Pajak UKM 1% Jangan Dijadikan Beban

[alnpr]

Spoiler

Menjelang pemberlakuan tarif pajak 1 persen per bulan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang beromzet Rp1 hingga Rp4,8 miliar per tahun mulai Agustus. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) mengajak para pelaku UMKM untuk tidak melihat pajak sebagai beban.

Wakil Ketua Umum Kadin UKM Erwin Aksa mengatakan pemberlakuan tarif pajak 1 persen jangan dijadikan beban namun menjadi daya ungkit agar pelaku UMKM utamanya pengusaha kecil bisa naik kelas atau scaling up bisnis para UMKM.

"Dengan membayarkan pajak, UKM lebih bankable. Disadari bahwa banyak UMKM yang belum membayar pajak secara layak bahkan UMKM sangat membutuhkan modal,” ujar Erwin di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Menurut Erwin, pihak perbankan tidak berani memberikan kredit pengembangan usaha bagi usaha yang belum bankable, memiliki laporan keuangan, tata kelola yang bagus serta membayar pajak.

Dengan adanya pajak, Erwin menambahkan perusahaan kecil nantinya akan terdorong untuk membenahi pembukuan sehingga bisa mengikuti aturan yang normal secara bertahap kemudian memperoleh NPWP sehingga perusahaan UKM juga akan terdorong mengelola perusahaannya secara profesional dan tata kelola yang bagus.

"Hal-hal semacam ini nantinya yang membuat UKM bisa diperhitungkan oleh lembaga keuangan untuk memperoleh akses modal. Mereka terlihat lebih profesional dan bankable," sambungnya.

Menurut Erwin, pajak akan mendorong juga UKM lebih berdaya saing tinggi, UMKM yang lebih profesional dan bankable serta memiliki tata kelola yang bagus akan memiliki daya saing tinggi, mampu masuk ke lembaga keuangan mencari modal, menerobos pasar dan mencari SDM-SDM profesional.

"Sehingga tidak tergantung pada insentif pemerintah. Hal ini sejalan dengan tuntutan agar UMKM Indonesia harus berdaya saing tinggi, seiring dengan agenda Asean Economic Community 2015," pungkasnya.

Sumber: http://bit.ly/13jcXaU