forumku - PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

forumku (https://www.forumku.com/)

- Business and Economy! (https://www.forumku.com/business-and-economy-/)

- - PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini (https://www.forumku.com/business-and-economy-/21384-pt-pos-optimistis-raih-pendapatan-rp4-3-tahun-ini.html)

Perbaikan Cara Pengadaan Barang/Jasa Bisa Hemat Belanja Rp 50 Triliun

Perbaikan Cara Pengadaan Barang/Jasa Bisa Hemat Belanja Rp 50 Triliun
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea....Rp.50.Triliun

https://imageshack.com/i/pbXZxb2Cj

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menuturkan, masih ada peluang memperbesar ruang fiskal, selain dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meningkatkan penerimaan pajak lewat perbaikan adminstrasi serta perbaikan cara pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan beberapa peluang tersebut.

Bahkan, Andrinof memperhitungkan penggunaan e-procurement bisa menghemat anggaran belanja pemerintah hingga puluhan triliun.

“80 persen belanja barang/jasa pemerintah masuk LKPP, itu bisa menghemat Rp 50 triliun. Kalau total belanja ada Rp 800 triliun lebih, dan 80 persen-nya masuk sistem LKPP, e-procurement, maka itu, menurut hasil uji pelaksanaan, bisa menghemat antara 8-10 persen,” kata Andrinof kepada wartawan, akhir pekan ini.

Sekadar informasi, LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk lewat Perpres No 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, Andrinof menambahkan, peluang memperbesar ruang fiskal bisa dilakukan dengan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Re: PT Pos Optimistis Raih Pendapatan Rp4,3 T Tahun Ini

kabinet kerja yang sekarang sudah mulai bekerja, sebagaimana slogannya: kerja, kerja, kerja, opus, opus, opus nampaknya memberikan angin segar untuk mengatasi jurang keterpurukan Indonesia yang selama ini menganga lebar, namun kabinet kerja ini mudah-mudahan tidak terjebak dengan kebiasaan yang dialami dan dilakukan sebelumnya hanya untuk profit, profit, dan profit namun lupa bahwa rakyat Indonesia perlu dilayani secara sosial. Jangan-jangan nanti di akhir kekuasaan, justru yang dihadapi adalah penjara karena profit yang diperoleh tidak dikelola untuk kemakmuran rakyat tetapi untuk segelintir orang saja.

Kelola Blok Mahakam, Pertamina Diminta Gandeng Total

Kelola Blok Mahakam, Pertamina Diminta Gandeng Total
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea....Gandeng.Total

https://imageshack.com/i/iqlI1nCtj

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan status pengelolaan Blok Mahakam yang akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM juga meminta kepada Pertamina untuk menggandeng Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelumnya.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderan (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Naryanto Wagimin meminta Pertamina tetap menggandeng operator sebelumnya, yakni Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation setelah kepemilikan mayoritas saham diberikan kepada Pertamina.

Adapun untuk proses saat ini pemerintah sedang menunggu penawaran saham dari perusahaan migas BUMN pelat merah ini. Naryanto bilang, penawaran 100 persen dari Pertamina belum tentu disepkati.

“Pemerintah akan lihat dulu berapa penawaran dari Pertamina bisa 100 persen bisa 51 persen. Tapi yang pasti mereka harus menggandeng kontraktor sebelumnya,” ungkap dia kepada Kontan, Minggu (23/11/2014)

Terkait alasan mengapa Blok Mahakam diberikan kepada Pertamina, Naryanto bilang, bahwa sudah saatnya pemerintah mengedepankan kepentingan negara. Bahkan, pemerintah juga berharap Pertamina lebih mampu memaksimalkan transfer informasi dan teknologi guna memenuhi faktor fairness di industri hulu Migas.

Sementara itu, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM, Widhyawan Wiraatmaja mengatakan, pengelolaan Blok Mahakam memiliki dua opsi. Diantaranya, dilakukan Pertamina sendiri atau bekerja sama dengan pengelola lama dengan skema yang menguntungkan bagi negara.

”Namun, Pertamina tetap menjadi mayoritas dan operator di Blok Mahakam,” kata dia dalam pesan singkatnya kepada Kontan, Minggu (23/11/2014).

Ia menambahkan, kontrak resmi Blok Mahakam ke Pertamina akan segera disahkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Terkait dengan ditunjuknya Pertamina perihal pengelolaan Blok Mahakam, di Kalimantan Timur, Plt Direktur Utama Pertamina, Muhammad Husen mengapresiasi sikap pemerintah terkait pemberian mayoritas kepemilikan saham kepada Pertamina

“Tujuannya, untuk menjaga produksi demi kepentingan negara. Dari target lifting migas sampai pendapatan negara,” tuturnya.

