je_tek

Daging kerbau di los Pasar Jatinegara. (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memang telah membuka keran impor daging kerbau India kepada Perum Bulog. Jumlahnya cukup besar, misalnya di tahun 2016 jumlah alokasi impor mencapai 100.000 ton dengan realisasi sekitar 59.000 ton. Sedangkan di tahun 2017, Kemendag kembali membuka impor daging kerbau sebanyak 70.000 ton sampai Maret 2017 ditambah 30.000 ton hingga akhir tahun ini.
Daging kerbau tersebut ada yang langsung dijual oleh Bulog melalui operasi pasar dan ada juga yang dijual ke pedagang daging untuk kemudian dijual lagi ke konsumen. Mekanismenya adalah harga beli daging kerbau beku impor dari Bulog hanya Rp 65.000/kg. Setelah itu, pedagang wajib menjualnya ke konsumen dengan harga maksimal Rp 80.000/kg.

Yang menjadi masalah adalah banyak pedagang yang mengubah daging kerbau beku impor menjadi seperti daging segar dengan cara dithawing atau dicairkan. Daging kerbau impor hasil thawing ini kemudian dilepas ke pasaran dengan harga jual Rp 100.000/kg. Sehingga pedagang bisa ambil untung Rp 35.000/kg.

Daging kerbau impor asal India. (Foto: Novan Nurul Alam/kumparan)

"Ini yang menguntungkan pedagang eceran," kata Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (14/9).
Rochadi menegaskan, dalam kasus ini yang dirugikan adalah konsumen akhir. Tidak hanya itu, daging kerbau asal India juga belum dinyatakan aman dari penyakit mulut dan kuku (PMK). India sampai saat ini masuk dalam kategori negara-negara zone base.
"Daging India belum bebas berpenyakit mulut dan kuku, dia masih terjangkit penyakit. Ini kan ilegal namanya," ucapnya.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah importasi daging kerbau dari India jangan sampai kebablasan. Dia mengingatkan Indonesia jangan sampai terjebak dengan food trap akibat sangat bergantung pada produk impor.
"Apalagi India kan sekarang naik lagi harga dagingnya. Ada persoalan lain di India karena partai yang menang adalah yang pro adat sehingga tidak boleh lagi ada pemotongan di RPH (Rumah Pemotongan Hewan) tertentu. Jika suplai berkurang, harga akan naik," jelasnya.

https://kumparan.com/wiji-nurhayat/m...-rp-100-000-kg