partisusanti
7th November 2015, 05:16 PM
Jakarta –Pemerintah memastikan proyek infrastruktur prioritas bisa mulai berjalan awal Januari dengan adanya mekanisme pre-funding dalam UU APBN 2016.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil menyatakan di tengah merosotnya penerimaan pajak, kemungkinan defisit fiskal melebar hingga 2,7% PDB, dan ada kemungkinan tahun depan pemerintah menerapkan pelebaran defisit.
"Tahun depan ada ide melebarkan defisit tapi masih di-exercise bersama berbagai opsi lain, intinya tahun depan jangan sampai proyek prioritas terhambat atau tertunda, Menteri Keuangan pasti punya berbagai strategi agar pada akhir tahun tetap tersedia dana dan awal tahun depan sudah bisa dicairkan karena kami akan mulai tender akhir tahun. Kalaupun ke depan shortfall penerimaan pajak lebih dalam, kami akan kaji lagi kebijakan lain nanti," katanya di Jakarta, Jumat (6/11).
Tahun depan, reancananya akan ada Rp 313,5 triliun belanja infrastruktur setara 14,9% dari total belanja APBN 2016 Rp 2.095,7 triliun. Jumlah itu naik 7,9% dari belanja infrastruktur tahun ini Rp 290,3 triliun. Diupayakan rencana kerja K/L juga tidak melesat dengan penyerapan yang lebih banyak dan eksekusi yang bisa dimulai lebih awal.
"Saat ini perpres/inpres percepatan proyek infrastruktur kan sudah ada, KPPIP juga sedang menyempurnakan daftar proyek yang akan masuk bluebook dan sebagainya, termasuk juga kalau Bupati/ Gubernur lama memberikan izin akan kami ambil alih dan kurangi alokasi DAK khususnya, contoh yang baik itu Bupati Kendal per 21 Oktober lalu sudah keluarkan Perbup izin 3 jam untuk IP, IMB, TDP, SIUI dan SIUP," tambahnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pre-funding selain untuk mempercepat eksekusi proyek-proyek dalam APBN 2016 juga demi mencegah penumpukan belanja pada semester II utamanya kuartal IV.
"Sebelumnya Presiden telah mendorong empat kementerian agar mempercepat eksekusi proyek infrastruktur termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), karena empat kementerian ini yang proyek infrastrukturnya relatif banyak,” katanya.
Menurutnya, mekanisme front loading yang sudah dikenalkan tahun ini terbukti efektif menangkal kondisi pasar yang lebih bergejolak di semester II serta sedikit menyesuaikan penerimaan pajak yang turun. Mekanisme pre-funding dipercaya akan lebih baik lagi serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan, terutama pada triwulan pertama.
"Biasanya triwulan I itu pertumbuhan ekonominya suka drop karena peran pemerintahnya belum kelihatan, juga repot kalau mau eksekusi proyek dan bayar DP karena penerimaan pajak Januari masih terbatas, bagaiman dengan proyek yang sudah ditandatangani awal bulan atau pertengahan bulan? Untuk itu pre-funding dilakukan untuk menghindari missmatch," kata Bambang.
http://www.beritasatu.com/makro/320332-bappenas-tegaskan-proyek-infrastruktur-tahun-depan-tidak-tertunda.html
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil menyatakan di tengah merosotnya penerimaan pajak, kemungkinan defisit fiskal melebar hingga 2,7% PDB, dan ada kemungkinan tahun depan pemerintah menerapkan pelebaran defisit.
"Tahun depan ada ide melebarkan defisit tapi masih di-exercise bersama berbagai opsi lain, intinya tahun depan jangan sampai proyek prioritas terhambat atau tertunda, Menteri Keuangan pasti punya berbagai strategi agar pada akhir tahun tetap tersedia dana dan awal tahun depan sudah bisa dicairkan karena kami akan mulai tender akhir tahun. Kalaupun ke depan shortfall penerimaan pajak lebih dalam, kami akan kaji lagi kebijakan lain nanti," katanya di Jakarta, Jumat (6/11).
Tahun depan, reancananya akan ada Rp 313,5 triliun belanja infrastruktur setara 14,9% dari total belanja APBN 2016 Rp 2.095,7 triliun. Jumlah itu naik 7,9% dari belanja infrastruktur tahun ini Rp 290,3 triliun. Diupayakan rencana kerja K/L juga tidak melesat dengan penyerapan yang lebih banyak dan eksekusi yang bisa dimulai lebih awal.
"Saat ini perpres/inpres percepatan proyek infrastruktur kan sudah ada, KPPIP juga sedang menyempurnakan daftar proyek yang akan masuk bluebook dan sebagainya, termasuk juga kalau Bupati/ Gubernur lama memberikan izin akan kami ambil alih dan kurangi alokasi DAK khususnya, contoh yang baik itu Bupati Kendal per 21 Oktober lalu sudah keluarkan Perbup izin 3 jam untuk IP, IMB, TDP, SIUI dan SIUP," tambahnya.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pre-funding selain untuk mempercepat eksekusi proyek-proyek dalam APBN 2016 juga demi mencegah penumpukan belanja pada semester II utamanya kuartal IV.
"Sebelumnya Presiden telah mendorong empat kementerian agar mempercepat eksekusi proyek infrastruktur termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), karena empat kementerian ini yang proyek infrastrukturnya relatif banyak,” katanya.
Menurutnya, mekanisme front loading yang sudah dikenalkan tahun ini terbukti efektif menangkal kondisi pasar yang lebih bergejolak di semester II serta sedikit menyesuaikan penerimaan pajak yang turun. Mekanisme pre-funding dipercaya akan lebih baik lagi serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan, terutama pada triwulan pertama.
"Biasanya triwulan I itu pertumbuhan ekonominya suka drop karena peran pemerintahnya belum kelihatan, juga repot kalau mau eksekusi proyek dan bayar DP karena penerimaan pajak Januari masih terbatas, bagaiman dengan proyek yang sudah ditandatangani awal bulan atau pertengahan bulan? Untuk itu pre-funding dilakukan untuk menghindari missmatch," kata Bambang.
http://www.beritasatu.com/makro/320332-bappenas-tegaskan-proyek-infrastruktur-tahun-depan-tidak-tertunda.html