je_tek

PLN kirim genser 1.000 kW ke Pulau Duran (Foto: Dok. PLN)

Kondisi keuangan PT PLN (Persero) disebut Sri Mulyani terus mengalami penurunan dan berpotensi PLN gagal bayar utang. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui surat yang ditujukan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno yang lantas bocor dan tersebar ke masyarakat.
Atas hal itu, PLN mencoba memberikan jawaban. Melalui siaran pers PLN yang diterima kumparan (kumparan.com), Rabu (27/9), PLN mengaku mencoba mengantisipasi risiko keuangan.
Berikut isinya:
A. Tanggapan atas Isu Risiko Keuangan PT PLN (Persero)
Surat Menteri Keuangan Nomor: S-781/MK.08/2017 tanggal 19 September 2017 merupakan perhatian dari Kementerian Keuangan atas penerapan tatakelola yang pruden dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar program dapat tereksekusi dengan baik.
Hal ini juga menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian.
B. Program 35 GW
Program 35 GW merupakan program infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan 35 GW membutuhkan dana yang tidak sedikit dan memerlukan dukungan dari semua stakeholder.
Progres 35 GW:
1). Pada tahun 2015 masih terdapat 11 sistem (Sumbagut, Tanjung Pinang, Lampung, Belitung, Lombok, Kupang, Kalbar, Sulteng, Sultra, Sulutenggo, Jayapura) yang masih defisit dan saat ini sudah tidak ada lagi sistem yang defisit. Rasio Elektrifikasi saat ini mencapai 92,8%.
2). Penambahan kapasitas pembangkit tahun 2014-2016 sebesar 7.701 MW dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 2.600 MW.
3). Penambahan transmisi tahun 2014-2016 sebesar 6.800 KMS dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 8.594 KMS.
4). Penambahan gardu induk tahun 2014-2016 sebesar 10.025 MVA dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 14.280 MVA.
5). Porsi penggunaan bahan bakar minyak dalam komposisi produksi tenaga listrik menurun dari 11,4% pada tahun 2014 menjadi 5,8% pada tahun 2017.
6). Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik telah menurun dari Rp 1.419/kWh pada tahun 2014 menjadi Rp 1.303/kWh pada tahun 2017.


Gedung PLN (Foto: wikimapia.org)

Dalam saat yang bersamaan, PT PLN (Persero) juga mengemban tugas PSO di mana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan competitivenes bisnis dan industri.
Selama tahun 2017 tidak ada kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk pelanggan non subsidi meskipun terjadi lonjakan harga energi primer terutama batu bara.
C. Strategi Menjaga Kondisi Keuangan PT PLN (Persero)
PT PLN (Persero) dalam porsi korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.
Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progres kemajuan proyek.
Kondisi likuiditas PT PLN (Persero) selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan.

https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/...ngan-perseroan