Perihal menggandeng pengelola yang lama, Pertamina akan melakukan kajian atas besaran hak pengelolaan saham yang akan diberikan kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

Sebelumnya, Total E&P selalu mengeluarkan dana Rp 2,5 Trilun tiap tahunnya untuk pengembangan Blok Mahakam. Husen bilang, akan melakukan apapun demi peningkatan. produksi Blok tersebut. “Tapi yang perlu dicatat dan saya sampaikan adalah Pertamina akan melaksanakan apa pun yang diputuskan pemerintah,” ujarnya.

Husen menegaskan, untuk itu pihaknya akan segera menyusun langkah-langkah yang memastikan kegiatan migas di Blok Mahakam tidak terganggu dan bisa meningkatkan produksi. (Pratama Guitarra)

Ini Rencana Pengembangan Angkutan Massal Pekotaan 5 Tahun ke Depan

Ini Rencana Pengembangan Angkutan Massal Pekotaan 5 Tahun ke Depan
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...Tahun.ke.Depan

https://imageshack.com/i/p91qvJv2j

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang penyelesaian proyek-proyek strategis infrastruktur transportasi, salah satunya dengan pengembangan angkutan massal perkotaan.

"Pembangunan angkutan massal perkotaan di mana saja akan dibangun. Di Jakarta ada MRT, monorel di Surabaya dan Bandung. Ada kereta api perkotaan di 9 kota," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S Priatna, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Bappenas, pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel yang akan dilakukan antara lain MRT Jakarta (utara-selatan dan barat-timur), monorel dan tram Surabaya, serta monorel Bandung.

Selain itu, kereta api perkotaan juga akan dikembangkan di 9 kota metropolitan, yaitu di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.

Sementara Buss Rapid Transit (BRT) akan dikembangkan di 29 kota besar, diantaranya di Pekanbaru, Batam, Padang, Bogor, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Gorontalo, dan Ambon.

Pengembangan BRT meliputi pembangunan jalur khusus bus, pengadaan armada bus, pembangunan halte, dan pembangunan sistem kontrol/ATCS.

Bappenas memperhitungkan, anggaran yang dibutuhkan untuk sektor transportasi perkotaan 2015-2019 mencapai Rp 115 triliun. Pendanaan bersumber dari dukungan APBN sebesar Rp 90 triliun, APBD Rp 15 triliun, BUMN sebesar Rp 5 triliun, dan swasta Rp 5 triliun.

Hemat BBM, Walikota Bogor Gowes dan Wakilnya Naik Angkot

Hemat BBM, Walikota Bogor Gowes dan Wakilnya Naik Angkot
http://news.liputan6.com/read/213843...ya-naik-angkot

https://imageshack.com/i/idrYbAKKp

Quote:

Liputan6.com, Bogor - Program Walikota Bogor Bima Arya melarang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Bogor membawa kendaraan pribadi pada Hari Senin telah dilakukan hari ini. Ia pun berangkat menggunakan sepeda ke tempat kerjanya di Balaikota.

Walikota Bogor itu menggowes sepeda dari rumah dinas di Jalan Padjajaran menuju kantor Balaikota Bogor, bersama dengan rombongan pejabat lainnya.

Pantauan Liputan6.com, Senin (24/11/2014), dirinya berangkat gowes pukul 07.30 WIB menggunakan sepeda dari rumah dinasnya. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit bagi Bima untuk tiba di kantor Balaikota yang jaraknya sekitar 2 kilometer (km).

Sementara, Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman berangkat ke kantornya menggunakan angkutan kota (angkot). Ia pun terlihat melambaikan tangan untuk menghentikan angkot di depan rumah dinas, dan bergabung bersama penumpang lain.

Bima mengatakan, program sehari tanpa kendaraan pribadi ini bertujuan salah satunya untuk penghematan BBM. Sebab kemarin BBM telah mengalami kenaikan harga‎. "Selain itu, program ini juga untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor," kata dia di Balaikota Bogor, Senin (24/11/2014).

Bima menuturkan, selain kendaraan pribadi, kendaraan dinas juga tidak boleh dipakai hari ini. Program sehari tanpa kendaraan pribadi ini sifatnya masih intruksi atau imbauan, sehingga bagi PNS yang masih menggunakan kendaraan pribadi belum dikenai sanksi.

"Program ini masih percobaan, jadi belum ada sanksi. Tapi nanti kita akan buat catatan-catatan kecil bila ada kesalahan-kesalahan," ungkap dia.

Ia optimistis program ini akan berjalan dengan baik, karena atmosfer di Kota Bogor masih mendukung bagi para PNS untuk menggunakan sepeda menuju kantor. "Cuaca di Kota Bogor berbeda dengan tempat lain. Di sini udaranya masih bersih dan sejuk sehingga masih memungkinkan untuk membawa sepeda ke kantor," tutur dia.

Pantauan Liputan6.com, banyak PNS yang lebih memilih naik angkot ketimbang naik sepeda. Tempat parkiran di Balaikota Bogor terlihat sepi. Tidak ada tumpukkan kendaraan di parkiran baik roda dua maupun roda empat.

