je_tek
12th October 2017, 10:04 AM
https://img.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy ,w_800/gvy2goetk3cp2jfs9ntv.jpg
Airlangga Hartarto (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga hadir pada rapat kali ini untuk menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Rapat kali ini membahas tentang isu penjualan anak usaha BUMN. Airlangga pun langsung dicecar oleh beberapa pertanyaan tentang kabar tersebut. Isu penjualan anak usaha BUMN ini sebelumnya muncul dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Kadin 2017.
Salah satu pertanyaannya yaitu terkait rencana pencatatan saham perdana anak usah BUMN di pasar modal melalui skema Initial Public Offering (IPO). Ada 4 anak usaha BUMN yang direncanakan IPO tahun ini, yaitu PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia (anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk), PT PP Presisi (anak usaha PT PP Tbk), PT Wika Gedung (anak usaha PT Wijaya Karya Tbk), dan PT IPC Marine Service (anak usaha PT Pelindo II).
"Apakah kementrian BUMN lakukan IPO ini dengan melepas aset negara sudah surati DPR? Kalau sudah berapa persen yang akan dijual, karena ini besar sekali, berapa triliun, itu saja pertanyaannya," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Linda Megawati, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/10).
Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan sikap Kementerian BUMN yang tidak mengklarifikasi isu penjualan anak usaha BUMN. Pasalnya, kabar ini menimbulkan kegaduhan.
Padahal, menurut Bambang, BUMN sangat dibutuhkan rakyat dan negara karena fungsi BUMN sendiri tak hanya menjadi agent of development tapi juga sebagai stabilisator pasar.
"Sangat disayangkan kenapa enggak ada sedikit pun counter berita. Kita enggak punya rencana jual BUMN. Ini yang sampai sekarang berita jadi liar jadi gaduh, yang buat gaduh pak Presiden sendiri kenapa dari kita enggak netralisir," katanya.
https://kumparan.com/michael-agustinus/dpr-cecar-menperin-soal-isu-penjualan-anak-usaha-bumn
Airlangga Hartarto (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Airlangga hadir pada rapat kali ini untuk menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Rapat kali ini membahas tentang isu penjualan anak usaha BUMN. Airlangga pun langsung dicecar oleh beberapa pertanyaan tentang kabar tersebut. Isu penjualan anak usaha BUMN ini sebelumnya muncul dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Kadin 2017.
Salah satu pertanyaannya yaitu terkait rencana pencatatan saham perdana anak usah BUMN di pasar modal melalui skema Initial Public Offering (IPO). Ada 4 anak usaha BUMN yang direncanakan IPO tahun ini, yaitu PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia (anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk), PT PP Presisi (anak usaha PT PP Tbk), PT Wika Gedung (anak usaha PT Wijaya Karya Tbk), dan PT IPC Marine Service (anak usaha PT Pelindo II).
"Apakah kementrian BUMN lakukan IPO ini dengan melepas aset negara sudah surati DPR? Kalau sudah berapa persen yang akan dijual, karena ini besar sekali, berapa triliun, itu saja pertanyaannya," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Linda Megawati, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/10).
Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan sikap Kementerian BUMN yang tidak mengklarifikasi isu penjualan anak usaha BUMN. Pasalnya, kabar ini menimbulkan kegaduhan.
Padahal, menurut Bambang, BUMN sangat dibutuhkan rakyat dan negara karena fungsi BUMN sendiri tak hanya menjadi agent of development tapi juga sebagai stabilisator pasar.
"Sangat disayangkan kenapa enggak ada sedikit pun counter berita. Kita enggak punya rencana jual BUMN. Ini yang sampai sekarang berita jadi liar jadi gaduh, yang buat gaduh pak Presiden sendiri kenapa dari kita enggak netralisir," katanya.
https://kumparan.com/michael-agustinus/dpr-cecar-menperin-soal-isu-penjualan-anak-usaha-bumn