Beginilah Hubungan Dagang dan Reformasi Politik Tiongkok

[steven99]

Belakangan ini, parlemen Tiongkok menyelenggarakan rapat paripurna mengkaji apa periode kepemimpinan presiden harus dibatasi atau mungkin tidak. Sejumlah 2. 900 anggota parlemen menjelaskan sepakat mencabut penetapan saat bakti presiden. Cuma 2 anggota parlemen yg menampik, serta 1 orang menjelaskan abstain. Berarti, pemimpin Tiongkok sekarang, Xi Jinping, akan jadi presiden seumur hidup. Baca pula : Mahasiswa China di Luar Negeri : Xi Jinping Bukan Presiden Kami Impian beberapa golongan, seperti Fareed Zakaria, jika reformasi ekonomi mulai sejak jaman Deng Ziaoping akan bawa angin pergantian keterbukaan politik serta kebebasan sipil kelihatannya belum mendapatkan pertanda perubahan bermakna. Sewaktu tinggal di Canberra tiga tahun kemarin, tiap pagi saya melihat dua orang 1/2 baya membuat tenda di seberang jalan bangunan besar kedutaan Tiongkok, Canberra.

Baca Juga :*variabel dependen dan independen


Mereka membentang banner. Di tengahnya ada tulisan huruf Latin, peluang ialah terjemahan dari aksara China disekelilingnya. ‘Falun Dafa is Good. ’ Tindakan populasi Falun Dafa atau Falun Gong ini dikerjakan tiap pagi, mulai pada waktu delapan. Di muka banner yg terbentang mereka mengerjakan beberapa gerakan seperti jurus-jurus pencak silat. Lambat. Penuh penghayatan. Selanjutnya mereka akan duduk menenggelamkan diri dalam meditasi. Di depannya, bangunan kedutaan Tiongkok berdiri besar. Angkuh. Bangunan itu tinggi menjulang, luas membentang. Di muka, samping kanan, serta kiri mengapit Coronation Drive, Forster Crescent, serta Flyin Drive : beberapa nama jalan yg tdk demikian ramai. Kementerangan bangunan kedutaan Tiongkok ini cuma dapat disaingi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. British High Commission di seberang kanan jalan bahkan juga Tampak terlampau kecil ketimbang bangunan kedutaan negara komunis itu. Pertalian dagang Australia serta Tiongkok makin hari makin besar. Tapi, tulisan ini akan tidak mengkaji adakah korelasi di antara makin besarnya pertalian dagang dengan bangunan kedutaan yg makin besar serta besar. Yg akan diulas ialah apa pertalian dagang miliki dampak pada kebijaksanaan luar negeri. Teori Fleksibilitas Banyak studi yg udah mengkaji objek ini. Satu diantaranya yg menarik serta sama ialah studi Flores-Macias serta Kreps (2013) , The foreign policy consequences of trade. Dalam studi itu, ke dua penulis kumpulkan data tanggapan beberapa negara aliansi Tiongkok di Afrika serta Amerika Latin pada peristiwa-peristiwa yg tersangkut kekerasan serta pelanggaran hak-hak azasi manusia (HAM) di Tiongkok, hubungan dengan pertalian dagang ke dua daerah. Desas-desus pelanggaran HAM yg berada pada Tiongkok mencakup kekerasan serta diskriminasi pada populasi Falun Gong, Tibet, minoritas Muslim, serta beberapa aktivis pro-demokrasi. Flores-Macias serta Kreps mengandaikan kebijaksanaan luar negeri ialah dependent variable, sesaat pertalian dagang ialah independent variabel. Anggapan yg dibuat oleh penulis ialah makin kuat pertalian dagang di antara Tiongkok serta ke dua daerah itu, maka makin besar suport ke dua daerah pada Tiongkok dalam desas-desus HAM di sidang-sidang PBB. Dari data yg terkumpul tampil ada paralelitas trend penambahan pertalian dagang daerah itu dengan suport pada Tiongkok dalam desas-desus HAM. Dalam analisa ilmiah, trend yg sama pada dua variabel belum semestinya membuktikan pertalian kausalitas kedua-duanya. Di sini Flores-Macias serta Kreps mengupayakan menunjukkan hipotesisnya. Mereka lantas ambil pemikiran fleksibilitas trend perubahan ke dua variabel. Pertanyaannya bukan apa suport pada desas-desus pelanggaran HAM Tiongkok bertambah sejalan dengan penambahan pertalian dagang Tiongkok serta Afrika/Amerika Latin, namun sebagaimana kuat atau subtansial pertalian dagang punya pengaruh. Dengan memanfaatkan pemikiran fleksibilitas, signifikansi pertalian itu tampil. Teori elestisitas (elasticity) ialah metode untuk mengukur berapakah prosen pergantian satu variabel bila variabel yang lain beralih 1 prosen. Lantaran pada studi ini trade ialah independent variable karena itu yg diukur ialah pergantian pada kebijaksanaan luar negeri beberapa negara Afrika serta Amerika Latin dalam desas-desus HAM bila pertalian dagang dengan Tiongkok kuat sebesar 1 prosen. Penemuannya ialah jika rata-rata tiap satu prosen penguatan pertalian dagang ke dua daerah tingkatkan 4 prosen suport beberapa negara Africa/Amerika Latin pada Tiongkok dalam desas-desus HAM pada sidang-sidang PBB. Poto Mao Zedong terpampang seolah mengamati penduduk China yg ada di Lapangan Tiananmen. (DOK) Dari data yg diketemukan, tampak jika pertalian dagang dengan Tiongkok miliki korelasi positif serta subtansial pada pengabaian desas-desus hak azasi manusia yg berlangsung di negara bentukan Mao Zedong itu. Ini bisa pula miliki implikasi pada advokasi hak-hak azasi manusia internasional. Berdasar pada data ini, satu diantaranya referensi yg dapat diserahkan ialah batasi pertalian dagang dengan Tiongkok lantaran pertalian dagang dengan Tiongkok akan membuat beberapa negara aliansi dagang Tiongkok tdk miliki sensitifitas pada desas-desus HAM di negara itu. Berarti, makin kuat pertalian dagang dengan Tiongkok, maka makin hilang tanggapan internasional pada desas-desus HAM di negara itu. Unsur Demokrasi Tapi demikian, silahkan kita lihat sejumlah kekurangan analisa Flores-Macias serta Kreps ini. Pertama, ada permasalahan selection bias dalam studi ini. Mengapa yg di pilih Afrika serta Amerika Latin? Beberapa negara di ke dua daerah itu, dalam tingkat yg banyak ragam, miliki persamaan sifat dengan Tiongkok dalam soal lemahnya demokrasi serta kebebasan sipil. Bila beberapa negara yg dimasukkan ialah yg miliki tingkat demokrasi politik serta kebebasan sipil yg kuat, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, atau Australia, mungkin ada narasi yg tidak sama.