Pro-Kontra

Imbauan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto tentang pelarangan PNS menggunakan kendaraan pribadi saat ngantor pada hari Senin begitu terasa dampaknya. Lingkungan Balaikota Bogor menjadi bebas kendaraan baik dinas maupun pribadi.

Pantauan Liputan6.com, gerbang masuk Balaikota hanya terbuka setengah. Selain itu beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) terlihat berjaga di beberapa akses pintu keluar-masuk.

"Hari ini ada pemberlakuaan satu hari tanpa kendaraan di lingkungan Pemkot," ujar Nanang, salah satu petugas Sat Pol PP di Balai Kota Bogor.

Tak lama, Nanang pun mengarahkan kendaraan yang masuk untuk memarkirkan kendaraannya di lahan parkir gedung sebelah Pemkot.

Meski demikian, imbauan tersebut menuai pro-kontra dari masyarakat.

Nur, (42) salah satu PNS di Pemkot Bogor mengatakan sudah mengetahui adanya pemberlakuan satu hari tanpa kendaraan, melalui surat edaran.

"Kalau saya sih ngga masalah, soalnya setiap hari saya memang naik angkutan umum kalau ke kantor," papar dia.

Berbeda dengan Asep, juru parkir bank swasta yang gedungnya tepat bersebelahan dengan kantor pemerintahan kota Bogor.‎ Dirinya menilai imbauan wali kota terlalu berlebihan.

Asep mengaku kewalahan menata parkir, karena masih ada beberapa pegawai pemkot yang masih membawa kendaraan dan parkir di gedung sebelah. "Parkir di sini kan jadi sempit, untuk apa ada lahan parkir di balaikota? Peraturan yang aneh," kata Asep. (Tnt/Mut)

RI Perlu Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

RI Perlu Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...ya-air-terpadu

https://imageshack.com/i/iqIbMe1hj

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Ketahanan air kini menjadi sorotan. Lantaran pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi menyebabkan tingginya konflik penggunaan air.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekernaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi menuturkan, air yang berasal dari permukaan maupun air tanah memang punya peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seimbang dan berkelanjutan.

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi tinggi menyebangkan konflik penggunaan air besar seperti memburuknya kualitas air yang disebabkan oleh polusi, limbah industri rumah tangga, perkotaan, penurunan permukaan tanah dan meningkatnya bahaya banjir.

"Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air terpadu untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor sumber daya air," ujar Mudjiadi, Senin (24/11/2014)

Ia menuturkan, kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada air. Undang-undang 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia melindungi dan mensejahterakan segenap bangsa Indonesia.

"Untuk itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," kata Mudjiadi.

Melihat kondisi itu, beberapa instansi pemerintah mengadakan Indonesia Water Learning Week (IWLW). Program ini diadakan dalam rangka mendukung proses perencanaan pengelolaan air secara terpadu. Acara ini diadakan di Hotel Sultan mulai 24-26 November 2014 yang menyoroti betapa pentingnya air sebagai elemen kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

"Dengan menekankan ketahanan untuk Indonesia, IWLW tidak hanya melihat permasalahan yang ada pada saat ini saja, tetapi juga perkembangan tantangan di masa depan," ujar Mudjiadi. (Pew/Ahm)

Seluruh Provinsi di Indonesia Sudah Tetapkan UMP dan UMK 2015

Seluruh Provinsi di Indonesia Sudah Tetapkan UMP dan UMK 2015
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...p-dan-umk-2015

https://imageshack.com/i/pbVRyALfj

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

"Semua sudah mengumumkan, terdiri dari 29 provinsi yang menetapkan UMP, dan empat provinsi yang menetapkan UMK. Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (23/11/2014).

Provinsi yang pertama kali menetapkan UMP 2015 adalah Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat menjadi yang paling terakhir. Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen.

Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi yang menaikkan UMP tertinggi dan Nusa Tenggara Timur yang terendah. "Kalau dikalkulasikan UMP rata-rata secara nasional Rp 1,78 juta. Angka ini hanya sekitar Rp 13.600 lebih rendah dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional," terang dia.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

"UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja," jelas dia. (Ndw)

Pemerintah Bebaskan Biaya Akta Pendirian Koperasi

Pemerintah Bebaskan Biaya Akta Pendirian Koperasi
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...irian.Koperasi

https://imageshack.com/i/ippNrvt9j

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga membebaskan biaya akta pendirian koperasi bagi pelaku usaha mikro. Pembebasan biaya akta pendirian ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

"Kita sudah teken MoU (nota kesepahaman) dengan teman-teman notaris bagaimana semangat koperasi tumbuh lagi, membuat usaha mikro bergeliat," kata Puspayoga di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Ia mengatakan, selama ini pelaku usaha kecil kerap kesulitan modal dalam mengembangkan bisnisnya. Kondisi mereka pun semakin sulit karena sukar memperoleh pinjaman modal dari bank. Atas pertimbangan kondisi tersebut, kata Puspayoga, pihaknya mendorong pelaku usaha kecil untuk membentuk koperasi.

