Beginilah Awal April Mutasi di Lingkungan Pemkot, Surat Permohonan Sudah di Kemendagri

[ciptarumah]

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta penegak hukum serta pemerintah mencekal barisan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2019. Keinginan dikatakan sebab mereka dipandang turut bertanggungjawab pada persoalan tunggakan klaim nasabah Jiwasraya.

Sesaat berdasar info yang diterima CNNIndonesia.com, satu diantara direktur Jiwasraya itu sekarang kerja di Kantor Staf Presiden.

Tidak hanya mencekal direksi itu, mereka mereferensikan penyelesaian tunggakan itu melalui jalan hukum.

Simak juga : apa itu portofolio

"Komisi VI DPR mereferensikan penyelesaian persoalan Jiwasraya melalui penegakan hukum tetap digerakkan diawali dengan lakukan pencekalan pada Direksi Jiwasraya periode 2013-2016," tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, Senin (16/12).

Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menjelaskan tidak hanya mencekal direksi, dia menekan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia spesial (pansus) untuk mengakhiri masalah Jiwasraya. Dia minta, pemerintah bukan sekedar konsentrasi pada penyelesaian tunggakan pembayaran klaim pada nasabah, tetapi menginvestigasi faksi yang bertanggungjawab atas desakan likuiditas Jiwasraya sekarang.

Lihat : Beberapa puluh Masyarakat Korea Laporkan Jiwasraya ke DPR
"Direksi yang lama minta dapat ada referensi dari DPR agar ada pencekalan," tuturnya.

Anggota Komisi VI Daeng Muhammad memberi dukungan aksi pencekalan pada direksi lama sampai masalah Jiwasraya usai. Dia menanyakan ketetapan direksi jual produk asuransi berbasiskan investasi yang ditawarkan melalui kemitraan dengan bank (bancassurance) beresiko tinggi pada nasabah.

Walau sebenarnya keputusan pembentukan portofolio produk tentu saja sudah ditetapkan lewat rapat bersama dengan barisan direksi.

"Pertanyaan besarnya ada apakah produk memiliki masalah di jual untuk menarik uang nasabah. Komisi VI harus perdalam jadi referensi tidak cuma pengamanan uang nasabah dan juga referensi aktor pencurian di Jiwasraya," katanya.

Lihat : Ulas Jiwasraya, DPR Panggil Erick Thohir serta Bos Bank BUMN
Dia menanyakan peranan pengawasan Otoritas Layanan Keuangan (OJK) pada keuangan Jiwasraya. Pasalnya hasil dari audit Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK), sakit Jiwasraya sudah diindikasi semenjak 2015.

Sayangnya, hasil audit itu tidak dilakukan tindakan oleh OJK atau Jiwasraya sendiri.
Artikel Terkait :*arti literasi

"Dari 2015 BPK telah memberi hasil audit. Saya pun tidak pahami apa sich kerja OJK. Mereka ambil uang pungutan dari Jiwasraya, tapi apa kerja OJK, tidak ada penanganannya," tuturnya.

Keinginan anggota dewan bukanlah tanpa ada fakta. Direktur Penting Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengutarakan BPK sudah mengemukakan hasil audit pada 2015.

Dalam hasil audit BPK disebut berlangsung window dressing atau usaha percantik kapasitas keuangan perusahaan hingga berlangsung overstated alias manipulasi pada neraca keuangan.

Lihat : Jokowi Ucap Erick Thohir Akan Tuntaskan Masalah Jiwasraya
Pada 2018, Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno minta Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) turut turun tangan dalam persoalan Jiwasraya. Tetapi, BPKP belum memberi hasil auditnya.

"Sampai ini hari hasil audit penyelidikan BPKP belum kami memperoleh. Hasil dari sesaat audit BPKP arah spesial diindikasi fraud," tuturnya.

Dia mengutarakan semenjak 2015, Jiwasraya belum pernah memperoleh keuntungan dari produk bancassurance itu. Masalahnya portofolio investasi diletakkan pada saham dengan efek tinggi dengan arah memperoleh imbal hasil yang tinggi.

Sayangnya, waktu itu keadaan pasar turun hingga mendesak keadaan likuiditas Jiwasraya.



"Semenjak 2015 perusahaan tidak pernah mendapat margin positif dari produk ini," tuturnya.

Dia mengatakan peranan kontrol baik dari internal atau external tidak berjalan secara baik dalam periode panjang. Menurutnya, bila peranan pengawasan itu berjalan baik, jadi desakan likuiditas Jiwasraya tidak sebesar sekarang.

"Dokumen-dokumen tercatat mengatakan kondisi perusahaan tidak sehat dalam tempo lama," katanya.

Untuk didapati, Kementerian BUMN sudah memberikan laporan tanda-tanda manipulasi di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal tersebut dikerjakan sesudah pemerintah lihat dengan detil neraca keuangan perusahaan yang dipandang tidak transparan.