Yuk Intip Masalah Infrastruktur yang Tak Diungkap dalam Debat Kedua Capres

[steven99]

" Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efektif. Banyak infrastruktur yg diselesaikan dengan grusa-grusu tiada feasibility study yg benar serta ini menimbulkan banyak project infrastruktur yg tak efektif. ”

Pengakuan itu diungkapkan Prabowo Subianto kala debat ke dua tempo hari. Dia mengkritik beberapa infrastruktur yg udah tuntas seperti LRT Palembang serta Bandara Kertajati di Majalengka.

“Hanya jadi monumen namun tak dipakai, ” makin Prabowo.
Baca Juga :*soal jangka sorong

Usul Prabowo itu menyikapi klaim Presiden Joko Widodo atas perolehan pembangunan infrastruktur.

“Saya sangka dalam empat tahun ini udah kita bangun amat banyak, baik itu yg jalan tol baru atau peningkatan airport baru . . . serta berikut ini yg mau senantiasa kita melakukannya. ”

Sejak mulai berkantor di Istana, Jokowi senantiasa memanfaatkan infrastruktur jadi sinyal kesuksesan pemerintahannya. Tidaklah terlalu tidak benar, memang. Dia mengebut beberapa project infrastruktur dalam hampir empat 1/2 tahun paling akhir. Dari project pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, sampai transportasi massal.

Sejumlah project ini tuntas sebelum 2019. Sayangnya, ada beberapa project yg dituduh gagap diatur alias berlebihan serta masalah ini dimanfaatkan Prabowo jadi peluru buat ditembakkan terhadap Jokowi dalam debat tempo hari.

Evaluasinya, sejumlah project infrastruktur betul-betul tak efisien buat publik, atau dalam retorika Prabowo " infrastruktur buat rakyat, bukan rakyat buat infrastruktur " .

Kereta cepat gampang (LRT) Palembang, umpamanya, dikebut buat menumpang Asian Games 2018. Pada 7 Februari 2019, jubir Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menyebutkan ongkos operasional LRT Palembang capai Rp10 miliar, sesaat pemasukannya cuma Rp1, 1 miliar.

“Ada gap 9 miliar rupiah yang wajib ditutup dengan subsidi, ” tuliskan Suhendra dalam keterangannya.

Pemerintah memang mengucurkan dana Rp300 miliar per tahun buat ongkos operasional LRT Palembang. Hingga tarif yg selayaknya di tanggung penumpang sebesar Rp10. 000 berubah menjadi Rp5. 000. LRT Palembang mulai dibikin pada 2016 serta tuntas pada 2018. Project ini memakan APBN sebesar Rp11, 49 triliun.

Bacalah juga :
Pemerintah Kucurkan Rp300 Miliar buat Subsidi Tarif LRT Palembang
LRT Palembang Kerap Berhenti Mendekati Asian Games, Ada Apakah?

Sejarah pembangunan LRT Palembang berasal kala kota ini pernah diperhitungkan bakal ‘terkunci’ atau alami kemacetan kritis pada 2020. Buat mengantisipasinya, Gubernur Sumatera Selatan kala itu, Alex Noerdin, bermaksud membuat monorel. Tetapi, ide itu dianggap tak efektif hingga di ubah berubah menjadi LRT. Harapannya, bisa mengurai kemacetan dengan obyek mengusung 96 ribu penumpang perhari.

Tetapi, sejak mulai beroperasi pada Juli 2018 sampai Februari 2019, LRT baru menyimpan sampai 1 juta penumpang. Mempunyai arti, cuma 166 ribu penumpang per bulan atau 5. 500 orang perhari.

Apabila dikalikan dengan tarif Rp5. 000 per orang, pemasukan LRT Palembang bahkan juga tidaklah sampai Rp1 miliar per bulan.

Project beda yg disinggung dalam debat merupakan pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka. Bandara ini memakan Rp12, 2 triliun dari kocek APBN serta APBD Jawa Barat. Dia mulai dibikin pada November 2015 serta diproyeksikan berubah menjadi bandara paling besar sehabis Soekarno-Hatta.

Tetapi, sejak mulai beroperasi pada Mei 2018, Bandara Kertajati tetap sepi lantaran satu diantaranya akses yg sukar ke bandara. Dalam bahasa Prabowo pada debat tempo hari, " tak terpakai " .

Usul Prabowo bab " banyak infrastruktur " diselesaikan dengan " grusa-grusu tiada feasibility studi yg benar " , termasuk juga pada Bandara Kertajati, otomatis mengoreksi seluruh project strategis nasional Jokowi dalam Ide Waktu Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.


Dalam debat ke dua tempo hari, cuma muncul 4 frasa " jalan tol " , serta tiga frasa itu keluar dari mulut Jokowi. Prabowo menyebutkan satu frasa " jalan tol " dalam skema seluruh infrastruktur yg diklaimnya tak efektif ketimbang sekian banyak negara beda.