"Cari ke bank kan enggak boleh karena bukan subyek hukum, jadi kita dorong dia buat koperasi," ujar dia.

Oleh karena itu, Puspayoga meminta kepada para notaris untuk membebaskan biaya akta pendirian koperasi oleh pelaku usaha kecil. Jika pun notaris ingin mengenakan biaya, kata Puspayoga, pemerintah berjanji akan memberikan subsidi biaya pembuatan akta pendirian koperasi tersebut.

Ia pun berharap program ini bisa mulai berjalan pada tahun depan. "Baru kemarin kita teken (MoU dengan notaris), mudah-mudahan tahun depan bisa jalan karena kita kan harus sosialisasi dengan notaris-notaris di daerah," sambung Puspayoga.

Politikus PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan bahwa koperasi usaha kecil yang tumbuh di Indonesia saat ini mencapai 200.000-an unit. Namun, di antara ratusan unit tersebut, diperkirakan hanya 40.000 unit yang aktif.

Mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Puspayoga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengalirkan pemotongan subsidi BBM kepada para pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada pelaku usaha kecil dan koperasi adalah dengan mengadakan pelatihan. "Maksimal Rp 25 juta per satu kali pelatihan. Kita juga harus selektif, bermanfaat ya," ucap dia.

Lima Provinsi dengan UMP 2015 Tertinggi di Indonesia

Lima Provinsi dengan UMP 2015 Tertinggi di Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...i-di-indonesia

https://imageshack.com/i/f0HTZ1Hbj

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

"Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Berdasarkan data yang diperoleh Liputan6.com dari Kemenakertrans, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Sedangkan terendah ditempati oleh Nusa Tenggara Timur.

Rata-rata kenaikan UMP 2015 secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...uruh-indonesia

https://imageshack.com/i/f0AFSYMLj

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

"Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

"UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja," jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

1. Nanggroe Aceh Darussalam

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memutuskan untuk kenaikan UMP 2015 sebesar 8,57 persen menjadi Rp 1,9 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,75 juta. UMP yang ditetapkan pemprov Aceh tersebut lebih tinggi 9,67 persen dari KHL yaitu Rp 1,732 juta. UMP di Serambi Mekah tertuang dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2014.

2. Sumatera Utara (Sumut)

Pemprov Sumut menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,625 juta per bulan, atau naik 7,91 persen dari sebelumnya Rp 1,505 juta. Angka UMP tersebut sekitar 27,85 persen dari KHL yaitu Rp 1,271 juta. UMP di Sumut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.44/0972/KPTS/2014.

3. Sumatera Barat (Sumbar)

UMP 2015 di Sumbar ditetapkan pada 27 Oktober 2014 sebesar Rp 1,615 juta per bulan, atau naik 8,39 persen dari sebelumnya Rp 1,49 juta. Angka ini juga lebih tinggi 9,55 persen dari KHL di provinsi tersebut Rp 1,474 juta. UMP di Sumbar tertuang dalam SK Gubernur 562-802-2014.

4. Riau

Pemprov Riau telah menaikkan UMP 2015 sebesar 10,47 persen menjadi Rp 1,878 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yaitu Rp 1,872 juta per bulan. UMP Riau tertuang dalam SK Gubernur No.Kpts.749/x/2014.

5. Kepulauan Riau

UMP 2015 di Kepulauan Riau diputusakan naik 17,36 persen menjadi Rp 1,954 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,665 juta. Angka ini lebih tinggi 2,7 persen dari KHL Rp 1,902 juta. UMP Kepulauan Riau tertuang dalam SK Gubernur 1201 Tahun 2014.

6. Jambi

Pemprov Jambi menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,71 juta, atau naik 13,83 persen dari sebelumnya Rp 1,502 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,708 juta. Keputusan UMP 2015 Jambi tertuang dalam SK Gub No.554/Kep.Gub/Dinsosnakertrans/2014.

7. Sumatera Selatan (Sumsel)

Diputuskan pada 31 Oktober 2014, Pemprov Sumsel telah menaikkan UMP 2015 sebesar 8,15 persen menjadi Rp 1,974 juta per bulan. UMP yang setara dengan KHL di wilayah tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 675/Kpts/Disnakertrans/2014.

8. Bangka Belitung (Babel)

UMP di Negeri Laskar Pelangi ini naik 28,05 persen menjadi Rp 2,1 juta per bulan pada 2015, dari sebelumnya Rp 1,64 juta. UMP ini lebih tinggi sedikit dari dari KHL di Babel yang dipatok Rp 2,082 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No 188.44/696/TK.T/2014.

9. Bengkulu

Pemprov Bengkulu telah menaikkan UMP 2015 sebesar 11,11 persen menjadi Rp 1,5 juta, dari sebelumnya Rp 1,35 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yang dipatok Rp 1,499 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: X/475.XV/2014.

10. Lampung

UMP 2015 di Lampung dipatok Rp 1,581 juta atau naik 13,01 persen dari sebelumnya Rp 1,399 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 9,57 persen dari KHL di Lampung Rp 1,442 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: G/813/III.05/HK/2014.

