je_tek
29th September 2017, 09:32 AM
https://img.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy ,w_800/k29nngyt19vpjmnr2x4x.jpg
Gedung Kementerian BUMN (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Proyek ketenagalistrikan 35 gigawatt (GW) terancam dikaji ulang. Dalam Surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN tertulis adanya risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikkan.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Namun dia menyebut, isi surat tersebut untuk mengingatkan terkait risiko manajemen keuangan suatu proyek pemerintah.
"Saya konsul dulu dengan Pak Edwin (Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat). Tapi mungkin itu lebih ke Menteri Keuangan kan risk management, saling mengingatkan intinya. Kalau substansi saya enggak bisa komentar," ujar Aloysius di Hotel Shnagri-La, Jakarta, Rabu (27/9).
Seperti diketahui, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-781/MK 08/2017 tertanggal 19 September 2017, Sri Mulyani mengatakan perlu ada penyesuaian target program 35 GW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi. Keuangan perusahaan setrum negara itu terus turun, seiring kian besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak didukung pertumbuhan kas bersih operasi.
Selain itu, pendanaan internal PLN juga terbatas untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah. Mau tak mau, PLN harus menggantungkan harapan pada pinjaman pihak lain.
Sri Mulyani juga meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer. Ini demi mengantisipasi risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang.
https://kumparan.com/nicha-muslimawati/bumn-surat-dari-sri-mulyani-untuk-saling-mengingatkan
Gedung Kementerian BUMN (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Proyek ketenagalistrikan 35 gigawatt (GW) terancam dikaji ulang. Dalam Surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN tertulis adanya risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikkan.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Namun dia menyebut, isi surat tersebut untuk mengingatkan terkait risiko manajemen keuangan suatu proyek pemerintah.
"Saya konsul dulu dengan Pak Edwin (Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat). Tapi mungkin itu lebih ke Menteri Keuangan kan risk management, saling mengingatkan intinya. Kalau substansi saya enggak bisa komentar," ujar Aloysius di Hotel Shnagri-La, Jakarta, Rabu (27/9).
Seperti diketahui, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-781/MK 08/2017 tertanggal 19 September 2017, Sri Mulyani mengatakan perlu ada penyesuaian target program 35 GW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi. Keuangan perusahaan setrum negara itu terus turun, seiring kian besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak didukung pertumbuhan kas bersih operasi.
Selain itu, pendanaan internal PLN juga terbatas untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah. Mau tak mau, PLN harus menggantungkan harapan pada pinjaman pihak lain.
Sri Mulyani juga meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer. Ini demi mengantisipasi risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang.
https://kumparan.com/nicha-muslimawati/bumn-surat-dari-sri-mulyani-untuk-saling-mengingatkan