan investasi jangka panjang serta menerapkan teknologi yang lebih canggih serta mumpuni dalam mengolah tambang.
"Kita harap dia terapkan teknologi yang lebih advance (maju). Dia terapkan, angka royalti yang lebih besar dan juga pajak. Intinya kontribusi lebih dari Freeport," jelas dia.
Namun, di sisi lain, Satya membeberkan, pembentukan IUPK tersebut lantaran bukan berarti ada aspirasi diambil oleh negara hingga tahun 2021 nanti.
"Diambil oleh negara kan bukan berarti negara yang operasikan. Jadi negara menenderkan. Pilihan untuk menentukan itu kan negara. Jadi, yang penting kontribusi Freeport itu nyata," tandasnya.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/06/11/19/1164108/dapat-iupk-freeport-diharap-serahkan-royalti-lebih-besar)
JAKARTA - Pembentukan izin usaha baru PT Freeport Indonesia dari bentuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), lantaran tidak menginginkan negara mengalami kerugian.
"Intinya kita tidak ingin (Freeport) stop operasi yang nantinya idle (tidak jalan) dan kita sibuk cari siapa pemain. Jadi siapa yang rugi? Ya bangsa sendiri," ucapnya Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Satya Widya Yudha, di Gedung DPR/MPR-RI, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Oleh karena itu, dengan adanya izin usaha baru tersebut diharapkan PT Freeport Indonesia dapat lebih mempunyai komitmen untuk lakukan investasi jangka panjang serta menerapkan teknologi yang lebih canggih serta mumpuni dalam mengolah tambang.
"Kita harap dia terapkan teknologi yang lebih advance (maju). Dia terapkan, angka royalti yang lebih besar dan juga pajak. Intinya kontribusi lebih dari Freeport," jelas dia.
Namun, di sisi lain, Satya membeberkan, pembentukan IUPK tersebut lantaran bukan berarti ada aspirasi diambil oleh negara hingga tahun 2021 nanti.
"Diambil oleh negara kan bukan berarti negara yang operasikan. Jadi negara menenderkan. Pilihan untuk menentukan itu kan negara. Jadi, yang penting kontribusi Freeport itu nyata," tandasnya.
SUMBER : Okezone.com (http://economy.okezone.com/read/2015/06/11/19/1164108/dapat-iupk-freeport-diharap-serahkan-royalti-lebih-besar)