11. Banten

Pemprov Banten menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,6 juta atau naik 20,75 persen dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Angka ini lebih tinggi 14 persen dari KHL sekitar Rp 1,403 juta. Keputusan itu tertuang dalam Kep.Gub No.561/Kep.427-hak/2014.

12. Bali

UMP 2015 di Bali diputuskan naik 5,09 persen menjadi Rp 1,621 juta, dari sebelumnya Rp 1,542 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,612 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 58 Tahun 2014.

13. DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah mengetok kenaikan UMP 2015 sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik 10,6 persen dari sebelumnya Rp 2,441 juta. Angka ini lebih tinggi 6,38 persen dari KHL di ibukota provinsi yaitu Rp 2,538 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Pergub No. 176/GUB/XI/2014 pada tertanggal 14 November 2014.

14. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pemprov NTB telah menaikkan UMP 2015 sebesar 9,92 persen menjadi Rp 1,33 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,21 juta. Angka ini lebih rendah 7 persen dari KHL di provinsi itu yang dipatok Rp 1,43 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No.561-687 tahun 2014.

15. Nusa Tenggara Timur (NTT)

UMP 2015 di NTT ditetapkan Rp 1,25 juta atau naik 8,7 persen dari sebelumnya Rp 1,15 juta. Angka ini lebih rendah 24,34 persen dari KHL di daerah itu yang tercatat Rp 1,652 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep. Gub NTT No. 248/KEP/HK/2014.

16. Kalimantan Barat (Kalbar)

UMP 2015 di Kalbar naik 13,04 persen menjadi Rp 1,56 juta, dari sebelumnya Rp 1,38 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari KHL sebesar Rp 1,504 juta. Keputusan yang ditetapkan pada 28 Oktober itu tertuang dalam SK Gub No.505 Tahun 2014.

17. Kalimantan Selatan (Kalsel)

Pemprov Kalsel telah menetapkan kenaikan UMP 2015 sebesar 15,43 persen menjadi Rp 1,87 juta, dari sebelumnya Rp 1,62 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 10,59 persen dari KHL Rp 1,691 juta per bulan. Keputusan tersebut terangkum dalam SK gub No. 188.44/0566/KUM/2014.

18. Kalimantan Tengah (Kalteng)

Kalteng adalah provinsi pertama yang mengumumkan UMP 2015 yaitu pada 25 Agustus 2014. Kenaikan UMP di provinsi ini naik 10 persen menjadi Rp 1,896 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,723 juta per bulan. Angka ini hanya lebih rendah atau hanya 84,13 persen dari KHL di daerah itu yang sudah mencapai Rp 2,254 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 29 Tahun 2014.

19. Kalimantan Timur (Kaltim)

UMP 2015 di Kaltim diputuskan naik 7,41 persen menjadi Rp 2,026 juta, dari sebelumnya Rp 1,886 juta. Angka ini setara dengan KHL yang dipatok di daerah tersebut. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gub No. 561.K.683/2014.

20. Gorontalo

Pemprov Gorontalo memutuskan untuk menaikkan UMP 2015 sebesar 20,75 persen menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Meski naik cukup tinggi, namun angka ini masih di bawah KHL yang ditetapkan di daerah itu Rp 1,864 juta. Keputusan itu terlampir dalam SK Gub Gorontalo No. 426/13X/2014.

21. Sulawesi Utara (Sulut)

UMP 2015 di Sulut ditetapkan Rp 2,15 juta atau naik 13,16 persen dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Angka ini 30,94 persen di atas KHL Rp 1,641 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No. 34 tahun 2014.

22. Sulawesi Tenggara (Sultra)

Pemprov Sultra menaikkan UMP 2015 sebesar 18 persen menjadi Rp 1,652 juta, dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Angka ini hanya lebih tinggi 1,87 persen dari KHL yang dipatok Rp 1,621 juta. Keputusan itu tertuang dalam Pergub No.69 Tahun 2014.

23. Sulawesi Tengah (Sulteng)

UMP 2015 di Sulteng diputuskan naik 20 persen menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1,25 juta. Angka ini sudah memenuhi standar KHL 1,499 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur No.561/566/Disnakertrans-G.ST/2014.

24. Sulawesi Selatan (Sulsel)

Pemprov Sulsel telah menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 2 juta, atau naik Rp 200 ribu dari sebelumnya Rp 1,8 juta. Angka ini 2,56 persen di atas KHL Rp 1,95 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 2060/X/Tahun 2014.

25. Sulawesi Barat (Sulbar)

UMP 2015 di Sulbar ditetapkan sebesar Rp 1,655 juta atau naik 18,25 persen dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Meski sudah naik, namun besaran UMP di Sulbar masih lebih rendah dari KHL yang ditetapkan Rp 1,981 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK GGH Tahun 2014.

