miss_nha

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian dalam pemberian dana penambahan modal sementara (PMS) ke PT Bank Mutiara sebesar Rp1,25 triliun. Namun, BPK tak mau ikut campur jika pemberian PMS itu dibawa ke ranah politik atau hukum.

"BPK sudah memberikan ke parlemen. Yang kami periksa sekarang Rp1,25 triliun. Ada temuan yang tidak sesuai. Terhadap yang Rp1,25 triliun, kami serahkan ke parlemen," ujar anggota BPK, Achsanul Qosasi, di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2014).

Menurut Achsanul, PMS yang diberikan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Mutiara itu terkait kredit lama. Sebab, masih ada tunggakan 12 bulan yang membuat rentabilitas dan stabilitas Bank Mutiara kurang stabil.

"Ini memang kredit lama. Sebab memang ada kredit lama koorporasi kepada pemilik lama yang waktu itu menunggak," imbuh Achsanul.

Disinggung apakah BPK akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan rekomendasi atas temuan ini, Achsanul pun kembali mengaku menyerahkan sepenuhnya ke parlemen.

"Kami sudah laporkan secara detail ke parlemen, nanti parlemen yang menyelesaikan hal ini dan menindaklanjuti. Termasuk juga temuan yang menurut kami tidak pruden, kami sampaikan ke Bank Mutiara dan pemilik baru," tegas dia.



sumber