sandabi
27th April 2013, 12:18 PM
JAKARTA - Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia bukan akibat dari penanaman atau perkebunan kelapa sawit.
"Pemerintah Indonesia harus memiliki data kerusakan hutan untuk membuktikan bahwa degradasi hutan terjadi bukan akibat dari penanaman kelapa sawit (http://sandabi.co.id)maupun karet, melainkan pembalakan liar," kata Enny, di Jakarta, Rabu (24/4).
Enny menyarankan hal itu terkait tidak diterimanya produk CPO dan karet Indonesia ke dalam daftar produk ramah lingkungan.
Sejumlah komoditas yang masuk ke daftar tersebut mendapatkan pengurangan bea-masuk sebesar 5 persen seperti yang telah disepakati sejumlah pemimpin negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Dengan data kerusakan hutan tersebut, Enny berharap, pemerintah dapat memberikan penjelasan mengenai wilayah hutan Indonesia yang rusak dan wilayah hutan industri yang memang digunakan untuk tanaman kelapa sawit.
"Indonesia punya beberapa kementerian terkait dengan hutan dan industri. Sejumlah lembaga itu harus bersinergi dalam menunjukan kepada dunia internasional bahwa area kelapa sawit (http://sandabi.co.id) menggunakan lahan hutan industri," kata Enny.
Selain itu, untuk mengantisipasi keluarnya investor di sektor agri-bisnis karena komoditas tidak diterima dalam daftar produk ramah lingkungan, Enny mengatakan pemerintah harus membangun infrastruktur di wilayah hilir untuk mendapat ketertarikan dari para pelaku bisnis.
"Para investor memprioritaskan keuntungan dan pemerintah harus berupaya menarik keinginan mereka dengan membangun infrastruktur di wilayah hilir untuk memberi nilai tambah kepada bahan baku," jelas Enny.
Kemudian Enny juga mengatakan pemerintah harus membenahi administrasi birokrasi yang rumit untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia.
"Hal ketiga untuk menarik investor adalah kepastian adanya lahan untuk industri karena mereka butuh itu. Sehingga harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena yang mengeluarkan izin berada di pihak daerah," jelas Enny.
Dalam pertemuan tingkat Menteri APEC di Surabaya pada pekan lalu, sejumlah negara berkembang gagal memasukan beberapa komoditas tambahan ke dalam daftar produk ramah lingkungan.
Selain itu, sejumlah negara berekonomi maju, seperti Amerika Serikat, menolak diskusi mengenai pemasukan CPO dan karet serta beberapa produk agro-bisnis yang lain ke dalam daftar tersebut. Budi Suyanto. (Ant)
"Pemerintah Indonesia harus memiliki data kerusakan hutan untuk membuktikan bahwa degradasi hutan terjadi bukan akibat dari penanaman kelapa sawit (http://sandabi.co.id)maupun karet, melainkan pembalakan liar," kata Enny, di Jakarta, Rabu (24/4).
Enny menyarankan hal itu terkait tidak diterimanya produk CPO dan karet Indonesia ke dalam daftar produk ramah lingkungan.
Sejumlah komoditas yang masuk ke daftar tersebut mendapatkan pengurangan bea-masuk sebesar 5 persen seperti yang telah disepakati sejumlah pemimpin negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Dengan data kerusakan hutan tersebut, Enny berharap, pemerintah dapat memberikan penjelasan mengenai wilayah hutan Indonesia yang rusak dan wilayah hutan industri yang memang digunakan untuk tanaman kelapa sawit.
"Indonesia punya beberapa kementerian terkait dengan hutan dan industri. Sejumlah lembaga itu harus bersinergi dalam menunjukan kepada dunia internasional bahwa area kelapa sawit (http://sandabi.co.id) menggunakan lahan hutan industri," kata Enny.
Selain itu, untuk mengantisipasi keluarnya investor di sektor agri-bisnis karena komoditas tidak diterima dalam daftar produk ramah lingkungan, Enny mengatakan pemerintah harus membangun infrastruktur di wilayah hilir untuk mendapat ketertarikan dari para pelaku bisnis.
"Para investor memprioritaskan keuntungan dan pemerintah harus berupaya menarik keinginan mereka dengan membangun infrastruktur di wilayah hilir untuk memberi nilai tambah kepada bahan baku," jelas Enny.
Kemudian Enny juga mengatakan pemerintah harus membenahi administrasi birokrasi yang rumit untuk memudahkan investor masuk ke Indonesia.
"Hal ketiga untuk menarik investor adalah kepastian adanya lahan untuk industri karena mereka butuh itu. Sehingga harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena yang mengeluarkan izin berada di pihak daerah," jelas Enny.
Dalam pertemuan tingkat Menteri APEC di Surabaya pada pekan lalu, sejumlah negara berkembang gagal memasukan beberapa komoditas tambahan ke dalam daftar produk ramah lingkungan.
Selain itu, sejumlah negara berekonomi maju, seperti Amerika Serikat, menolak diskusi mengenai pemasukan CPO dan karet serta beberapa produk agro-bisnis yang lain ke dalam daftar tersebut. Budi Suyanto. (Ant)