Menguji elaborasi ke dua calon itu, pada Desember 2018, Jokowi udah membuka ruas tol Trans Jawa, yg menghubungkan Jakarta-Surabaya. Sepanjang pemerintahannya, Jokowi buka 616 km ruas tol Merak sampai Pasuruan.

1 bulan beroperasi, aduan atas ongkos perjalanan melalui Tol Trans-Jawa mengemuka dari banyak sopir truk. Mobil grup I umpamanya mesti merogoh kocek lebih dari Rp300 ribu dari Jakarta-Surabaya, sesaat buat truk-truk pengangkut logistik dapat capai Rp1 juta.

Permasalahan Logistik dalam Infrastruktur Jokowi
Konsentrasi Jokowi membuat infrastruktur dengan cara masif buat menjawab soal prinsipil Indonesia bab harga kepentingan inti yg mencolok berkat ongkos logistik tinggi.
Simak Juga :*soal Mikrometer Sekrup

Semangatnya, membuat infrastruktur berwujud jalan mulus bebas rintangan bisa memotong waktu serta ongkos, hingga harga pangan bisa sama rata atau sedikitnya dapat didesak pada tiap-tiap daerah.

Sebelum debat ke dua, kami membahas bab project infrastruktur Jokowi dengan Bhima Yudistira dari Institute for Development of Economis and Finance (INDEF) . Dia menilainya getolnya pembangunan jalan tol gak serentak turunkan ongkos logistik.

“Mengapa tarifnya dapat mahal? Lantaran ongkos pembangunannya besar, pembebasan area dan seterusnya. BUMN diperlukan kembali modal dalam sekejap buat melunasi utang, ” kata Bhima pada Jumat (15/2) .

Walaupun sebenarnya, lanjut Bhima, ada pilihan beda yg mungkin saja tambah murah serta solutif dibanding dengan buka jalan tol, umpamanya dengan perluasan serta penambahan mutu jalan arteri, yg butuh ongkos seperti pembebasan area makin lebih murah dari jalan tol.

“Kalau bangun jalan tol mesti belahlah bukit. Sesaat jalan arteri berbasiskan jalan yg udah ada. Ada pembebasan area, namun dikit. Itu konsepsi yg hilang dari pembangunan ini, ” terangnya.

Dari kacamata makro, pembangunan infrastruktur Jokowi belum juga berikan efek penting pada perkembangan ekonomi.

Tubuh Pusat Statistik meluncurkan mode nilai export sejak mulai 2013 sampai 2017 condong mengalami penurunan sampai tiga prosen. Angka ini baru bertambah berubah menjadi 6, 6 prosen hingga membuahkan 180, 05 miliar dolar AS pada 2018. Namun nilai import lantas naik lebih dari 20 prosen hingga berubah menjadi 188, 62 miliar dolar AS pada 2018.

Mempunyai arti, neraca ekspor-impor berubah menjadi defisit dengan gap 8, 56 miliar dolar AS.

“Infrastruktur sekarang tidak sukses berubah menjadi daya ungkit perekonomian makro, ” kata Bhima.

Dalam debat ke dua tempo hari, menyikapi serangan Prabowo bab infrastruktur, Jokowi menjawab kalau infrastruktur merupakan investasi waktu panjang.

“Kalau barusan Pak Prabowo memberikan tiada feasibility itu salah besar. Lantaran ini udah direncanakan lama. Serta barusan yg diungkapkan umpamanya LRT Palembang seluruhnya makan waktu menempatkan budaya yg puas naik mobil sendiri lantas masuk ke transportasi massal, ” ujar Jokowi.

Akhmad Besar Susamto, ekonom dari Center of Reform Economics (CORE) yg kami tanyai buat membicarakan gosip infrastruktur sebelum debat ke dua, menyebutkan pelajari infrastruktur mesti diliat satu per satu, tak digeneralisasi.

Menurut dia, ada beraneka sinyal yg tentukan kesuksesan satu project.

“Kalau disaksikan dari perkembangan ekonomi mesti disaksikan juga indikatornya. Pengin ketimbang dari tahun awal kalinya, obyek yg mau digapai atau negara beda? Lantas apabila ketimbang negara beda, mesti lihat dahulu negara manakah? Jangan sampai banding dengan negara maju, ” kata Akhmad.

CORE udah mengerjakan analisa lapangan dengan studi perkara di sebagian sektor infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pembangunan jalan tol, pos lintas batas negara, serta padat karya tunai.

Buat pembangunan bendungan, CORE ambil sampel Jatigede. Ada beberapa resiko positif seperti penyerapan tenaga kerja lokal sampai perkembangan ekonomi seperti perkembangan industri di Majalengka serta Sumedang dan penambahan pengunjung wisata. Resiko positif yg dijabarkan CORE kala konstruksi, yg mungkin saja tak terus-terusan sehabis project tuntas.

Pembangunan bendungan ini lantas gak lewat dari koreksi, satu diantaranya mengakibatkan pengangguran baru dari golongan petani berkat menurunnya area pertanian.