26. Maluku

UMP 2015 di Maluku naik 16,61 persen menjadi Rp 1,65 juta, dari sebelumnya Rp 1,415 juta. Angka ini masih lebih rendah dari KHL di provinsi itu sebesar Rp 2,197 juta per bulan. Keputusan kenaikan UMP tersebut tertuang dalam SK Gub No. 228 Tahun 2014.

27. Maluku Utara

UMP 2015 di Maluku Utara ditetapkan naik 9,5 persen menjadi Rp 1,577 juta, dari sebelumnya Rp 1,44 juta. Angka ini hanya 67,62 persen dari KHL yaitu Rp 2,333 juta per hulan. Keputusan itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 248/KEP/HK/2014.

28. Papua

UMP 2015 di Papua tercatat naik 7,5 persen menjadi Rp 2,193 juta, dari sebelumnya Rp 2,04 juta. Angka ini lebih tinggi dari KH yang ditetapkan Rp 2,171 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.4/383.

29. Papua Barat

UMP 2015 di Papua Barat naik 7,75 persen menjadi Rp 2,015 juta, dari sebelumnya Rp 1,87 juta. Angka ini sekitar 89,35 persen atau lebih rendah dari KHL Rp 2,55 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep gubernur Nomor 561/229/10/2014.

(Ndw/igw)

Ini Cara Perbaiki Sungai di Indonesia

Ini Cara Perbaiki Sungai di Indonesia
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...i-di-indonesia

https://imageshack.com/i/kqr8BXASj

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, banyak sungai di Indonesia dalam kondisi sakit sehingga harus ada perbaikan siklus hidrologi untuk menyembuhkannya.

Djoko mengatakan, saat ini kondisi sungai tidak seimbang, banjir saat musim hujan kekeringan saat kemarau. Padahal seharusnya debit air tetap stabil di segala kondisi.

"Sungai di Indonesia musim hujan banjir dan kemarau kecil sekali airnya, artinya kehandalan kita harus menjaga debit tidak jauh berbeda. Sungai Indonesia banyak sakit, debit maksimum dibagi minimum besar, hujan banyak sungai sakit keras bahkan koma," kata Djoko, saat menghadiri Indonesia Water Learning Week, di Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurut Djoko, kondisi tersebut harus segera diatasi dengan cara memperbaiki siklus hidrologi. Perbaikan siklus hidrologi ini dengan menjaga proses penguapan air dari hulu hingga hilir, sehingga air tidak hanya terbuang ke laut.

"Itu kita perbaiki salah satunya perbaiki siklus hidrologi, air di darat menguap turun hujan, masuk kali masuk laut terserap dalam bumi. Sekarang ini, air hujan dengan cepat masuk sungai lari ke laut tidak sempat kita gunakan," paparnya.

Menurut Djoko, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun banyak penampung air seperti waduk sangat baik. Hal tersebut akan menjamin pasokan air untuk persawahan sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan.

"Jadi pak Presiden kita sekarang bangun waduk sangat rasional, bangun irigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum disambut dua regulasi, meningkatkan debit, andalan jaringan irigrasi tidak berwaduk dan meningkatkan sungai-sungai jadi waduk," pungkasnya. (Pew/Ahm)

Tak Butuh Bank, Industri akan Punya Lembaga Pembiayaan Sendiri

Tak Butuh Bank, Industri akan Punya Lembaga Pembiayaan Sendiri
http://bisnis.liputan6.com/read/2138...iayaan-sendiri

https://imageshack.com/i/idkqSnAcj

Quote:

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk lembaga pinjaman khusus untuk pembiayaan industri strategis.

Namun rencana ini masih harus menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari mengatakan lembaga ini nantinya bukan bersifat seperti bank yang melayani jasa penyimpanan uang, tetapi lebih menekankan kepada penyediaan modal bagi pembangunan industri.

"Ini bukan seperti bank, tetapi lembaga pinjaman yang tugasnya terutama menyediakan dokumen keuangan untuk investasi di bidang industri, karena ini kan berbeda dengan bisnis-bisnis lain. Lembaga ini beda dengan bank komersial, itu harapkan kita," ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Dia menjelaskan alasan pentingnya pembentukan lembaga ini karena selama ini kesulitan berkompetisi dengan sektor lain dalam mendapatkan pinjaman.

Menurut dia, perbankan yang bersedia membiayai pembangunan industri semakin lama semakin berkurang.

Sedangkan yang bersedia membiayai sektor komersial lain seperti perdagangan dan properti semakin banyak.

"Sektor industri dulu pernah jadi prioritas, sekarang semakin menurun. Ini karena resikonya," katanya.

Syarat dari pembentukan lembaga ini yang terpenting yaitu harus memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah dari lembaga perbankan, memberikan pinjaman untuk jangka panjang dan bisa mengantisipasi resiko gagal.

"Jadi itu harus diperhatikan," lanjutnya.

