steven99
21st June 2019, 10:08 PM
Sedikit yg memahami hadirnya Direktorat Jenderal Hukum serta Persetujuan Internasional Kementerian Luar Negeri (Ditjen HPI Kemlu) jadi penyangga penting kesuksesan pelbagai diplomasi Indonesia. Kemlu tampak sekadar hanya mengatasi dinamika serta kiat politik Indonesia di luar negeri. Walaupun sebenarnya, kalkulasi serta diagnosis hukum yg tepat berubah menjadi kunci kesuksesan diplomasi.
Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal yg pimpin direktorat ini berikan gambaran menarik terkait andil Ditjen HPI dalam politik luar negeri Indonesia. “Kami berubah menjadi in house lawyer Pemerintah, ” kata diplomat yg udah berkarier saat lebih dari dua dekade ini terhadap hukumonline saat wawancara privat di area kerjanya, Kamis (9/8) .
Dia mendeskripsikan bagaimana banyak diplomat di Ditjen HPI mesti kuasai diplomasi dengan mendalami hukum internasional juga sekaligus paham soal tekhnis. Bahkan juga menurut Damos, diplomat di Ditjen HPI butuh mendalami banyak faktor hukum internasional serta mengatahui pelbagai perihal tekhnis lintas sektor lantaran “klien” mereka tidak hanya Kemlu, namun semuanya Kementerian serta Instansi Negara.
Baca Juga :*pengertian hukum internasional (http://wikipintar.com/pengertian-hukum/)
“Kami back up faktor hukum buat pelbagai penyikapan berkenaan gosip internasional. Bila direktorat lain itu keseluruhan diplomasi serta politik, dan cuma kuasai daerah, ” kata Damos yg mencapai gelar Doctor iura dengan predikat magna cum laude dari Goethe University of Frankfurt.
Dia memberi contoh bagaimana Ditjen HPI mesti waspada berikan rujukan penyikapan bab pelbagai penangkapan kapal nelayan Indonesia oleh aparat negara tetangga. Terkadang tempat penangkapan yaitu lokasi laut yg diklaim Indonesia berdasar pada UNCLOS/Konvensi Hukum Laut, walaupun sebenarnya belumlah ada persetujuan sah dengan negara itu buat memberlakukan garis batas.
Konvensi Hukum Laut memang baru mengaku rezim Negara Kepulauan, akan tetapi tak mengontrol bab pengesahan garis batas antarnegara bertetangga. “Publik kerap mendalami seakan-akan pagar kita itu udah selesai. Sampai apa yg berlangsung disana itu pastinya hak kita. Kami waspada menyaksikan lebih dekat, ” pungkasnya.
Damos, demikian dia akrab dipanggil, yaitu lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Kampus Padjajaran dengan konsentrasi studi hukum internasional tahun 1987. Mulai saat itu, pria kelahiran Aceh Barat ini udah memakan separuh hidupnya berkarya pada sektor hukum internasional.
Simak Juga :*perumusan pancasila sebagai dasar negara (http://wikipintar.com/pancasila-sebagai-dasar-negara/)
Damos tersebut sempat berubah menjadi asisten dosen dari Guru Besar Hukum Internasional kenamaan di almamaternya, Prof. Mieke Komar. Dia cukup aktif mengajar hukum internasional di sebagian universitas sembari melintasi profesi diplomat sampai selanjutnya ditugaskan ke Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda.
Karir yg terus naik gak menyudahi Damos luangkan waktu buat mengajar jadi dosen. Ketika yg sama dia lantas terus menyambung studinya di berapa peluang. Gelar Master of Art on International Law and Politics digapai Damos di University of Hull, UK. Perihal yg paling sukar diyakini bab reputasi pendidikan akademis Damos yaitu merampungkan studi doktor di Jerman cuma dalam kurun waktu dua tahun. Itu juga sembari memegang jadi Konsul Jenderal RI yg berkedudukan di Frankfurt.
“Banyak orang protes, saya menyebutkan bila saya tak melakukan studi ini dua tahun. Saya cuma menulisnya dalam dua tahun. Risetnya udah selama karir saya, jadi bila bertanya berapakah lama saya S-3 ya 20 tahun, ” ujarnya sambil ketawa.
Diplomat yang berstatus dosen di FH Kampus Padjajaran, FH Kampus Indonesia, serta FH Kampus Pelita Impian ini pernah share teknik menuntaskan studi doktor dalam sesaat.
Menurut dia, analisa studi doktor mesti mulai jauh sebelum tercatat jadi mahasiswa program doktor. Strateginya, Damos memahami perihal yg udah berubah menjadi sektor kerjanya jadi diplomat. Disertasi yg dipertahankan Damos empat tahun lalu udah diluncurkan di Indonesia berubah menjadi buku berjudul “Treaties under Indonesian Law : Comparative Study”.
