kurakura
20th September 2017, 09:00 AM
https://foto.wartaekonomi.co.id/files/arsip_foto_2017_04_09/pertanian_2017_04_09_101909_big.jpg
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap konsep korporasi petani yang mengubah pola kerja lebih maju dan modern seperti yang diarahkan Presiden RI Joko Widodo dapat membantu petani mengakses permodalan. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Yeni Saptia menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi untuk mendorong peningkatan prodiktivitas pangan adalah terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan formal.
"Itu program yang bagus dan mudah-mudahan bisa membantu akses permodalan petani. Hanya sekitar 15 persen petani yang mengakses kredit bank," kata Yeni pada media briefing di LIPI Jakarta, Selasa.
Yeni menjelaskan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, hanya sekitar 15 persen dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas sebesar 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Sementara itu, 33 persen petani lainnya mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kredit usaha rakyat (KUR).
Menurut dia, ada empat faktor pemasalahan program kredit melalui perbankan di sektor pertanian, yakni pemberian kredit yang tidak tepat sasaran, subsidi bunga, prosedur yang birokratis, dan tingginya risiko dari "moral hazard". Keempat faktor tersebut membuat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) bank menjadi tinggi, target tidak terpenuhi, dan pemberian kredit tidak berkelanjutan.
http://bit.ly/2xdbj0z
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berharap konsep korporasi petani yang mengubah pola kerja lebih maju dan modern seperti yang diarahkan Presiden RI Joko Widodo dapat membantu petani mengakses permodalan. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Yeni Saptia menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi untuk mendorong peningkatan prodiktivitas pangan adalah terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan formal.
"Itu program yang bagus dan mudah-mudahan bisa membantu akses permodalan petani. Hanya sekitar 15 persen petani yang mengakses kredit bank," kata Yeni pada media briefing di LIPI Jakarta, Selasa.
Yeni menjelaskan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, hanya sekitar 15 persen dari sekitar 8.000 sampel petani yang sudah mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas sebesar 52 persen masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Sementara itu, 33 persen petani lainnya mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan kredit usaha rakyat (KUR).
Menurut dia, ada empat faktor pemasalahan program kredit melalui perbankan di sektor pertanian, yakni pemberian kredit yang tidak tepat sasaran, subsidi bunga, prosedur yang birokratis, dan tingginya risiko dari "moral hazard". Keempat faktor tersebut membuat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) bank menjadi tinggi, target tidak terpenuhi, dan pemberian kredit tidak berkelanjutan.
http://bit.ly/2xdbj0z