Karena bukan seperti perbankan, maka dana yang dihimpun dari lembaga pinjaman ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Detail mengenai dana saya belum hapal tapi salah satu kita akan minta dari APBN. Ini jadi sifatnya seperti lembaga penjamin ekspor," jelas dia.

RUU Lembaga Pembiayaan Industri ini merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. RUU tersebut rencana akan diajukan ke DPR dan diharapkan bisa segeral selesai dalam 2 tahun.

"Tugas kita menyelesaikan RUU dulu dalam 2 tahun. Tahun ini kita masukan ke prolegnas. Mudah-mudahan pada 2015 mulai dilakukan pembahasan. Ya kalau sudah diperintah UU tahun depannya bisa selesai," tandas dia. (Dny/Nrm)

Mendag Ingin Percantik Pasar Tradisional jadi Modern

Mendag Ingin Percantik Pasar Tradisional jadi Modern
http://economy.okezone.com/read/2014...al-jadi-modern

https://imageshack.com/i/iqlhfVNYj

Quote:

JAKARTA - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menargetkan akan merevitalisasi sejumlah pasar tradisional di Indonesia. Revitalisasi ini dilakukan agar pasar tradisional tersebut tidak kalah saing dengan pasar modern.
Pagi ini, Selasa (25/11/2014) Menteri Rahmat Gobel yang didampingi Dirjen PDN, mengunjungi Pasar Meruya Hilir Jakarta Barat. Kunjungan ini dalam rangka penyerahan kartu identitas pengguna tempat usaha(KIPTU) dan penyerahan pinjaman KUR dan Kupedes. "Ini kunjungan saya yang keenam ke pasar. Dari enam kunjungan, saya sudah dapat gambaran bagaimana bentuk pasar yang harus dibangun dalam program Kemendag. Baik bangun pasar baru, atau renovasi," kata Mendag.

Mendag menyebut, Pasar meruya adalah contoh revitalisasi dari pasar tradisional ke pasar modern. Tapi menurut dia pasar ini masih memiliki beberapa kekurangan.

"Seperti kurang higiene, lalu masih ada lalat. Kalo bersih, pedagang dan pembeli juga nyaman bertransaksi," imbuhnya.

Kepada pedagang dan pengelola pasar, Mendag menghimbau agar selalu menerapkan 5K. Di antaranya, ketertiban, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kerapihan. Ini akan menyempurnakan konsep pasar yang akan dibangun.

"Selain itu jangan lupa pola kerja juga harus diubah. Kalau mau bersaing ya kita harus mau berubah," pungkasnya.

Puspayoga Targetkan Miliki Data Base Koperasi & UKM

Puspayoga Targetkan Miliki Data Base Koperasi & UKM
http://economy.okezone.com/read/2014...e-koperasi-ukm

https://imageshack.com/i/f01cD4qrj

Quote:

JAKARTA - Menteri Koperasi & UKM Anak Agug Gede Ngurah Puspayoga menginginkan Kementerian yang saat ini dipimpinnya memiliki data base mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Indonesia.
Pasalnya, saat ini pihak kementeriannya hanya memiliki data pada 2006, dan hal tersebut akan menyulitkan pada saat membuat perencanaan. Untuk itu, dirinya mengaku tengah berkoordinasi dengan Bappenas, 23 Kementerian dan Lembaga yang menaungi UKM, serta masing-masing Kelapa Daerah untuk mengumpulkan data.

Di bawah ini adalah petikan wawancara redaksi Okezone dengan Puspayoga belum lama ini.Jumlah UKM dan Koperasi di Indonesia saat ini ada berapa?

Kita belum ada data base, masih koordinasi dengan Bappenas. Yang sekarang ini, koperasi ada 206.000, yang aktif sekira 70 persen. Tapi yang ikut Rapat Anggota Tahunan (RAT) cuma 50 persen, 50 persennya lagi enggak, jadi yang aktif cuma 35 persen ya. Kalau UKM, di 2006 saja datanya sudah 57 juta.

Bentuk koperasinya paling banyak yang seperti apa pak? Kalau program Koperasi yang paling banyak?

Yang paling banyak Koperasi simpan pinjam. Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu bank yang laksanakan, masih dibutuhkan oleh masyarakat, tapi NPL (rasio kredit bermasalah) sudah 4,2 persen secara nasional. Ini lampu merah, malah kalau didaerah-daerah tertentu bisa 20 persen atau 12 persen.

Target punya data base kapan pak ?

Mudah-mudahan 2015 sudah digarap Bappenas. saya sudah bertemu dengan Andrinof (kepala Bappenas).

Setelah punya data base itu, apa rencana bapak?

Nantinya, program-programnya berdasarkan data base itu. Karena kalau kita gak punya data base, perencanaannya seperti apa itu agak sulit. Menentukan Indikator berhasil atau tidak juga sulit. Kita punya data terakhir itu 2006. Sudah lama sekali. Sudah jauh.

Selama tunggu data base jadi, ada rencana pak ?

