masdeal

LENSAINDONESIA.COM: Tim Panitia Kerja (Panja) DPRD Jawa Timur terkait Laporan Hasil Keuangan (LHP) Pemprov Jatim yang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK mengusulkan meminta agar Pemprov menyiapkan tenaga ahli akuntansi.

Anggota Panja WDP DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto mengatakan, adanya tenaga yang paham akuntansi menjadi kebutuhan mutlak. Sebab keberadaan mereka bisa melakukan pengawasan pengelolaan anggaran, serta meminimalisasi kekeliruan peruntukkan anggaran yang dikelola dalam APBD.“Ini penting dan sangat dibutuhkan karena kesalahan yang ada sifatnya administratif. Maka ke depan diperlukan pembenahan agar tidak berimplikasi hukum,” katanya, Minggu (28/06/2015)

Sementara, Wakil Ketua Panja WDP DPRD Jatim, Agus Dono menyebut Pemprov Jatim saat ini kekurangan tenaga akuntansi yang mengelola keuangan di masing-masing SKPD.

“Semua SKPD di Pemprov Jatim kekurangan akuntansi dan tenaga ahli pembukuan. Dampaknya banyak SKPD amburadul untuk pembukuan dan penataan pembelian barang dan jasa,” tambah dia.

Bahkan, Pemprov Jatim juga diminta untuk memberlakukan PP 71/2010 tentang Standarisasi Akuntansi Pemerintahan. “Ke depan wajib dilaksanakan standarisasi dilingkungan Pemprov Jatim. Untuk melaksanakan PP tersebut perlu Pergub untuk standarisasi akuntansi. Kalau perlu diadakan pembuatan aplikasi keuangan daerah yang membuat keuangan khususnya neraca keuangan,” tegas politisi asal Demokrat ini. @sarifa

SUMBER

Ada yang berminat? XD

__________________
Program Kasir atau Software Point of Sale Online Dengan Cloud Sistem Untuk Kebutuhan Toko Retail Anda.