Ini Alasan Diskon Harga Rokok Jadi Pendorong Tingkat Kemiskinan

[ciptarumah]

Discount harga rokok, terpenting pada tingkat ritel tradisionil masih tetap berbuntut di tengahnya usaha pemerintah menghimpit mengonsumsi produk tembakau. Sayangnya, banyak penyinta discount rokok di pedagang eceran itu kebanyakan penduduk dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.

Pengamat Instansi Demografi Kampus Indonesia, Abdillah Ahsan mengemukakan, murahnya harga rokok pada tingkat pedagang eceran, yg kebanyakan dibuka penduduk menengah ke bawah, miliki potensi ikut menambah angka kemiskinan.

" Perokok di grup miskin tambah banyak ketimbang grup kaya. Pengeluaran rokok di grup miskin itu 6, 5 kali mengonsumsi daging di keluarganya, " kata ia di Jakarta, Selasa (30/7/2019) .
Simak Juga :*cara mencari persen


Ia lantas menyarankan biar HTP rokok dapat dinaikkan sekurang-kurangnya berubah menjadi 95 prosen dari harga patok. Bahkan juga bagusnya sampai 100 prosen.

Sekarang ini, keputusan discount harga rokok ada dalam Ketetapan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomer 37/2017 terkait Tata Trik Pemastian Harga Cukai Hasil Tembakau. Ini yaitu turunan Ketetapan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 146/2017 terkait Harga Cukai Hasil Tembakau. Kala PMK Nomer 146/2017 direvisi berubah menjadi PMK 156/2018, keputusan perihal discount rokok tak di ubah.

Dalam peraturan itu, harga transaksi pasar bisa dibandrol 85 prosen dari harga patok. Bahkan juga, produsen bisa jual dibawah 85 prosen dari patok apabila dilaksanakan tidak kurang dari 40 kota yg disurvei Kantor Bea Cukai.

Karena itu, costumer dapatkan discount rokok hingga 15 prosen dari harga patok. Peraturan ini berseberangan dengan Ketetapan Pemerintah Nomer 109/2012 terkait Perlindungan Bahan yg Mempunyai kandungan Zat Adiktif Berwujud Produk Tembakau untuk Kesehatan yg melarang potongan harga produk tembakau.
Artikel Terkait :*invers matriks

Awal mulanya, Tubuh Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 capai 25, 14 juta orang atau sebesar 9, 41 prosen. Angka ini turun sebesar 0, 53 juta orang ketimbang September 2018 sejalan dengan naiknya garis kemiskinan indonesia.

Kepala BPS Suhariyanto merincikan, pada Maret 2019 garis kemiskinan Indonesia berubah menjadi sebesar Rp425. 250 per kapita per bulan.

Urutan itu alami penambahan 3, 55 prosen dari garis kemiskinan September 2018 yg sebesar Rp410. 670, pun naik sebesar 5, 99 prosen ketimbang Maret 2018 yg sebesar Rp401. 220.

Ia mengemukakan, apabila rata-rata satu rumah tangga di Indonesia punyai 4 sampai 5 bagian keluarga, jadi garis kemiskinan rata-rata dengan cara nasional berubah menjadi sebesar Rp1. 990. 170 per rumah tangga per bulan. Mempunyai arti, seandainya ada satu rumah tangga yg punyai penerimaan dibawah itu masuk ke category miskin.

" Jadi orang bakal dikelompokkan miskin bila pendapatannya dibawah Rp1, 99 juta. Buat cari uang sebesar hampir Rp2 juta tidaklah suatu hal yg ringan, ditambah lagi garis kemiskinan di tiap-tiap wilayah tidak sama, " pungkasnya dalam pertemuan wartawan di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019) .

Mengenai, garis kemiskinan paling tinggi ada di wilayah DKI Jakarta, ialah sebesar Rp637. 260 per kapita per bulan. Atau sama dengan penerimaan per rumah tangganya sebesar Rp3. 358. 360 per bulan, dengan banyaknya bagian keluarga sejumlah 4 hingga 5 orang.