Di Indonesia ada 23 kementerian dan lembaga yang menangani UKM, pasti mereka punya data masing-masing. Itu di luar data-data UKM yang dimiliki perbankan. Kita akan koordinasikan dan juga di daerah-daerah juga sudah ada data tuh. Nanti kita kumpulkan juga. Cuma enggak semua data UKM daerah bagus, cuma Jawa, Bali dan Sulawesi yang bagus.

(rzk)

Bank Agris Bidik Segmen UMKM

Bank Agris Bidik Segmen UMKM
http://economy.okezone.com/read/2014...ik-segmen-umkm

https://imageshack.com/i/pdZ0iJAaj

Quote:

JAKARTA - PT Bank Agris memprioritaskan perluasan pangsa pasar pada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan komersial. Pasalnya, Agris akan berfokus dalam sektor perkebunan bisnis produktif, melalui penyaluran kredit Mikro Agris Solusi (MAS).

Direktur Utama Bank Agris Sia Leng Ho menyatakan bahwa meskipun ekonomi masih belum terlalu cerah, namun, pihaknya tetap ekspansi di kredit.

"Walaupun target ekonomi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar 16 persen. Memilih ke sektor ekspansi kredit, karena Agris masih kecil modalnya. Jadi kita ekspansi kredit lebih besar dari pada target rata-rata nasional," paparnya di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Dirinya menjelaskan, bahwa MAS akan menjangkau ke peternak ayam ,ikan dan udang. "Selain itu, sektor perdagangan besar dan kecil atau eceran," tambahnya.

Sekedar informasi, bank yang masuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 1 ini, memiliki target kredit tahun 2014 sebesar Rp2,53 triliun. Pada akhir Oktober 2014 terealisasi sebesar Rp2,3 triliun. Sedangkan, target tahun 2015 untuk kredit sebesar Rp3 triliun.

(rzy)

Empat Kementerian Bersatu Bangun Kawasan Terpadu di Lampung

Empat Kementerian Bersatu Bangun Kawasan Terpadu di Lampung
http://economy.okezone.com/read/2014...adu-di-lampung

https://imageshack.com/i/eyfme4Vyj

Quote:

JAKARTA - Sebanyak empat kementerian yang terdiri atas Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pupera akan membangun sebuah kawasan terpadu di Lampung. Kawasan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektare (ha) yang merupakan milik dari Pertamina.
"Kebetulan besok ada kunjungan presiden ke Lampung. Itu rencananya mendevelop kawasan terpadu. Termasuk besok ada Pak Jonan, Ibu menteri BUMN dan Menteri PU juga ada di Lampung ," kata Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin (24/11/2014). Sudirman menjelaskan, dalam kawasan terpadu seluas 3.000 ha tersebut nantinya akan dibangun kawasan industri beserta power plantnya. Selain itu nantinya kawasan terpadu ini juga akan dilengkapi dengan jalan tol, jalur kereta, hingga pelabuhan.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut pembangunan kawasan terpadu tersebut tengah di diskusikan.

"Kita mau bicarakan itu termasuk dengan Pertamina. Rencananya besok itu presiden dan para menteri akan bicara mengenai garis besarnya bagaimana merealisasikannya. Tapi yang jelas kepingin ada optimalisasi aset maupun sumber daya BUMN," jelas Rini.

Mendag Akan Beri Insentif untuk Petani Cabai

Mendag Akan Beri Insentif untuk Petani Cabai
http://economy.okezone.com/read/2014...k-petani-cabai

https://imageshack.com/i/p5vwfXsKj

Quote:

JAKARTA - Pemerintah berencana akan memberikan insentif pada petani khususnya petani cabai. Ini dilakukan agar harga cabai menjadi lebih terkendali di saat pasokan kurang akibat cuaca ekstrem.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan bahwa pola kenaikan harga cabai ini selalu sama siklusnya. Menurut dia, cabai sangat rentan terhadap dua musim ekstrem, yaitu kemarau dan hujan.

"Akibatnya, pasokan berkurang dan harga naik. Jadi supaya tidak terjadi lagi, kita ingin ke depan para petani khususnya petani cabai ini bisa memproduksi cabai ini apapun musimnya," kata dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

"Bagaimana petani bisa tetap menanam dalam cuaca ekstrem. Jadi dibuatkan sumur, selama hujan air tersebut ditampung, dan jika musim kemarau mereka bisa tetap mengairi sawahnya. Air di sumur itu dilarikan pakai mesin, jad petani tetap bisa panen," tambahnya. Sri menyebut, insentif ini bisa diberikan dalam berbagai bentuk, seperti Teknologi. Selain insentif di bidang teknologi, insentif dari segi distribusi juga bisa dilakukan. Misalnya dengan kendaraan yang memadai, atau kondisi jalanan yang baik. "Insentif dari segi distribusi bagi mereka sebenarnya enggak muluk-mulukmya. Misalnya saat mereka perlu bis untuk ngangkat hasil lahan, atau bisa juga jalanan yang tidak rusak, itu yang mereka butuhkan," tukas dia.

(mrt)