Jokowi Dukung Kerjasama Pemberantasan Korupsi Antara Negara APEC

[akiyamashinichi]

VIVAnews - Presiden Joko Widodo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kerjasama negara ekonomi APEC untuk memberantas tindak korupsi. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Jokowi pada pertemuan tertutup para pemimpin ekonomi APEC di Beijing pada Selasa, 11 November 2014, ketika tengah membahas mengenai isu reformasi ekonomi.

Demikian isi keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima VIVAnews pada Selasa, 12 November 2014.

"Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan efisien dalam upaya reformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Indonesia tidak saja berkomitmen untuk memberantas tindak korupsi, namun juga menolak memberikan perlindungan terhadap pelaku dan hasil korupsi," tulis Kemenlu.

Dengan adanya komitmen di antara negara APEC ini, Jokowi berharap dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama konkrit melalui pengaturan repatriasi atau ekstradisi para koruptor dan hasil-hasil korupsi di antara anggota negara APEC.

Komitmen untuk memberantas tindak korupsi itu telah disampaikan dalam deklarasi bersama di antara para pemimpin negara APEC. Sebagai realisasinya, APEC kemudian membentuk Jaringan Otoritas Anti-Korupsi dan Badan Penegakan Hukum (ACT-NET). Ini merupakan jaringan pertama yang dibentuk oleh kelompok APEC.

Di dalam kesepakatan itu, negara anggota APEC akan sepakat untuk membangun sebuah mekanisme dan sistem untuk melindungi para peniup peluit yang bisa membongkar kasus korupsi.

Namun, Reuters melaporkan kesepakatan itu masih belum terlihat dengan jelas bagaimana realisasinya di masa mendatang. Sebab, tidak semua negara telah memiliki perjanjian ekstradisi. China sebagai negara inisiator kesepakatan itu, telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan 38 negara. Namun, tidak begitu dengan Amerika Serikat, Kanada atau Australia.

Indonesia pun kesulitan untuk menyeret para koruptor yang kabur ke Singapura. Koruptor Indonesia memilih untuk kabur ke sana, karena di antara kedua negara belum mengadopsi kesepakatan ekstradisi.

Pada tahun lalu, DPR menolak untuk mengadopsi perjanjian ekstradisi tersebut lantaran kerjasama itu dipasangkan dengan perjanjian pertahanan. Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie menyebut, Singapura akan mengekstradisi koruptor Indonesia yang ada di sana, jika Negeri Singa diizinkan melakukan latihan militer di Indonesia.

http://dunia.news.viva.co.id/news/re...ra-negara-apec