Hukumonline memperoleh peluang melakukan perbincangan berbarengan Damos Dumoli Agusman perihal pelbagai gosip hukum internasional. Selanjutnya kutipan interview hukumonline sembari nikmati 1 cangkir teh hangat di area kerja Direktur Jenderal HPI, lantai 2 Gedung Khusus Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal yg pimpin direktorat ini berikan gambaran menarik terkait andil Ditjen HPI dalam politik luar negeri Indonesia. “Kami berubah menjadi in house lawyer Pemerintah, ” kata diplomat yg udah berkarier saat lebih dari dua dekade ini terhadap hukumonline saat wawancara privat di area kerjanya, Kamis (9/8) .
Dia mendeskripsikan bagaimana banyak diplomat di Ditjen HPI mesti kuasai diplomasi dengan mendalami hukum internasional juga sekaligus paham soal tekhnis. Bahkan juga menurut Damos, diplomat di Ditjen HPI butuh mendalami banyak faktor hukum internasional serta mengatahui pelbagai perihal tekhnis lintas sektor lantaran “klien” mereka tidak hanya Kemlu, namun semuanya Kementerian serta Instansi Negara.
Baca Juga :*pengertian hukum internasional (http://wikipintar.com/pengertian-hukum/)
“Kami back up faktor hukum buat pelbagai penyikapan berkenaan gosip internasional. Bila direktorat lain itu keseluruhan diplomasi serta politik, dan cuma kuasai daerah, ” kata Damos yg mencapai gelar Doctor iura dengan predikat magna cum laude dari Goethe University of Frankfurt.
Dia memberi contoh bagaimana Ditjen HPI mesti waspada berikan rujukan penyikapan bab pelbagai penangkapan kapal nelayan Indonesia oleh aparat negara tetangga. Terkadang tempat penangkapan yaitu lokasi laut yg diklaim Indonesia berdasar pada UNCLOS/Konvensi Hukum Laut, walaupun sebenarnya belumlah ada persetujuan sah dengan negara itu buat memberlakukan garis batas.
Konvensi Hukum Laut memang baru mengaku rezim Negara Kepulauan, akan tetapi tak mengontrol bab pengesahan garis batas antarnegara bertetangga. “Publik kerap mendalami seakan-akan pagar kita itu udah selesai. Sampai apa yg berlangsung disana itu pastinya hak kita. Kami waspada menyaksikan lebih dekat, ” pungkasnya.
Damos, demikian dia akrab dipanggil, yaitu lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Kampus Padjajaran dengan konsentrasi studi hukum internasional tahun 1987. Mulai saat itu, pria kelahiran Aceh Barat ini udah memakan separuh hidupnya berkarya pada sektor hukum internasional.
Simak Juga :*perumusan pancasila sebagai dasar negara (http://wikipintar.com/pancasila-sebagai-dasar-negara/)
Damos tersebut sempat berubah menjadi asisten dosen dari Guru Besar Hukum Internasional kenamaan di almamaternya, Prof. Mieke Komar. Dia cukup aktif mengajar hukum internasional di sebagian universitas sembari melintasi profesi diplomat sampai selanjutnya ditugaskan ke Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda.
Karir yg terus naik gak menyudahi Damos luangkan waktu buat mengajar jadi dosen. Ketika yg sama dia lantas terus menyambung studinya di berapa peluang. Gelar Master of Art on International Law and Politics digapai Damos di University of Hull, UK. Perihal yg paling sukar diyakini bab reputasi pendidikan akademis Damos yaitu merampungkan studi doktor di Jerman cuma dalam kurun waktu dua tahun. Itu juga sembari memegang jadi Konsul Jenderal RI yg berkedudukan di Frankfurt.
“Banyak orang protes, saya menyebutkan bila saya tak melakukan studi ini dua tahun. Saya cuma menulisnya dalam dua tahun. Risetnya udah selama karir saya, jadi bila bertanya berapakah lama saya S-3 ya 20 tahun, ” ujarnya sambil ketawa.
Diplomat yang berstatus dosen di FH Kampus Padjajaran, FH Kampus Indonesia, serta FH Kampus Pelita Impian ini pernah share teknik menuntaskan studi doktor dalam sesaat.
Menurut dia, analisa studi doktor mesti mulai jauh sebelum tercatat jadi mahasiswa program doktor. Strateginya, Damos memahami perihal yg udah berubah menjadi sektor kerjanya jadi diplomat. Disertasi yg dipertahankan Damos empat tahun lalu udah diluncurkan di Indonesia berubah menjadi buku berjudul “Treaties under Indonesian Law : Comparative Study”.
Hukumonline memperoleh peluang melakukan perbincangan berbarengan Damos Dumoli Agusman perihal pelbagai gosip hukum internasional. Selanjutnya kutipan interview hukumonline sembari nikmati 1 cangkir teh hangat di area kerja Direktur Jenderal HPI, lantai 2 Gedung Khusus Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.