akumahe

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Selatan terkendala geografis. Sehingga tidak adil jika distribusi tetap dipaksakan dengan biaya yang mahal.

Ia menyebut bahwa pendamping penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalsel harus menyeberangi sungai bahkan laut untuk memberikan bantuan, sehingga bansos terlambat diberikan kepada penerima.

"Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM (keluarga penerima manfaat) ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut," kata Risma dalam keterangan tertulis, Rabu 15 September 2021.

Menurutnya, pendamping PKH bisa mengeluarkan biaya lebih dari Rp 600 ribu untuk transportasi, padahal bantuan PKH yang diberikan hanya berkisar Rp 200 - Rp 600 ribu.

Risma menilai jika besaran bantuan tersebut dinilai tak sebanding dengan biaya transportasi yang diperlukan oleh pendamping PKH untuk sampai ke rumah penerima bantuan.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Risma. Pihaknya pun segera menyiapkan regulasi khusus agar Himpunan Bank Negara (Himbara) bisa langsung menyalurkan bansos sekaligus.

Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel, lanjutnya, memang perlu pendekatan khusus. "Saya akan siapkan aturan di mana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis bukan sekedar administratif," katanya.

sumber