![]() |
|
![]() |
Notices |
Business and Economy! Main Forum Description |
![]() ![]() |
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
![]() |
#1 |
KaDes Forumku
Join Date: 2 Jul 2017
Userid: 6337
Posts: 657
Likes: 0
Liked 3 Times in 3 Posts
|
![]() ![]() Gedung Kementerian BUMN (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kondisi keuangan PT PLN (Persero) adalah peringatan rutin yang disampaikan otoritas keuangan negara. Sebab, setiap tahun Menteri Keuangan selalu berkirim surat terkait kinerja keuangan perusahaan pelat merah. "Iya itu perhatian setiap tahun, artinya ada tiap tahun sebenarnya ada," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Abdullah Hidayat, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (28/9). Edwin mengatakan, pihaknya selalu membahas surat dari Menteri Keuangan rutin setiap tahun. Kementerian BUMN, kata dia, juga akan segera membahas surat yang disampaikan Sri Mulyani terkait PLN pada Jumat besok (28/9). "Ya setiap tahun sebenarnya ada, mau bahas mengenak PLN bahas ini besok," tambahnya. Edwin menuding ada seseorang yang sengaja membocorkan surat dari Sri Mulyani yang memperingatkan soal kinerja PLN karena berisiko gagal bayar utang akibat pendapatan yang terus berkurang tersebut . "Saya dipanggil dikasih tahu surat, nah ini ada surat yang iseng nge-blast, padahal ini ada tiap tahun, warning ini ada tiap tahun," ujarnya. Sebelumnya, dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-781/MK 08/2017 tertanggal 19 September 2017, Sri Mulyani mengatakan perlu ada penyesuaian target program 35 GW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi. Keuangan perusahaan setrum negara itu terus turun, seiring kian besarnya kewajiban untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Selain itu, pendanaan internal PLN juga terbatas untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah. Mau tak mau, PLN harus menggantungkan harapan pada pinjaman pihak lain. Sri Mulyani juga meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer. Ini demi mengantisipasi risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang. https://kumparan.com/angga-sukmawija...ni-jumat-besok |
![]() |
![]() |
Sponsored Links |
![]() ![]() |
Bookmarks |
![]() |
||||
Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
Catatan Sri Mulyani untuk Kementerian dan Lembaga Penerima Opini WTP | je_tek | Business and Economy! | 0 | 14th September 2017 08:24 PM |
Sri Mulyani: Suntikan Modal BUMN Tak Boleh untuk Bayar Gaji dan Pajak | je_tek | Business and Economy! | 0 | 7th September 2017 11:13 PM |
Bahas Anggaran, Menteri BUMN Sebut Banyak Kendala | sucyresky | Business and Economy! | 0 | 21st August 2015 07:15 AM |
Jumat, Sekda DKI Bahas Peralihan Saham Persija | agung209 | Olah Raga dan Organisasi! | 0 | 5th February 2015 06:11 PM |
Mingu Depan Hatta-Dahlan Bahas Tudingan Monopoli BUMN | alnpr | Business and Economy! | 0 | 27th July 2013 08:22 PM |
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
Thread Tools | Search this Thread |
Display Modes | |
|
|
![]() |