Janji Joko Widodo Permudah Investasi

[sucyresky]

PALEMBANG - Presiden Joko Widodo berjanji untuk berlaku lebih agresif dalam mengurangi hambatan investasi dan mengatasi lemahnya pengelolaan potensi dalam negeri yang menyebabkan negara ini tertinggal dari negara Asia lainnya.

Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, Joko Widodo, yang biasa disapa Jokowi, berbicara mengenai upaya pelangsingan birokrasi demi merangsang masuknya modal asing dan memperbaiki infrastruktur buruk yang selama ini menjadi ganjalan bagi pembangunan. Selain itu, ia menyinggung usaha mempertahankan sumber daya laut dengan menenggelamkan kapal nelayan asing yang bergiat tanpa izin.

“Anggaran (negara) sangat terbatas,” ujar Presiden Jokowi. “Kami memerlukan investasi, kami membutuhkan investor demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membangun pelabuhan laut dalam dan bandar udara.”

Bulan lalu, Joko Widodo mendapatkan pujian dari para ekonom setelah mengambil kebijakan memangkas subsidi bahan bakar minyak. Langkah berikutnya, ujar Jokowi, yang akan dimulai bulan ini, adalah melakukan restrukturisasi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Seorang penasihat senior mengatakan langkah itu akan berupa perombakan dewan direksi PLN secara total atau sebagian.

Selain itu, menurut Jokowi, layanan satu atap yang berlaku secara nasional yang ditujukan untuk mempercepat izin usaha akan dibuka pada Januari 2015.

Presiden Joko Widodo mengajukan transformasi besar-besaran di negara yang kini menempati peringkat 114 dari 189 negara dalam peringkat kemudahan berbisnis yang dikeluarkan Bank Dunia.

BlackBerry memilih Malaysia karena Indonesia tidak memberikan banyak insentif pajak, memiliki infrastruktur tidak memadai, dan mengalami kekurangan tenaga terampil, demikian Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Indonesia gagal membujuk Samsung, yang akhirnya menanamkan investasi miliaran dolar AS di Vietnam.

Ia telah meminta para menterinya untuk mengkaji pemberian tax holiday dan insentif lain untuk menarik investasi. “Jika ada yang ingin berinvestasi dan menurut hitungan saya dapat menguntungkan negara dan bangsa, mengapa tidak?” demikian Jokowi.

Namun, ia menemui tantangan. Pasalnya, Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang rendah dalam lima tahun belakangan menyusul pelemahan permintaan Cina akan barang mentah.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikuasai oleh koalisi yang dipimpin kubu Prabowo Subianto. Polarisasi kian menguat setelah Aburizal Bakrie kembali terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar dalam periode lima tahun mendatang. Sebanyak 28 dari 34 provinsi dikuasai oleh kepala daerah dari kubu partai lawan Jokowi.

Jokowi menyiratkan bahwa kendalinya akan anggaran negara akan memberinya keuntungan saat berhadapan dengan para pemimpin daerah. “Jika mereka mengikuti visi kami, kami akan memberikan lebih banyak anggaran,” ujarnya. “Jika tidak, kami akan mengurangi anggaran.”

Ia mengaku telah berhasil bekerja sama dengan badan-badan yang dikuasai oposisi saat menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, kunci keberhasilan adalah kontrol atau pengawasan rutin. Selain itu, kedudukannya sebagai presiden dan akses terhadap informasi penting akan membantu.

“Saat saya menjadi wali kota dan gubernur, saya tidak memiliki intelijen,” ujarnya. “Kini, saya memilikinya.”

Jokowi mengatakan akan menyelesaikan banyak pekerjaan yang tertinggal dalam pemerintahan sebelumnya, mematuhi tenggat, dan lebih banyak turun ke lapangan.
“Saya selalu bekerja dengan tenggat,” ujarnya.

Menjaga sikap tersebut, menurutnya, akan meyakinkan para pemodal bahwa pemerintah menepati janji. “Kepercayaan terhadap negeri saya akan (terbangun). Kepercayaan terhadap saya akan (terbangun). Baik dari rakyat, maupun dari para pemodal.”

Jokowi berjanji untuk mempertahankan wilayah perairan Indonesia yang kian terkena gesekan dengan Cina dan negara Asia Tenggara lain.

Pada Jumat, tiga perahu nelayan Vietnam ditenggelamkan karena mencari ikan tanpa izin. Menurutnya, tindakan serupa akan berlaku bagi kapal negara lain yang melanggar. Bulan depan, ujarnya, patroli pesisir akan mulai digelar.

“Kami memiliki hak-hak perairan,” ujar Jokowi. “Setiap hari, terdapat sekitar 5.400 perahu di laut dan samudra yang 90 persen di antaranya (beroperasi) tanpa izin.”

Demi memungkinkan perubahan radikal dalam masa pemerintahannya, Jokowi membutuhkan investasi senilai USD550 miliar. Menurutnya, sejumlah besar akan berasal dari anggaran negara. Namun, ia mengatakan investor swasta akan memainkan peran kunci.

Di sisi lain, para pemodal asing dihinggapi kecemasan. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah mendesak sejumlah perusahaan tambang asing untuk mengikuti sejumlah kebijakan, di antaranya pembatasan investasi asing pada sektor-sektor tertentu dan menerapkan batasan usia bagi para pekerja asing.

Gelombang kasus pidana yang melibatkan perusahaan seperti Chevron menyiratkan bahwa kepastian hukum tengah mengendur. Para pemodal asing, yang mendesak reformasi besar-besaran, mengecam pilihan Jokowi atas Jaksa Agung baru.

Jokowi berkeras bahwa pilihannya sudah tepat. Ia pun tidak menanggapi kekhawatiran perusahaan asing. Namun, seorang penasihat senior mengatakan Jokowi menyadari efek kasus tersebut dalam iklim usaha.

Jika segalanya berjalan sesuai dengan tenggat yang ditetapkan Jokowi, maka 2015 akan menjadi tahun yang sibuk.

Bulan ini, ia memulai reformasi PLN, dan pada Januari ia akan menyelesaikan layanan investasi satu atap.

Pada Februari, ia berjanji akan menyelesaikan masalah akuisisi lahan yang membuat Jepang urung bermitra dalam pembangunan pembangkit listrik di Jawa tengah. Penyelesaian ini bisa membantu penambahan pasokan listrik 35 ribu megawatt.

Jokowi berharap dapat memulai pengerjaan 11 dari 30 rencana pembangunan bendungan demi mengairi satu juta hektar sawah. Bendungan itu akan mengantarnya ke tujuan lain: swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7 persen paling cepat pada 2016, dari sekitar 5 persen saat ini. Selain itu, ongkos logistik diproyeksi akan berkurang sebesar 20 persen pada lima tahun mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan akan merevisi kontrak dengan perusahaan minyak dan gas “secepat mungkin” guna memungkinkan pemberian insentif lebih besar. (Oleh Patrick McDowell, Ben Otto, dan Matt Murray)

Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh Wall Street Journal.

SUMBER : Okezone.com