je_tek

Pesawat Angkatan Udara B-1B (Foto: U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Christopher Quail/Handout via REUTERS)

Pemerintah menganggarkan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 18,62 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran yang dipatok dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam RAPBN 2018, pinjaman luar negeri bersifat negatif. Sebab, pemerintah lebih banyak membayar pokok pinjaman dibanding menarik pinjaman baru.
Untuk anggaran pinjaman luar negeri yang jumlahnya Rp 18,62 triliun tersebut berasal dari pinjaman luar negeri yang penarikannya Rp 51,5 triliun dan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 70,1 triliun. Untuk penarikan Rp 51,5 triliun, terdiri dari pinjaman tunai Rp 13,5 triliun dan pinjaman kegiatan proyek Rp 38 triliun.


Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, anggaran pinjaman luar negeri pada kegiatan proyek tersebut salah satunya untuk pinjaman kementerian dan lembaga.
Robert menyebut, ada lima kementerian dan lembaga yang menjadi pengguna terbesar pinjaman luar negeri.
"Pertama, untuk alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebesar Rp 11,7 triliun untuk Kementerian Pertahanan," ujar Robert di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (9/11).
Kedua, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) sebesar Rp 6,4 triliun. Ketiga untuk Kepolisian RI sebesar Rp 3,3 triliun. Keempat untuk Kementerian Perhubungan Rp 2,4 triliun. Kelima, untuk Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 1,5 triliun.
"Kelima kementerian dan lembaga ini sudah menyerap 90% untuk proyek," katanya.

https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/...t-persenjataan