je_tek

Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar di DPR (Foto: Wahyu Putro/Antara)

Menteri ESDM Ignasius Jonan menghadiri acara groundbreaking perluasan PLTU Tanjung Jati B (Jawa-4). Proyek ini dikelola oleh konsorsium PT Bhumi Jati Power yang terdiri dari Sumitomo Corporation, United Tractor, dan Kansai Electric Power.
Jonan menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo yang meminta agar setiap pembangunan di segala sektor dapat melibatkan komunitas lokal. Apalagi proyek pembangunan PLTU ini adalah proyek besar yang menjangkau Jawa dan Bali, sehingga keterlibatan komunitas lokal diperlukan.
"Kemudian di faktor lingkungan hidup sebaiknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena pengembangan PLTU ini menggunakan teknologi super critical," kata Jonan di acara groundbreaking PLTU Tanjung Jati, Jepara, Jawa Tengah, Kamis (31/8).
Dengan adanya proyek besar ini, Jonan pun berpesan kepada PLN untuk terus meningkatkan pelayanan listrik di seluruh wilayah. Dia meminta agar PLN dapat mengurangi gangguan listrik, seperti mati listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat.
"Lewat pembangunan ini, kami harapkan tentunya pasokan listrik lebih banyak. Untuk itu, mohon dengan sangat dikurangi gangguannya. Diusahakan sangat minimal," ujarnya.

Sambungan Listrik PLN (Foto: Dok. PLN)

Lebih lanjut, dia pun menyinggung perjanjian antara PT Bhumi Jati Power dan PLN yang menyepakati harga listrik 5,3 sen Dolar per kWh. Jonan menyetujui harga tarif ini karena Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar setiap pembangunan tenaga listrik di sejumlah daerah dapat diiringi dengan tarif listrik yang terjangkau.
"Mengenai tarif, tarifnya itu kontraknya 5,3 sen (Dolar) per kWh. Bapak Presiden selalu minta setiap pembangunan listrik harus juga memberikan manfaat masyarakat, dalam arti tarifnya terjangkau lapisan masyarakat," tuturnya.
"Kalau (listrik) di Jawa saya kira enggak banyak masalah. Tapi kalau di daerah lain, saudara kita di wilayah yang sangat jauh dari pusat dan enggak memiliki layanan listrik, suatu hari di wilayah mereka ada kabel listrik tapi karena tarif mahal masyarakat enggak mampu beli akan menimbulkan kekecewaan sosial dan dampaknya jangka panjang. Jadi tarif ini oke karena sudah sesuai konstitusi," paparnya.
Jonan juga meminta dukungan dari Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Jepara beserta aparat keamanan agar dapat terus mendukung proyek PLTU Tanjung Jati agar dapat berjalan dengan lancar, mengingat target penyelesaiannya pada 2021 yang akan datang.
"Emisi dan gas buang mohon dijaga betul-betul karena komitmen Indonesia di Paris, kita berkomitmen untuk mengurangi polusi sebesar-besarnya. Kami berharap pembangunan PLTU ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, khususnya penguna listrik," kata Jonan.
Acara pun diakhiri dengan menekan tombol menandai dimulainya pembangunan perluasan PLTU Tanjung Jati. Jonan juga sempat melihat langsung lokasi proyek dan terlihat puas dengan progress pembangunan yang sampai saat ini masih berjalan.