Pemerintah Tolak Cairkan Bantuan Lapindo Jika Negosiasi Batal

[nonasakamoto]

Pemerintah Tolak Cairkan Bantuan Lapindo Jika Negosiasi Batal

http://economy.okezone.com/read/2015...egosiasi-batal

JAKARTA - Pemerintah menganggarkan dana talangan untuk korban lumpur Lapindo sebesar Rp781 miliar dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015. Anggaran ini diberikan lantaran perusahaan milik Bakrie tersebut tidak sanggup melunasi utangnya.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan untuk mencairkan dana tersebut harus terlebih dulu berkoordinasi dengan PT Minarak Lapindo dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS).

"Ya kita akan bentuk tim perunding dulu, terus koordinasi dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS) untuk mengidentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan peta terdampak," ungkapnya, Selas (17/2/2015).

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam perundingan tersebut nantinya akan ditentukan jaminan yang harus disediakan Lapindo. "Nanti kalau misalnya tidak sanggup secara rill begitu, audit BPKP, asetnya seperti apa," katanya.

"Bisa saja setelah memenuhi kriteria tersebut menjadi pinjaman ke Minarak Lapindo untuk dibayarkan ke masyarakat yang terdampak," tambah dia.

Pihaknya menegaskan bahwa dana talangan korban lumpur Lapindo tidak akan dicairkan sebelum perundangan selesai. Pasalnya, pihak Lapindo harus memberikan jaminan secara jelas.

"Perundingan dulu dong. Term and condition nya ditetapkan dulu. Nanti di assessement saja dulu kebutuhan seperti apa, control pencairan seperti apa, kemudian jaminan yang jelas seperti apa, harus konkret. Governancenya juga harus terjadi betul," tandasnya.

(mrt)