Simak Juga :*jenis metode penelitian

Jangan-jangan solidaritas jadi sama-sama negara pelanggar HAM membuat Afrika serta Amerika Latin condong berdiri bersama-sama Tiongkok dalam desas-desus itu. Ke dua, membuat pertalian dagang jadi cuma satu independent variable yg memengaruhi kebijaksanaan luar negeri tutup peluang unsur lain. Dalam soal ini, analisa ini dapat jatuh pada cacat spuriousness, dimana dua variabel yg diandaikan miliki pertalian dikarenakan karena bisa jadi sesungguhnya tdk terkait. Ada unsur lain yg lebih punya pengaruh, namun oleh pengamat dilalaikan demikian saja. Perkara pelanggaran HAM serta tingkat kebebasan sipil di beberapa negara Afrika serta Amerika Latin peluang ialah unsur mengapa beberapa negara itu menyuport Tiongkok. Bila variable ini dimasukkan, ikhtisar analisa itu ada kemungkinan tidak sama. Dengan demikian, studi ini miliki soal dalam soal keabsahan internal (internal validity) . Dua kekurangan internal itu dapat membuat studi ini tdk dapat diuniversalkan atau mungkin tidak dapat diaplikasikan di beberapa wilayah lain (eksternal validity) . Satu diantaranya perumpamaannya ialah dua orang yg sehari-hari mengerjakan demonstrasi di muka kedutaan Tiongkok di Canberra diawalnya tulisan ini. Susah diasumsikan demonstrasi sejenis itu dapat berlangsung di beberapa negara lain aliansi dagang Tiongkok yg miliki tingkat kebebasan sipil yg masih rendah. Di Indonesia, semisalnya, demonstrasi tersangkut nasib Falun Gong tdk dapat berjalan lama. Pasukan polisi akan lekas ada serta menangkapi beberapa demonstran. Tdk yakin? Coba saja. Tindakan Kamisan ke 505 di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017) . (KOMPAS. com/Kristian Erdianto) Bila desas-desus pelanggaran HAM dalam negeri ialah aspek terpenting, karena itu referensi yg dapat kita timbulkan tidak menyudahi pertalian dagang dengan Tiongkok, namun melakukan perbaikan kualitas demokrasi serta kebebasan sipil di negara sendiri. Kuat lemahnya tanggapan pada desas-desus pelanggaran HAM di Tiongkok tdk dikuasai oleh pertalian dagang dengan negara itu, namun oleh kuat lemahnya penegakan HAM di negeri sendiri.