Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengakui pada realitanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ataupun Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tak berjalan dengan cara efisien. Bahkan juga makna MGMP, ujarnya, kerapkali jadikan anekdot buat singkatan 'makan, guyon, minum serta pulang'.
" Memang realitanya demikian. Ini pun jadi autokritik untuk guru-guru serta kepala sekolah, " kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim kala dihubungi Republika, Selasa (6/11) .
Walaupun sebenarnya baik MGMP ataupun MKKS memiliki fungsi jadi wadah buat sama sama share pengetahuan, pengalaman serta sistem ajar yg modern. Walaupun ia tidak juga menolak sejauh ini juga ada MGMP yg udah berjalan dengan cara efisien.
Simak Juga :*
teks anekdot pendidikan
Menurutnya banyak aspek kenapa MGMP serta MKKS tak berjalan maksimum di satu wilayah. Pertama dapat karena sebab tak ada biaya, terhambat akses, serta peluang lantaran guru atau kepala sekolah diribetkan oleh jam mengajar yg padat sampai tak pernah kumpul di komunitas MGMP atau MKKS.
Satriwan menuturkan, MGMP ada pada tingkat sekolah, Kabupaten atau Kota serta MGMP tingkat Propinsi. Kebanyakan, ada biaya pun dari pemerintah buat membiayai operasional MGMP.
" Namun ya itu persoalannya tak semua pemda yg sungguh-sungguh mendistribusikan dana buat MGMP ini. Sampai kerapkali di beberapa daerah MGMP dibiayai dengan cara swadaya, " jelas ia.
Apabila MGMP serta MKKS bakalan dipakai dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ia menyarankan biar pemerintah sungguh-sungguh kuatkan MGMP serta MKKS di semua wilayah. Langkahnya, kata Satriwan, dengan mengendalikan kemampuan MGMP serta MKKS dengan cara serius.
" Pemerintah bisa juga merangkum peraturan yg terperinci tupoksi MGMP serta MKKS. Apakah saja yg musti dilaksanakan MGGP, batasannya seperti apa dll, " jelas ia.
Buat didapati mulai tahun ajaran 2019/2020 sistem PPDB bakal berdasarkan pada zonasi. Kedepannya metode zonasi ini yg bakalan mendukung memetakan banyak siswa ketujuan level pendidikan setelah itu. Dengan aplikasi zonasi baru ini, jadi tak ada lagi proses penerimaan siswa baru saat tahun ajaran baru.
Artikel Terkait :*
teks anekdot lucu*
Direktur Jenderal Guru serta Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano memberikan Kemendikbud udah membagi lebih kurang 1900 area se-Indonesia. Ia yakin, program zonasi ini dapat membuat jadi lebih mudah penyelesaian soal serta penambahan kwalitas pendidikan di tiap-tiap wilayah atau area.
“Sebab kelak ke dua hal semacam itu bakalan dipecahkan oleh MGMP, Grup Kerja Guru (KKG) serta yang lain di tiap-tiap area semasing. Jadi andil MGMP ini penting, ” kata Supriano saat lalu.