Anggaran Militer Harus Dikelola Transparan

[supry]

Jakarta – Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan pentingnya transparansi anggaran militer untuk Minimum Essential Force (MEF), antara lain untuk mambangun iklim saling percaya dalam kehidupan bertetangga.

“Jangan sampai usaha untuk memperkuat perbatasan disalahartikan negara tetangga,” kata Andi Widjajanto, yang berbicara sebagai panelis dalam Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (28/4).

Secara berseloroh Seskab Andi menambahkan pentingnya transparansi dalam mengelola anggaran bidang pertahanan. “Untuk pertahanan, masalah transparansi sederhana saja. Kalau tidak bisa dilakukan, maka prajurit mati.”

Andi kemudian menjelaskan bahwa pihak pengadaan barang dan jasa harus memahami sistem persenjataan.

“Saat beli Sukhoi (pesawat tempur Sukhoi SU-35), yang dibeli seluruh sistemnya, life cycle approuch. Satu siklus hidup dari senjata itu harus dipahami. Anggarannya harus komprehensif ke senjatanya,” kata Andi.
Menjawab pertanyaan seputar akuntabilitas dan transparansi, Seskab Andi Widjajanto mengatakan bahwa kebijakan pertahanan merupakan bagian dari janji kampanye Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden dengan mengusung politik pertahanan. Janji itu, menurut Andi, harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu akuntabilitas dalam kebijakan pertahanan sesuai doktrin negara, yakni dari “zero enemies” menjadi “poros matitim dunia”.

“Hanya doktrin dasar TNI saja yang tidak berubah, yakni doktrin Pertahanan Semesta yang tidak pernah bergeser. Rakyat perlu diyakinkan masa pemerintahan Jokowi sesuai dengan doktrin poros maritim,” kata Andi.

Sedang mengenai transparansi, Andi mengatakan bahwa hal itu bertalian dengan upaya penangkalan.

“Dulu segala jenis senjata kekuatan pertahanan sifatnya rahasia. Sekarang ini untuk penangkalan yang gunanya penting untuk pertahanan dari negara-negara lain,” katanya.

Dengan transparansi, Andi Widjajanto melanjutkan, masyarakat luas menjadi tahu bahwa modernisasi yang kita lakukan bukanlah untuk tujuan perlombaan persenjataan, melainkan sebagai upaya modernisasi kekuatan angkatan laut dan udara.

Selain Andi Widjajanto, sebagai pengamat militer, hadir Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono, M.A. Kepala BPKP. Forum diikuti antara lain BPK, Kementerian Pertahanan, BIN, dan Lembaga Sandi Negara. (Setkab.go.id)