JK Sadari Risiko Impeachment, soal Polemik Kapolri

[supry]

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf kalla (JK) menyampaikan, keputusan menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan sebuah keputusan yang sudah ditimbang secara matang. Sebelum memutuskan penundaan tersebut, salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah kemungkinan dilakukan impeachment.

Impeachment adalah istilah serapan yang berarti pemakzulan atau sebuah proses di DPR yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

JK mengaku dirinya bersama Jokowi harus berpikir cepat untuk memutuskan polemik calon tunggal Kapolri berstatus tersangka tersebut.”Banyak risiko dimulai dari politik, hukum, sosial, dan malah ada yang berpikir impeachment,” kata JK dalam pidatonya di Kementrian Keuangan, Jakarta, Jumat malam lalu.

JK menjelaskan, dia dan Jokowi sadar risiko yang dihadapi jika keputusan pemerintah salah. Namun risiko apapun harus dihadapi untuk menyudahi polemik yang terjadi seputar pencalonan Budi Gunawan.

Menurut JK, persoalan Budi Gunawan merupakan peristiwa kedua harus dipertimbangkan secara matang. Peristiwa sebelumnya yang memaksa duet Jokowi-JK harus berpikir keras adalah keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.

“Itu merupakan sebuah proses yang mencoba melaksanakan perbaikan sistem pemerintahan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dia tanda tangani Jumat petang (16/1) terkait kepemimpinan di tubuh Polri. Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut ada dua Keppres yang dia keluarkan.

“Keppres yang pertama tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Keppres yang kedua tentang penugasan Wakapolri Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kapolri,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (16/1).

Selain menyampaikan Keppresnya tersebut, Jokowi juga menyampaikan penundaan pelantikan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Dia menyebut, hingga kini Budi belum dibatalkan sebagai calon Kapolri.

“Perlu saya sampaikan, sejak proses dari seleksi Kompolnas kemudian saya ajukan surat ke DPR, kemudian persetujuan dari DPR, berhubung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai kepala kepolisian. Jadi menunda, bukan dibatalkan,’ kata Jokowi. (CNN Indonesia).