Simaklah Guru Honorer K3 di Jakarta Bakal Di-CPNS-kan Antara 2017-2018

[steven99]

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta alami krisis guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2017 ini. Bahkan juga tahun 2018 kekurangan guru PNS di Jakarta diantisipasi menggapai 2. 500 orang.

Pemicunya merupakan moratorium CPNS di DKI yg disahkan sejak mulai tahun 2012 lantas belum pula dicabut.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, akan memberi saran Tubuh Kepegawaian Daerah (BKD) DKI untuk menerobos saja peraturan Menteri Pendayagunaan Instrumen Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) .
Lihat Juga :*singkatan CEO

" Kami akan dorong BKD DKI untuk membawa guru honorer K3 berubah menjadi CPNS, " kata Syarif waktu dihubungi Warta Kota waktu lalu.

Awal kalinya Menpan-RB udah keluarkan surat edaran (SE) bernomor SE MenPAN-RB No 56 tahun 2010. Dalamnya daerah gak membolehkan guru honorer K3 diangkat berubah menjadi CPNS.

Sejak mulai surat itu keluar, MenPAN-RB batasi pengangkatan guru honorer K1 serta K2 serta melarang penerimaan guru honorer kembali.

Guru honorer K1 merupakan guru yg upahnya dibayarkan dari APBD/APBN. Dan K2 upahnya dibayarkan dari non-APBD/APBN.

Menurut Syarif, pengangkatan guru honorer K3 yg ada pada Jakarta mesti selekasnya dikerjakan sebab tuntutan situasi.

" Krisis berikut kok guru PNS nya. Mesti ditangani dong. Waktu DKI ingin kekurangan guru di tahun 2018. Moratorium penerimaan CPNS DKI ikut gak jelas kapan dicabutnya, " tegas Syarif.

Apalagi dalam surat edaran itu ada klausul jika jika masihlah ada guru honor K3 yg belum pula diangkat PNS, Pemprov mesti menyelesaikannya sendiri.

" Sistem pengangkatan ke CPNS-nya yg harus dipikirkan saat ini, " kata Syarif.

Karenanya pihaknya akan membahas problem itu dengan BKD DKI pada awal Oktober 2017 lain kesempatan.

Kepala BKD DKI, Agus Suradika, mengakui udah punyai langkah menangani kelangkaan guru PNS di Pemprov DKI jika moratorium selalu bersambung.
Artikel Terkait :*pengertian K3

Tetapi Agus gak ingin memaparkan jalannya awal kalinya berjumpa DPRD. " Belum pula mengonsumsi publik ini. Harus kami berikan dahulu ke DPRD, " kata Agus.

Ia ikut gak menyepakati jika langkah yg di tawarkan pihaknya sama seperti apakah yg ada pada pikiran DPRD.