je_tek

Kantor Kementerian BUMN di Medan Merdeka Selatan. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pemerintah pada tahun 2015 telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga. Namun, ada beberapa perusahaan yang justru merugi setelah mendapatkan suntikan modal tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari BUMN-BUMN yang mendapatkan suntikan modal, ada 6 BUMN yang kerugiannya justru bertambah pada 2016. Dan ada 9 BUMN dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang laba bersihnya berkurang.
"Mengenai kinerja memang tidak seluruhnya menggembirakan. Ada 26 BUMN sesudah dilakukan PMN mereka mendapatkan laba bersihnya naik, kemudian ada 4 BUMN sesudah mendapatkan PMN tingkat kerugian mereka mengecil. Dan 6 BUMN yang sesudah mendapatkan PMN kerugiannya malah bertambah," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).
Enam perusahaan BUMN yang merugi setelah mendapat PMN yakni PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng mempertanyakan hal tersebut langsung ke Sri Mulyani. Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang ketat untuk BUMN yang mendapat PMN.
"Ini bagaimana Bu, dapat PMN malah merugi? Berarti pintar dong bu dikasih PMN malah rugi? Kami mau berputar dulu kunjungan kerja ke perusahaan yang merugi itu, kami minta BPK audit," kata Mekeng.
Sri Mulyani pun langsung menjawab pertanyaan Mekeng. Menurutnya, sebelum mengajukan PMN, perusahaan-perusahaan BUMN tersebut wajib menyampaikan rencana kerja dan penggunaan modal tersebut.
"Tidak pintar pak. Kami sudah minta kepada Pak Wamen (Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo) untuk memanggil dan melihat kepada kinerja di dalam pengawasan ini. PMN, mereka menyampaikan rencananya dulu, penanaman modal untuk apa, ada rambu-rambunya. Masih ada PMN yang belum cair," jelasnya.



Gedung Kementerian BUMN (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Sebagai informasi, pada 2015 pemerintah mengalokasikan dana PMN sebesar Rp 64,8 triliun dan telah terealisasi penggunaannya sebesar Rp 47,8 triliun atau 75%.
Namun, ada beberapa perusahaan BUMN yang penggunaan PMN 2015 masih di bawah 50% atau tidak sesuai dengan business plan. Penyebabnya di antaranya keterlambatan perizinan dan pemilihan mitra strategis untuk pembangunan proyek, masih dalam proses tender pengadaan, dan keterlambatan proses pengadaan lahan.
Perusahaan yang penggunaan PMN 2015 mencapai 100% yaitu:

Perum Bulog

PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT Askrindo

Perum Jamkrindo

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Sementara perusahaan yang penggunaan PMN 2015 di bawah 50% atau tidak sesuai dengan business plan adalah:

PT Angkasa Pura II

PT Pelni

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP)

PT Djakarta Lloyd

PT Garam

PT Perikanus

PT Perindo

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB)

PT Pindad

PT KAI

Antam

PT Industri Kapal Indonesia (IKI)

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

PTPN VII

PTPN IX

PTPN X

PTPN XI

PTPN XII

PT Pelindo IV

https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/...inta-bpk-audit